Category: Detik.com

  • Warga Korsel Diamuk Wabah Lovebug ‘Kumbang Cinta’, Begini Penampakannya

    Warga Korsel Diamuk Wabah Lovebug ‘Kumbang Cinta’, Begini Penampakannya

    Jakarta

    Warga Korea Selatan, khususnya di Seoul dan Incheon dibuat resah serangan serangga lovebug yang kembali melonjak dalam beberapa minggu terakhir. Wabah ini disebut makin parah akibat suhu panas yang dipicu perubahan iklim.

    Puluhan petugas pemerintah bahkan dikerahkan ke Gunung Gyeyangsan, barat ibu kota, untuk menangani wabah yang disebut sangat parah oleh Kementerian Lingkungan Korea Selatan, Jumat (12/7/2025).

    Video yang viral di media sosial menunjukkan jalur pendakian yang biasanya indah berubah jadi lautan lovebug. Para pendaki tampak berusaha menembus kawanan serangga hitam kecil seukuran kuku jempol yang beterbangan tak terkendali.

    Apa Itu Lovebug?

    Lovebug atau plecia longiforceps dikenal karena kebiasaannya kawin sambil terbang. Serangga ini umum ditemukan di wilayah subtropis seperti China bagian selatan, Taiwan, Kepulauan Ryukyu (Jepang), serta sebagian wilayah Amerika Tengah dan Amerika Serikat.

    Di Korea Selatan, lovebug pertama kali muncul pada 2015 dan diyakini datang dari China selatan. Sejak 2022, lovebug mulai rutin muncul setiap Juni hingga Juli, terutama di wilayah pelabuhan sekitar Seoul.

    Para ahli menyebut perubahan iklim dan peningkatan suhu mendorong penyebaran lovebug ke arah utara, termasuk ke Seoul dan Incheon.

    “Kenaikan suhu di Seoul jauh lebih cepat dibanding wilayah lain di dunia,” ujar Direktur Kementerian Lingkungan Korea Selatan, Kim Tae-o. Ia menambahkan, efek pulau panas akibat bangunan kota membuat suhu makin ekstrem dan memperparah penyebaran.

    INCHEON, SOUTH KOREA – JULY 3: Mating lovebugs cover the side of a rock at the top of Gyeyangsan, a mountain in Incheon, South Korea on Thursday, July 3, 2025.(Photo by Jintak Han/The Washington Post via Getty Images) Foto: The Washington Post via Getty Im/The Washington Post

    Secara medis, lovebug tidak menggigit atau menyebarkan penyakit. Tapi, keberadaannya dianggap sangat mengganggu. Warga mengeluh karena serangga ini sering menempel di kaca mobil, dinding rumah, restoran, hingga gerbong kereta bawah tanah.

    Pemerintah menyarankan warga mengusir kawanan lovebug dengan semprotan air atau perangkap lengket, bukan pestisida kimia.

    Saat ini, populasi lovebug sedang berkembang pesat di barat laut Korea Selatan. Namun, potensi penyebaran ke daerah lain masih belum bisa dipastikan.

    “Jumlah lovebug meningkat tajam akhir pekan kemarin di Gunung Gyeyang,” ujar Wang Hyeon-jeong, pejabat distrik setempat.

    Daerah beriklim hangat dan lembap menjadi tempat ideal bagi serangga ini berkembang biak.

    (naf/naf)

  • One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    One Big Beautiful Bill Act yang Diteken Trump dan Dampaknya ke Warga AS

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani paket besar Undang-undang (UU) pajak dan belanja yang dia namakan One Big Beautiful Bill Act, pada Jumat (4/7/2025). Penandatanganan UU tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-249 kemerdekaan AS

    Undang-undang ini akan membawa perubahan besar bagi keuangan masyarakat Amerika. Setelah Senat mengesahkan versi mereka pada Selasa, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini pada Kamis dan mengirimkannya ke meja Trump.

    Isi akhir RUU itu menetapkan pemotongan pajak 2017 menjadi permanen serta menambahkan berbagai insentif lainnya.

    Regulasi ini juga memberikan insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil. Di sisi lain, pemotongan besar diberlakukan terhadap program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan, menghapus insentif energi bersih, serta mengubah sistem pinjaman mahasiswa federal.

    Analisis dari Yale Budget Lab menyebutkan kebijakan ini bisa menguntungkan mereka yang berpenghasilan tinggi, tetapi justru menyulitkan warga berpendapatan rendah yang bergantung pada Medicaid dan SNAP.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (5/7/2025) berikut beberapa poin penting yang diatur dalam One Big Beautiful Bill Act.

    Perpanjangan Pemotongan Pajak 2017

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017 yang mengubah sistem perpajakan di AS secara besar-besaran dan menurunkan tarif pajak untuk banyak rumah tangga.

    Beberapa ketentuannya mencakup tarif pajak yang lebih rendah, pengurangan standar yang lebih besar, kredit pajak anak yang lebih tinggi, batas pajak warisan dan hadiah yang lebih longgar, dan lainnya.

    Ketentuan-ketentuan tersebut awalnya hanya berlaku sampai 2025. Tapi lewat undang-undang baru yang diteken Trump menjadikan pemotongan pajak 2017 itu kini bersifat permanen dan sekaligus memperbesar beberapa keringanan pajak.

    Misalnya, pengurangan pajak standar dinaikkan dari US$ 15.000 menjadi US$ 15.750 untuk wajib pajak lajang, dan dari US$ 30.000 dolar menjadi US$ 31.500 dolar untuk pasangan menikah, dan angka itu akan disesuaikan dengan inflasi.

    Batas pajak warisan dan hadiah juga naik dari US$ 13,99 juta menjadi US$ 15 juta untuk lajang, serta dari US$ 27,98 juta menjadi US$ 30 juta untuk yang sudah berpasangan. Kebijakan ini mulai berlaku tahun 2026.

    Pengurangan Pajak SALT

    Jika seseorang merinci potongan pajaknya, maka potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT) bisa dipakai untuk mengurangi pajak federal atas pendapatan dan properti. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 membatasi potongan SALT hanya sampai US$ 10.000, dan ini jadi isu penting bagi politisi dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York, New Jersey, dan California.

    Sebelum 2018, potongan SALT tidak dibatasi, walaupun pajak minimum alternatif (AMT) mengurangi manfaatnya bagi warga berpenghasilan tinggi. Undang-undang baru sementara menaikkan batas SALT jadi US$ 40.000 mulai 2025, tapi akan mulai berkurang bagi orang dengan penghasilan lebih dari US$ 500.000.

    Batas itu naik 1% per tahun sampai 2029, lalu kembali ke US$ 10.000 pada 2030. Rata-rata potongan SALT di 2022 hampir US$ 10.000 di negara bagian seperti Connecticut, New York, New Jersey, California, dan Massachusetts. Angka ini menunjukkan banyak orang sudah menyentuh batas maksimum yang berlaku saat ini.

    Kredit Pajak Anak

    Kredit pajak anak berlaku untuk keluarga dengan anak yang memenuhi syarat, berusia di bawah 17 tahun, dan punya nomor jaminan sosial yang sah. Undang-undang pemotongan pajak Trump tahun 2017 menaikkan kredit ini dari US$ 1.000 ke US$ 2.000, dan seharusnya berakhir setelah 2025.

    Undang-undang baru membuat kredit ini permanen dan naik menjadi US$ 2.200 mulai 2025. Nilainya akan disesuaikan dengan inflasi mulai 2026. Bagian yang bisa dikembalikan (refundable), yaitu additional child tax credit, juga jadi permanen dengan nilai US$ 1.700 pada 2025.

    Tapi perubahan ini tetap tidak membantu sekitar 17 juta anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak cukup berpenghasilan untuk klaim penuh kredit itu, kata Elaine Maag dari Urban-Brookings Tax Policy Center.

    Bonus untuk Lansia

    Warga lansia bisa mendapat potongan pajak tambahan lewat “bonus” sementara untuk usia 65 tahun ke atas. Potongan penuh US$ 6.000 berlaku bagi individu dengan penghasilan hingga US$ 75.000, atau US$ 150.000 untuk pasangan menikah yang melaporkan bersama.

    Di atas itu, potongannya dikurangi secara bertahap. Bonus ini berlaku untuk tahun pajak 2025 sampai 2028. Howard Gleckman dari Urban-Brookings Tax Policy Center bilang, justru kelas menengah yang paling diuntungkan dari bonus ini.

    Pemangkasan Anggaran Medicaid

    Dalam upaya menekan belanja negara, Partai Republik menargetkan Medicaid atau program asuransi kesehatan federal yang mencakup lebih dari 71 juta orang untuk mengalami pemotongan anggaran. Berdasarkan estimasi dari Congressional Budget Office (CBO), undang-undang baru ini akan memangkas sekitar US$ 1 triliun dari Medicaid.

    Aturan baru mengharuskan penerima manfaat berusia 19 hingga 64 tahun, baik yang mendaftar maupun yang telah tergabung melalui perluasan program Affordable Care Act untuk bekerja minimal 80 jam per bulan. Ketentuan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2026 di sebagian besar negara bagian.

    Beberapa kelompok seperti orang tua yang memiliki anak di bawah usia 14 atau yang memiliki kondisi medis tertentu dapat dikecualikan dari aturan ini. Namun, undang-undang membatasi pengecualian tersebut, termasuk hanya berlaku bagi orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke bawah.

    Selain itu, negara bagian diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang kelayakan penerima manfaat setiap enam bulan, bukan setiap 12 bulan seperti kebijakan saat ini. Undang-undang ini juga membatasi kemampuan negara bagian untuk menaikkan pajak penyedia layanan, yang bisa berdampak pada berkurangnya cakupan Medicaid.

    Sebanyak 7,8 juta orang diperkirakan akan kehilangan perlindungan asuransi kesehatan akibat pemotongan ini, menurut proyeksi CBO terhadap versi sebelumnya dari rancangan undang-undang ini.

    Pemangkasan Anggaran Program Bantuan Pangan

    Undang-undang ini juga memotong anggaran program bantuan pangan melalui Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang sebelumnya dikenal sebagai food stamps. Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), pemangkasan ini berpotensi memengaruhi lebih dari 40 juta orang.

    Jumlah itu mencakup sekitar 16 juta anak-anak, 8 juta lansia, dan 4 juta penyandang disabilitas dewasa yang bukan lansia. Negara bagian akan diminta menanggung sebagian biaya untuk menutupi kekurangan pendanaan dari pemerintah pusat.

    Jika mereka tidak mampu menutup kekurangan ini, manfaat SNAP bisa dipangkas atau bahkan beberapa negara bagian bisa memutuskan keluar dari program tersebut sama sekali.

    Undang-undang juga memperluas syarat kerja untuk penerima manfaat, kini mencakup individu berusia 55 hingga 64 tahun serta orang tua dengan anak berusia 14 tahun ke atas. Berdasarkan aturan saat ini, sebagian besar orang tidak bisa menerima manfaat lebih dari tiga bulan dalam kurun waktu tiga tahun, kecuali mereka bekerja minimal 20 jam per minggu atau memenuhi syarat pengecualian tertentu.

    Selain itu, kelayakan untuk menerima manfaat SNAP dibatasi hanya untuk warga negara AS dan penduduk tetap yang sah. Diperkirakan 5,3 juta keluarga akan kehilangan setidaknya US$ 25 manfaat SNAP per bulan, dengan rata-rata kehilangan mencapai US$ 146 setiap bulan.

    Trump Accounts untuk Tabungan Anak

    Undang-undang ini memperkenalkan akun tabungan baru untuk anak-anak, dengan satu kali setoran awal sebesar US$ 1.000 dari pemerintah federal bagi anak-anak yang lahir antara tahun 2025 hingga 2028. Akun ini disebut sebagai “Trump accounts”, dan merupakan jenis rekening tabungan dengan keuntungan pajak yang ditujukan untuk seluruh anak warga negara AS.

    Orang tua dapat menyetor hingga US$ 5.000 per tahun ke dalam akun tersebut, dan dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio terdiversifikasi yang mengikuti indeks saham AS. Pemberi kerja juga diperbolehkan memberikan kontribusi hingga US$ 2.500, yang tidak akan dihitung sebagai pendapatan bagi penerima.

    Keuntungan dari investasi akan tumbuh tanpa dikenakan pajak selama dana tidak ditarik, dan jika ditarik untuk keperluan yang memenuhi syarat, maka dikenakan pajak sebagai capital gain jangka panjang.

    Batas Pinjaman dan Manfaat Pinjaman Mahasiswa

    Undang-undang ini juga membawa perubahan besar dalam sistem pinjaman mahasiswa. Salah satu langkahnya adalah memperluas akses terhadap Pell Grant, yakni bantuan biaya pendidikan dari pemerintah federal bagi mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah.

    Spesifiknya adalah bagi mereka yang mengikuti pelatihan kerja jangka pendek yang berorientasi ke dunia industri. Namun, ada batasan baru terkait jumlah pinjaman yang bisa diambil:

    Undang-undang ini membatasi pinjaman tanpa subsidi untuk mahasiswa pascasarjana maksimal US$ 20.500 per tahun, dan US$ 100.000 seumur hidup.

    Pinjaman untuk program gelar profesional seperti dokter atau pengacara dibatasi US$ 50.000 per tahun, dengan maksimum US$ 200.000 seumur hidup.

    Total maksimum pinjaman mahasiswa federal ditetapkan sebesar US$ 257.500. Pinjaman orang tua melalui program Parent PLUS dibatasi US$ 20.000 per tahun per anak, dan US$ 65.000 seumur hidup.

    Selain itu, program Grad PLUS, yang sebelumnya memungkinkan mahasiswa pascasarjana meminjam hingga seluruh biaya kuliah dikurangi bantuan lain, dihapuskan.

    Mulai pertengahan 2026, peminjam baru hanya memiliki dua pilihan rencana pembayaran, yakni rencana pembayaran standar dengan cicilan tetap, atau rencana pembayaran berbasis pendapatan yang dikenal sebagai Repayment Assistance Plan (RAP).

    Potongan Pajak Bunga Pinjaman Mobil
    Undang-undang ini memperkenalkan potongan pajak untuk bunga pinjaman mobil. Rumah tangga tertentu dapat mengurangi hingga US$ 10.000 per tahun dari bunga pinjaman mobil baru dalam penghitungan penghasilan kena pajak mereka. Potongan ini bersifat sementara dan berlaku mulai tahun 2025 hingga 2028.

    Meski begitu tetap ada batasan tertentu. Misalnya, nilai potongan mulai berkurang bagi individu yang penghasilannya melebihi US$ 100.000, atau US$ 200.000 untuk pasangan menikah yang mengajukan bersama. Selain itu, kendaraan yang dibeli harus dirakit di Amerika Serikat.

    Potongan Pajak atas Penghasilan Tip

    Undang-undang ini juga menciptakan potongan pajak penghasilan federal hingga US$ 25.000 per tahun atas penghasilan dari tip yang memenuhi syarat. Potongan ini berlaku untuk pekerja yang secara rutin menerima tip tunai dan melaporkannya kepada pemberi kerja untuk pemotongan pajak penghasilan dan jaminan sosial.

    Namun, keringanan ini tidak berlaku bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih dari US$ 150.000, atau US$ 300.000 untuk pelapor gabungan. Potongan untuk penghasilan tip ini akan berlaku dari tahun 2025 hingga 2028.

    Potongan Pajak untuk Lembur

    Undang-undang ini juga memberikan potongan pajak untuk penghasilan dari lembur, yang sempat dijanjikan Trump saat kampanye. Pemotongan ini memungkinkan potongan di atas garis sebesar US$ 12.500 untuk pekerja individu dan US$ 25.000 bagi pasangan menikah yang mengajukan bersama, selama tahun 2025 hingga 2028.

    Nilai potongan ini mulai berkurang jika penghasilan individu melebihi US$ 150.000, atau US$ 300.000 bagi pelapor bersama. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pekerja dengan jam kerja tambahan yang signifikan.

    Kredit Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Energi Bersih

    Undang-undang ini menghapus sejumlah insentif pajak yang selama ini diberikan untuk energi bersih. Salah satunya adalah penghentian kredit pajak sebesar US$ 7.500 bagi rumah tangga yang membeli atau menyewa kendaraan listrik baru, serta kredit US$ 4.000 untuk pembeli kendaraan listrik bekas. Kedua insentif ini akan berakhir setelah 30 September 2025.

    Tak hanya itu, berbagai kredit pajak untuk konsumen yang melakukan perbaikan rumah ramah lingkungan juga akan dihapus. Misalnya, insentif untuk pemasangan panel surya, pompa panas listrik, serta jendela dan pintu hemat energi. Seluruh potongan pajak ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.

    (ily/hns)

  • Trump Sebut Putin Ingin Terus Membunuh, Isyaratkan Perketat Sanksi Rusia

    Trump Sebut Putin Ingin Terus Membunuh, Isyaratkan Perketat Sanksi Rusia

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya “sangat tidak senang” dengan percakapan telepon terbarunya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas perang Ukraina. Trump menyebut sang pemimpin Rusia itu hanya ingin “terus membunuh orang”.

    Trump, seperti dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), juga mengisyaratkan Washington akan memperketat sanksi-sanksi untuk Moskow.

    “Ini situasi yang sangat sulit. Saya mengatakan kepada Anda bahwa saya sangat tidak senang dengan percakapan telepon saya dengan Presiden Putin. Dia ingin bertindak lebih jauh, terus membunuh orang-orang, itu tidak baik,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One.

    Trump kemudian mengisyaratkan bahwa dirinya mungkin akhirnya siap untuk memperketat sanksi-sanksi terhadap Rusia, setelah menahan diri selama enam bulan terakhir saat dia berupaya keras membujuk Putin untuk mengakhiri perang.

    “Kami berbicara banyak soal sanksi. Dia memahami bahwa sanksi itu mungkin akan terjadi,” kata Trump.

    Dalam pernyataannya, Trump menambahkan bahwa dirinya juga melakukan percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat (4/7), yang disebutnya sebagai “panggilan telepon yang sangat strategis”.

    Pembicaraan via telepon antara Trump dan Zelensky ini dilakukan saat kekhawatiran meningkat di Ukraina tentang pengiriman bantuan militer AS.

    Zelensky sebelumnya mengatakan bahwa dirinya dan Trump telah sepakat untuk bekerja guna “memperkuat” pertahanan udara Ukraina, menyusul serangan drone dan rudal terbesar Rusia dalam invasi militer yang berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

    Trump, dalam pernyataannya, mengatakan dirinya juga telah membahas pengiriman rudal pencegat Patriot ke Ukraina dalam percakapan telepon terpisah dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Jumat (4/7), meskipun dia belum setuju untuk melakukannya.

    Disebutkan oleh Trump bahwa Merz “merasa mereka harus dilindungi”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut

    Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut

    Jakarta

    Beberapa calon duta besar baru mulai melakukan fit and proper test di DPR hari ini. Totalnya hari ini ada 12 duta besar yang melakukan ‘ujian’ di depan wakil rakyat.

    Beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test hari ini. Misalnya saja nama Nurmala Kartini Sjahrir yang merupakan adik kandung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Kartini hari ini melakukan fit and proper test untuk mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Jepang yang berkantor pusat di Tokyo. Kartini dikenal luas sebagai peneliti antropologi.

    Karier diplomatnya juga cukup mentereng. Dia sebelumnya sudah pernah menjadi duta besar mewakili Indonesia di Argentina pada era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) atau tepatnya sejak 2010 hingga 2014.

    Selain Kartini, ada juga nama eks Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo. Dia menjabat sebagai Menteri Koordinator pada tahun 2014 hingga 2015 pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Indroyono banyak berkecimpung pada jabatan yang berhubungan dengan sumber daya kelautan di pemerintah. Mulai dari di Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga di organisasi pangan PBB, Food and Agriculture (FAO).

    Dirinya juga sempat menjadi Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisata yang kala itu dijabat oleh Arief Yahya pada tahun 2015 hingga 2019.

    Calon dubes lainnya kebanyakan merupakan pejabat yang ada di Kementerian Luar Negeri. Ada juga yang memiliki latar belakang mantan dubes, militer, hingga politisi.

    Total ada sekitar 24 calon dubes yang akan melakukan fit and proper test di DPR. Hari ini 12 orang melakukan ujian itu duluan. Berikut ini daftarnya:

    1. Dubes RI untuk Jerman (Berlin) Abdul Kadir Jaelani

    2. Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava) Redianto Heru Nurcahyo

    3. PTRI PBB New York Umar Hadi

    4. Dubes RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan

    5. Dubes RI untuk Jepang (Tokyo) Nurmala Kartini Sjahrir

    6. Dubes RI untuk AS (Washington DC) Indroyono Soesilo

    7. Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi) Adam Mulawarman Tugio

    8. Dubes RI untuk Belanda (Den Haag) Laurentius Amrih Jinangkung

    9. Dubes RI untuk UAE Judha Nugraha

    10. PTRI PBB Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro

    11. Dubes RI untuk Qatar Syahda Guruh Langkah Samudera

    12. Dubes RI untuk Brasil Andhika Chrisnayudhanto

    (hal/eds)

  • Produsen Jepang Diminta Tiru China Pangkas Harga Mobil di Indonesia

    Produsen Jepang Diminta Tiru China Pangkas Harga Mobil di Indonesia

    Jakarta

    Produsen mobil Jepang diminta mengikuti jejak pabrikan China yang berani memangkas harga kendaraan di Indonesia. Sebab, dengan demikian, pertarungan produk makin seru dan kompetitif.

    Hal tersebut disampaikan pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, Yannes Pasaribu. Menurutnya, produsen Jepang tak boleh diam saja ketika China diam-diam mulai mendominasi pasar.

    “Produsen Jepang, yang sudah lama mendominasi pasar Indonesia, sepertinya memang perlu menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah ikut menurunkan harga untuk menyaingi produsen China,” ujar Yannes kepada detikOto, dikutip Sabtu (5/7).

    Honda HR-V Hybrid Foto: Honda

    Strategi pemangkasan harga gila-gilaan sebenarnya sudah diterapkan satu produsen Jepang, yakni Honda Prospect Motor (HPM). Mereka membanderol HR-V Hybrid Rp 60 jutaan lebih murah dibandingkan varian tertinggi di model sebelumnya.

    “Tapi ini tentunya bukan satu-satunya jalan. Mereka juga bisa fokus pada peningkatan fitur dan kualitas produk. Misalnya, menawarkan teknologi lebih canggih, desain yang lebih menarik, atau bahkan menggarap segmen pasar yang lebih premium untuk membedakan diri dari kompetitor,” tuturnya.

    “Jadi, meskipun menurunkan harga bisa jadi langkah cepat untuk menjaga market positioning, Jepang sebetulnya punya peluang untuk bermain lebih smart dengan memanfaatkan rekam jejak reputasi mereka yang sudah kuat di Indonesia,” kata dia menambahkan.

    MG4 EV warna oren. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detik.com

    Menurut catatan detikOto, MG Motors merupakan salah satu produsen mobil China yang memulai tren pemangkasan harga mobil di Indonesia. Bahkan, mereka menjadi nama yang paling radikal dalam menurunkan harga jual.

    Salah satu mobil listrik andalan mereka, MG4 EV mulanya dibanderol Rp 640 juta. Namun, kendaraan itu mengalami revisi harga tiga kali menjadi hanya Rp 395 jutaan atau turun Rp 240 jutaan!

    Bukan hanya MG, produsen China lain seperti BAIC dan Chery juga gila-gilaan menurunkan harga mobilnya di Indonesia. BAIC memangkas harga BJ40 Plus hingga Rp 92 jutaan, sementara Chery memotong harga E5 hingga Rp 105 jutaan.

    (sfn/dry)

  • Bawa Kabur dan Perkosa Remaja, Pria di Rohil Ditangkap Polisi

    Bawa Kabur dan Perkosa Remaja, Pria di Rohil Ditangkap Polisi

    Jakarta

    Seorang pria pria berinisial F (21) ditangkap polisi setelah membawa lari remaja 16 tahun Rokan Hilir (Rohil), Riau. Selama 6 hari, pelaku yang bekerja sebagai nelayan itu memperkosa korban.

    Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkannya ke polisi. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan pelaku.

    Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni mengungkapkan kejadian berawal pada Kamis (26/6) sore hari, korban berangkat dari rumah menuju ke rumah temannya di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Keesokannya, diketahui, korban dijemput oleh pelaku pada Jumat (27/6).

    “Pada hari Jum’at sekira jam 03.00 WIB, saat itu korban dijemput oleh pacarnya dan dibawa ke salah satu perumahan,” kata Isa, Sabtu (5/7/2025).

    Di sana, pelaku memperkosa korban selama 4 kali. Di sisi lain, orang tua yang khawatir karena korban tak kunjung pulang akhirnya mencari korban.

    “Orang tua korban bersama keluarganya berhasil menjemput paksa korban lalu membawanya pulang ke rumah. Atas kejadian tersebut keluarga korban merasa malu dan melaporkannya ke Polsek Panipahan,” imbuhnya.

    “Terlapor mengakui bahwa memang benar telah membawa lari anak perempuan di bawah umur tanpa izin dari orangtuanya, dan ia mengakui bahwa mereka memiliki hubungan pacaran dan telah menyetubuhi korban sebanyak 4 kali,” tuturnya.

    Saat ini Z diamankan di Polres Rohil. Z dijerat Pasal 76E Jo pasal 82 Ayat (1) UU RI no 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak Jo Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana.

    (mea/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kerap Diabaikan, Perubahan pada Urine yang Bisa Jadi Tanda Masalah Ginjal

    Kerap Diabaikan, Perubahan pada Urine yang Bisa Jadi Tanda Masalah Ginjal

    Jakarta

    Banyak orang menganggap bahwa sering kencing merupakan tanda ginjal dalam kondisi sehat dan tubuh terhidrasi dengan baik. Namun, terlalu sering buang air kecil juga bisa menunjukkan adanya masalah kesehatan tertentu.

    Dokter spesialis urologi dr Hilman Hadiansyah, SpU mengatakan penyakit batu ginjal dan infeksi ginjal salah satunya ditandai dengan frekuensi kencing berlebihan.

    “Frekuensi kencing meningkat (lebih dari 4-7 kali sehari) disertai dengan gejala lain seperti nyeri saat kencing (dysuria), rasa sakit di punggung menjalar ke perut bawah,” kata dr Hilman saat dihubungi detikcom, Sabtu (5/7/2025).

    “Lalu urine berwarna keruh, berwarna merah (ada darah), dan berbau tidak seperti umumnya,” sambungnya

    Untuk infeksi ginjal, lanjut dr Hilman biasanya akan disertai gejala lanjutan seperti demam, menggigil, atau tubuh yang mudah lelah.

    dr Hilman menambahkan, frekuensi buang air kecil yang normal umumnya sebanyak empat hingga tujuh kali sehari.

    “Warna urine jernih atau kuning muda dan tidak ada gejala seperti demam, nyeri pinggang atau kesulitan berkemih,” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Penyaluran Dimulai, 18 Juta Orang Terima Bansos Beras 20 Kg

    Penyaluran Dimulai, 18 Juta Orang Terima Bansos Beras 20 Kg

    Jakarta

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan program bantuan beras 10 kilogram per bulan sudah mulai disalurkan pemerintah. Bapanas telah menerbitkan surat penugasan ke Bulog untuk melakukan penyaluran bantuan beras dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memberikan penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan.

    Penyalurannya dilakukan secara one shoot atau sekali penyaluran. Artinya, 18 juta penerima manfaat akan mendapatkan beras langsung 20 kg untuk bulan Juni dan Juli 2025.

    “Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Tentu ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat. Insyaallah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog,” terang Arief dalam keterangan resminya, Sabtu (5/7/2025).

    Arief menjelaskan proses penyaluran bantuan pangan beras kali ini memang memerlukan waktu sedikit lebih lama dari awal pengumuman. Menurutnya hal ini terjadi karena pihaknya baru dapat memberikan penugasan setelah ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dari Kementerian Keuangan masuk ke Bapanas.

    “Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” sambung Arief.

    Untuk diketahui, dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.

    Arief menjelaskan data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.

    “Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif,” kata Arief.

    Bansos Beras Tekan Inflasi

    Dengan memasifkan bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah, diyakini dapat meredam inflasi dan mengungkit ekonomi. Hal ini terlihat dari pengalaman di tahun 2023 dan 2024.

    Dalam catatan BPS, kala itu inflasi beras di September 2023 melaju hingga menyentuh 5,61%. Setelah ada penggelontoran bantuan pangan beras, di Desember 2023 inflasi turun ke level 0,48%.

    Kemudian pada Februari 2024 dibuka dengan inflasi beras di level 5,32% dan menjadi yang tertinggi di tahun tersebut. Program bantuan pangan beras kembali dilanjutkan hingga alokasi 9 bulan. Alhasil, inflasi beras di Desember 2024 berhasil diredam hingga menjadi 0,1%.

    Untuk tahun 2025, inflasi beras di Juni 2025 dilaporkan BPS mulai meninggi. Sebelumnya di Januari 2025 hanya 0,36%, sementara di Juni 2025 bergerak naik ke 1%. Dengan begitu, penyaluran kembali bantuan pangan beras mulai Juli 2025 menjadi langkah tepat pemerintah dalam mengintervensi volatilitas perberasan nasional.

    (hal/eds)

  • Turki Tangkap 3 Wali Kota dari Partai Oposisi terkait Tuduhan Korupsi

    Turki Tangkap 3 Wali Kota dari Partai Oposisi terkait Tuduhan Korupsi

    Ankara

    Otoritas Turki menangkap tiga Wali Kota dari partai oposisi dalam operasi terbaru pada Sabtu (5/7) dini hari. Penangkapan ketiga Wali Kota itu disebut sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi.

    Penangkapan tersebut, seperti dilansir AFP, Sabtu (5/7/2025), diungkapkan oleh sejumlah pejabat dari Partai Rakyat Republik (CHP), yang merupakan oposisi utama dari pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, dalam pernyataan terbaru mereka.

    Penangkapan dini hari ini menjadi langkah terbaru dalam sejumlah penyelidikan yang menargetkan para pejabat terpilih dari kubu oposisi, saat pemerintahan Erdogan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap CHP yang meraup kemenangan besar atas Partai AKP dalam pemilu daerah tahun lalu.

    Dituturkan beberapa pejabat CHP bahwa ketiga Wali Kota yang ditangkap terdiri atas Wali Kota Adana di selatan negara itu, Wali Kota Antalya yang merupakan kota resor ternama, dan Wali Kota Adiyaman yang ada di sebelah tenggara Turki.

    “Wali Kota Adana Zeydan Karalar, Wali Kota Antalya Muhittin Bocek, dan Wali Kota Adiyaman Abdurrahman Tutdere telah ditahan,” ungkap Wali Kota Ankara, Mansur Yavas, dalam pernyataan via media sosial X.

    “Dalam sistem di mana hukum tundak dan berlaku sesuai politik, di mana keadilan ditegakkan untuk satu kelompok dan diabaikan untuk kelompok lainnya, tidak seorang pun boleh mengharapkan kita untuk mempercayai aturan hukum atau keadilan,” cetusnya.

    “Kami tidak akan tunduk pada ketidakadilan, pelanggaran hukum, atau operasi politik,” tegas Yavas dalam pernyataannya.

    Penangkapan tiga Wali Kota dari kubu oposisi ini dilakukan setelah pada Selasa (2/7) waktu setempat, sebanyak 10.000 pendukung oposisi menghadiri aksi protes di Balai Kota Istanbul saat memasuki 100 hari penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu.

    Imamoglu yang merupakan rival politik utama Erdogan, terjerat kasus korupsi, yang oleh para pengkritik disebut sebagai penyelidikan bermotif politik.

    Penangkapan dan penahanan terhadap para pejabat oposisi ini dinilai mengikuti pola yang sama dengan operasi 19 Maret lalu di Istanbul yang dikuasai oposisi ketika ratusan orang ditangkap, termasuk Imamoglu.

    Penahanan dan pencopotan Imamoglu dari jabatannya sebagai Wali Kota Istanbul memicu gelombang protes massal dengan ratusan ribu orang berunjuk rasa di luar Balai Kota Istanbul.

    Para pengkritik di Turki menilai kasus-kasus yang menjerat para pejabat oposisi tersebut sebagai upaya bermotif politik untuk melemahkan CHP setelah penangkapan Imamoglu, yang dikecam partai oposisi sebagai “kudeta”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penyerapan Gula dari Petani Dipantau Ketat, Polri Turun Tangan!

    Penyerapan Gula dari Petani Dipantau Ketat, Polri Turun Tangan!

    Jakarta

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah akan memperkuat konsolidasi dalam proses penyerapan tebu dari petani dalam negeri jelang puncak musim giling yang akan dilakukan pada Juli dan Agustus 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi ke pasar konsumsi dan memastikan distribusi gula lokal terserap dengan harga yang sesuai.

    “Kami ingin memastikan hasil petani gula benar-benar terserap dengan harga yang adil, sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yaitu Rp 14.500 per kilogram. Jangan sampai ada praktik rembesan gula rafinasi ke pasar yang merusak harga di tingkat produsen,” kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025).

    “Ini momentum kita menata kembali tata niaga gula nasional agar lebih sehat dan mempercepat target swasembada gula, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Dalam Rapat Koordinasi SPHP Gula sebelumnya, sempat terungkap adanya kekhawatiran terjadinya rembesan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan permintaan terhadap gula produksi lokal.

    Sebagai langkah konkret, pihaknya mendorong ID FOOD, anak perusahaannya, serta PTPN agar meningkatkan proses lelang dan melaporkan perkembangan aktivitas lelang gula secara berkala kepada pemerintah serta Satgas Pangan Polri.

    “Semua pihak mendukung serapan hasil panen petani dengan harga Rp 14.500 per kg. Karena itu, hasil Rapat Koordinasi SPHP Gula menyepakati penguatan pengawasan lintas K/L terhadap rembesan gula rafinasi ke pasar umum,” ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

    Polri Turun Tangan

    Selaras dengan hal tersebut, melalui telegram tanggal 2 Juli 2025 ke seluruh daerah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk turun ke lapangan dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan dinas perdagangan daerah untuk memastikan implementasi teknis HAP gula di tingkat petani.

    Selain itu, dilakukan pengecekan dan pendataan langsung terhadap produsen, distributor, agen, serta pasar tradisional dan modern guna memetakan potensi rembesan gula rafinasi di pasar.

    Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mencegah peredaran gula selundupan. Bila ditemukan pelaku usaha yang terbukti mengedarkan gula rafinasi di luar peruntukannya, Satgas Pangan akan menindak secara hukum dan melaporkan perkembangan kegiatan serta hambatan di lapangan kepada Mabes Polri.

    “Kita tidak ingin petani tebu merugi karena hasil panennya tidak terserap. Pemerintah, BUMN pangan, dan pelaku usaha harus hadir dan sama-sama mengawal ini, untuk kesejahteraan petani, untuk ketahanan pangan, khususnya di sektor pergulaan,” tegas Arief.

    (hal/eds)