Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

    Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tiga bulan kita menyalurkan bansos, dan penyaluran itu didasarkan pada hasil pemutakhiran data BPS yang paling terakhir, itu yang akan kita jadikan pedoman lah. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening, maka kita membuka rekening bagi keluarga penerima manfaat yang belum memiliki rekening karena kita tahu data ini dinamis,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, dalam pemutakhiran penerima bansos yang dilakukan oleh BPS seringkali ditemukan inclusion dan exclusion error yang akan memengaruhi keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    “Salah satu masalah adalah bahwa ketika buka rekening kolektif ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu yang lumayan cukup panjang, mulai dari data yang kami kirimkan, kemudian dibersihkan, dan yang memenuhi syarat diteruskan, sedangkan yang belum memenuhi syarat dikembalikan dan seterusnya. Itu memerlukan waktu antara dua sampai tiga bulan,” paparnya.

    Untuk itu, Gus Ipul mengemukakan pihaknya telah berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama Himbara agar pembukaan buku rekening kolektif tersebut bisa lebih dipercepat.

    “Karena in syaa Allah setiap tiga bulan akan ada buku rekening kolektif, alhamdulillah setelah melakukan diskusi, kami menemukan solusi yang bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif, nanti dilanjutkan dengan pembagian kartu kepada penerima manfaat di rumah masing-masing,” ujar dia.

    Ia menegaskan, penyaluran bansos tetap berpedoman pada DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS.

    Gus Ipul menyatakan, Kemensos juga telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Mensos mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

    “Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul.

    Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

    Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

    Sumber : Antara

  • Mendag optimistis industri fesyen bakal terimbas positif dari IP-CEPA

    Mendag optimistis industri fesyen bakal terimbas positif dari IP-CEPA

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag optimistis industri fesyen bakal terimbas positif dari IP-CEPA
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis industri fesyen bakal turut menerima dampak positif dari perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia dan Peru (IP-CEPA).

    “Kita sudah mempunyai CEPA, ada kerja sama dagang. Jadi, kalau nanti mau tambah item kerja sama yang lain itu mudah,” kata Budi saat ditemui usai kegiatan peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week 2026 di Jakarta, Selasa.

    Menurut Mendag, perjanjian dagang itu bisa membuka akses pasar baru bagi industri tekstil dalam negeri.

    Dengan begitu, industri tekstil tidak hanya bergantung pada pasar Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga bisa mengandalkan pasar Amerika Latin.

    “Nanti setelah itu, kita mencoba masuk ke Afrika,” katanya, menambahkan. 

    Pemerintah juga sedang mengupayakan perundingan kerja sama dengan negara mitra lainnya, salah satunya adalah AS. Namun, kata Mendag, membidik kerja sama kawasan, yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kesepakatan.

    “Kami ingin mencoba melakukan bilateral. Kemarin Amerika Selatan sudah menyatakan siap. Jadi, kita ingin mencoba pasar kita ke mana saja ya, karena potensi industri kita besar,” ujar dia. 

    Dalam kesempatan itu, Budi juga meresmikan peluncuran JMFW 2026. Dirinya meyakini JMFW 2026 yang akan digelar pada 6-9 November 2025 di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta, bakal menggerakkan ekosistem fesyen domestik.

    JMFW 2026 merupakan penyelenggaraan yang kelima kalinya sejak dimulai pada 2021.

    Untuk tahun ini, JMFW mengusung tema “Essential Lab”, yakni sebuah konsep laboratorium yang dipenuhi ide kreatif dan inovatif untuk menjadi acuan tren fesyen muslim tahun depan.

    “Dari situ, semua akan bergerak. Industri kecantikan, industri fesyen, hingga UMKM-nya bergerak untuk mengembangkan pasar di dalam negeri dan juga pasar ekspor,” ujar dia. 

    Kemendag menargetkan JMFW 2026 dapat mencetak nilai transaksi sebesar 10 juta dolar AS atau sekitar Rp163 miliar (kurs Rp16.309 per dolar AS).

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan JMFW tahun lalu mencatatkan nilai transaksi sebesar 20,4 juta dolar AS, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3 juta dolar AS.

    “Jadi, di tahun ini, kami ingin menargetkan JMFW 2026 bisa mencapai target 10 juta dolar AS, tapi harapannya mungkin bisa lebih dari capaian tahun sebelumnya,” kata Fajarini.

    Sumber : Antara

  • Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah

    Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Jaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Kodim 1710/Mimika gelar gerakan pangan murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 23:36 WIB

    Elshinta.com – Di lapangan Koramil 1710-02/Timika, Jl. Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Kodim 1710/Mimika menggelar acara gerakan pangan murah, Selasa (12/08/2025). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

    Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Perum Bulog dengan menjual beras medium SPHP ukuran 5 kg dengan total sebanyak 4 ton. Penjualan beras tersebut sudah berdasarkan HET yang ditentukan oleh Bulog sehingga akan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Setiap warga yang datang diperbolehkan untuk membeli sebanyak 2 karung beras dan hal ini bertujuan untuk mencegah kenaikan harga yang lebih tajam dan menekan laju inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok.

    Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk perhatian dan respon cepat pemerintah ketika terjadi lonjakan harga beras, sehingga pasokan dan harga bisa tetap terjaga.

    Warga pun terlihat antusias datang ke Koramil untuk membeli beras dan terbukti dengan habis terjualnya semua beras oleh masyarakat, selain itu masyarakat pun mengapresiasi kegiatan ini karena ditengah naiknya harga bahan pokok setidaknya harga beras masih bisa terjangkau.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Perusahaan asal RI bantu Thailand jamin karet bebas deforestasi

    Perusahaan asal RI bantu Thailand jamin karet bebas deforestasi

    Foto ilustrasi petani karet. (ANTARA/HO-Koltiva)

    Perusahaan asal RI bantu Thailand jamin karet bebas deforestasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 09:33 WIB

    Elshinta.com – Perusahaan teknologi pertanian (agritech) Koltiva, yang lahir di Indonesia dan kini beroperasi secara global, menjadi mitra strategis GT Rubber Thailand guna memastikan rantai pasok karet bebas deforestasi.

    “Untuk tetap dapat mengakses pasar internasional, kita harus melakukan hal nyata dan mulai membangun sistem yang menghasilkan data lapangan yang dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti,” kata CEO dan Co-Founder Koltiva Manfred Borer dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dalam kerja sama ini, GT Rubber mengadopsi sistem digital Koltiva untuk memverifikasi legalitas lahan, menilai risiko deforestasi, dan menghubungkan data dari tingkat petani langsung ke transaksi pasok.

    Dengan cara itu, kata dia, rantai pasok karet diupayakan memenuhi regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

    Sistem ini disebut memungkinkan pemantauan waktu nyata dan deteksi risiko dini, sekaligus mempersiapkan integrasi dengan EU Information System (EUIS) yang mewajibkan pelaporan geolokasi dan due diligence mendalam.

    Hingga kini 15.000 lahan karet di Thailand telah dipetakan dalam bentuk poligon dan 4.500 petani diverifikasi melalui analisis geospasial, pemeriksaan hak lahan, dan penilaian risiko deforestasi.

    Seluruh data tersebut terhubung ke Sistem Informasi Manajemen (MIS) terpusat guna mendukung pelacakan rinci dan meningkatkan transparansi rantai pasok.

    “Bagi pelaku usaha, kemampuan untuk menunjukkan ketertelusuran hingga ke tingkat petani kini menjadi bagian penting dari ketahanan jangka panjang. Ini bukan sekadar soal mematuhi aturan hari ini, tapi memastikan rantai pasok kita mampu beradaptasi dengan ekspektasi masa depan,” ucap Manfred.

    Selain pemetaan lahan, kemitraan itu juga memberikan pelatihan kepada sekitar 200 mitra rantai pasok. Pelatihan ini menggabungkan literasi regulasi dengan penerapan praktis di lapangan, dilengkapi dengan panduan langsung serta evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur pemahaman mereka terhadap EUDR dan praktik ketertelusuran.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat membangun sistem menyeluruh yang mampu merekam, memverifikasi, dan memantau produksi karet dari petani kecil hingga tahap ekspor.

    Sumber : Antara

  • Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 

    Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus

    Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah. Hal ini penting untuk segera diimplementasikan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus). 

    Penegasan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Seminar ADKASI se – Papua bertajuk ‘Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus’ yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (11/8/2025). 

    Maurist menegaskan kegiatan ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus). 

    “Tentunya kegiatan semacam ini perlu dilakukan guna penguatan keuangan otsus dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Maurits.  

    Maurits menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan. Melalui UU ini, diharapkan akan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif dengan menciptakan HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

    Maurits menekankan, pemberian TKD merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan HKPD. TKD merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Pemda) yang harus disusun secara logis dan sistematis berdasarkan potensi pendapatan daerah dan peraturan perundang-undangan.

    “Kebijakan TKD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya,” ujarnya Maurits. 

    Lebih lanjut, dirinya menyebutkan berbagai jenis TKD. Hal itu di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan (DAIS). 

    “Keenam, Dana Desa dan ketujuh, Insentif Fiskal,” kata Maurits.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sentra Pemasaran GTRA sinergi Kopkel MP Pesurungan Lor diresmikan

    Sentra Pemasaran GTRA sinergi Kopkel MP Pesurungan Lor diresmikan

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Sentra Pemasaran GTRA sinergi Kopkel MP Pesurungan Lor diresmikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono meresmikan Sentra Pemasaran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang bersinergi dengan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih (MP) Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal, Jum’at (8/8/2025) pagi.

    Pada acara peresmian sentra pemasaran tersebut, Wali Kota Tegal juga sekaligus menutup secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Tegal Tahun 2025.

    Acara ini digelar sebagai momentum penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di bidang agraria.

    Dedy Yon mengatakan bahwa reforma agraria tidak hanya sebatas pembagian atau redistribusi tanah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses, mengelola, dan memanfaatkannya secara produktif dan berkelanjutan.

    “Isu pertanahan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

    Dedy Yon juga mengapresiasi partisipasi seluruh pihak dalam Rakor GTRA yang telah menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan reforma agraria di lapangan.

    “Saya berharap hasil rakor ini tidak berhenti pada rekomendasi, tapi ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Selasa (12/8). 

    Lanjutnya, Reforma Agraria memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

    Contoh keberhasilannya terlihat di Kelurahan Pesurungan Lor, dimana telah terlaksana program pemasaran dan pengembangan usaha masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan hingga pembentukan sentra pemasaran GTRA.

    Sentra pemasaran ini diharapkan menjadi pusat pemasaran hasil usaha masyarakat, khususnya penerima manfaat reforma agraria, sekaligus wadah edukasi, pemberdayaan, dan penguatan jaringan usaha berbasis komunitas.

    “Ini adalah bentuk konkret keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan,” kata Dedy Yon.

    Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal, Legiman mengatakan, sentra pemasaran menjadi wujud nyata komitmen GTRA Provinsi Jawa Tengah, untuk mengawal implementasi reforma agraria secara menyeluruh.

    Sinergi yang terjalin antara BPN, Pemerintah Kota Tegal, Koperasi Merah Putih dan seluruh stakeholder menjadi bukti bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan.

    “Semoga dengan adanya sentra pemasaran ini produk-produk unggulan masyarakat, khususnya penerima manfaat reforma agraria bisa dipasarkan lebih luas, berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Semester I 2025, mobilitas pengguna jalan tol meningkat 7,6 persen

    Semester I 2025, mobilitas pengguna jalan tol meningkat 7,6 persen

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Semester I 2025, mobilitas pengguna jalan tol meningkat 7,6 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:46 WIB

    Elshinta.com – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mencatat sepanjang Semester I 2025, trafik kendaraan yang melintas di Jalan Tol Hutama Karya mencapai sebesar lebih dari 250.000 kendaraan per hari pada seluruh ruas jalan tol yang dikelola, dengan pertumbuhan sebesar 7,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 (YoY). Peningkatan tersebut mencerminkan  mobilitas masyarakat serta optimalisasi kinerja operasional jaringan tol yang semakin kuat.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan bahwa Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tertinggi tercatat pada bulan April 2025, dengan LHR mencapai lebih dari 266.000 kendaraan per hari, yang didorong oleh lonjakan arus kendaraan selama periode mudik dan balik Hari Raya Idulfitri 1446 H. 

    “Peningkatan ini menegaskan posisi jalan tol sebagai infrastruktur vital dalam mendukung konektivitas nasional serta efisiensi pergerakan barang dan orang antardaerah khususnya saat momen tertentu, seperti mudik atau libur panjang akhir pekan,” tutur Adjib, Sabtu (9/8).

    Lebih lanjut, Adjib menambahkan bahwa secara segmentatif, jalan tol yang dikelola dengan trafik tertinggi di Pulau Jawa yaitu Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) yang dilintasi lebih dari 145.000 kendaraan per hari dan untuk ruas tol dengan trafik tertinggi di koridor Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) adalah Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) yang dilintasi sebesar lebih dari 15.000 kendaraan per hari.

    “Tol JORR-S mencatat LHR tertinggi  didorong oleh fungsinya sebagai jalur utama mobilitas di wilayah metropolitan Jakarta yang menghubungkan berbagai simpul lalu lintas antarkawasan. Sementara itu,  Tol Permai mencatatkan LHR tertinggi berkat peran strategisnya sebagai jalur utama mobilitas masyarakat dan logistik, khususnya dalam menghubungkan Kota Pekanbaru dengan kawasan industri dan akses menuju Pelabuhan RoRo Dumai, yang menjadi simpul penting konektivitas perdagangan regional,” tambahnya.

    Peningkatan trafik menjadi indikator kepercayaan pengguna jalan terhadap kualitas infrastruktur yang dikelola oleh perusahaan. 

    “Pertumbuhan LHR pada Semester I 2025 ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan jalan tol yang dikelola Hutama Karya. Peningkatan ini juga selaras dengan upaya berkelanjutan perusahaan dalam menjaga kualitas operasional dan memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan,” ujar Adjib.

    Dalam upaya penguatan layanan, Hutama Karya juga telah mengimplementasikan sistem lalu lintas terintegrasi dengan menggunakan Intelligence Traffic System (ITS) yang terhubung secara langsung dengan pusat kendali atau control room yang dipantau selama 24 jam oleh petugas, baik di cabang tol maupun di pusat. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan lalu lintas berbasis data real-time, yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat, termasuk dalam situasi darurat maupun kebutuhan rekayasa lalu lintas. 

    Selain itu, Hutama Karya juga menyediakan HK Toll Apps yaitu aplikasi digital yang memberikan akses langsung kepada pengguna jalan tol untuk memantau kondisi lalu lintas terkini melalui kamera CCTV, memperoleh informasi tarif, serta memanfaatkan fitur customer journey dan layanan pelanggan. Inisiatif ini selaras dengan arah transformasi digital perusahaan untuk menciptakan pelayanan yang lebih adaptif.

    “Hutama Karya berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan jalan tol yang unggul, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pengguna jalan tol. Kami tidak hanya membangun konektivitas, tetapi juga mengintegrasikan kepercayaan publik,” tutup Adjib Al Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Selasa (12/8). 

    Hutama Karya mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi ketentuan berkendara, dengan menjaga kecepatan maksimal 80 km/jam, tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, serta selalu mematuhi rambu lalu lintas yang tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, pengguna jalan tol dapat memantau akun resmi media sosial di @HutamaKaryaTollRoad dan @HutamaKarya, serta dapat menghubungi Call Center masing-masing ruas tol jika terjadi keadaan darurat atau membutuhkan bantuan di jalan tol. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisaris Utama tinjau wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Sumbagut 

    Komisaris Utama tinjau wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Sumbagut 

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Komisaris Utama tinjau wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Sumbagut 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Komisaris Utara PT Pertamina Patra Niaga, Sudung Situmorang bersama Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, Tina Talisa melakukan kunjungan kerja atau Management Walkthrough (MWT) ke wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada 7–8 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan meninjau langsung kesiapan infrastruktur energi, tata kelola operasional, dan pelayanan kepada masyarakat di lapangan.

    Kunjungan dilakukan di beberapa titik penting yaitu Terminal LPG Pangkalan Susu serta SPBU Nelayan dan Terminal BBM Medan Group yang menjadi tulang punggung distribusi energi di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

    Komisaris Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sudung Situmorang, menyampaikan bahwa MWT ini merupakan bagian dari tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa seluruh proses bisnis perusahaan berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan standar operasional yang tinggi.

    “Kami mengapresiasi Perwira Pertamina Patra Niaga di wilayah Sumbagut yang tetap sigap dan profesional menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Pengawasan langsung seperti ini penting untuk menjamin bahwa tata kelola operasional, keselamatan kerja, dan pelayanan pelanggan terus ditingkatkan,” ujar Sudung.

    Selama kunjungan, Dewan Komisaris tidak hanya mendengarkan paparan manajemen, tetapi juga secara langsung menyapa Awak Mobil Tangki (AMT) dan operator SPBU Nelayan serta membagikan bingkisan simbolis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

    Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, dalam paparannya menjelaskan bahwa Regional Sumbagut bertanggung jawab atas distribusi energi di lima provinsi—Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau—melalui 842 SPBU Reguler, 1.089 Pertashop, 791 Agen LPG PSO, 38.489 pangkalan LPG, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

    “Dengan cakupan wilayah yang luas dan tantangan geografis yang tinggi, kami memastikan distribusi energi tetap andal dan aman. Saat ini rata-rata coverage days untuk BBM dan LPG dalam kondisi aman. Di sisi lain, realisasi penjualan produk-produk utama seperti Pertalite dan Biosolar terus dikelola agar sesuai kuota,” jelas Sunardi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Selasa (12/8). 

    Ia juga menyampaikan bahwa kontribusi Regional Sumbagut terhadap target nasional sangat signifikan, termasuk pertumbuhan positif di sektor Avtur dan LPG non subsidi (NPSO), serta upaya efisiensi distribusi dengan memanfaatkan enam jenis pola supply (Channel of Distribution/COD).

    Kunjungan ini juga diisi dengan diskusi strategis antara Dewan Komisaris dan Manajemen Regional terkait penguatan sistem distribusi, efisiensi operasional, pengawasan HSSE, dan respons terhadap tantangan demand pasca pandemi.

    Pertamina Patra Niaga berkomitmen terus menjaga keandalan energi nasional melalui proses bisnis yang terintegrasi, pengawasan berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh elemen perusahaan dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi

    Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Kinerja Pertamina pada semester I-2025 dinilai sejalan dengan semangat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Capaian tersebut dinilai sangat mendukung upaya pencapaian ketahanan dan swasembada energi nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan keberhasilan Pertamina menjaga produksi minyak dan gas (migas) hingga 1,04 juta barel setara minyak per hari menjadi modal penting menuju kemandirian energi.

    “Ya, tentu. Jadi, ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan ketahanan energi dalam rangka menciptakan kemandirian dan swasembada energi ke depan,” ujar Eddy kepada media, Selasa (12/8).

    Eddy meyakini, kemampuan Pertamina menemukan cadangan migas baru akan berkontribusi pada peningkatan produksi dan lifting minyak nasional. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai lifting 1 juta barel minyak per hari pada 2030.

    “Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan hulu Pertamina di bidang eksplorasi dan pengeboran menghasilkan cadangan baru. Hal ini akan menambah peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan lifting minyak sesuai target,” ucapnya.

    Ia menambahkan, capaian ini menjadi tonggak penting ketahanan energi, khususnya di sektor migas, mengingat konsumsi minyak mentah nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksinya masih di bawah 600 ribu barel per hari.

    Senada, Direktur Eksekutif Economic Society Network Institute, Acuviarta Kartabi, menilai capaian Pertamina sejalan dengan semangat HUT ke-80 RI yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

    “Ya, me-remind tema Pak Presiden Prabowo yaitu pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan seperti tertuang dalam RPJM. Jadi ada inklusivitas, tidak hanya pertumbuhan tetapi juga pemerataan,” ujarnya.

    Menurutnya, kontribusi Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Saya kira akan lebih sehat, akan membantu mengurangi beban defisit APBN. Salah satu hal yang paling penting adalah kita mampu memperbaiki manajemen energi kita. Ini kontribusi Pertamina yang sangat baik,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (12/8).

    Acuviarta menambahkan, capaian tersebut dalam jangka menengah diyakini mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah, sehingga menghemat anggaran negara. Sementara dalam jangka pendek, hal ini memperkuat ketahanan stok BBM nasional.

    Selain itu, Pertamina juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen. “Kontribusi itu akan terjaga, bahkan bisa semakin meningkat,” tutupnya.

    Sebelumnya, Pertamina mencatat produksi migas sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) hingga semester I-2025. Produksi tersebut terdiri atas 557 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan 2.798 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

    Di sektor eksplorasi, Pertamina juga agresif mencari cadangan migas baru dengan melakukan survei seismik 3D sepanjang 539 kilometer persegi pada periode yang sama.

    Sumber : Radio Elshinta

  • OJK ingatkan masyarakat tidak ikut gerakan `Gagal Bayar Pinjol`

    OJK ingatkan masyarakat tidak ikut gerakan `Gagal Bayar Pinjol`

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    OJK ingatkan masyarakat tidak ikut gerakan `Gagal Bayar Pinjol`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 19:47 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang masyarakat untuk mengikuti gerakan `Gagal Bayar Pinjol`, sebab pinjaman daring (pindar) yang legal akan terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking.

    “Jangan ikut-ikut gerakan kayak gitu (Gagal Bayar Pinjol). Untungnya mungkin sesaat, tetapi ruginya sampai ke depan-depan,” ucap Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pasar, Edukasi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Selasa.

    Friderica menjelaskan bahwa dengan terintegrasinya pinjol legal ke SLIK, maka terdapat pencatatan konsumen yang tidak mau membayar pinjaman. SLIK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK untuk mencatat dan menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur.

    Apabila dalam catatan tersebut termaktub nama konsumen yang tidak mau membayar pinjol, Friderica mengatakan konsumen akan sulit apabila ingin mencicil rumah, bahkan mencari pekerjaan. Sebab, sejumlah perusahaan melakukan pengecekan SLIK kepada pelamar kerja.

    “Kalau punya utang di pinjol, punya utang di BNPL (Buy Now, Pay Later), gak bayar, itu nanti kalau mau nyicil rumah, gak bisa sama sekali,” ucap Friderica.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang beritikad baik dan melakukan kewajibannya dalam membayar pinjaman.

    “Yang kami lindungi adalah konsumen yang beritikad baik. Jadi, untuk konsumen yang memang tidak berniat bayar, itu bukan tipe konsumen yang kami lindungi,” tuturnya.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi merilis pembaruan status pinjaman online (pinjol) per 1 Juli 2025. Total terdapat 96 penyelenggara fintech lending yang tercatat legal dan berizin penuh, menunjukkan peningkatan pengawasan terhadap industri keuangan digital.

    Sementara itu, Satgas PASTI yang terdiri dari OJK, BSSN, dan Kemkominfo telah memblokir 427 entitas pinjol ilegal hingga pertengahan Juni 2025. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal yang merugikan.

    Lebih lanjut, OJK memperkenalkan istilah baru “pindar” atau pinjaman daring untuk membedakan layanan pinjaman online (pinjol) legal dari pinjol ilegal yang kini dianggap memiliki konotasi yang lebih mengarah negatif di masyarakat.

    Sumber : Antara