Xcloud.id

Category: Detik.com

  • Diskon Tarif Listrik 50% Akhirnya Batal Usai Rapat di Istana

    Diskon Tarif Listrik 50% Akhirnya Batal Usai Rapat di Istana

    Jakarta –

    Diskon tarif listrik 50% Juni dan Juli batal! Dalam paket stimulus ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Senin (2/6/2025), tidak paket soal diskon tarif listrik.

    Program diskon tarif listrik awalnya disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat dengan kementerian di bawah koordinasinya, pada Jumat 23 Mei 2025.

    Menurut Airlangga diskon tarif listrik 50% akan kembali digelar. Rencananya diskon tarif listrik akan diberikan selama 2 bulan, yaitu Juni dan Juli.

    Selain itu, Diskon tarif listrik akan berlaku pada pelanggan PLN dengan daya listrik sampai dengan 1.300 VA.

    “Kayak sebelumnya, ya. Tapi kita turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin kan sampai 2.200 VA,” terang Airlangga kepada wartawan kala itu.

    Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu diskon tarif listrik 50% bakal ada lagi.

    Bahlil menegaskan seharusnya kebijakan terkait diskon harus dibahas dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

    “Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025) yang lalu.

    Prabowo Putuskan Diskon Tarif Listrik Batal

    Pada akhirnya, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin 2 Juni 2025, memutuskan diskon tarif listrik batal dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan secara langsung diskon listrik batal diterapkan.

    Dia mengatakan alasan utama batalnya diskon tarif listrik 50% karena proses penganggaran yang lambat.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Sebagai gantinya, Sri Mulyani mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dinaikkan jumlahnya dari awalnya Rp 150.000 per bulan selama dua bulan, menjadi Rp 300.000 per bulan selama dua bulan. Hal ini dilakukan untuk membuat daya ungkit ekonomi yang sama baiknya dengan diskon tarif listrik.

    “Kita ingin dampak pengungkit lebih baik dan kuat, dan tentu tadi karena untuk diskon listrik tidak jadi dilakukan maka kita bikin daya ungkit yang sama kuat dan lebih baik lagi maka dinaikkan,” ungkap Sri Mulyani.

    (hal/hns)

  • Fakta-fakta Lonjakan COVID-19 di Thailand, Kematian Tinggi-Sekolah Online Lagi

    Fakta-fakta Lonjakan COVID-19 di Thailand, Kematian Tinggi-Sekolah Online Lagi

    Jakarta –

    Thailand menjadi salah satu negara di Asia dengan kasus COVID-19 yang terus meningkat. Bahkan, jumlah kematian akibat infeksi SARS-CoV2 di Negeri Gajah Putih terbilang cukup tinggi dibandingkan akibat penyakit lain.

    Dikutip dari The Nation, dalam sebuah unggahan Facebook, seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Chulalongkorn, Assoc Prof Dr Thira Woratanarat menyebut dalam sebulan terakhir, ada sekitar 170 ribu orang yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19.

    Pada situasi ini, Dr Thira mengatakan ada sekitar 37 kematian akibat infeksi COVID-19. Sebagai perbandingan, hanya satu kematian yang dilaporkan akibat influenza selama periode yang sama.

    Pada periode 18 hingga 24 Mei, COVID-19 terus menyebabkan jumlah penyakit dan kematian tertinggi di antara warga Thailand. Jumlah kasus COVID-19 lima kali lebih banyak daripada kasus diare, sepuluh kali lebih banyak daripada kasus influenza, dan 30 kali lebih banyak daripada kasus keracunan makanan.

    COVID-19 Tidak Boleh Dianggap Remeh

    Dr Thira menekankan, meskipun COVID-19 saat ini telah berstatus endemik, virus ini tidak tetap tidak boleh dipandang sebelah mata. Hal ini karena infeksi virus ini tidak sama dengan flu biasa, dan biasanya bisa menimbulkan gejala yang lebih berat daripada influenza.

    Kini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tengah memantau virus SARS-CoV2 varian LP.8.1 dan NB.1.8.1.

    Varian LP.8.1 kini menyumbang sekitar 39 persen infeksi di 51 negara. Sementara itu, varian NB.1.8.1 terus meningkat, dengan tingkat infeksi 10,7 persen di 22 negara.

    WHO telah mengklasifikasikan NB.1.8.1 sebagai variant under monitoring (VUM) karena lebih cepat menyebar atau menular dibandingkan LP.8.1, serta mampu menghindari kekebalan tubuh 1,5 hingga 1,6 kali lebih besar terhadap perlindungan dari vaksin atau infeksi sebelumnya.

    Total atau kumulatif kasus sepanjang 2025 di Thailand menjadi 240.606 kasus. Sementara jumlah kematian mencapai 53 orang.

    NEXT: Sekolah di Thailand Mendadak Online Lagi

    Kasus COVID-19 di Thailand yang melonjak tinggi, hingga 18.000 pasien per hari membuat pihak sekolah membuat aturan khusus terkait kegiatan belajar mengajar.

    Salah satunya adalah sekolah Bangkaew di bawah Pemerintah Kota Bangkaew, Distrik Bang Phli, Provinsi Samut Prakan yang menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar mulai tanggal 4 hingga 6 Juni 2025.

    Selama masa penutupan ini, siswa diimbau untuk menyelesaikan tugas dari rumah. Kegiatan belajar mengajar akan kembali normal pada 9 Juni 2025. Pihak sekolah juga meminta para staf, guru, dan siswa untuk menjaga kesehatan dan menghindari kerumunan.

    Klaster-Klaster Penyebaran COVID-19 di Thailand

    Ada sekitar 14 klaster penyebaran COVID-19 di Thailand, di antaranya:

    Enam klaster di penjara dengan 198 kasusLima klaster di sekolah dengan 258 kasusDua klaster di pangkalan militer dengan 178 kasusSatu klaster di rumah sakit dengan 35 kasus

    Pemerintah mendesak para orang tua untuk tidak membawa bayi di bawah usia satu tahun ke tempat umum atau ramai. Hal ini karena sistem kekebalan bayi yang masih berkembang, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 dan risiko gejala berat.

    Simak Video “Video Update Situasi Kasus Covid-19 di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]

  • ASSI Minta Pemerintah Perketat Regulasi Operator Satelit Asing di Indonesia

    ASSI Minta Pemerintah Perketat Regulasi Operator Satelit Asing di Indonesia

    Video: ASSI Minta Pemerintah Perketat Regulasi Operator Satelit Asing di Indonesia

    4,140 Views | Senin, 02 Jun 2025 22:51 WIB

    Daffa Ridwan Nurhakim – 20DETIK

  • 10 HP Flagship Terkencang Sejagat, Ada Punyamu?

    10 HP Flagship Terkencang Sejagat, Ada Punyamu?

    10 HP Flagship Terkencang Sejagat, Ada Punyamu?

  • PHRI Dukung Pramono Perbanyak Event Demi Cegah Badai PHK di Hotel Jakarta

    PHRI Dukung Pramono Perbanyak Event Demi Cegah Badai PHK di Hotel Jakarta

    Jakarta –

    Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerpa sektor perhotelan, termasuk hotel-hotel di Jakarta. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendukung usulan Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk memperbanyak event-event di Ibu Kota.

    “Event-event itu sebaiknya memang dilakukan merata ya. Di Jakarta Pusat, di selatan, di timur, di barat. Itu diupayakan supaya kebagian semua lah,” ujar Ketua DPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta, Sutrisno Iwantono, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Dengan banyaknya event, sehingga membuat traffic di Jakarta semakin meningkat. Sutrisno berharap wisatawan bisa menetap di hotel lebih lama.

    Sutrisno menyebut ancaman badai PHK di sektor perhotelan sudah di depan mata. Pihak hotel terpaksa merumahkan pegawai-pegawainya karena rendahnya tingkat okupansi hotel.

    “(PHK di sektor perhotelan) Antara ada yang 10 sampai 30 persen lah (dari jumlah total karyawan),” jelas Sutrisno.

    “Kalau kamarnya misalnya terjual hanya 40 persen misalnya kan, kan tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Jadi tenaga pasti akan dikurang,” sambungnya.

    “(Salah satu penyebab PHK) penghematan pemerintah ini. Karena meeting-meeting di hotel kan sudah berkurang ya. Dan tambah lagi kalau biaya produksinya masih naik ya. Jadi pungutan-pungutan seperti PBB itu memang kita mohon untuk dikurangkan,” tutur Sutrisno.

    Sebelumnya, Pramono Anung menegaskan pihaknya berupaya meminimalisir adanya ancaman PHK. Salah satunya, kata dia, dengan memperbanyak event di Jakarta.

    “Nah dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan,” sambungnya.

    (isa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Pilu Petinju Umur 25 Meninggal karena Kanker, Gejalanya Diabaikan Dokter

    Kisah Pilu Petinju Umur 25 Meninggal karena Kanker, Gejalanya Diabaikan Dokter

    Jakarta –

    Seorang petinju wanita profesional meninggal di usia 25 tahun karena kanker. Sebelum kematiannya, gejala kanker yang dirasakannya kerap diabaikan dokter.

    Kabar kematian Georgia O’Connor, petinju di Inggris ini disampaikan oleh agensi yang menaunginya pada 25 Mei lalu. Kematian O’Connor terjadi beberapa bulan setelah dia mengungkapkan bahwa dirinya mengidap kanker.

    “Selama 17 minggu sejak awal Oktober, saya terus-menerus merasakan sakit, bolak-balik antara Durham dan Newcastle RVI A&E, sambil tahu jauh di lubuk hati saya ada sesuatu yang salah,” tulis O’Connor.

    “Sejak awal saya katakan bahwa saya merasa itu kanker. Saya TAHU risikonya. Saya menderita kolitis dan PSC, dua penyakit yang secara drastis meningkatkan kemungkinan terkena penyakit itu. Saya TAHU seberapa tinggi risiko saya dan keduanya memang demikian,” sambung dia.

    O’Connor, yang berasal dari Durham, Inggris, tidak menyebutkan jenis kanker yang diidapnya. Saat pemeriksaan pertamanya di Oktober tahun lalu, dia memohon kepada dokter untuk memeriksanya tetapi diabaikan oleh tim

    Pada bulan Januari 2025, O’Connor mengatakan ia didiagnosis kanker terminal atau kanker stadium akhir. Dua tahun sebelumnya, dokter mengatakan dia mengidap kolitis ulseratif, yang menyebabkan peradangan dan ulserasi di usus besar.

    Dikutip dari laman Healthline, kanker terminal mengacu pada kanker yang tidak dapat disembuhkan atau diobati. Kadang-kadang disebut juga kanker stadium akhir. Semua jenis kanker dapat menjadi kanker terminal.

    Kanker terminal tidak dapat diobati. Oleh karena itu, pengobatan kanker terminal berfokus pada upaya membuat seseorang merasa senyaman mungkin.

    (kna/kna)

  • Komplotan Maling Kejar-kejaran dengan Polisi di Tol Kejapanan, 2 Tewas Ditembak

    Komplotan Maling Kejar-kejaran dengan Polisi di Tol Kejapanan, 2 Tewas Ditembak

    Jakarta –

    Aksi kejar-kejaran terjadi di ruas Tol Kejapanan. Dua maling spesialis pembobol toko tewas seketika usai dihujani peluru oleh polisi karena melawan dan berupaya kabur.

    Dilansir detikJatim, Selasa (3/6/2025), pada pukul 00.46 WIB, polisi membawa jasad 2 pelaku spesialis pembobol distributor rokok. Satu di antaranya bertubuh kurus dan seorang lagi bertubuh besar. Kedua jenazah dibawa masuk dan diidentifikasi oleh Inafis Polda Jatim.

    Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menembakkan timah panas ke arah para pelaku. Menurutnya, para pelaku merupakan spesialis pembobolan toko atau distributor rokok antar provinsi.

    “Kebanyakan TKP-nya toko, jadi spesialis bobol toko atau distributor rokok,” kata Jumhur kepada awak media saat ditemui di kamar jenazah RS Bhayangkara Surabaya, Selasa (3/6/2025).

    Jumhur menjelaskan, penangkapan dan perburuan komplotan spesialis bobol distributor rokok itu dilakukan oleh tim gabungan. Selain Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, ada pula Satreskrim Polres Tulungagung, Sidoarjo, hingga PJR dan petugas tol dari Jasamarga.

    Jumhur memastikan ada 4 pelaku dalam komplotan tersebut. Dua di antaranya tewas saat aksi kejar-kejaran, satu diamankan, dan satu orang melarikan diri.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah Umumkan 5 Paket Stimulus, Ini Daftarnya…

    Pemerintah Umumkan 5 Paket Stimulus, Ini Daftarnya…

    Pemerintah resmi mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Paket tersebut terdiri dari lima program bantuan.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa insentif ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat menjelang libur sekolah dan periode pertengahan tahun.

  • Maling Motor Babak Belur Usai Kalah Duel Lawan Kades di Bogor

    Maling Motor Babak Belur Usai Kalah Duel Lawan Kades di Bogor

    Jakarta –

    Pencuri motor babak belur dihakimi massa di Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku sempat berduel dengan kepala desa (kades) hingga berhasil dilumpuhkan.

    Kades Sibanteng Didin Komarudin menyebut peristiwa terjadi ketika dirinya melintas di lokasi sekitar pukul 07.30 WIB. Pelaku saat itu sedang mencoba kabur usai aksinya kepergok pegawai toko sembako.

    “Jadi saya pas keluar dari rumah, ada yang teriak maling.. maling.. Ternyata ada ranmor (pencuri motor). Nah si pelaku menuju ke arah saya, akhirnya saya berupaya lumpuhkan. Ya, baku hantam lah dengan si pelaku ranmor ini,” kata Didin kepada wartawan, Senin (2/6/2025) malam.

    Didin menyebut pelaku membawa pisau dan sempat mengancamnya. Pelaku yang diamankan merupakan pelaku pencurian, sementara satu rekan pelaku yang berperan sebagai joki berhasil kabur.

    “Pelaku dua orang, yang satu kabur itu jokinya. Satu lagi pelaku pencuriannya, alhamdulillah bisa kita lumpuhkan. Pelaku bawa sajam jenis pisau berikut kunci T,” ucapnya.

    Dihubungi terpisah, Kapolsek Leuwiliang Kompol Maryanto membenarkan peristiwa tersebut. Pelaku kemudian diamankan polisi usai mendapat laporan dari warga.

    Maryanto mengatakan pelaku mengalami luka berat akibat dihakimi massa, sehingga belum bisa dimintai keterangan oleh polisi. Pelaku kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

    “Karena yang bersangkutan ini kan lukanya lumayan berat, karena dihakimi massa, makanya kita belum bisa melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan, belum bisa mintai keterangan,” ujar Maryanto.

    (sol/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polemik Ayam Goreng Widuran, Legislator Minta Pengawasan Kehalalan Diperketat

    Polemik Ayam Goreng Widuran, Legislator Minta Pengawasan Kehalalan Diperketat

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti kasus rumah makan Ayam Goreng Widuran yang viral disebut non-halal. Dia sepakat rumah makan itu ditutup sementara.

    “Saya sepakat dengan langkah ini demi memastikan kehalalan produk, tapi pihak manajemen tetap harus bertanggung jawab terhadap para pegawainya,” kata Arzeti kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

    Arzeti mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengawasan untuk rumah makan. Dia juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membangun sistem verifikasi terpadu sebagai langkah perbaikan bagi perlindungan konsumen.

    “Khususnya terkait informasi kehalalan produk-produk yang dikonsumsi. Pemerintah, termasuk Pemda dan BPOM tidak boleh abai terhadap proses pengawasan menu makanan. Sistem verifikasi terpadu yang melibatkan koordinasi antar-instansi diperlukan untuk menjamin konsumen mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujarnya.

    Arzeti juga meminta agar Pemerintah tidak bisa lagi bersikap pasif. Ia menilai, perlu ada pengawasan yang lebih komprehensif dan terstandar secara nasional untuk memastikan semua pelaku usaha kuliner mencantumkan status halal, non-halal, atau belum bersertifikat halal.

    “Dan ini harus dipasang secara terang-terangan, baik di tempat usaha, menu, maupun platform digital seperti aplikasi pemesanan makanan dan media sosial resmi,” ungkap Arzeti,

    Di sisi lain, Arzeti mendorong BPOM bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM kuliner terkait pentingnya transparansi bahan baku.

    “Transparansi bukan hanya soal etika saja, tapi yang terpenting adalah keadilan dan perlindungan bagi konsumen,” ucap Arzeti.

    “Dan kejujuran dalam berniaga harus dimiliki oleh para penjual makanan. Pemerintah harus hadir untuk memastikan prinsip ini dijalankan oleh seluruh pelaku usaha, sebelum kepercayaan publik kembali tercederai oleh kelalaian yang seharusnya bisa dicegah sejak awal,” ujar Arzeti.

    Sebelumnya, polisi menyatakan belum bisa melakukan intervensi karena belum menemukan unsur pidana dalam kasus itu.

    Polisi mengatakan terkait pencantuman label halal maupun non-halal bisa dilihat dari sisi hukum pidana dan administrasi. Dalam kasus ini, Ayam Goreng Widuran belum mendaftarkan produknya dengan label halal.

    “Dalam hal tersebut, masih dalam kewenangannya sanksi administrasi dari Pemkot Solo ataupun dari pantauan badan pengelola produk halal sehingga secara pidana itu belum sama sekali masuk ke ranah pidana,” kata Kasat Reskrim Polresta Solo AKP Prastiyo Triwibowo kepada wartawan di Mapolresta Solo, dilansir detikJateng, Senin (2/6/2025).

    Polisi pun sudah berkoordinasi dengan Pemkot Solo, yang saat ini sudah memberikan sanksi administrasi ke Ayam Goreng Widuran. Sanksi itu berupa penutupan sementara.

    Dijelaskan, mengacu pada Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang pelaku usaha yang tidak mengurus atau memenuhi sertifikat halal, maka pelaku usaha akan mendapatkan teguran lisan, peringatan tertulis, dan/atau denda administrasi.

    (eva/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini