Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran

    Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam Raker/RDP bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (ANTARA/HO/Kementerian UMKM RI)

    Menteri UMKM siap jaga daya saing usaha di tengah efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk memastikan UMKM tetap berdaya saing di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun anggaran 2025.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, Maman menyiapkan sejumlah strategi dan langkah konkret seperti evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga pembentukan holding UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal.

    Ia menyoroti selama ini penyaluran KUR cenderung berjalan stagnan tanpa evaluasi yang mendalam, sehingga kualitasnya mengalami penurunan.

    “KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis,” kata Maman.

    Untuk itu, pihaknya merancang sistem monitoring yang lebih ketat, di mana distribusi KUR akan dievaluasi setiap dua bulan di berbagai wilayah, serta mengajak Komisi VII DPR RI untuk turut terlibat dalam pengawasan distribusi KUR.

    “Langkah ini diambil agar pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke level manajer area, guna memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berjalan sesuai kebutuhan UMKM,” ujarnya.

    Menteri UMKM pun menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.

    Ia menjelaskan bahwa ketimbang membangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan ini, pelatihan bagi UMKM dapat berjalan lebih efisien, tanpa harus membebani anggaran dengan pembangunan infrastruktur baru.

    “Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” kata dia.

    Di sisi lain, Menteri Maman juga menilai keterlibatan perusahaan besar dan BUMN dalam mendukung UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

    “Kami mendorong konsep business to business, di mana UMKM tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar bisa lebih terjaga dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar

    Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr

    Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 setelah efisiensi sebesar Rp968,05 miliar.

    “Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rp968 miliar atau sekitar 49,2 persen dari total pagu awal (sebesar Rp1,97 triliun) pada tahun 2025 yang baru saja kami terima,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran demi menjaga kesinambungan fiskal nasional, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Langkah efisiensi ini dilakukan melalui penetapan besaran efisiensi oleh Menteri Keuangan yang mencakup semua belanja, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial. Berdasarkan Inpres tersebut, Bappenas terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp1,077 triliun atau setara dengan 54,7 persen dari pagu anggaran awal sebesar Rp1,97 triliun yang diterima untuk tahun 2025.

    Melalui rapat bersama Kementerian Keuangan pada Selasa (11/2), terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Bappenas. Dengan demikian, nilai efisiensi berkurang sebesar Rp75 miliar menjadi Rp1,002 triliun dari yang semula sebesar Rp1,077 triliun, sehingga total anggaran Bappenas Rp968,05 miliar.

    “Sasaran efisiensi difokuskan pada belanja barang, belanja modal seperti kegiatan perjalanan dinas, seminar, kajian, acara-acara seremonial, pengadaan ATK (alat tulis kantor), dan lain-lain,” ujar Rachmat.

    Anggaran pascaefisiensi tersebut akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan kinerja 1.094 Aparatur Sipil Negara/ASN (762 Pegawai Negeri Sipil/PNS dan 330 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) sebesar Rp291,06 miliar; honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN dan konsultan individu, kegiatan sudah berjalan, dan paket lelang Januari Rp89,84 miliar; lalu sewa gedung/kantor Rp71,39 miliar.

    Kemudian juga sewa kendaraan pimpinan dan operasional Rp19,44 miliar, sewa fasilitas kerja dan alat pengolah data Rp40,33 miliar, rehabilitasi ruang kerja pimpinan dan staf baru Rp25 miliar, konstruksi paviliun Indonesia di Osaka World Expo Rp200 miliar, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp137,75 miliar, serta kebutuhan operasional harian perkantoran Rp93,24 miliar.

    Di samping itu, Rachmat mengaku pihaknya membutuhkan tambahan anggaran pembiayaan Prioritas Nasional (PN) dalam APBN TA 2025 sebesar Rp152,1 miliar dan kegiatan operasional sebesar Rp324 miliar.

    “Tambahan-tambahan tersebut sebenarnya adalah tambahan yang sangat esensial karena kami juga mendapat tambahan pegawai baru yang selama beberapa tahun kami belum pernah mendapatkannya,” ungkap Menteri PPN.

    Sumber : Antara

  • Bawang merah Rp43.850/kg, cabai rawit Rp66.350/kg

    Bawang merah Rp43.850/kg, cabai rawit Rp66.350/kg

    Ilustrasi – Cabai rawit dijual pedagang di Pasar Klender Jakarta Timur, Rabu (5/2/2025). ANTARA/Harianto

    Harga pangan Rabu: Bawang merah Rp43.850/kg, cabai rawit Rp66.350/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat pada Rabu pukul 10.00 WIB, harga bawang merah Rp43.850 per kilogram dan cabai rawit merah Rp66.350 per kg. Berdasarkan data dari PIHPS, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya yakni bawang putih mencapai Rp48.800 per kg.

    Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.500 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.800 per kg; beras kualitas medium I Rp15.500 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp15.500 pr kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.750 per kg; dan beras kualitas super II Rp17.000 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp78.000 per kg; cabai merah keriting Rp61.600 per kg; dan cabai rawit hijau Rp60.550 per kg. Kemudian, daging ayam ras segar Rp35.000 per kg; sedangkan daging sapi kualitas I Rp136.950 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp130.450 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.300 per kg; gula pasir lokal Rp19.350 per kg. Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.900 per kg; minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.100 per kg.

    Selain itu, PIHPS juga mencatat harga pangan komoditas telur ayam ras di harga Rp32.800 per kg.

    Sumber : Antara

  • Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN

    Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menyebut ramainya isu efisiensi APBN terjadi buntut Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal yang bersuara akibat anggaran kementerian dan lembaganya dipangkas. 

    Sebab, ia menyebut selama ini ada ASN-ASN nakal yang kerap melakukan pemborosan dengan menggunakan uang APBN yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting.

    “Yang bikin rame juga itu, ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu, nah itu karena dia sendiri,” kata Trubus dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (12/2).

    Ia pun menganggap Prabowo layak menyampaikan ke publik bahwa ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Trubus berpendapat ucapan Prabowo itu tepat ditujukan kepada ASN atau pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN.

    “Itu untuk mereka yang ASN-ASN yang suka korup, pejabat yang suka korup. Itu kan banyak tuh ya menikmati tadi, menikmati dari (pajak). Anda sama saya nggak menikmati apa-apa. Bayar-bayar doang. Kalau ASN enak. Dia bayar pajak, dia bayar restribusi tapi dia dapat gaji dari APBN,” jelasnya.

    “Jadi nggak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan. Studi banding, terus kajian-kajian, FGD-FGD. Itu maksudnya,” kata Trubus menambahkan.

    Selain itu, Trubus menilai pihak yang menantang kebijakan Prabowo adalah pihaknyang tidak memahami manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan.

    “Karena jabatan di Indonesia itu, di kita ini kan menyogok masalahnya. Jadi dia itu, ketakutan hilang jabatannya. Nggak dapat proyek kan dia setoran untuk balik modal kan susah. Nah ini, makanya itu yang dimaksud Pak Pak adalah orang-orang yang selama ini memang istilahnya bersebrangan,” jelasnya.

    Ia berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik. Namun, kebijakan itu ditakuti oleh pihak-pihak yang selama ini kerap melakukan korupsi APBN.

    “Sebenarnya nggak ada. Jadi ini yang buat isu-isu hoax itu, itu saya lihat adalah mereka-mereka yang kategori tadi, yang biasa menikmati istilahnya budaya Spanyol lah. Budaya Spanyol itu separuh nyolong. Jadi ini yang ribut,” ujar Trubus.

    “Nah sebenarnya kita kalau pelayanan publik itu, itu bisa menggunakan namanya SPBE. Kita kan SPBE, SPBE itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pakai aplikasi digital. Jadi layanan itu nggak terpengaruh,” bebernya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi

    Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi (tengah) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025). ANTARA/Harianto

    Menkop sebut 22 regulasi yang hambat pengembangan koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pihaknya mencatat ada 22 regulasi yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Budi Arie dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa atas adanya penghambat tersebut, pihaknya berupaya melakukan supervisi dan advokasi.

    “Kami di Kementerian Koperasi sudah mencatat ada 22 regulasi yang menghambat perkembangan koperasi yang juga akan kita supervisi dan advokasi,” kata Budi.

    Meski begitu, Budi tidak merinci lebih detail 22 regulasi yang disebutkan menjadi penghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Namun, Budi menyampaikan bahwa ada beberapa isu mengenai koperasi yang harus menjadi perhatian secara bersama. Pertama, regulasi koperasi yang kurang relevan dengan perkembangan terkini.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

    “Sedang kami usahakan untuk direvisi, karena ini Undang-Undang Koperasi sudah tujuh Presiden dari zaman Pak Harto, Habibie, Pak Gusdur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo. Sudah tujuh Presiden, undang-undang belum pernah mengalami revisi,” ujar Budi.

    “Sehingga banyak aspek regulasi yang juga kita harus bereskan,” tambah Budi.

    Isu kedua yang harus menjadi perhatian adalah koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, belum menjadi mainstream ekonomi, karena sumbangsih koperasi dalam produk domestik bruto (PDB) nasional baru 1,07 persen.

    Ketiga, kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi yang masih rendah dan masih perlunya regenerasi dalam pengelolaan koperasi. Kempat, rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital.

    Kelima, terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan oleh kooperasi. Keenam, rendahnya kumulatif aset dan kontribusi koperasi pada perekonomian nasional.

    “Yang tadi saya sebutkan, koperasi, volume usaha koperasi baru menyumbang 1,07 persen dari PDB nasional. Padahal koperasi adalah ekonomi konstitusi,” tutur Budi.

    Kendati demikian, dia menyebutkan peluang koperasi adalah pertama, badan usaha berbentuk koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota.

    “Ini bisa dicontohkan dari banyaknya koperasi-koperasi yang maju dan besar di seluruh dunia,” ucap dia.

    Kedua, peningkatan jumlah generasi muda yang berpotensi menjadi tenaga kerja terampil untuk memanfaatkan bonus demografi. Ketiga, pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi layanan. Keempat, potensi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, khususnya pada sektor agro-maritim.

    Peluang kelima, menurut Budi menjadi hadiah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kebijakan pemerintah yang afirmatif mendukung pengembangan koperasi, yaitu PP 7 Tahun 2021 dan Perpres 6 Tahun 2025 mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di mana koperasi bisa ikut terlibat.

    “Yang keenam, pembinaan kooperasi yang diampu oleh satu organisasi di Kementerian Koperasi,” kata Budi.

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian) rampung dan bisa disahkan oleh legislator pada Maret 2025.

    “RUU Perkoperasian telah masuk dalam agenda rapat Baleg DPR-RI untuk masa sidang I tahun sidang 2024-2025 periode 21 Januari-20 Maret 2025. RUU Perkoperasian ditargetkan untuk dapat disahkan pada akhir masa sidang I pada bulan Maret 2025,” kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih di Jakarta, Senin (3/2).

    Adapun sebelumnya, tahapan RUU Perkoperasian telah sampai pada penyampaian Surat Presiden kepada Ketua DPR-RI tanggal 19 September 2023. Saat rapat kerja antara Kemenkop dan DPR RI Komisi VI beberapa waktu lalu, para anggota DPR RI juga menyetujui agar RUU Perkoperasian dapat segera dituntaskan pembahasannya sehingga dapat segera diparipurnakan.

     

    Sumber : Antara

  • Kenaikan harga daging kerbau karena kondisi di luar negeri

    Kenaikan harga daging kerbau karena kondisi di luar negeri

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam rapat koordinasi SPHP Menjelang HBKN Puasa dan Idul Fitri 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (12/2/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Bapanas: Kenaikan harga daging kerbau karena kondisi di luar negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan tingginya harga daging kerbau di tanah air diduga lantaran distributor di India sengaja menaikkan harga dan terdampak oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga daging kerbau di vendor India saat ini dipatok antara 3,8 dolar AS hingga 3,9 dolar AS per kilogram. Menurut Arief, angka tersebut terbilang tinggi karena sebelumnya hanya 3 dolar AS per kilogram.

    “Di India itu harganya sekarang sudah 3,8-3,9 dolar AS per kilogram, kita harus mulai berhitung lagi gitu ya. Berhitung lagi itu, maksudnya kita cari vendor lagi yang baru,” ujar Arief di Jakarta, Rabu.

    Selain harga yang tinggi, lanjut Arief, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp16.300 per dolar AS. Hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi harga daging kerbau yang dibeli distributor. Arief juga meminta seluruh jajarannya untuk mencari vendor baru yang harganya masih lebih murah.

    “Kalau dibilang harganya tinggi, karena belinya di sana sudah tinggi, plus rate-nya itu sekarang Rp16.300, kalau mau murah gimana. Jadi, habis ini saya menugaskan tim khusus untuk survei ke sana (India), 2-3 vendor lagi yang harganya bisa di bawah,” kata Arief.

    Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) menyebut bahwa harga daging kerbau beku di tingkat distributor untuk jenis paha belakang antara Rp100 ribu Rp120 ribu per kilogram. Sedangkan harga paha depan Rp95 ribu -Rp110 ribu per kilogram. Sementara itu, harga daging sapi untuk paha belakang Rp119 ribu-Rp125 ribu per kilogram, sedangkan paha depan Rp100 ribu-Rp115 ribu per kilogram di tingkat distributor.

    Kedua harga tersebut, dinilai hampir sama. Padahal menurut Arief, impor daging kerbau merupakan sebuah upaya untuk menjaga agar harga daging tetap stabil.

    “Ini sudah nggak ada rumus lain, karena Presiden minta harganya Rp80 ribu per kilogram, dari Pak Jokowi sampai Presiden Prabowo, sama maunya kerbau itu Rp80 ribu. Jadi solusinya harus cepat, jangan kita dipermainkan sama pihak  di India,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • BNI raih 2 penghargaan dari JCB Award 2025

    BNI raih 2 penghargaan dari JCB Award 2025

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih dua penghargaan pada ajang JCB Award 2025, di antaranya Best Issuing Total Sales Volume in Indonesia 2024 dan Outstanding Usage Program with Prominent Merchants in Indonesia 2024. ANTARA/HO-BNI

    BNI raih 2 penghargaan dari JCB Award 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih dua penghargaan pada ajang JCB Award 2025, yakni Best Issuing Total Sales Volume in Indonesia 2024 dan Outstanding Usage Program with Prominent Merchants in Indonesia 2024. Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan JCB International Indonesia.

    Bank juga akan terus berupaya melakukan inovasi guna meningkatkan pertumbuhan transaksi Kartu Kredit BNI.

    “BNI konsisten menjadi pilihan utama nasabah dalam melakukan transaksi, seperti memberikan keistimewaan khusus bagi penggemar budaya Jepang serta penikmat pengalaman bersantap di restoran premium Jepang melalui Kartu Kredit BNI JCB Ultimate, yang merupakan kolaborasi antara BNI dan JCB,” kata Corina.

    Tahun lalu, BNI juga memperoleh penghargaan ajang tersebut. Tepatnya, BNI mendapatkan tiga penghargaan, yakni Best Issuing Total Sales Volume in Mass Affluent Products in Indonesia 2023, Best Issuing International Sales Volume in Precious Products in Indonesia 2023, dan Best New Product in Indonesia 2023: BNI JCB Ultimate Card.

    Ajang tahunan ini merupakan bentuk apresiasi JCB kepada mitra prinsipalnya atas kerja sama dan pencapaian mitra issuer di seluruh Indonesia. BNI mencatatkan laba sebesar Rp21,5 triliun pada 2024, meningkat 2,87 persen year-on-year (yoy) dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya sebesar Rp20,9 triliun.

    Pertumbuhan itu didorong oleh transformasi digital yang berhasil meningkatkan tabungan sebesar 11 persen secara tahunan, dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada tahun 2024. Sementara transaksi perbankan melalui wondr by BNI mencapai Rp191 triliun dengan 195 juta transaksi hingga akhir tahun lalu. Peningkatan transaksi ini juga mendorong kenaikan non-interest income sebesar 11,9 persen yoy menjadi Rp24,04 triliun.

    Di sisi lain, layanan perbankan segmen wholesale banking melalui BNIdirect mencatatkan peningkatan nilai transaksi sebesar 23,3 persen yoy menjadi Rp7.931 triliun, dengan jumlah transaksi naik 36,5 persen yoy mencapai 1,2 miliar transaksi. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan optimistis dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan terus berinovasi dan fokus pada kebutuhan nasabah.

    Sumber : Antara

  • Pertamina Jatimbalinus pastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram 

    Pertamina Jatimbalinus pastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Pertamina Jatimbalinus pastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 16:58 WIB

    Elshinta.com – PT. Pertamina Patra Niaga (Persero) menjamin ketersediaan tabung LPG melon ukuran 3 kg bersubsidi sekaligus memastikan tidak terjadi kelangkaan karena sebenarnya juga tidak ada masalah terkait dengan proses pendistribusian dari hulu hingga ke hilir. 

    Sementara itu di sau sosis pihaknya juga menyambut baik usulan badan usaha desa adat di Bali menjadi pangkalan LPG subsidi. Dengan demikian diharapkan dengan cara itu kedepannya mendekatkan pendistribusian kepada masyarakat selaku konsumen.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ahad Rahedi selaku Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) saat acara temu media yang berlangsung di Kota Denpasar, Bali. 

    “Dengan pertambahan lembaga distribusi (LPG subsidi) resmi, maka ini akan memperluas sebaran,” kata Ahad Rahedi selaku Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus),

    Ia menjelaskan apabila terealisasi, maka badan usaha di desa adat itu perlu mencatatkan nomor induk berusaha (NIB) dan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik di masing-masing kabupaten/kota.

    “Jadi memastikan setiap masyarakat desa, diwakili desa adat bisa memperoleh subsidi karena dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

    Kelompok masyarakat itu yakni masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), nelayan sasaran, petani sasaran serta usaha mikro.

    Sementara itu, usulan kuota elpiji subsidi di Bali pada 2025 mencapai 231.193 metrik ton, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali,Ida Bagus Setiawan, dalam rapat koordinasi itu menambahkan pihaknya berencana akan melakukan verifikasi ulang terkait data dukung kelompok masyarakat itu kepada pemerintah kabupaten/kota di Bali.

    Pasalnya, realisasi kuota elpiji subsidi ukuran tiga kilogram pada 2024 mencapai 236.811 metrik ton atau lebih tinggi dibandingkan usulan kuota 2025 tersebut.

    “Apakah yang diusulkan memang begitu atau ada yang tercecer,” kata Ida Bagus Setiawan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Rabu (12/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • IHSG ditutup menguat seiring pasar respon pernyataan Ketua The Fed

    IHSG ditutup menguat seiring pasar respon pernyataan Ketua The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat seiring pasar respon pernyataan Ketua The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat seiring pelaku pasar merespon positif pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell.

    IHSG ditutup menguat 113,79 poin atau 1,74 persen ke posisi 6.645,78. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 14,22 poin atau 1,87 persen ke posisi 776,31.

    “IHSG dan bursa saham regional Asia menguat, pasar mencerna pernyataan Ketua Fed Jerome Powell yang menekankan fokus bank sentral pada pengendalian inflasi, dan mengisyaratkan bahwa para pembuat kebijakan tidak terburu-buru untuk menekan suku bunga. Pernyataannya itu di hadapan Komite Perbankan Senat Amerika Serikat (AS),” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

    Selanjutnya, Jerome Powell menyebut perekonomian secara keseluruhan kuat dengan pasar tenaga kerja yang solid dan inflasi yang mereda tetapi masih di atas target The Fed sebesar 2 persen.

    Pelaku pasar berargumen bahwa pernyataan Jerome Powell bertindak terlalu cepat untuk melonggarkan kebijakan dapat menggagalkan kemajuan inflasi, sementara bergerak terlalu lambat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Namun demikian, pelaku pasar juga terus mengevaluasi dampak dari kenaikan tarif terbaru Presiden Donald Trump.

    Fokus selanjutnya yaitu pelaku pasar merespon Trump yang mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping sejak menjabat, menyoroti hubungan pribadi mereka yang sangat baik, meskipun tidak membagikan hasilnya secara spesifik.

    Percakapan antara kedua pemimpin ini dipandang penting untuk kemungkinan pelonggaran atau penundaan tarif perdagangan yang sedang berlangsung.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sebelas atau semua sektor menguat yaitu dipimpin sektor infrastruktur yang naik sebesar 2,68 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor teknologi yang masing-masing naik sebesar 1,92 persen dan 1,80 persen.

    Sementara itu, sepuluh sektor menurun yaitu sektor infrastruktur turun paling dalam minus sebesar 4,04 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor transportasi & logistik yang masing-masing turun sebesar 2,94 persen dan 2,41 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu BRRC, BUVA, CGAS, PTSP dan BEBS. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni SKLT, MTFN, TAXI, ARGO, dan SKBM.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.086.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,25 miliar lembar saham senilai Rp10,92 triliun. Sebanyak 382 saham naik 227 saham menurun, dan 346 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 162,53 poin atau 0,42 persen ke 38.963,70, indeks Shanghai menguat 28,33 poin atau 0,85 persen ke 3.346,39, indeks Kuala Lumpur menguat 13,10 persen atau 0,82 poin ke posisi 1,603,05, indeks Straits Times melemah 13,86 poin atau 0,36 persen ke 3.874,62.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat seiring isyarat The Fed minim niat pangkas suku bunga

    Rupiah menguat seiring isyarat The Fed minim niat pangkas suku bunga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring isyarat The Fed minim niat pangkas suku bunga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi menyatakan bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi isyarat Federal Reserve (The Fed) yang hanya sedikit niatnya untuk memangkas suku bunga lebih lanjut dalam waktu dekat.

    “Powell semakin ‘meremehkan’ ekspektasi untuk penurunan suku bunga. Powell mengatakan kepada Komite Perbankan Senat pada hari Selasa (11/2) bahwa The Fed tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga, mengingat bahwa The Fed telah memangkas suku bunga sebesar 1 persen pada tahun 2024, dan bahwa ekonomi tetap kuat,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Di sisi lain, investor disebut masih mencerna pengenaan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) lebih tinggi oleh Presiden AS Donald Trump yang diperkirakan berpotensi mendukung inflasi dan membebani pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan mendatang. Menurut dia, Trump telah diisyaratkan untuk mengenakan lebih banyak tarif.

    Senada, Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menganggap rupiah menguat pascapidato Powell yang tidak merubah prospek suku bunga The Fed.

    “Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS yang terkoreksi setelah dalam pidato Powell semalam yang walaupun hawkish, namun tidak ada kejutan dan tidak merubah prospek suku bunga The Fed yang diperkirakan masih akan tetap turun sekitar 35 bps (basis points) hingga akhir tahun,” ungkap dia.

    Powell dinyatakan hanya mengulangi pernyataan yang sama seperti sebelumnya, yakni terkait persoalan kebijakan tarif AS, ekonomi AS masih kuat, hingga tenaga kerja AS tetap solid.

    Kendati pernyataan Powell memberikan sentimen positif terhadap rupiah, namun takkan signifikan. Hal ini disebabkan kebijakan tarif Trump sebanyak 25 persen pada baja dan aluminium beresiko besar akan retaliasi.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu di Jakarta menguat hingga 8 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.376 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.384 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut menguat ke level Rp16.364 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.380 per dolar AS.

    Sumber : Antara