Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • IHSG diprediksi variatif di tengah `wait and see` data ekonomi global

    IHSG diprediksi variatif di tengah `wait and see` data ekonomi global

    Layar digital menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/4/2025). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz/am.)

    IHSG diprediksi variatif di tengah `wait and see` data ekonomi global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, diperkirakan bergerak variatif di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data-data perekonomian di tingkat global. IHSG dibuka menguat 17,32 poin atau 0,24 persen ke posisi 7.231,48. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,11 poin atau 0,26 persen ke posisi 818,65.

    “IHSG pada pekan ini diperkirakan melanjutkan konsolidasi pada rentang 7.200 sampai 7.300,” ujar Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim di Jakarta, Senin. Dari Amerika Serikat (AS), pelaku pasar pada pekan ini akan mencermati rilis data Durable Goods Orders, S&P/Case-Shiller Home Price, Consumer Confidence, dan Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index.

    Selain itu, juga akan mencermati rilis The Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes pada Kamis (29.05), untuk mengantisipasi kebijakan The Fed selanjutnya pada FOMC 17-18 Juni mendatang. Dari kawasan Eropa, Jerman akan merilis data Consumer Confidence, Unemployment Rate dan Retail Sales.

    Dari kawasan Asia, Jepang akan merilis data Consumer Confidence, Unemployment Rate, Industrial Production dan Retail Sales, sedangkan China akan merilis data National Bureau of Statistics of China (NBS) Manufacturing. Dari dalam negeri, pemerintah berencana mengumumkan langkah stimulus pada 5 Juni 2025 untuk mendorong aktivitas ekonomi.

    Sementara itu, bursa AS di Wall Street kompak ditutup melemah pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat (23/5), setelah Presiden AS Donald Trump akan memberlakukan tarif tinggi untuk produk Eropa dan Apple. Presiden Trump, pada Jumat, mengatakan bahwa pembicaraan dagang dengan Uni Eropa tidak menunjukkan kemajuan dan merekomendasikan tarif langsung sebesar 50 persen terhadap Uni Eropa, dimulai pada 1 Juni 2025.

    Indeks Dow Jones Industrial Average turun 256,02 poin, atau 0,61 persen dan ditutup di 41.603,07, indeks S&P 500 melemah 0,67 persen dan ditutup di 5.802,82, sementara Nasdaq Composite turun 1 persen dan berakhir di 18.737,2 Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 199,53 poin atau 0,52 persen ke 37.351,50, indeks Shanghai menguat 9,70 poin atau 0,28 persen ke 3.357,76, indeks Hang Seng melemah 50,26 poin atau 0,26 persen ke 23.549,00, dan indeks Strait Times melemah 5,87 poin atau 0,15 persen ke 3.876,33.

     

    Sumber : Antara

  • Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru

    Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Komisi ojol bervariasi, Menhub: Pemerintah tak ingin gegabah buat regulasi baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang digelar pada Selasa (20/5) menuntut pemerintah menetapkan batas maksimal potongan aplikasi sebesar 10 persen menuai respons beragam. Di satu sisi, tuntutan tersebut dianggap sebagai bentuk perjuangan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Namun di sisi lain, sejumlah pejabat negara dan ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan secara gegabah yang justru bisa merusak ekosistem digital yang telah dibangun bertahun-tahun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, penetapan batasan komisi perlu dikaji secara komprehensif karena menyangkut keberlanjutan berbagai sektor yang terlibat dalam ekosistem transportasi daring. 

    “Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif kalau kami tidak mendengar semuanya,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/5).

    Menurut Dudy, skema potongan atau komisi saat ini sangat bervariasi antaraplikator. Para pengemudi juga memiliki kebebasan untuk memilih platform yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka. 

    “Empat platform besar—Gojek, Grab, Maxim, InDrive—punya potongan berbeda-beda. Tidak ada yang dipaksa,” tambahnya.

    Pendapat serupa disampaikan ekonom senior Piter Abdullah dari Segara Institute. Dalam sebuah diskusi publik, Piter menilai bahwa regulasi yang terlalu memaksakan penurunan komisi justru dapat merusak struktur industri digital Indonesia yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Kalau dipaksakan, kita bisa kehilangan investor, menghambat inovasi, bahkan menghancurkan potensi besar kita di sektor teknologi,” tegasnya.

    Data dari Modantara dan ITB mencatat bahwa sektor ojol, taksol, dan kurir digital saat ini menyumbang sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika komisi dibatasi secara ketat, diperkirakan hanya 10–30% pengemudi yang akan terserap ke skema kerja formal, sementara 1,4 juta orang berpotensi kehilangan pekerjaan. Penurunan aktivitas ekonomi digital juga disebut bisa menekan PDB hingga 5,5% atau senilai Rp178 triliun.

    Ekosistem transportasi daring bukan hanya soal aplikator dan pengemudi. Sektor ini melibatkan jutaan pelaku UMKM, konsumen, investor, logistik, dan layanan keuangan. Data dari Grab dan Gojek menunjukkan bahwa lebih dari 20 juta UMKM telah terdigitalisasi melalui platform mereka, dengan pertumbuhan signifikan selama masa pandemi.

    “Kalau perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat komisi yang dipatok terlalu rendah, kemampuan mereka memberi insentif kepada konsumen dan pengemudi akan terganggu. UMKM yang bergantung pada layanan delivery juga akan terkena imbasnya,” kata Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara.

    Pemerintah sendiri menyatakan tetap membuka ruang dialog dan tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi. Namun, keputusan akan diambil berdasarkan data, bukan desakan politik atau tekanan jalanan.

    “Yang ingin kita hindari adalah kebijakan populis jangka pendek yang justru merusak ekosistem dalam jangka panjang. Kami ingin solusi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada semua pemangku kepentingan,” tutup Menhub Dudy.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol

    Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Ekonom sepakat dengan Menhub untuk hati-hati atur regulasi ojol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com Gelombang tuntutan dari pengemudi ojek online (ojol) memuncak kembali dengan aksi demonstrasi besar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa (20/5/2025). Ribuan pengemudi turun ke jalan menuntut pemerintah membatasi besaran potongan atau komisi yang diterapkan oleh perusahaan aplikator.

    Mereka menilai, potongan sebesar 20 persen dari perusahaan terlalu memberatkan dan meminta intervensi pemerintah agar komisi diturunkan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, di tengah tekanan publik tersebut, sejumlah pejabat negara dan ekonom menyerukan agar pemerintah tidak terburu-buru merespons tuntutan secara populis.

    Ekonom pun mengingatkan, keputusan yang tidak berbasis data dan hanya mengakomodasi satu pihak bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap ekosistem digital Indonesia. Ekosistem ojek online dan layanan pengantaran digital adalah sistem yang sangat kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Tidak hanya jutaan mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi, tetapi juga konsumen, pelaku UMKM, regulator, investor, penyedia layanan keuangan, logistik, teknologi, serta mitra bisnis lainnya seperti restoran, toko, gudang, dan bengkel. Setiap intervensi pada satu titik dalam ekosistem ini berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan banyak sektor.

    Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menilai, industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi sekitar 2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2023, bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar.

    Di antaranya, hanya 10-30 persen mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal, penurunan aktivitas ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5 persen, serta sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. “Dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai pada sektor lain,” kata Agung dikutip di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Agung juga menyoroti dampak sosial dari penurunan komisi. Karena itu, ia meminta pemerintah cermat dalam mengeluarkan kebijakan. “Hilangnya pendapatan pengemudi akan menurunkan daya beli mereka, yang kemudian berdampak pada sektor makanan, kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan seperti pinjaman dan cicilan,” ucap Agung.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memilih hati-hati dalam menanggapi tuntutan ojol terkait penurunan komisi menjadi 10 persen. Dudy menyatakan, aplikator memiliki skema potongan yang bervariasi dan pengemudi bebas memilih platform sesuai preferensi.

    “Para driver sebenarnya punya pilihan. Kita bisa lihat bahwa keempat aplikator ini, GoJek, Grab, Maxim, dan InDrive, memiliki pangsa pasar dan skema potongan yang berbeda,” ujar Dudy dalam diskusi publik bersama awak media pada pekan lalu.

    Menurut Dudy, pemerintah tidak menutup kemungkinan menurunkan komisi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. “Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja. Enggak ada susahnya menandatangani aturan potongan 10 persen. Tapi rasanya tidak arif bagi kami kalau kami tidak mendengar semuanya,” kata Dudy.

    Dia menjelaskan, sektor transportasi daring adalah ekosistem besar dengan banyak kepentingan saling terkait. “Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem besar di sini-pengemudi, perusahaan, UMKM, logistik, hingga masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,” ujar Dudy.

    Sebelumnya, ekonom senior Piter Abdullah menyebut, regulasi yang memaksa penurunan komisi justru berpotensi merusak struktur industri digital yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade. Dia meyakini, jika tuntutan itu diterima maka pemerintah banyak kehilangan investor di bidang teknologi.

    “Setback, setback, saya khawatirkan setback industri yang kita bangun 10 tahun terakhir yang sudah memberikan manfaat terhadap perekonomian kita, baik itu di dalam pembentukan PDB dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, memberikan penghasilan kepada begitu banyak masyarakat kita, itu bisa terhapuskan,” kata executive director Segara Institute dalam sebuah siniar.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Harga telur ayam Rp28.933/kg, bawang merah Rp37.407/kg

    Harga telur ayam Rp28.933/kg, bawang merah Rp37.407/kg

    lustrasi – Pedagang menyortir telur ayam di Pasar Citra Niaga Jombang, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/foc.

    Bapanas: Harga telur ayam Rp28.933/kg, bawang merah Rp37.407/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga telur ayam tingkat konsumen mencapai Rp28.933 per kilogram (kg) dibandingkan hari sebelumnya Rp28.910 per kg, sedangkan bawang merah Rp37.407 per kg turun dari sebelumnya Rp38.185 per kg. Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Senin pukul 09.45 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp15.698 per kg naik tipis dari sebelumnya di harga Rp15.614 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp13.760 per kg turun tipis dari hari sebelumnya Rp13.778 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog di harga Rp12.633 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp12.645 per kg. Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp5.837 per kg turun dari sebelumnya Rp6.183 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.820 per kg turun dari sebelumnya tercatat Rp10.877 kg.

    Berikutnya bawang putih bonggol di harga Rp41.187 per kg turun dari hari sebelumnya tercatat Rp41.469 per kg. Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp44.352 per kg turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp45.663 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp43.481 per kg naik dari hari sebelumnya tercatat Rp42.770 per kg; cabai rawit merah Rp46.069 per kg naik dari hari sebelumnya Rp46.708 per kg.

    Bapanas juga mencatat komoditas daging sapi murni di harga Rp135.152 per kg naik dari sebelumnya tercatat Rp135.087 per kg, daging ayam ras Rp34.905 per kg naik dari sebelumnya Rp34.893 per kg. Gula konsumsi di harga Rp18.510 per kg turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp18.499 per kg.

    Kemudian, harga minyak goreng kemasan di harga Rp20.713 per liter turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp20.758 per liter; minyak goreng curah di harga Rp17.645 per liter naik dari sebelumnya tercatat Rp17.574 per liter; Minyakita di harga Rp17.614 per liter naik dari sebelumnya di level Rp17.600 per liter.

    Selanjutnya, tepung terigu curah di harga Rp9.736 per kg turun dari sebelumnya tercatat Rp9.757 per kg; lalu tepung terigu kemasan di harga Rp12.868 per kg turun dari sebelumnya Rp12.888 per kg.

    Berikutnya, komoditas ikan kembung di harga Rp41.249 per kg naik dari sebelumnya tercatat Rp41.043 per kg; ikan tongkol di harga 34.520 per kg naik dari sebelumnya Rp33.880 per kg; lalu ikan bandeng di harga Rp34.631 per kg naik dari sebelumnya Rp34.132 per kg. Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp11.708 per kg naik tipis dibandingkan harga sebelumnya tercatat Rp11.634 per kg.

    Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp104.502 per kg turun dari sebelumnya Rp106.528 kg; daging kerbau segar lokal di harga Rp138.966 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp139.879 per kg.

    Sumber : Antara

  • Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

    Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Sugianto, SH, MH., menegaskan, tata kelola zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sepenuhnya berdasar hukum positif dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 

    Pernyataan ini disampaikan Prof Sugianto menanggapi gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan kembali oleh pemohon Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta, serta perseorangan Arif Rahmadi Haryono.

    Menurut Prof Sugianto permohonan gugatan yang diajukan merupakan hak setiap warga negara. Namun ia menegaskan keberadaan BAZNAS didukung oleh landasan hukum yang kuat.

    “BAZNAS hadir bukan atas inisiatif pribadi, tetapi berdasarkan perintah undang-undang yang disetujui dan disahkan oleh pemerintah bersama DPR,yang berarti juga perintah negara. Negara hadir untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyat terkait perzakatan melalui BAZNAS. Itu esensinya,” tegas Sugianto di Cirebon, Jawa Barat pada Senin (26/5).

    “Dengan 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umat, termasuk dalam pengelolaan zakat. Ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan tanggung jawab negara,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti persoalan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS yang dianggap sebagai konflik kepentingan atau upaya BAZNAS membatasi peran LAZ dalam mengelola zakat. Prof Sugianto menekankan bahwa rekomendasi BAZNAS sebagai syarat izin LAZ adalah mekanisme pengawasan yang sah. 

    “Rekomendasi BAZNAS adalah syarat mutlak karena diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Tanpa filter ini, kita riskan menghadapi praktik pengelolaan zakat liar,” ujarnya.

    “Masyarakat tetap dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sepanjang mendapat rekomendasi dari BAZNAS dan izin dari Kementerian Agama. Rekomendasi dari BAZNAS adalah mekanisme pengawasan. Proses perizinan tetap dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

    Ia juga menanggapi pendapat yang menyebut BAZNAS sebagai lembaga “super body” karena memiliki beberapa fungsi, yang dianggap sebagai operator, regulator, dan sebagainya.

    “Kewenangan yang dimiliki BAZNAS bersumber dari undang-undang, serupa dengan lembaga negara lain seperti KPK. Jika disebut operator, tentu harus ada perencanaan. Tidak mungkin ada BAZNAS di daerah tanpa rencana yang matang,” ujarnya.

    Menanggapi klaim LAZ bahwa UU Zakat bertentangan dengan UU Kebebasan Beragama, Prof Sugianto menegaskan, “Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik. Ini seperti perbankan syariah yang juga diawasi OJK.”

    Ia mengingatkan, 63 negara anggota OKI memiliki badan zakat sejenis BAZNAS. “Di Malaysia, Lembaga Tabung Haji justru lebih sentralistis. Kita justru sudah desentralistik dengan BAZNAS hingga tingkat kabupaten,” jelasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim

    Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim

    Menko AHY dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarya Convention Center, Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Menko AHY dorong reformasi Pembiayaan Maritim
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 26 Mei 2025 – 20:17 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berupaya melakukan reformasi dalam ekosistem pembiayaan maritim nasional sebagai upaya mendorong transformasi sektor kemaritiman Indonesia secara berkelanjutan.

    Menko AHY menekankan pentingnya modernisasi armada kapal yang ramah lingkungan serta pembangunan pelabuhan hijau sebagai langkah strategis dalam penguatan konektivitas nasional.

    “Oleh karena itu, sebuah restrukturisasi fundamental dari ekosistem pembiayaan maritim kita sangat-sangat dibutuhkan dengan cepat,” Hal ini disampaikan Menko AHY dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarya Convention Center, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Ia juga menyoroti ketertinggalan sektor transportasi laut dibanding sektor darat, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan akses pembiayaan jangka panjang. Sebab kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki sistem pendukung pembiayaan kapal hingga usia operasional mencapai 70 tahun.

    Menurut AHY, banyak pemilik kapal nasional masih mengandalkan pinjaman komersial generik yang menciptakan hambatan finansial, sehingga mengurangi daya saing industri pelayaran nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, AHY mengusulkan tiga pendekatan strategis pembiayaan maritim berkelanjutan.

    “Kita harus mengembangkan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah; kedua blended finance, model-model yang melibatkan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha); dan nomor tiga, dedikasi untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh sovereign funds,” jelasnya.

    Dengan itu, AHY juga menegaskan pentingnya membangun pelabuhan di kawasan timur Indonesia sebagai bagian dari upaya mengurangi biaya logistik, memperkuat integrasi nasional, dan memastikan seluruh pulau mendapat akses pertumbuhan yang setara.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara

    Sumber foto: https://bit.ly/4dzSK8y

    Kerja sama BI dan PBOC dinilai jadi cara Prabowo bangun kedaulatan keuangan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 21:51 WIB

    Elshinta.com – Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBoC) dinilai bukan hanya langkah teknokratis, tapi juga cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara.

    Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia,” kata Fakhrul dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Fakhrul menjelaskan PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan (Renmnbi/RMB), menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, dan mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

    Ia menuturkan MoU BI dan PBoC merupakan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volalitas eksternal terhadap rupiah. Ini akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.

    Ia berpendapat pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pun menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global. Menurutnya, Indonesia telah menandai arah strategis baru, yaitu jadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia yang makin bipolar.

    “Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB, bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar. Kita berdiri di antara Washington dan Beijing bukan untuk memilih sisi, tapi untuk menjadi poros,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Fakhrul, kerja sama BI dan Bank Sentral China itu jadi momen perubahan diplomasi Indonesia dan China, dari “diplomasi beton” ke “diplomasi modal”. Sebab, selama ini kerja sama Indonesia dan China lebih cenderung pada pembangunan fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat.

    “Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” kata dia.

    Karena itu, menurut Fakhrul, kerja sama dan pertemuan Prabowo dengan Li Qiang merupakan pembuka jalur moneter, jalur modal, dan jalur masa depan.

    Dia optimistis jika dikelola dengan tepat, pertemuan Prabowo dan Li Qiang bisa jadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung dengan dunia tanpa kehilangan arah.

    “Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan, ketika dunia terbelah,” ucapnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Kamis (8/5/2025). ANTARA/Harianto

    Menhub: Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 07:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan tiga bandara kembali berstatus internasional sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.

    “Ini yang kami buka (kembali statusnya menjadi bandara internasional). Jadi, kami memberikan penekanan pada ekonomi, kemudian pariwisata, dan juga keagamaan. Nah ini yang menjadi tiga di antaranya pertimbangan kenapa kami buka statusnya,” kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis (8/5).

    Diketahui bahwa tiga bandara yang dikembalikan statusnya menjadi bandara internasional adalah Bandara SMB II Palembang, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Bangka Belitung, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

    Menhub menjelaskan bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi COVID-19.

    Diungkapkan pula bahwa pencabutan status internasional saat pandemi karena penurunan drastis lalu lintas penerbangan. Namun, saat ini kondisi telah pulih dan trafik penumpang bahkan melampaui masa sebelum COVID-19.

    Oleh karena itu, menurut dia, sudah tidak relevan lagi mempertahankan status penutupan bandara internasional jika trafik penumpang menunjukkan pemulihan yang signifikan serta kebutuhan konektivitas makin meningkat.

    Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keputusan itu juga mempertimbangkan pentingnya pemulihan ekonomi daerah, peningkatan sektor pariwisata, serta kebutuhan layanan keagamaan seperti perjalanan haji dan umrah masyarakat Indonesia.

    Dikatakan pula bahwa tidak semua bandara internasional akan dibuka kembali sekaligus karena sebagian hanya untuk event tertentu dan tidak menunjukkan trafik penumpang yang signifikan secara reguler.

    Pertimbangan lainnya adalah aspek keekonomian yang diperhitungkan oleh maskapai karena pada akhirnya keputusan melayani rute internasional tergantung pada kelayakan bisnis penerbangan tersebut.

    Saat ini, kata dia, terdapat sejumlah bandara internasional di Sumatra seperti Aceh, Kualanamu, Bangka Belitung, Palembang, Padang, dan Batam serta di Jawa seperti Halim, Kertajati, Yogyakarta, Solo, Kediri, dan Surabaya.

    Menhub menekankan bahwa pemberian izin internasional selama 2 tahun sambil pihaknya mengevaluasi.

    Dengan perubahan status ini, Dudy berharap kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dan memberi dampak positif pada perekonomian daerah terkait.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa pengembalian status internasional tiga bandara itu berdasarkan permintaan pemerintah daerah dan hasil kajian lintas kementerian yang menunjukkan urgensi peningkatan konektivitas wilayah.

    Ia mengatakan bahwa koordinasi dengan kementerian terkait menghasilkan kesimpulan bahwa pembukaan kembali status internasional layak dilakukan seiring dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan sektor pariwisata daerah.

    Menurut Dudy, berbagai kementerian telah memberikan evaluasi dan rekomendasi positif terkait dengan dampak pencabutan status sebelumnya, yang dinilai menghambat potensi mobilitas dan pertumbuhan wilayah.

    Berdasarkan masukan tersebut, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan kembali status internasional guna mendukung agenda pemulihan ekonomi, penguatan konektivitas global, serta peningkatan daya saing destinasi nasional.

    Sumber : Antara

  • Kemenperin dorong animator jadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi

    Kemenperin dorong animator jadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi

    Bedah film Jumbo yang digelar oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Kamis (8/5/2025). (ANTARA/HO-Kemenperin)

    Kemenperin dorong animator jadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pegiat animasi di Indonesia untuk menjadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi, karena memiliki peranan penting pada masyarakat dan pengusaha animasi untuk memberikan nilai tambah (value added) produk.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta di Jakarta, Jumat menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung penguatan ekosistem industri animasi nasional, melalui pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (IP) dalam rangka menghasilkan produk animasi yang berkualitas.

    “Pemerintah secara khusus mendorong kolaborasi antara pelaku IP lokal dengan berbagai sektor industri lain. IP animasi lokal memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus membuka pasar baru bagi produk dalam negeri,” katanya.

    Menurut Setia, keterlibatan pelaku industri dalam mendukung kekayaan intelektual akan memperkuat identitas produk dan mendorong pertumbuhan industri berbasis kekayaan intelektual.

    “Kami mengajak industri dan produk dalam negeri untuk melihat potensi besar kerja sama dengan IP lokal. Selain memperkuat identitas produk, ini juga berkontribusi pada kemajuan industri berbasis kekayaan intelektual,” ujarnya.

    Ia mengatakan, potensi besar yang dimiliki oleh IP lokal mendorong Kemenperin untuk menciptakan kolaborasi yang lebih luas, mulai dari co-branding produk, kampanye pemasaran berbasis karakter animasi, pengembangan konten digital interaktif, hingga pemanfaatan IP untuk merchandise dan edutainment.

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan mampu menjadi jembatan antara sektor animasi dengan sektor lain seperti makanan dan minuman, transportasi, teknologi, ritel, dan produk konsumen,” ujar Setia.

    Lebih lanjut, bentuk komitmen Kemenperin dalam upaya mendukung subsektor animasi diwujudkan dalam berbagai inisiatif. Misalnya, Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar secara rutin memberikan pelatihan teknis animasi 2D dan 3D serta memfasilitasi partisipasi para pelaku animasi dalam ajang promosi seperti Bengkel Animasi Creative & Digital Arts Festival (BEAST) , serta penguatan jejaring lintas sektor melalui penyelenggaraan Networking Forum Industri berbasis IP.

    Meski menunjukkan kemajuan yang pesat, industri animasi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pendanaan dari sektor keuangan formal, minimnya platform distribusi nasional, dan terbatasnya pelatihan teknis di luar pusat industri animasi yang masih perlu diatasi secara sistematis.

    Menurut data Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), nilai produksi animasi Indonesia sebelum pandemi mencapai Rp600–800 miliar per tahun. Saat ini terdapat lebih dari 150 studio animasi yang tersebar di 23 kota, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa. Potensi ini masih bisa terus dikembangkan sehingga dapat ikut berkontribusi dalam menopang perekonomian nasional.

    Dikatakan dia, seperti halnya animasi film Jumbo yang menjadi bukti nyata keberhasilan IP lokal yang dikelola dengan baik. Animasi ini mampu menarik 8 juta penonton, serta telah mencetak sejarah sebagai film animasi Indonesia terlaris di Asia Tenggara, dan menunjukkan potensi karya lokal yang mampu bersaing di pasar global.

    Lebih lanjut, Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Ronggolawe Sahuri menyampaikan, pihaknya mampu mengembangkan potensi para pelaku industri animasi lokal dan menguatkan ekosistem IP lokal melalui berbagai program sinergi.

    “Kemenperin mengapresiasi IP Lokal seperti Jumbo sebagai wujud nyata dari upaya kita membangun daya saing industri animasi nasional dan memajukan industri berbasis kekayaan intelektual dalam negeri,” ujarnya.

    Ronggolawe menambahkan, pihaknya akan terus aktif berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan peta jalan industri animasi nasional, dengan fokus pada penguatan SDM industri, perluasan akses pasar, dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

    Adapun Kemenperin pada 8 Mei menyelenggarakan kegiatan bedah film Jumbo dalam rangka mendorong pengembangan industri animasi lokal.

    Sumber : Antara

  • IHSG Jumat dibuka menguat 21,70 poin

    IHSG Jumat dibuka menguat 21,70 poin

    Arsip Foto – Pekerja memotret layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan gawai di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/YU/aa)

    IHSG Jumat dibuka menguat 21,70 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi, dibuka menguat 21,70 poin atau 0,32 persen ke posisi 6.849,45.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,05 poin atau 0,40 persen ke posisi 766,81.

    Sumber : Antara