Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini

    Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025). Berdasarkan hasil rapat tersebut, KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. ANTARA FOTO/Fauzan/nz (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah pusat membelanjakan sebesar Rp1.333 triliun untuk warga miskin atau masyarakat bawah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia merinci anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Sri Mulyani pun mengatakan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) yang diterima langsung oleh masyarakat untuk tahun depan bakal lebih besar dari tahun ini.

    “Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” tuturnya.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025. Realisasi itu terdiri atas BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp400,6 triliun. Belanja negara tersebut tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy). Menurut Menkeu, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global dan regional.

    Belanja difokuskan guna mendukung pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan desa serta UMKM. Selain itu, belanja juga diarahkan pada program prioritas nasional, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi.

    Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pembahasan terakhir pemerintah dan DPR menetapkan belanja negara dipatok pada rentang 14,19-14,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), terdiri dari BPP 11,41-11,94 persen PDB dan TKD 2,78-2,89 persen PDB.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan

    Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) didukung antisipasi pasar terkait potensi Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan.

    “Pasar mengantisipasi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) 19–20 Agustus 2025 pekan depan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat sebesar 88 poin atau 0,54 persen menjadi Rp16.202 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.290 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.237 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.298 per dolar AS.

    Ekspektasi ini dinilai menjaga daya tarik imbal hasil rupiah, dan mendorong aliran dana asing ke pasar obligasi pemerintah.

    Optimisme tersebut turut diperkuat persepsi stabilitas kebijakan moneter BI di tengah ketidakpastian global.

    Melihat dari faktor global, kinerja rupiah diuntungkan pelemahan dolar AS pasca rilis data Consumer Price Index (CPI) dan Producer Price Index (PPI) AS pada Juli 2025 yang melambat, yakni inflasi di angka 2,7 persen year on year (yoy) dari perkiraan 2,8 persen. Hal ini memicu ekspektasi pasar atas kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada kuartal IV-2025.

    “Melemahnya CPI menandakan tekanan harga di AS mulai mereda, sehingga mengurangi tekanan terhadap mata uang negara berkembang,” ujar Taufan.

    Sentimen risk-on global juga meningkat setelah data manufaktur Tiongkok menunjukkan perbaikan, lanjutnya, sehingga mendorong arus modal masuk ke emerging markets.

    Kombinasi ekspektasi kebijakan moneter BI, pelemahan dolar, dan optimisme global ini dianggap menjadi katalis utama yang mengangkat kurs rupiah di tengah dinamika fluktuasi pasar.

    Senada, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah karena faktor CPI AS. Berdasarkan angka tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebutkan bahwa pemotongan 50 basis points (bps) oleh The Fed perlu dipertimbangkan, sejalan dengan tekanan Presiden AS Donald Trump agar pelonggaran lebih agresif.

    Efeknya, lanjut Josua, Asia-Pacific Currencies (Asia FX) serempak menguat dengan Rupiah dan Baht memimpin, sementara imbal hasil UST 10Y cenderung turun.

    Melihat dari sisi domestik, minat asing ke Surat Berharga Negara (SBN) meningkat. Lelang SBN terbaru membukukan penawaran Rp162 triliun, tertinggi sejak tahun 2016. Selain itu, yield Indo 10Y stabil turun, sehingga menambah pasokan valas dan menopang rupiah.

    Arus pada SBN pasca lelang dan antisipasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebut menjadi penentu tambahan. “Dampaknya ke rupiah akan terbatas selama disiplin fiskal (lebih kecil dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) terjaga,” ungkap Josua. 

    Sumber : Antara

  • Serapan anggaran tertinggi nasional jadi kado usia ke-80 Jabar

    Serapan anggaran tertinggi nasional jadi kado usia ke-80 Jabar

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman. (ANTARA/HO Pemprov Jabar)

    Serapan anggaran tertinggi nasional jadi kado usia ke-80 Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:17 WIB

    Elshinta.com – Realisasi serapan anggaran atau belanja daerah Jawa Barat, hingga 10 Agustus 2025, menempati posisi pertama secara nasional dengan 52,08 persen, di atas rata-rata nasional 40,54 persen, jadi kado istimewa provinsi ini di usia ke-80 tahun.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, hadiah bagi provinsi yang lahir 19 Agustus 1945 ini, tidak hanya datang dari sisi belanja, realisasi pendapatan daerah juga menunjukkan tren positif, di mana Jawa Barat mencatat angka 54,67 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 51,99 persen, yang mengindikasikan roda pemerintahan berjalan efektif, sinergi antar-lembaga terjaga, dan ekonomi berputar.

    “Ini bukti nyata kerja keras, terima kasih semuanya. Mohon realisasi belanja dijaga dan ditingkatkan terus dan pendapatan digenjot lagi agar lebih optimal,” kata Herman di Bandung, Rabu.

    Seiring capaian tersebut, ekonomi Jawa Barat juga terus menunjukkan ketangguhan, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II-2025 tumbuh 5,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 2,33 persen secara triwulanan (quarter-on-quarter/qoq).

    Plt Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, dalam keterangannya menyebut sektor jasa mencatat pertumbuhan paling signifikan. Jasa lainnya tumbuh 14,88 persen qoq, disusul jasa kesehatan 10,71 persen. Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar tetap datang dari sektor industri pengolahan yang tumbuh 1,84 persen dan mencakup 40,08 persen dari struktur ekonomi daerah.

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi motor utama pertumbuhan dengan lonjakan sebesar 24,59 persen, menunjukkan akselerasi belanja publik yang selaras dengan peningkatan belanja daerah. Disusul konsumsi rumah tangga sebesar 3,59 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,02 persen, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) 2,01 persen, dan impor 0,62 persen.

    Sumber : Antara

  • Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden

    Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden

    Pegiat UMK rasakan manfaat sertifikat halal. Fpto: BPJPH

    Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:41 WIB

    Elshinta.com – Program sertifikasi halal yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus dirasakan manfaatnya dan terbukti memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di berbagai daerah, baik dalam pengembangan usaha maupun peningkatan omzet.

    Sejumlah pengusaha yang telah memiliki sertifikat halal mengakui manfaat besar dari sertifikasi ini, mulai dari memperluas jangkauan pasar hingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

    Beberapa dari mereka kemudian mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah atas program Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis di tahun 2025 ini yang telah dijalankan, sekaligus menyampaikan harapan agar program tersebut dilanjutkan.

    Salah satunya, Nini Martinawati, pemilik Nincan Store yang memproduksi makanan khas seperti empek-empek, tekwan, dan puding asal kota Bandar Lampung, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Rabu (13/8/2025).

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Bapak Presiden Prabowo yang telah memfasilitasi sertifikat halal secara gratis ini. Dengan adanya sertifikat halal ini, omzet kami semakin melesat. Kami mohon agar program ini dilanjutkan karena masih banyak teman-teman UMKM yang belum memilikinya,” jelas Nini.

    Muhammad Yoso pegiat UMK dari Batam dengan produk makanan olahan keripik mengungkapkan terima kasihnya kepada pemerintah dengan terbantunya usahanya memperoleh sertifikat halal produknya, sehingga kini produknya telah berhasil menembus pasar-pasar modern bahkan diekspor ke Singapura.

    “Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah kepada Bapak Presiden Prabowo, dan Kepada BPJPH, karena kami dipermudah memproses mengurus halal secara gratis, alhamdulillah produk kami berjalan lancar sehingga produk kami dipercaya di supermarket bahkan bisa masuk ke Singapura karena sudah ada (sertifikat) halalnya,” katanya.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemprosesan halal di Kepri ini. Ke depannya, kami berharap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk selalu membantu kami UMKM ini menjadi besar,” sambungnya.

    Cak Ali pegiat UMK dengan produk Soto Lamongan dari Batam juga mengngkapkan hal senada. “Kami mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kemudahan SH gratis dari BPJPH dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal ( LP3H ) Cendekia Muslim sehingga saat ini kami telah mendapatkan sertifikat halal dan kami sangat senang memiliki sertifikat halal ini.” kata Cak Ali.

    Hal yang sama diungkapkan oleh Putri Fadilia Dean, pegiat kuliner asal Pasuruan Jawa Timur. Dengan mengantongi sertifikat halal, produknya menjadi semakin laris manis. “Terima kasih Pak Presiden atas sertifikat halal gratisnya. Dengan sertifikat halal ini maka dagangan saya semakin laris,” ungkapnya.

    Sementara itu, Suryani pegiat UMK yang berasal dari Kepulauan Riau dengan produk makanan olahan mengatakan produk bisa masuk ke supermarket modern sekarang. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Presiden Prabowo yang telah memudahkan kami untuk mengurus sertifikat halal ini, sehingga produk kami bisa masuk ke pasar modern dan supermarket sekarang. Terima kasih juga kepada BPJPH,” kata Suryani.

    Pegiat UMK lain dengan produk kue kering asal Purworejo Jawa Tengah, Aini, yang juga telah membuktikan manfaat program ini menyebutkan bahwa keberadaan sertifikasi halal secara gratis telah menumbuhkan kepercayaan konsumen produknya, sehingga lebih memotivasinya untuk mengembangkan produknya.

    “Program ini sangat berguna, terutama bagi konsumen dan pelaku usaha kecil. Karena gratis, UMKM merasa lebih semangat untuk maju. Program ini juga menambah semangat kami untuk terus mengembangkan produk kami semakin baik lagi dan semakin luas pemasarannya,” ungkapnya.

    Merespon pengakuan sejumlah pegiat usaha tersebut, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa sertifikat halal memang bertujuan selain sebagai bentuk kepastian hukum dalam menghadirkan perlindungan kehalalan produk bagi masyarakat, juga sebagai nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya.

    “Karena halal itu standar yang mencerminkan kualitas produk. Halal itu sehat, halal itu higienis, halal itu bersih, jadi produ halal itu berkualitas.” jelas Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, Selasa (12/8/2025).

    “Bahkan halal telah menjadi standar universal yang telah digunakan oleh dunia, oleh indusri siapapun pemiliknya, terlepas dari latar belakang suku, agama, bangsa, dan sebagainya. Saat ini banyak sekali negara-negara yang masyarakatnya non Muslim berlomba-lomba mengembangkan industri halal, dan mereka berhasil menjadi eksportir produk halal dunia, produknya dipercaya dan dikonsumsi oleh konsumen dunia,” sambungnya.

    Karenanya, Babe Haikal menegaskan, di era perdagangan bebas ini, industri yang tidak mengantongi sertifikat halal justru akan rugi. Sebab, justru berlawanan dengan trend halal global dengan potensi pasar yang sangat besar dan terus meningkat.

    “Karenanya, saya selalu mengimbau, ayo tertib halal! Ekosistem halal kita punya potensi yang sangat besar. Dan dengan tertib halal, produk kita akan semakin mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional,” lanjutnya.

    “Dan ekosistem halal yang tertib halal dan produktif tentu akan menjadi sektor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya. (Suw/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos

    Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos

    Mensos Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: Kemensos

    Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:54 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sepakat mempercepat proses buka rekening kolektif (Burekol) bagi penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini, Burekol kerap menjadi kendala karena prosesnya membutuhkan waktu lama.

    Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi dengan Himbara di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat, karena insya Allah setiap tiga bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari satu jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif,” kata Gus Ipul.

    Ia menuturkan, Kemensos dan Himbara menyepakati agar data-data Burekol bisa dikirim secara bertahap. “Yang kemudian setiap hari bisa dicetak kartunya,” katanya.

    Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. “Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening,” ujarnya.

    Ia memastikan penerima bansos berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis, selalu ada inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos. “Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” kata Gus Ipul.

    Mensos merinci, waktu yang dibutuhkan untuk Burekol dimulai dari pengiriman data Kemensos, pembersihan data (cleansing), hingga penentuan data yang memenuhi syarat. Data yang lolos akan diteruskan ke Himbara, sementara yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan.

    “Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

    Menurut Gus Ipul, jumlah pembukaan rekening kolektif yang besar dipengaruhi dua faktor. Pertama, adanya pengalihan penyaluran dari PT Pos ke Himbara. Kedua, hasil pengecekan lapangan (ground check) dari pemutakhiran data. “Sehingga lebih dari 3 juta itu kita memerlukan untuk membuka rekening kolektif,” katanya.

    Ia menambahkan, Kemensos terus berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan lembaga terkait untuk pemutakhiran DTSEN agar profil penerima bansos bisa diketahui lebih detail. “Ini kita mulai dalami, baik melakukan ground check datang ke rumah setiap penerima bansos dan juga kita mengetahui profil rekeningnya penerima bansos. Disamping dengan PPATK kita juga dengan perbankan,” katanya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi

    Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan jembatan bagi desa menuju kemerdekaan di bidang ekonomi.

    Program tersebut merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

    “Kopdes Merah Putih menjadi langkah monumental yang menandai era baru dalam pembangunan nasional berbasis desa. Mewakili kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu.

    Pada momentum peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia (RI), kata Adita, Kopdes Merah Putih bisa diartikan sebagai sebuah era baru menuju kemerdekaan di bidang ekonomi.

    “Melalui koperasi ini, masyarakat desa diharapkan bisa semakin berdaya. Kopdes Merah Putih membuat masyarakat desa menikmati kemerdekaan di bidang ekonomi,” kata Adita.

    Dia mengatakan Kopdes Merah Putih juga menjadi jembatan transisi dari ketergantungan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

    Saat ini, kata Adita, desa dan kelurahan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Misal, sebanyak 90 persen hasil tangkapan ikan belum bisa disimpan dengan layak.

    Data lain, sebanyak lima juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terjerat rentenir, serta lebih dari 50 ribu desa dan kelurahan belum memiliki fasilitas kesehatan. Selain itu, sebanyak 70 persen desa dan kelurahan belum tersentuh koperasi.

    Terdapat 60 persen koperasi yang belum memiliki layanan farmasi dan lebih dari 31 ribu koperasi belum ada toko sembako, serta lebih dari 50 persen desa belum memiliki toko sarana produksi untuk mendukung pertanian dan usaha lokal.

    Presiden Prabowo Subianto lantas membentuk 80.081 Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil.

    Program ini merupakan pelaksanaan dari Astacita ke-3, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tujuannya yakni untuk membuka lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat sentra produksi rakyat secara berkelanjutan.

    “Lebih dari 80 ribu koperasi ini adalah upaya konkret untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan penting bagi rakyat. Kita hadirkan sembako, obat, pupuk langsung ke tangan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau dan sistem yang adil,” kata Presiden Prabowo.

    Ketua Kopdes Merah Putih Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Dedi Nurendi mengatakan koperasi ini membantu meringankan beban masyarakat Cileunyi Wetan.

    “Kopdes ini menjawab keresahan masyarakat yang harus membeli kebutuhan pokok agak jauh. Masyarakat dalam hal simpan pinjam juga banyak yang terlilit Bank Emok (bank keliling),” kata Dedi.

    Dedi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan jawaban atas kebutuhan ekonomi masyarakat. “Mari berkoperasi karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Koperasi juga menanamkan gotong-royong,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Rabu pagi menguat jadi Rp16.262 per dolar AS

    Rupiah pada Rabu pagi menguat jadi Rp16.262 per dolar AS

    Ilustrasi – Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga (ANTARA)

    Rupiah pada Rabu pagi menguat jadi Rp16.262 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat sebesar 28 poin atau 0,17 persen menjadi Rp16.262 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.290 per dolar AS.

     

     

    Sumber : Antara

  • IHSG Rabu dibuka menguat 54,39 poin

    IHSG Rabu dibuka menguat 54,39 poin

    Ilustrasi – Layar digital menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa/am.

    IHSG Rabu dibuka menguat 54,39 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:13 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi dibuka menguat 54,39 poin atau 0,70 persen ke posisi 7.846,09. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,51 poin atau 0,91 persen ke posisi 830,77.

     

     

    Sumber : Antara

  • Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol

    Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol

    Judi online. Foto: Ilustrasi/elshinta.com.

    PPATK: Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Frustasi, depresi, hingga akhirnya bunuh diri menjadi masalah yang muncul akibat kecanduan judi online. Nyatanya, bukan hanya orang dewasa yang kecanduan judi online. 

    Kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi pengguna. Alih-alih mempermudah komunikasi, kemajuan teknologi malah menjerat pengguna untuk kecanduan judi online berkedok permainan atau website, atau tergiur dengan promosi bernuansa judi online di media sosial.

    Judi online berkembang cepat melalui berbagai platform, dari situs web hingga aplikasi yang mudah diakses siapa saja. Kemudahannya menjadi jebakan bagi banyak orang, terutama generasi muda, yang tergoda oleh janji “kemenangan instan”.

    Mengkutip dalam siaran pers PPATK Rabu (13/8), Data kuartal satu Tahun 2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 Tahun mencapai Rp2,5 triliun. 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan memiliki pinjaman diluar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit. Angka-angka yang ada ini bukan sekadar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain.

    Pemerintah perlu bersikap lebih keras dalam memberantas judi online. Pasalnya efek judi online tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga gangguan psikis bagi para pelakunya.

    Padahal, di balik layar, sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kecanduan, stres, bahkan depresi. Tak jarang, kecanduan ini berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga bunuh diri.

    Banyak kisah tragis bermula dari “sekadar coba-coba”. Bermain judol demi iseng, meminjam online demi kebutuhan mendesak. Namun dalam hitungan minggu, mereka terseret dalam pusaran masalah yang tak mudah diselesaikan.

    Pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum, regulator, sektor keuangan, dan pelaku industri teknologi dalam memerangi TPPU berbasis siber. Penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tapi juga harus menyasar bandar dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pencucian uang digital. 

    “Kita tidak akan membiarkan dampak sosial dari judol ini terjadi. Nyawa yang hilang, Konflik rumah tangga, usaha bangkrut, terjerat pinjaman, putus sekolah dll. Negara memperkuat perlindungan dengan menjaga rekening – rekening nasabah bank agar tidak disalahgunakan oleh pelaku pidana. Rekening 100% aman  dan bisa dipergunakan kembali,” kata Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK melalui akun resmi Instagram @ppatk_indonesia pada Kamis (31/7).

    Sumber : Elshinta.Com

  • Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

    Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi

    Ilustrasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah (ANTARA/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan)

    PCO: Program 3 Juta Rumah wujud kemerdekaan dari ketimpangan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

    “Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” katanya dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.

    Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi “backlog” perumahan.

    Program tersebut menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.

    Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

    “Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” ujar Ujang.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.

    Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

    ​​

    Sumber : Antara