Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Bupati Langkat monitoring progres pembentukan Koperasi Merah Putih

    Bupati Langkat monitoring progres pembentukan Koperasi Merah Putih

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati Langkat monitoring progres pembentukan Koperasi Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 20:32 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia. Bupati Langkat Syah Afandin, mencanangkan dan memberikan penyuluhan terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Senin (28/4)

    Pencanangan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia.

    Bupati Syah Afandin menegaskan komitmennya untuk menjalankan program nasional tersebut secara serius. Ia menyampaikan bahwa pembentukan koperasi ini juga merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Kedua Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, khususnya dalam percepatan pengentasan kemiskinan di daerah-daerah marginal.

    “Saya pertegas, saya mau koperasi merah putih di 240 desa dan 37 kelurahan se-Kabupaten Langkat selesai pada bulan Juni 2025,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (29/4). 

    Lebih lanjut, Bupati meminta Kepala Dinas Koperasi untuk segera menerbitkan surat edaran resmi yang ditandatangani langsung oleh dirinya sebagai bentuk instruksi yang harus ditindaklanjuti. Ia juga mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, kepala desa, dan lurah untuk serius dalam merealisasikan program ini.

    “Tujuan koperasi ini adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di desa, sekaligus menjadi alat efektif dalam mengurangi kemiskinan,” kata Syah Afandin.

    Sebagai bentuk keseriusan, Bupati menyatakan akan melakukan monitoring rutin terhadap perkembangan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan. Ia akan memantau progres mingguan dan bulanan, serta tidak segan memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menunjukkan pergerakan. “Setiap minggu dan setiap bulan saya akan cek langsung. Kalau ada yang tidak bergerak, saya akan berikan peringatan tegas,” tandasnya.

    Dengan langkah ini, Bupati Langkat Syah Afandin berharap Kabupaten Langkat dapat menjadi salah satu daerah yang sukses mendukung program nasional, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih adil di seluruh wilayah Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kementerian BUMN serahkan bantuan kepada sasaran di Bekasi

    Kementerian BUMN serahkan bantuan kepada sasaran di Bekasi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Wujudkan Sinergi Berkesinambungan

    BNPT – Kementerian BUMN serahkan bantuan kepada sasaran di Bekasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 21:49 WIB

    Elshinta.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bio Farma (Persero) kembali menyerahkan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi. 

    Bantuan beasiswa yang diserahkan senilai Rp66.750.000, dan diterima oleh 22 orang yang terdiri dari Mitra Deradikalisasi dan juga Penyintas. Dengan adanya kolaborasi antara BNPT, PT Bio Farma, dan pemerintah daerah, diharapkan program ini dapat berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

    Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT, Brigjen Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan semacam ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan akan terus diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah.

    “Ini adalah kegiatan yang  akan terus berjalan, jika kemarin di 5 provinsi 26 kota/kabupaten kedepan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah” jelasnya saat memberikan sambutan di Kantor Kesbangpol Bekasi, pada Selasa (29/04).

    Dirinya mengatakan jika kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan (RAN-PE).

    Lebih lanjut, menurutnya program sinergisitas antar Kementerian dan Lembaga yang termasuk BUMN telah terlaksana dengan baik dan terus berkembang.

    “Kegiatan ini didasari dengan surat keputusan Menko Polkam, seiring waktu kegiatan ini dirasa bertumbuh berkembang, berjalan dengan baik dan cakupannya lebih luas sehingga kegiatan ini ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, Dr. dr. Hj. Sri Enny Mainiarti, MKM., memberikan apresiasi kepada BNPT dan PT Biofarma atas dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. 

    “Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif,” ucapnya.

    Sri Enny berharap bahwa dukungan ini tidak hanya memberikan bantuan material tetapi juga membangkitkan semangat kemandirian dan rasa persatuan masyarakat. 

    “Melalui kegiatan seperti ini kita perkuat persatuan, kita kuatkan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Erick Thohir dan KPK dorong Danantara jadi korporasi sehat

    Erick Thohir dan KPK dorong Danantara jadi korporasi sehat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Erick Thohir dan KPK dorong Danantara jadi korporasi sehat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi korporasi yang sehat.

    “Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat,” ujar Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

    Erick menyampaikan pernyataan tersebut usai melakukan pertemuan bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wijoatmodjo, dan pimpinan KPK.

    “Kami di Kementerian BUMN tentu perannya mirip seperti, ya kita bukan berarti melangkahi Menteri Keuangan ya, tetapi mirip seperti Menteri Keuangan dulu,” katanya.

    “Nah ini kan ada pengalihan, dan tentu ini mumpung kami baru, nah kami coba menjabarkan seluruhnya, bagaimana secara payung hukumnya nanti untuk pencegahan korupsi. Salah satunya ya selain untuk operasional dan lain-lain,” ujarnya menjelaskan salah satu pertimbangan pertemuan dengan KPK pada Selasa sore ini.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa salah satu langkah pencegahan korupsi di lingkungan BPI Danantara adalah bergantung kepada pimpinannya.

    “Selama ini saya rasa kalau niat baik para pimpinan, dari diri kita sendiri, mau bersih-bersih, saya rasa itu yang lebih mudah gitu. Ini yang kami dorong bagaimana tadi ini terpola bukan hanya di sistem, melainkan juga leadership (kepemimpinan) yang mau dibangun secara bersama dengan KPK,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa KPK mendukung BPI Danantara agar dapat dikelola baik, dan tanpa memberikan celah pada korupsi.

    “KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara, sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan

    Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa desa bangkit dari kemiskinan.

    “Cita-cita Bapak Presiden itu, dengan Koperasi Desa Merah Putih, semua desa bangkit, tidak ada lagi desa yang miskin,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menanggapi pertanyaan Komisi V DPR mengenai detail pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Selain kemiskinan, ujar Yandri melanjutkan, pembentukan Koperasi Desa juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap obat-obatan, beras, tidak berurusan dengan rentenir.

    “Kopdes ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang susah dapat obat, dapat beras yang sesuai jangkauannya, tidak terjebak dengan rentenir, hasil panennya bisa disimpan agar tidak cepat busuk. Kira-kira begitu mimpinya,” kata dia.

    Sebagaimana dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi layanan sembako murah, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta distribusi logistik.

    Dalam instruksi itu, Presiden Prabowo juga melibatkan peran strategis kementerian dan pemerintah daerah. Misalnya, Kementerian Koperasi bertugas menyusun model bisnis koperasi, modul pendirian, serta pelatihan SDM koperasi berbasis digital, Kementerian Desa memfasilitasi pengadaan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat desa.

    Saat ini, ujar Yandri, sejumlah daerah mulai membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih lewat Musyawarah Desa Khusus. Daerah yang telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus, di antaranya adalah adalah Provinsi Bengkulu dan Jawa Barat.

    “Sampai sekarang, beberapa provinsi telah selesai Musyawarah Desa Khususnya. Kemarin, kami ke Jawa Barat bersama Pak Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, kami ke Bengkulu. Besok, kami ke Jawa Timur,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Menteri Rosan sebut investasi Apple di RI bakal meningkat

    Menteri Rosan sebut investasi Apple di RI bakal meningkat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri Rosan sebut investasi Apple di RI bakal meningkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 15:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat (AS), yakni Apple berkomitmen untuk meningkatkan nilai investasinya di Indonesia.

    Rosan di Jakarta, Selasa menyatakan komitmen tersebut disampaikan pihak Apple berdasarkan komunikasi yang dilakukan setelah perusahaan itu berkomitmen untuk membangun fasilitas produksi AirTag di Batam.

    “Kita melihat justru investasi Apple ini berdasarkan komunikasi dengan mereka ini akan meningkat. Akan meningkat,” kata dia.

    Rosan menyampaikan, menindaklanjuti hal ini lembaga yang dipimpinnya sudah menjalin komunikasi dengan tiga vendor Apple untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

    Selain itu, disampaikan dia perusahaan asal China, Huayou diketahui selama ini menjadi salah satu pemasok komponen untuk produk Apple. Dengan begitu, pihaknya juga meminta perusahaan tersebut secara intensif memfokuskan produksinya di Indonesia.

    “Jadi nanti dari Indonesia juga bisa suplai Apple untuk komponen-komponen dan itu dibebaskan dari tarif,” katanya pula.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan pabrik vendor Apple sudah mulai dibangun di Batam, di mana vendor itu akan menyuplai 65 persen kebutuhan AirTag di seluruh dunia.

    Menurut dia, investasi itu bernilai 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp16 triliun, dengan potensi penciptaan lapangan kerja hingga 2.000 orang. Investasi itu akan terus didorong hingga bisa mencapai 10 miliar dolar AS. Adapun pabrik vendor itu ditargetkan rampung pada awal 2026.

    Rosan mengungkapkan investasi vendor Apple di Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja dan membantu peningkatan ekspor Indonesia.Kemudian investasi ini juga akan menimbulkan hal yang positif, karena produksi vendor Apple tersebut dipakai 65 persen untuk orientasi ekspor.

    Menurut dia, dalam satu produk handphone Apple terdapat ratusan vendor Apple dan saat ini terdapat puluhan vendor Apple yang sudah berinvestasi di sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam.

    Masuknya investasi vendor Apple ke Indonesia dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok global (global value chain).

    Selain itu masuk investasi vendor Apple ke Indonesia juga dapat menjadi peluang untuk menarik para investor Amerika Serikat lainnya baik vendor Apple lainnya maupun perusahaan di luar itu.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat dipengaruhi keputusan AS ringankan tarif otomotif

    Rupiah menguat dipengaruhi keputusan AS ringankan tarif otomotif

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat dipengaruhi keputusan AS ringankan tarif otomotif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan meringankan dampak tarif otomotif.

    “Washington akan melunakkan dampak tarif otomotifnya dengan mengurangi beberapa bea yang dikenakan pada suku cadang asing di mobil yang diproduksi di dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    The Wall Street Journal melaporkan bahwa langkah AS itu akan membebaskan produsen mobil — yang saat ini sudah dikenakan tarif atas kendaraan — dari beban tarif tambahan lainnya, khususnya atas baja dan aluminium. Produsen mobil juga bisa mendapatkan pengembalian atas tarif yang telah mereka bayarkan.

    Pada saat yang sama, tarif atas suku cadang luar negeri yang digunakan untuk merakit mobil di AS, yang awalnya diperkirakan mencapai 25 persen dan mulai berlaku pada Sabtu (26/4), juga kemungkinan akan dikurangi.

    Trump dikabarkan akan mengumumkan langkah itu menjelang kunjungannya ke negara bagian Michigan pada hari ini.

    Pekan lalu, Financial Times melaporkan bahwa Trump berencana mengecualikan suku cadang otomotif dari tarif yang dikenakan atas impor dari China.

    Pada 2 April 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif timbal balik atas impor dari berbagai negara.

    Tarif dasar ditetapkan sebesar 10 persen, dengan tarif lebih tinggi diberlakukan kepada 57 negara berdasarkan defisit perdagangan AS dengan masing-masing negara tersebut.

    Trump juga menandatangani perintah eksekutif lainnya yang memberlakukan tarif 25 persen atas mobil, truk ringan, dan suku cadang buatan luar negeri untuk melindungi keamanan nasional.

    Kemudian pada 9 April, Trump mengumumkan bahwa tarif dasar sebesar 10 persen akan diberlakukan selama 90 hari terhadap lebih dari 75 negara yang tidak melakukan aksi balasan dan telah mengajukan permintaan negosiasi — dengan pengecualian China.

    Seiring meningkatnya ketegangan perang dagang, tarif AS atas barang-barang dari China mencapai 145 persen, sementara tarif China atas produk AS naik menjadi 125 persen.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 95 poin atau 0,56 persen menjadi Rp16.761 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.856 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa sore juga menguat ke level Rp16.787 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.862 per dolar AS. 

    Sumber : Antara

  • Optimalkan penerimaan PAD, Pemkab Jayapura terapkan pembayaran parkir sistem barcode 

    Optimalkan penerimaan PAD, Pemkab Jayapura terapkan pembayaran parkir sistem barcode 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Optimalkan penerimaan PAD, Pemkab Jayapura terapkan pembayaran parkir sistem barcode 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Dinas Bappenda (Badan Pengelola Pendapatan Daerah) Kabupaten Jayapura akan memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah ini pada tahun 2025.

    Upaya ini bertujuan untuk meningkatakan pendapatan daerah, yang berasal dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dan hasil lainnya, sesuai dengan  dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.

    “Saya sudah mengadakan rapat dan mengarahkan kepada seluruh staf Bappeda, untuk bagaimana kita bisa mengejar target dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, untuk meningkatkan PAD daerah ini. Sebab tantangan sekarang itu ketika Bupati dan Wakil Bupati masuk dengan Visi Misi yang ada, namun kita terkendala dengan biaya atau penganggaran yang memadai dalam merealisasikan visi misi tersebut,” jelas Kepala Dinas Bappeda Kabupaten Jayapura, Budi Projonegoro Yoku di ruang kerjanya,  Senin (28/4/2025).

    Dikatakan dia, pihaknya sebagai OPD yang merupakan leading sector dari PAD, mereka berupaya bagaimana bisa memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah yang ada. 

    “Kita akan mendorong OPD-OPD penghasil pendapatan di Kabupaten Jayapura. Kita juga melihat sektor-sektor baru yang akan kita coba kembangkan, tetapi kita juga akan mengimplementasikan kebijakan bupati untuk semua proses-proses penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain itu akan menggunakan sitem barcode,” kata Budi setelah dilantik sebagai Kepala Dinas Bappenda belum lama ini.

    Ia mengimbau kepada semua staf Bappenda, untuk menjawab 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati maka dalam penerikan retibusi parkir akan diterapkan dengan pembayaran barcode mulai tanggal 1 Juli 2025. Dan mereka akan membuka ruang bagi calon mitra Pemkab Jayapura seperti perbankan yang siap menerapkan barcode itu baik bank pemerintah dan swasta yang bisa merespon cepat apa yang menjadi kebijakan bupati dalam sistem pembayaran barcode.

    Di sisi lain, kata Budi, pihaknya juga akan memperhatikan kebocoran-kebocoran pada saat pemungutan retribusi terutama retribusi parkiran. “Kita sedang mencari formulasi yang tepat bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisi kebocoran retribusi dengan bekerjasama pengusaha, pedagang agar pembayaran retribusi sistem barcode itu satu kali pembayaran dengan yang lain,” ujarnya. 

    “Jadi nanti kita punya juru parkir hanya mengatur lalu lintas atau motor-motor dan mobil yang parkir. Disinilah kita bisa menekan tingkat kebocoran-kebocoran PAD yang bersumber retribusi parkir,” ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Selasa (29/4). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • ASGR tetapkan 45 persen total laba 2024 jadi dividen

    ASGR tetapkan 45 persen total laba 2024 jadi dividen

    Sumber foto: M Irza Farel/elshinta.com.

    ASGR tetapkan 45 persen total laba 2024 jadi dividen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 18:45 WIB

    Elshinta.com – PT Astra Graphia Tbk (ASGR) `Astragraphia` melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jakarta yang dilanjutkan dengan Paparan Publik kepada investor, kreditur dan media.

    Presiden Direktur PT Astra Graphia Tbk, Hendrix Pramana mengatakan, Sepanjang tahun 2024, Astragraphia berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp205 miliar atau tumbuh sebesar 45% dibandingkan tahun 2023, dengan pendapatan bersih sebesar Rp2.814 miliar.

    Hal ini sejalan dengan upaya Astragraphia untuk mengembangkan ekosistem solusi dokumen di Indonesia.Informasi atas laporan ringkas studi kelayakan dan keterbukaan informasi ini telah tersedia di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sejak 24 April 2025.

     “Astragraphia terus memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan bisnis dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance),” kata Hendrix di Jakarta, Senin (28/4). 

    Di kesempatan yang sama, Direktur PT Astra Graphia Tbk, Trivena Nalsalita, mengatakan, dari jumlah laba tahun berjalan, Astra Graphia telah menetapkan dividen tahun buku 2024 mencapai Rp93 miliar. Jumlah dividen yang disetujui ini setara dengan 45% dari laba bersih tahun lalu Rp 204,65 miliar.

    “Perseroan akan membagikan dividen sebesar 45% dari laba bersih sebesar Rp 69 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 19 per lembar saham yang sudah dibayarkan pada 24 Oktober 2024,” kata Trivena seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel, Selasa (29/4).

    Sumber : Radio Elshinta

  • PHRI duga okupansi turun sebab turis menginap di akomodasi ilegal

    PHRI duga okupansi turun sebab turis menginap di akomodasi ilegal

    Pelaku pariwisata Bali dalam rapat koordinasi bahas akomodasi ilegal yang diresahkan PHRI Bali di Denpasar, Senin (28/4/2025). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    PHRI duga okupansi turun sebab turis menginap di akomodasi ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 07:04 WIB

    Elshinta.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menduga okupansi hotel yang menurun padahal jumlah wisatawan tinggi disebabkan mereka menginap di tempat ilegal.

    “Data yang ada tingkat hunian memang turun dibandingkan dengan kedatangan, khususnya wisatawan asing, akhirnya kita ketemu, ternyata wisatawan ini menginap di akomodasi-akomodasi ilegal, terserap ke sana,” kata Sekjen PHRI Bali Perry Marcus.

    Ia dalam rapat koordinasi di Denpasar, Senin, menyebut rata-rata okupansi hotel sejak awal 2025 mengalami penurunan sekitar 10-20 persen, sementara normalnya okupansi hotel 60-70 persen dari total 150 ribu kamar di Bali.

    Setelah PHRI Bali menelusuri, adanya akomodasi ilegal ini tidak berhenti pada dugaan, karena asosiasi menemukan terdapat perumahan yang dialihfungsikan menjadi akomodasi menginap layaknya hotel dan vila.

    Selain mengacaukan data yang ada, akomodasi ilegal ini juga merugikan pengusaha akomodasi yang sudah terdaftar karena mereka yang ilegal dan sembunyi-sembunyi tidak membayar pajak.

    “Ini sangat memukul karena dengan turunnya okupansi, seperti data dari Bali Hotel Association, mereka akhirnya mode bertahan hidup dengan menjual kamar dengan harga turun,” ujar Perry.

    Berdasarkan dugaannya, akomodasi ilegal ini muncul dari perumahan-perumahan yang dibuat warga lokal kemudian disewakan ke turis, namun turis asing justru membawa wisatawan lainnya untuk menginap dan diberi tarif lebih tinggi.

    Selain itu ada juga kasus dimana akomodasi ilegal memang dimiliki oleh WNA namun meminjam nama WNI untuk izin kepemilikan.

    Dari penelusuran PHRI Bali, yang berbeda antara akomodasi legal dan ilegal ada pada tingkat privasinya, dimana akomodasi ilegal menawarkan privasi yang tinggi bagi tamunya.

    Sementara untuk fasilitas dan harga menurutnya tidak jauh berbeda.

    Perry meyakini dugaannya tidak melenceng, sebab selain penelusuran, PHRI Bali juga menyocokkan dengan data DPMPTSP Bali yang menyebut pada tahun 2023 tingginya pembangunan hotel namun pada 2024 beralih dengan dominasi perumahan.

    Mendengar hal ini, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa memastikan akan mengkaji persoalan pariwisata ini.

    Ia melihat ada peran platform pemesanan digital yang melancarkan masuknya akomodasi ilegal untuk disewa, namun belum ada angka pasti jumlah akomodasi ilegal.

    “Tujuannya kita bertemu untuk ini sekarang karena harus kesepakatan bersama antara pemerintah dan semua pentahelix untuk kemudian melakukan ini (penelusuran), kita harus berdasarkan data jadi penguatan data base ini akan kita kembangkan,” kata Rizki.

    Sumber : Antara

  • Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Ferry Juliantono (Wamenkop), Tito Sulistio ( Pengawas OJK), dan Syahganda Nainggolan (GREAT Institute) dalam diskusi belum lama ini di Jakarta. (ANTARA/HO-GREAT Institute)

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 09:24 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput.

    Wacana ini tentu saja menuai pro kontra. Sebagian kalangan masih menyimpan keraguan, mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya di tengah kompleksitas ekonomi pedesaan dan sejarah panjang koperasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sukses.

    Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, langkah ini sesungguhnya bukan sekadar gerakan simbolik, melainkan inisiatif strategis untuk melakukan reorientasi sistemik terhadap struktur ekonomi nasional.

    Optimisme terhadap program ini diungkapkan oleh Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028, dalam sebuah diskusi di GREAT Institute.

    Menurut Tito, Koperasi Desa Merah Putih merupakan pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis koperasi bukan sekadar memperkuat sektor tradisional, melainkan juga menciptakan ekosistem modern yang mempertemukan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global.

    Tito menekankan pentingnya koperasi desa tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam seperti selama ini, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai produksi, distribusi, bahkan ekspor.

    Dalam konteks pembiayaan, Tito menyoroti pentingnya peran Danantara, lembaga yang bertugas mengonsolidasi aset negara dan memberdayakannya untuk masyarakat.

    Ia mengusulkan agar Danantara tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke koperasi desa sebagai mitra strategis.

    Sinergi ini akan memperkuat posisi tawar koperasi, mempercepat akses permodalan, dan menjadikan koperasi desa sebagai lokomotif pembangunan ekonomi rakyat.

    Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Tito juga mengusulkan koperasi-koperasi ini terhubung langsung dengan pengawasan OJK, mengadopsi skema tata kelola modern yang sudah biasa diterapkan di sektor keuangan.

    Ketidakadilan struktural

    Lebih jauh, Turino Yulianto, tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, menambahkan dimensi ideologis dari program ini.

    Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya besar Presiden Prabowo untuk mentransformasi struktur ekonomi dari yang sebelumnya oligarkis menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan.

    Di tengah ketimpangan distribusi aset dan kesempatan, koperasi desa bisa menjadi kendaraan efektif untuk mengoreksi ketidakadilan struktural yang selama ini menjadi batu sandungan dalam pembangunan nasional.

    Koperasi ini akan berperan penting dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan dan menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan potensi unggulan desa, pengiriman pupuk, dan usaha desa yang lain.

    Turino mengingatkan bahwa di banyak negara maju, koperasi telah menjadi pemain utama dalam berbagai sektor strategis.

    Koperasi Zen Noh di Jepang, misalnya, menguasai hampir seluruh perdagangan padi nasional.

    Koperasi Frisian Flag di Belanda menguasai industri susu hingga ke tingkat global. Bahkan di Brasil, koperasi Unimed mendominasi sektor kesehatan dengan jaringan rumah sakit dan asuransi terbesar di negara tersebut.

    Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi untuk mengikuti jejak tersebut. Dengan lebih dari 74.000 desa, masing-masing memiliki keunggulan lokal, koperasi desa bisa diarahkan menjadi basis produksi skala kecil hingga menengah yang terhubung ke pasar nasional dan internasional.

    Turino menekankan bahwa perbedaan fundamental Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep BUMDes terletak pada pengakuan badan hukumnya di tingkat internasional.

    Dengan status koperasi, jaringan global yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan, membuka peluang ekspor komoditas lokal tanpa harus bergantung pada perantara besar.

    Sebagai contoh, koperasi peternak sapi perah di daerah dapat langsung bermitra dengan pabrik susu di New Zealand atau Belanda.

    Faktor krusial

    Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada beberapa faktor krusial. Pertama, kapasitas sumber daya manusia di tingkat koperasi desa harus dibangun secara serius.

    Ini memerlukan program pendidikan dan pelatihan intensif, tidak hanya tentang manajemen koperasi, tetapi juga tentang kewirausahaan modern, literasi keuangan, dan pemasaran digital.

    Kedua, perlu ada jaminan bahwa koperasi ini memiliki akses terhadap pasar yang adil. Tanpa perlindungan dari monopoli dan kartel yang selama ini menguasai distribusi hasil bumi dan produksi pedesaan, koperasi desa hanya akan menjadi pemain pinggiran.

    Ketiga, pemerintah perlu memastikan sistem insentif yang mendukung pertumbuhan koperasi, termasuk kemudahan akses pembiayaan, subsidi teknologi, dan perlindungan hukum.

    Lebih jauh lagi, Koperasi Desa Merah Putih harus dirancang bukan sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai pusat inovasi dan regenerasi sosial di desa.

    Mereka harus menjadi rumah bagi ide-ide baru, teknologi baru, dan semangat baru. Koperasi yang sehat akan melahirkan kelas menengah desa yang kuat, mandiri, dan produktif, sesuatu yang selama ini absen dalam peta pembangunan nasional.

    Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya bergerak dari bawah ke atas, tetapi juga menumbuhkan fondasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah Presiden Prabowo dalam membangun Koperasi Desa Merah Putih bisa dibaca sebagai upaya terstruktur untuk menempatkan kembali rakyat sebagai aktor utama dalam ekonomi nasional.

    Jika dirancang dengan serius, didukung oleh regulasi yang tepat, dan dijalankan dengan profesionalisme tinggi, koperasi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Indonesia yang berakar kuat di desa namun menjulang tinggi ke pentas dunia.

    Sumber : Antara