Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • BSI pastikan semua layanan e-channel sudah normal, termasuk Byond

    BSI pastikan semua layanan e-channel sudah normal, termasuk Byond

    Tampilan layar aplikasi Byond by BSI yang alami gangguan atau error ditunjukkan oleh seorang nasabah di Kota Banda Aceh, Senin (10/2/2025). (ANTARA/FB Anggoro)

    BSI pastikan semua layanan e-channel sudah normal, termasuk Byond
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memastikan bahwa seluruh layanan e-channel perseroan saat ini sudah kembali normal dan dapat diakses oleh nasabah secara lancar, termasuk aplikasi Byond by BSI, setelah proses pembaruan (upgrade) sistem sepenuhnya selesai.

    “Dalam proses tersebut kami memahami bahwa nasabah mengalami kendala dalam mengakses layanan BSI. Kendati demikian kami melalui tim IT BSI secara intens melakukan normalisasi layanan agar masyarakat dapat mengakses layanan terbaik dengan lancar,” kata Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Wisnu mengatakan bahwa upgrade sistem teknologi informasi (IT) merupakan bagian dari proses pemeliharaan berkelanjutan. Apalagi, saat ini nasabah BSI terus bertumbuh dan telah melebihi angka 21 juta nasabah. Setelah proses tersebut selesai, sistem IT memasuki fase stabilisasi sehingga layanan perbankan melalui e-channel normal kembali dengan akses seperti sedia kala.

    Wisnu menyampaikan, BSI meminta maaf atas ketidaknyamanan selama proses tersebut. Perseroan sangat mengapresiasi kesabaran serta pengertian masyarakat atas kendala yang timbul saat proses upgrade sistem dilakukan.

    “BSI selalu menjaga komitmennya untuk memberikan layanan keuangan dan perbankan syariah terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses tersebut,” ujar dia.

    Di sisi lain, ujar Wisnu, BSI memastikan kepada nasabah dan stakeholders bahwa data dan dana nasabah perseroan yang mencapai 21 juta itu lebih berada dalam kondisi baik dan aman. Perseroan terus melakukan mitigasi atas segala kemungkinan yang terjadi agar data dan dana nasabah selalu aman.

    Sementara itu, BSI mencatat shifting transaksi e-channel mencapai 98,03 persen per akhir Desember 2024. Sisanya, masih menggunakan layanan transaksi teller di cabang.

    Adapun jumlah transaksi melalui e-channel mencapai 851 juta transaksi dengan volume sebesar Rp956 triliun pada akhir 2024. Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat pertahanan keamanan siber perbankan, dan senantiasa mengimbau nasabah agar tetap waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan BSI.

    “Seiring pesatnya perkembangan teknologi serta kebutuhan nasabah untuk produk keuangan digital, BSI menyadari adanya peningkatan risiko keamanan siber. Oleh sebab itu BSI menerapkan dan senantiasa meningkatkan cyber security yang sejalan dengan ketentuan regulator,” kata Wisnu.

    Sebelumnya pada Sabtu (8/2), BSI mengumumkan kepada nasabah tentang berlangsungnya pemeliharaan sistem yang dilakukan pada Minggu (9/2) pukul 01.00 hingga 05.00 WIB sehingga layanan transaksi melalui e-channel akan terganggu. Namun pada Senin (10/2), para nasabah BSI masih menyampaikan keluhan mengenai transaksi yang masih berlangsung, baik melalui aplikasi Byond by BSI maupun layanan e-channel lainnya seperti ATM.

    Merespons hal tersebut, BSI pada Senin (10/2) sore menyampaikan bahwa proses upgrade sistem masih berlangsung. Dengan layanan e-channel yang masih mengalami kendala, nasabah dapat bertransaksi melalui kantor cabang BSI.

    Pada Senin (10/2) malam, BSI menyampaikan informasi terbaru mengenai upgrade sistem yang sudah selesai sehingga layanan e-channel BSI Mobile, BsiNet, ATM, EDC, QRIS, Merchant App, kartu debit GPN dan Visa. Kecuali Byond by BSI, aplikasi tersebut masih mengalami gangguan hingga Selasa (11/2).

    Terbaru per hari ini atau Rabu, BSI pun memastikan bahwa seluruh layanan e-channel, termasuk Byond by BSI, ​sudah sepenuhnya normal kembali.

    Sumber : Antara

  • Indonesia komitmen perkuat perdagangan dengan Uzbekistan

    Indonesia komitmen perkuat perdagangan dengan Uzbekistan

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti saat sambutan dalam acara Uzbekistan-Indonesia Bisnis Forum di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Wamendag: Indonesia komitmen perkuat perdagangan dengan Uzbekistan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebut pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan investasi dengan Uzbekistan.

    Roro menyampaikan hubungan kedua negara telah terjalin sejak 1992, baik secara diplomatik maupun ekonomi. Selain itu, Indonesia dan Uzbekistan juga terus memperkuat kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi dan pertukaran budaya.

    “Kami akan sangat terbuka untuk mengeksplorasi kerja sama dengan Uzbekistan di masa mendatang, meningkatkan investasi dan integrasi ekonomi serta menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Roro saat sambutan dalam acara Uzbekistan-Indonesia Bisnis Forum di Jakarta, Selasa (11/2).

    Roro menjelaskan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uzbekistan terus tumbuh dan menunjukkan perkembangan yang positif.

    Secara signifikan pada tahun 2024, total ekspor Indonesia ke Uzbekistan telah mencapai sekitar 25,78 juta dolar AS, yang mencerminkan pertumbuhan 57,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sementara total volume perdagangan pada 2024 telah mencapai 147,65 juta dolar AS, menandai peningkatan 4,67 persen dibandingkan 2025.

    Produk utama yang diekspor dari Indonesia ke Uzbekistan, termasuk margarin, minyak sayur, kopi, serta tembakau.

    Selain itu, tren perdagangan dalam lima tahun terakhir dengan Uzbekistan menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 13,20 persen.

    Menurut Roro, hal ini menunjukkan adanya hubungan perdagangan yang semakin erat antara kedua negara. Selain perdagangan, kerja sama investasi antara Indonesia dan Uzbekistan juga semakin menguat.

    “Uzbekistan telah menunjukkan minat yang semakin besar untuk berinvestasi di sektor energi dan infrastruktur Indonesia,” kata Roro.

    Roro berharap, forum bisnis antara Uzbekistan dan Indonesia, dapat meningkatkan kolaborasi dan kinerja perdagangan kedua negara.

    “Kami berharap bahwa melalui perjanjian perdagangan bilateral, kedua negara dapat meningkatkan hubungan perdagangan mereka di masa mendatang,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Infrastruktur dukung pertumbuhan ekonomi masyarakat

    Infrastruktur dukung pertumbuhan ekonomi masyarakat

    Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura George N. Tabisu (ANTARA/Agustina Estevani Janggo)

    PUPR Jayapura: Infrastruktur dukung pertumbuhan ekonomi masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 21:28 WIB

    Elshinta.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua mengatakan infrastruktur dasar sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

    Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura George N. Tabisu di Sentani, Selasa (11/2), mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur turut membuka akses perekonomian masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.

    “Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi bagian penting karena tanpa infrastruktur yang memadai, sektor lain tidak akan berkembang,” katanya.

    Menurut George, konektivitas antar wilayah sangat penting untuk mendukung bertumbuhan ekonomi, karena ekonomi tidak bergantung pada pemerintah, tetapi pasar yang menyumbang 90 persen pertumbuhan tersebut.

    “Sesuai instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran maka hal ini akan berdampak pada program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk 2025 pihaknya tidak mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU), ini merupakan dampak dari rasionalisasi anggaran tersebut.

    “Saat ini kita hanya berharap pada anggaran yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI), karena DAK dan DAU untuk 2025 kosong atau nol,” katanya lagi.

    Dia menambahkan pembangunan saat ini difokuskan pada lokasi khusus (lokus) yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi, serta membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan yang akan diprioritaskan.

    “Kebijakan saat ini yakni pembangunan berdasarkan lokasi yang mengalami pertumbuhan, seperti jalan ke Distrik Depapre dan Dormena sebagai lokasi destinasi wisata, yang perekonomian nya sedang bergerak karena adanya dukungan infrastruktur,” ujarnya lagi.

    Sumber : Antara

  • Menteri PU dorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur

    Menteri PU dorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur

    Bendungan Leuwikeris sebagai infrastruktur sumber daya air. (ANTARA/HO – Kementerian PU)

    Menteri PU dorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 09:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.

    “Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

    Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025–2029 senilai 544,48 triliun.

    Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.

    Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.

    Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

    Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi.

    “KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” kata Dody.

    Dengan terbukanya peluang investasi dan upaya peningkatan pendanaan, diharapkan sektor infrastruktur di Indonesia semakin berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Harga emas Antam melonjak jadi Rp1,692 juta per gram

    Harga emas Antam melonjak jadi Rp1,692 juta per gram

    Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Harga emas Antam melonjak jadi Rp1,692 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 10:59 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa, naik sebesar Rp25.000 per gram, dari Rp1.667.000 per gram menjadi Rp1.692.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.543.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp896.000.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.692.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.324.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.961.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp8.235.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp16.415.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp40.912.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp81.745.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp163.412.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp408.265.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp816.320.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.632.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Selasa pagi menguat tipis jadi Rp16.357 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi menguat tipis jadi Rp16.357 per dolar AS

    Arsip – Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta, Selasa (3/9/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Rupiah pada Selasa pagi menguat tipis jadi Rp16.357 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 11:16 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Selasa di Jakarta menguat tipis  satu poin menjadi Rp16.357 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.358 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IHSG Selasa dibuka melemah 18,32 poin

    IHSG Selasa dibuka melemah 18,32 poin

    Petugas memantau grafik pergerakan penjualan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

    IHSG Selasa dibuka melemah 18,32 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka melemah 18,32 poin atau 0,28 persen ke posisi 6.629,82.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,85 poin atau 0,63 persen ke posisi 768,41.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI

    Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 15:14 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini negara lain iri dengan tingkat inflasi Indonesia yang berada dalam level rendah.

    “Saat ini, kita mungkin berada di level inflasi terendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun G20, yang membuat banyak negara iri,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2).

    Menurut dia, tingkat inflasi yang rendah merupakan hasil dari kebijakan moneter dan fiskal yang aktif dalam menstabilkan harga. Dari segi fiskal, misalnya, dengan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang mampu mengendalikan inflasi.

    Kebijakan fiskal juga memainkan peran penting dalam menstabilkan dan menurunkan harga pangan, termasuk beras, ayam, hingga telur.

    Menkeu menekankan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga tidak boleh diremehkan, karena ini sangat penting dalam menentukan kualitas perekonomian. Tak hanya dalam hal pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki sumber daya untuk mendapatkan makanan di meja mereka.

    Dia pun optimistis upaya pemerintah itu turut menjelaskan mengapa tingkat pertumbuhan di Indonesia disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harga yang stabil atau inflasi rendah, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan adalah pencapaian luar biasa yang jarang terjadi di negara lain,” ujarnya.

    Menurut Menkeu, sejumlah negara mungkin unggul dalam aspek tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang berhasil dalam mengendalikan inflasi. Ada juga yang berhasil menekan kemiskinan, tetapi dengan mengorbankan aspek lainnya.

    “Namun, mencapai pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan secara bersamaan merupakan prestasi yang luar biasa,” tuturnya.

    Tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,76 persen (year-on-year/yoy) pada Januari 2025, tingkat kemiskinan 8,57 persen pada September 2024, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen secara kumulatif sepanjang 2024.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax

    Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji pihaknya akan terus memperbaiki sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    “Saya tahu ada keluhan soal Coretax. Kami akan terus melakukan perbaikan,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa.

    Dia melanjutkan, membangun sistem yang kompleks seperti Coretax dengan 8 miliar transaksi bukan perkara mudah.

    “Ini bukan alasan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami akan terus melakukan perbaikan agar Indonesia memiliki sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi serta lebih andal dalam mencatat serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga mengatakan Kementerian Keuangan telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam mengatasi kebocoran serta penghindaran pajak.

    Area yang menjadi fokus peningkatan Kemenkeu termasuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi satu kekuatan bersama. Dengan begitu, wajib pajak akan memiliki data yang konsisten dan dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya tumpang tindih data atau pengulangan proses.

    “Hal ini juga akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik, sehingga biaya kepatuhan bagi wajib pajak dapat berkurang secara signifikan,” kata dia lagi.

    Sementara itu, DJP dan DPR sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan yang lama.

    Skenario tersebut antara lain fitur layanan yang selama ini sudah dijalankan secara paralel, yaitu pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 dengan menggunakan e-Filing melalui laman Pajak.go.id, dan penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop bagi wajib pajak PKP tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat ditemui usai RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin, meminta DJP untuk memitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak.

    Hal itu termasuk menyempurnakan sistem teknologi Coretax serta memperkuat aspek keamanan siber.

    Komisi XI juga meminta DJP untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang terkendala oleh sistem Coretax.

    Sumber : Antara

  • Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg

    Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

    Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 07:27 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman RI menyoroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kilogram berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

    Hal itu disampaikan Ombudsman RI dalam Rapat Koordinasi Pengawasan terkait kebijakan penyaluran elpiji bersubsidi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Patra Niaga pada Senin (10/2).

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa institusinya menemukan beberapa pangkalan berlokasi terlalu berdekatan di satu wilayah, sedangkan di daerah lain tidak.

    Menurut dia, kondisi tersebut membuat sejumlah masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh elpiji bersubsidi.

    “Ditambah lagi, peran agen dalam menjamin ketersediaan stok dinilai belum optimal. Saat ini agen hanya berfungsi sebagai distributor tanpa kewajiban menyediakan cadangan stok elpiji untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan,” kata Yeka.

    Selain itu, Ombudsman RI menemukan ketidaksesuaian prosedur pengisian ulang tabung elpiji di berbagai stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

    “Ditemukan bahwa standar pengecekan keamanan tabung elpiji berbeda di setiap wilayah, yakni ada yang menggunakan perendaman dalam air hingga hanya dilakukan pemeriksaan manual. Selain itu, sejumlah tabung elpiji tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan bahaya bagi pengguna,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait kebijakan penjualan elpiji bersubsidi dilakukan langsung oleh pangkalan yang telah terdaftar, Ombudsman RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

    “Terutama terkait kesiapan infrastruktur pendataan, serta dampaknya terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di masyarakat,” katanya.

    Ombudsman RI berharap adanya perbaikan dalam sistem distribusi elpiji agar subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dan Pertamina diminta segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI guna memastikan keamanan, ketersediaan, serta keterjangkauan elpiji bersubsidi bagi masyarakat.

    Sumber : Antara