Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Kemenko Polkam perkuat peran PPID Daerah

    Kemenko Polkam perkuat peran PPID Daerah

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Kemenko Polkam perkuat peran PPID Daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:17 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya memperkuat peran dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi bersama menuju layanan informasi publik prima.

    Melalui Kedeputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi yang mengelar Rapat Koordinasi tentang Penguatan Kapasitas dan Peran PPID ini ditujukan bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan.

    Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

    Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran PPID sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan. 

    “PPID bukan hanya sekadar pelaksana administrasi informasi, tetapi juga menjadi ujung tombak transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Peningkatan kapasitas SDM PPID sangat penting agar pelayanan informasi publik dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi,” kata Eko Dono Indarto, Kamis (14/8).

    Disampaikan pula bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PPID, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, infrastruktur teknologi, serta kurangnya koordinasi dan dukungan politik di beberapa badan publik. 

    “Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan kapasitas PPID melalui strategi diantaranya Peningkatan kompetensi SDM PPID melalui pelatihan dan bimbingan teknis, Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan informasi publik,” tegasnya 

    “Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar-PPID di berbagai level pemerintahan, dan Penyusunan dan pembaruan daftar informasi publik yang wajib tersedia secara berkala,” sambungnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Kamis (14/8). 

    Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya antara lain Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Infomasi Pusat Benni Irwan.

    Kemudian juga dihadiri Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Sri Handiman, Perencana Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Digital Viky Edya Martina Supaat, dan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat.

    “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh PPID dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 

    Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 

    Sumber foto: Aldi Evi/elshinta.com.

    Barantin siap lakukan penguatan sistem biosecurity selevel negara maju 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melakukan Penguatan Sistem Biosecurity dan pengawasan keamanan pangan serta penerapan digitalisasi all indonesia di Bandar Udara Internasional, Kamis (14/08). Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung AP 600, Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipimpin langsung oleh Kepala Barantin, Sahat M Panggabean, didampingi Eselon II Lingkup Barantin.

    Sebagai instansi yang berada di garis depan bersama Imigrasi dan Bea Cukai, Barantin memiliki mandat penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tugas tersebut mencakup pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

    Barantin juga mengemban fungsi pengawasan keamanan dan mutu pangan, pengendalian produk rekayasa genetika, perlindungan sumber daya genetik, serta pengawasan terhadap jenis asing invasif.

    Sahat Manaor Panggabean menjelaskan Biosecurity Indonesia sedang berproses menuju Biosecurity yang berada di negara-negara maju. 

    “Indonesia sangat ini sedang proses menjadi negara-negara maju dari sisi Biosecurity dan Sistem keamanan lainnnya,” jelasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Aldi Evi, Kamis (14/8). 

    Kepala Barantin menyampaikan All Indonesia akan di Implementasikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

    “Pastinya akan diimplementasikan tahun ini dengan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Barantin menjalankan peran sebagai perlindungan sumber daya alam hayati, border protection untuk melindungi pertanian, peternakan, perikanan dari ancaman produk-produk impor yang tidak dapat dibendung di era perdagangan bebas serta perang tariff seperti sekarang ini. 

    Barantin juga berperan sebagai economic tools yang dapat memfasilitasi akseptabilitas produk-produk unggulan ekspor kita ke Negara-negara tujuan ekspor melalui sertifikasi karantina, Barantin memastikan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan memenuhi persyaratan negara tujuan sehingga dapat bersaing di pasar global.

    “Menapaki era baru Karantina mengedepankan penguatan manajemen Pre-Border, yaitu pemeriksaan komoditas di Negara asalnya dan mengembangkan digiltalisasi layanan melalui implementasi BEST-TRUST (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), mandatory Prior Notice bagi impor dan Electronic Documents untuk mempercepat layanan ekspor,” urainya. 

    Sahat menambahkan digitalisasi ini sedang dalam upaya untuk diintegrasikan dengan instansi pemerintah yang terkait dalam suatu kesisteman All Indonesia demi memudahkan lagi pelayanan sehingga dapat berkontribusi lebih pada percepatan arus barang.

    “Saya mengapresiasi kegiatan koordinasi seperti ini sebagai forum untuk saling bertukar pikiran, saling mengisi dan saling berkonsultasi dalam upaya peningkatan pengawasan sekaligus pelayanan perkarantinaan khususnya di lingkungan Bandar Udara Internasional, terutama Bandara Soekarno Hatta. Sinergi dengan kementerian atau lembaga, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk melindungi negeri sekaligus mendorong daya saing produk Indonesia di pasar dunia,” paparnya. 

    Dalam acara yang dikemas dengan coffee morning ini Barantin menghadirkan empat narasumber, Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, dan Deputi Bidang Karantina Ikan membawakan paparan tentang Kebijakan dan Proses Bisnis masing-masing bidangnya, serta Kepala Biro Hukum dan Humas yang mengulas tentang Implementasi Karantina dalam Digitalisasi Layanan All Indonesia.

    Melalui forum ini, Barantin juga mengajak pelaku usaha untuk aktif berkomunikasi dengan petugas karantina, menyampaikan kendala di lapangan, dan ikut berperan dalam pengawasan bersama. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat sistem biosekuriti nasional serta menjamin keamanan pangan demi mewujudkan cita-cita Barantin yang Kompeten, Unggul, Amanah, Tangguh.

    “Kegiatan seperti ini bukan sekadar temu wicara, tetapi forum untuk membangun kepercayaan dan menciptakan solusi bersama. Perlindungan terhadap pertanian, perikanan, dan kehutanan kita adalah tanggung jawab bersama,” tambah Sahat memberikan keterangan pers dengan awak media.

    Menutup wawancara Sahat menyampaikan dengan sinergi dan kesepamahaman apik yang terjalin dalam forum ini, kami optimistis akan memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia sekaligus mendukung kelancaran perdagangan internasional yang aman dan berdaya saing.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Raperda Perubahan APBD TA 2025, pendapatan daerah berubah jadi Rp1,2 triliun

    Raperda Perubahan APBD TA 2025, pendapatan daerah berubah jadi Rp1,2 triliun

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Raperda Perubahan APBD TA 2025, pendapatan daerah berubah jadi Rp1,2 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2025 Kota Tegal, sebelum perubahan sebesar Rp1.202.939.750.157,- direncanakan menjadi sebesar Rp1.211.796.903.876,- sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp8.857.153.719,- atau 0,74%.

    Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menyampaikan hal tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dalam acara Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal TA 2025, di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Kota Tegal, Rabu (13/8/2025)

    Kenaikan sebesar Rp8.857.153.719,- atau 0,74% tersebut dengan rincian 
    a.    Pendapatan Asli Daerah
    Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan  Rp458.591.275.400,- direncanakan menjadi  sebesar Rp463.936.892.865,- sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.345.617.465,- atau 1,17%. 
    b.    Pendapatan Transfer
    Pendapatan transfer pada perubahan APBD menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 tahun 2024, dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.3/14, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03777/DPA/2025.

    Pendapatan dari dana transfer sebelum perubahan sebesar Rp744.348.474.757,-  direncanakan menjadi sebesar Rp747.860.011.011,- sehingga terjadi kenaikan sebesar  Rp3.511.536.254,- atau 0,47%. 

    Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp699.290.258.000,- direncanakan menjadi sebesar Rp693.395.254.000,- sehingga mengalami penurunan  sebesar Rp5.895.004.000,- atau 0,84%, sedangkan untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah anggaran semula sebesar Rp45.058.216.757,- direncanakan menjadi sebesar Rp54.464.757.011,- sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp9.406.540.254,- atau 0,74%.

    Selain pendapatan, Wali Kota Tegal juga menyampaikan bahwa pada Raperda Perubahan APBD TA 2025 terjadi rencana perubahan Anggaran  Belanja Daerah, sebelum perubahan sebesar Rp1.218.085.045.642,- direncanakan menjadi sebesar Rp1.234.791.654.755,- sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp16.706.609.113,-  atau 1,37%.

    “Secara umum anggaran belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp1.218.085.045.642,- direncanakan menjadi sebesar Rp1.234.791.654.755,- sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp16.706.609.113,-  atau 1,37%” jelas Wali Kota Tegal,” ungkap Dedy Yon seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Kamis (14/8). 

    Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Tegal berharap pembahasan Raperda Kota Tegal tentang Perubahan APBD Kota Tegal TA 2025 dapat berjalan lancar sesuai mekanisme dan waktu yang telah disepakati bersama dengan dilandasi semangat untuk bersama-sama mewujudkan Masyarakat Kota Tegal yang sejahtera.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga emas Antam mulai naik hari ini ke angka Rp1,933 juta/gram

    Harga emas Antam mulai naik hari ini ke angka Rp1,933 juta/gram

    Arsip foto – Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM) Setiabudi One, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Harga emas ANTAM pada Selasa (18/2) mengalami kenaikan sebesar Rp8.000 dari Rp1.671.000 menjadi Rp1.679.000 per gram. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc/pri.

    Harga emas Antam mulai naik hari ini ke angka Rp1,933 juta/gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 11:00 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (14/8) mulai mengalami kenaikan setelah sejak 9 Agustus terus mengalami penurunan. Kali ini naik Rp16.000 ke angka Rp1.933.000 dari semula Rp1.917.000 per gram. ‎Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.779.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:
    ‎
    – Harga emas 0,5 gram: Rp1.016.500.
    ‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.933.000.
    ‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.806.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp5.684.000.
    ‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.440.000.
    ‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.825.000.
    ‎- Harga emas 25 gram: Rp46.937.000.
    ‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.795.000.
    ‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp187.512.000.
    ‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp468.515.000.
    ‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp936.820.000.
    ‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.873.600.000.

    ‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

     

     

     

    Sumber : Antara

  • IHSG Kamis dibuka menguat 29,63 poin

    IHSG Kamis dibuka menguat 29,63 poin

    Arsip – Layar digital menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz/pri)

    IHSG Kamis dibuka menguat 29,63 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka menguat 29,63 poin atau 0,38 persen ke posisi 7.922,54. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,11 poin atau 0,37 persen ke posisi 832,96.

    Sumber : Antara

  • BPJPH tegaskan sertifikat halal bentuk kepastian hukum produk

    BPJPH tegaskan sertifikat halal bentuk kepastian hukum produk

    Ilustrasi – Pelaku usaha merapikan produk kue dalam kemasan yang tersertifikasi halal saat pameran UMKM di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, Jumat (8/8/2025). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai fasilitas sertifikasi halal dapat mendorong daya saing produk-produk usaha mikro dan kecil (UMK) untuk naik kelas dan bersaing di pasar global, di mana saat ini halal telah menjadi standar global yang merepresentasikan kualitas produk. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/bar

    BPJPH tegaskan sertifikat halal bentuk kepastian hukum produk
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 12:20 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikat halal juga bertujuan sebagai bentuk kepastian hukum dalam menghadirkan perlindungan kehalalan produk.

    “Karena halal itu standar yang mencerminkan kualitas produk. Halal itu sehat, halal itu higienis, halal itu bersih, jadi produk halal itu berkualitas,” kata Haikal dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, ia mengatakan sertifikat halal juga menambah nilai ekonomi bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya.

    “Bahkan halal telah menjadi standar universal yang telah digunakan oleh dunia, oleh industri siapa pun pemiliknya, terlepas dari latar belakang suku, agama, bangsa, dan sebagainya,” ujar Haikal.

    “Saat ini banyak sekali negara-negara yang masyarakatnya non-Muslim berlomba-lomba mengembangkan industri halal, dan mereka berhasil menjadi eksportir produk halal dunia, produknya dipercaya dan dikonsumsi oleh konsumen dunia,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, Haikal menegaskan, di era perdagangan bebas ini, industri yang tidak mengantongi sertifikat halal justru akan rugi.

    Ia menilai, hal ini justru berlawanan dengan tren halal global dengan potensi pasar yang sangat besar dan terus meningkat.

    “Karenanya, Saya selalu mengimbau, ayo tertib halal. Ekosistem halal kita punya potensi yang sangat besar. Dengan tertib halal, produk kita akan semakin mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional,” kata Haikal.

    “Ekosistem halal yang tertib halal dan produktif tentu akan menjadi sektor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya lagi.

    Adapun BPJPH memiliki program sertifikasi halal, termasuk salah satunya program Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di tahun ini yang telah dijalankan dan dirasakan oleh para penerima manfaat.

    Pengusaha mikro dan kecil (UMK) seperti Muhammad Yoso dari Batam, mengatakan sertifikat halal membuat produk makanan olahan keripiknya berhasil menembus pasar-pasar modern dan luar negeri.

    “Terima kasih kepada pemerintah, karena kami dipermudah memproses mengurus halal secara gratis. Alhamdulillah produk kami dipercaya di supermarket bahkan bisa masuk ke Singapura karena sudah ada (sertifikat) halalnya,” kata Yoso pula.

     

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Kamis pagi menguat jadi Rp16.112 per dolar AS

    Rupiah pada Kamis pagi menguat jadi Rp16.112 per dolar AS

    Ilustrasi – Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga (ANTARA)

    Rupiah pada Kamis pagi menguat jadi Rp16.112 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 10:00 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta menguat sebesar 90 poin atau 0,56 persen menjadi Rp16.112 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.202 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta

    Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta

    Tangkapan layar – Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas dalam acara bertema \”Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta\”, di Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 08:18 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dua cara bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal produknya salah satunya mendaftar daring di laman Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

    “Bisa mendaftar secara daring melalui Sistem Informasi Halal atau SIHALAL yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di situsnya ptsp.halal.go.id,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu (13/8).

    Abbas dalam acara bertema “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta” mengatakan Pemprov DKI juga memfasilitasi UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “UMKM Jakarta yang telah bergabung di program Jakpreneur itu bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal ini secara gratis difasilitasi Dinas PPKUKM dengan cara mendaftarkan diri melalui tim pendamping di kewirausahaan di masing-masing dinas pengampunya,” jelas dia.

    Abbas menyampaikan bahwa memfasilitasi sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mengembangkan industri halal di Ibu Kota.

    Sementara bagi UMKM, sertifikasi halal memberikan nilai jual pada produk yang dijualnya.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) telah memfasilitasi lebih dari 13 ribu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “Insya Allah tahun ini kami menargetkan lebih dari dua ribu untuk penerbitan sertifikasi halal untuk para UMKM kita (DKI Jakarta),” kata Abbas.

    Pemprov DKI menyediakan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM melalui sektor industri halal seperti makanan, minuman, fesyen, dan pariwisata.

    Ini termasuk dalam hal keuangan agar UMKM bisa tumbuh, memiliki daya saing, dan juga punya harapan besar untuk bisa bersaing di pasar global.

    “Dari mulai pendaftarannya, melalui program Jakpreneur, bahkan sampai kepada penyusunan laporan, supaya bisa lebih bankable (layak mendapatkan layanan keuangan dari bank),” ujar Abbas.

    Sumber : Antara

  • Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta

    Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta

    Tangkapan layar – Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas dalam acara bertema \”Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta\”, di Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Begini cara dapatkan sertifikasi halal untuk UMKM di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 08:18 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dua cara bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal produknya salah satunya mendaftar daring di laman Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

    “Bisa mendaftar secara daring melalui Sistem Informasi Halal atau SIHALAL yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di situsnya ptsp.halal.go.id,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu (13/8).

    Abbas dalam acara bertema “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta” mengatakan Pemprov DKI juga memfasilitasi UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “UMKM Jakarta yang telah bergabung di program Jakpreneur itu bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal ini secara gratis difasilitasi Dinas PPKUKM dengan cara mendaftarkan diri melalui tim pendamping di kewirausahaan di masing-masing dinas pengampunya,” jelas dia.

    Abbas menyampaikan bahwa memfasilitasi sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mengembangkan industri halal di Ibu Kota.

    Sementara bagi UMKM, sertifikasi halal memberikan nilai jual pada produk yang dijualnya.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) telah memfasilitasi lebih dari 13 ribu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

    “Insya Allah tahun ini kami menargetkan lebih dari dua ribu untuk penerbitan sertifikasi halal untuk para UMKM kita (DKI Jakarta),” kata Abbas.

    Pemprov DKI menyediakan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM melalui sektor industri halal seperti makanan, minuman, fesyen, dan pariwisata.

    Ini termasuk dalam hal keuangan agar UMKM bisa tumbuh, memiliki daya saing, dan juga punya harapan besar untuk bisa bersaing di pasar global.

    “Dari mulai pendaftarannya, melalui program Jakpreneur, bahkan sampai kepada penyusunan laporan, supaya bisa lebih bankable (layak mendapatkan layanan keuangan dari bank),” ujar Abbas.

    Sumber : Antara

  • 63,85 ton beras sudah tersalurkan ke warga

    63,85 ton beras sudah tersalurkan ke warga

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Gerakan pangan murah Polda Sulut: 63,85 ton beras sudah tersalurkan ke warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:36 WIB

    Elshinta.com – Polda Sulawesi Utara (Sulut) dan Polres/ta jajaran bekerja sama dengan Bulog Sulutgo, menggelar Gerakan Pangan Murah Polri sejak Jumat (8/8/2025).

    Gerakan Pangan Murah Polri ini dilaksanakan melalui penjualan beras SPHP kepada warga masyarakat. Gerakan ini merupakan bagian dari program “Polri untuk Masyarakat”, guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah, termasuk Provinsi Sulut.

    Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, mengatakan, jumlah beras SPHP yang disalurkan di sejumlah lokasi sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa (12/8), mencapai kurang lebih 63.855 kg atau 63,85 ton.

    “Sejak hari Jumat (8/8) hingga Selasa (12/8), jumlah beras SPHP yang berhasil disalurkan oleh Polda Sulut dan jajaran kepada warga masyarakat dalam Gerakan Pangan Murah Polri ini, kurang lebih sebanyak 63.855 kg atau 63,85 ton,” ujar Kombes Pol Hasibuan, Rabu (13/8).

    Lanjutnya, Gerakan Pangan Murah Polri ini bertujuan membantu warga dan juga mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

    “Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya untuk membantu meringankan beban ekonomi warga tetapi juga mempererat hubungan kemitraan antara Polri dengan Masyarakat. Kegiatan akan dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dengan akhir tahun 2025,” pungkas Kombes Pol Hasibuan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Franky Pangkey.

    Untuk diketahui, Gerakan Pangan Murah ini juga akan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran Polri, termasuk di wilayah hukum Polda Sulut dan Polres/ta jajaran, pada hari Kamis (14/8).

    Sumber : Radio Elshinta