Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Rudy Tanoesoedibjo Tersangka Kasus Korupsi Bansos Mangkir Panggilan KPK

    Rudy Tanoesoedibjo Tersangka Kasus Korupsi Bansos Mangkir Panggilan KPK

    Jakarta –

    KPK memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Rudy Tanoe terkait kasus pengangkutan penyaluran bantuan bansos pada 2020. Namun Rudy Tanoe tak memenuhi panggilan KPK tersebut.

    “Benar, yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

    Budi menyebut belum ada konfirmasi terkait alasan ketidakhadiran tersebut termasuk dari pengacara Rudy. Belum dirincikan kapan waktu penjadwalan ulang pemanggilan ke Rudy.

    “Sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasinya. Belum ada konfirmasi dari PH,” ujarnya.

    Sebelumnya, Rudy Tanoe dipanggil hari ini untuk diperiksa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Rudy dipanggil terkait kasus dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan bansos pada 2020.

    “Benar, hari ini ada jadwal pemanggilan Saudara BRT dalam perkara distribusi bansos,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (28/11).

    Terkait kasus ini, pada Agustus 2025, KPK mengumumkan telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi distribusi bansos di Kemensos pada 2020. Tersangka itu terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.

    KPK juga mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Mereka adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT); Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024, Herry Tho (HT); Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker (KJT); dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES).

    (ial/azh)

  • Yang Hadir Berarti Sahabat Bener

    Yang Hadir Berarti Sahabat Bener

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengaku heran hanya sedikit tamu negara yang hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025. Prabowo berkelakar negara yang hadir adalah yang benar-benar sahabat.

    Hal itu disampaikan Prabowo di awal sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, di Gedung BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025) malam. Prabowo awalnya menyapa Gubernur BI Bank Indonesia Perry Warjiyo dan seluruh jajaran deputi. Prabowo lanjut menyapa Ketua DPR Puan Maharani hingga Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.

    “Ketua DPR RI saudari Puan Maharani yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua MA Profesor Sunarto yang saya hormat dan saya banggakan,” ujarnya.

    Prabowo juga menyapa jajaran anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Lalu dilanjutkan dengan menyapa duta besar sahabat negara.

    Ada 6 dubes negara sahabat yang hadir. Prabowo lantas mengatakan negara yang hadir adalah negara yang benar-benar sahabat.

    “Yang lain kok nggak hadir ya, catat siapa yang… yang hadir berarti sahabat bener,” lanjut Prabowo.

    Setelah itu, Prabowo menyapa kepala daerah hingga pimpinan perusahaan BUMN dan swasta yang hadir dalam acara. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan terima kasih atas undangan terhadap dirinya. Ia mengapresiasi tema acara tersebut yang menurutnya sejalan dengan upaya yang tengah dijalankan pemerintahan.

    (eva/whn)

  • Peradi Gelar Diskusi Publik Sosialisasikan KUHP Baru, Otto: Tanggung Jawab Kita

    Peradi Gelar Diskusi Publik Sosialisasikan KUHP Baru, Otto: Tanggung Jawab Kita

    Jakarta –

    Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melakukan diskusi publik dan sosialisasi tentang akan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun depan. Diskusi ini membahas tentang bagaimana penerapan dan dampak KUHP baru nantinya terhadap praktik advokat.

    Ketum Peradi Otto Hasibuan menjelaskan diskusi publik ini menjadi langkah konkret Peradi sebagai organisasi advokat dalam membantu pemerintah mensosialisasikan KUHP baru yang akan berlaku. Terlebih, kata Otto, saat ini dirinya juga memiliki tanggung jawab sebagai Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan (Kumham Imipas).

    “Tentunya Peradi sebagai organ negara yang melaksanakan fungsi negara juga mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan KUHP dan KUHAP ini, dan itu kewajiban kita. Dan apalagi, saya sebagai wakil menteri, saya tadi diundang sebagai wakil menteri koordinator, itu merasa tanggung jawab kita,” kata Otto kepada wartawan di Peradi Tower, Jakarta Timur, Jumat (28/11/2025).

    Diskusi turut mengundang Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai pemateri. Otto mengatakan masih ada sejumlah advokat belum mengetahui secara rinci mengenai KUHP dan KUHAP yang baru.

    “Jangankan masyarakat umum, para advokat pun dan penegak umum yang lain, belum semuanya memahami betul tentang hal itu. Karena begitu banyak pasalnya dan banyak perubahan-perubahan yang betul-betul baik Jadi inilah yang kita lakukan,” ungkap Otto.

    Otto tak menampik soal adanya protes yang muncul atas KUHP baru ini termasuk dari Peradi. Meski begitu, menuturnya, kehadiran KUHP baru telah mengedepankan mengenai hak asasi manusia (HAM).

    “Ya di sana-sini selalu ada protes, ada kritik. Kami juga dari Peradi juga ada ketidakpuasan, tetapi lebih banyak puasnya. Yang penting, KUHP dan khususnya KUHAP sudah mengedepankan tentang perlindungan kepada hak asasi manusia,” ujar Otto.

    Roadshow Sosialisasikan KUHP Baru

    Otto menyampaikan Peradi akan turut terlibat dalam upaya menyosialisasikan KUHP baru ke publik. Peradi, sebutnya, akan melakukan roadshow ke sejumlah daerah.

    “Jadi kita nanti, Peradi ini, akan road show ke daerah-daerah untuk bisa mensosialisasikan. Saya tahu sebenarnya secara formal itu adalah tanggung jawab negara, tapi seperti saya katakan tadi, Peradi ini bukan organisasi biasa, dia adalah organ negara yang melaksanakan fungsi negara walaupun dari sifatnya independen. Nah ini sosialisasi dilakukan,” kata Otto.

    Otto mengatakan KUHP baru merupakan produk monumental yang berhasil dibuat oleh bangsa Indonesia. Dia menyebut, bangsa Indonesia telah berhasil bebas dari aturan hukum yang sebelumnya dibuat oleh kolonial Belanda.

    “Kita tahu KUHP ini adalah karya monumental dari bangsa Indonesia. Karena kita sudah sekian tahun menggunakan KUHP berasal dari kolonial, sekarang terjadi dekolonisasi, berhasil kita,” ungkap Otto.

    “Nah ini harus kita sosialisasikan. Karena begini ya, ada fiksi di masyarakat, dalam hukum, setiap orang dianggap mengetahui hukum, meskipun dia tidak tahu. Jadi dianggap dia tahu, itu namanya fiksi hukum. Jadi bayangkan aja, kalau tiba-tiba KUHP ini berlaku, dia tidak tahu hukumnya, kan kaget gitu. Nah ini tugas kita bersama ini,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • Komisi X DPR Desak Ada Standar Gaji Guru agar Tak Ada Lagi yang Digaji Rendah

    Komisi X DPR Desak Ada Standar Gaji Guru agar Tak Ada Lagi yang Digaji Rendah

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan guru, khususnya terkait gaji. Lalu menilai kondisi minimnya gaji guru tak lagi dapat ditoleransi dan menjadi salah satu urgensi utama dalam revisi regulasi pendidikan

    “Kami pada prinsipnya sejalan dengan aspirasi agar tidak ada lagi guru yang digaji sangat rendah, termasuk yang masih menerima Rp 300-500 ribu per bulan,” kata Lalu kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

    “Kami telah meminta pemerintah menaikkan gaji guru honorer dan memastikan klausul mengenai gaji serta tunjangan tetap diperkuat dalam revisi regulasi pendidikan,” sambung dia.

    Namun, Lalu menilai usulan gaji guru disamakan dengan UMP atau UMK perlu kajian mendalam. Sebab, struktur pendanaan pendidikan berbeda dengan sektor umum.

    “Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menetapkan standar gaji, ditambah tunjangan, insentif wilayah, dan perlindungan sosial bagi guru honorer,” ujarnya.

    “Dengan kombinasi ini, kesejahteraan guru dapat meningkat tanpa mengorbankan pemerataan pendidikan maupun beban anggaran daerah,” ujarnya.

    “Jika konsep ini dirumuskan baik dalam revisi UU, maka kualitas dan martabat guru bisa terangkat,” imbuh dia.

    “Terkait persoalan kesejahteraan guru, baik guru di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Guru-guru di sekolah swasta itu tidak memiliki gaji pokok yang mana upah mereka diperoleh atas kebijakan keuangan dari yayasan yang dihitung dari jumlah jam berdiri di kelas,” kata Sugiat kepada wartawan, Kamis (27/11).

    “Sementara di sekolah negeri persoalan yang sama juga terjadi terhadap guru-guru berstatus honorer, yang terkadang digaji hanya Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan dengan menyesuaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tambahnya.

    Sugiat mengatakan negara dapat menjamin kesejahteraan guru dengan membuat aturan upah minimum dalam UU Guru dan Dosen. Dia mengatakan sistemnya bisa mirip dengan penetapan UMR.

    (amw/whn)

  • MenPAN-RB Siap Dukung Penguatan P2MI Capai Target 500 Ribu PMI di 2026

    MenPAN-RB Siap Dukung Penguatan P2MI Capai Target 500 Ribu PMI di 2026

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah besar dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan target sebesar 500 ribu pada 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan komitmennya untuk bantu menyukseskan target penempatan pekerja migran tersebut.

    Caranya adalah melalui penguatan kelembagaan dan SDM Aparatur di lingkup Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    “Kementerian P2MI mendapatkan target besar dari Bapak Presiden melalui program Quick Win untuk menempatkan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia di tahun 2026. Ke depan kami di Kementerian PAN-RB akan terus mengawal penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di Kementerian P2MI untuk memastikan target tersebut bisa dicapai dengan optimal,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Rini menekankan pentingnya menyiapkan SDM ASN yang berdaya saing agar pelayanan Kementerian P2MI kepada para pemangku kepentingan semakin optimal. Ia menilai, ASN dengan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman sangat diperlukan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

    “Pada prinsipnya saya dan jajaran Kementerian PAN-RB siap memberikan dukungan sesuai dengan tupoksi kami. Terkait UU Pelindungan Pekerja Migran, kita harus bahas dengan lebih mendalam untuk mengindentifikasi pasal mana saja yang harus diperbaiki agar selaras dengan fungsi Kementerian P2MI yang juga telah berubah,” ungkapnya.

    Mukhtarudin juga meyakini dengan kolaborasi yang solid bersama seluruh instansi pemerintah terkait, target penempatan 500 ribu pekerja migran pada 2026 dapat tercapai. Menurutnya, langkah bersama ini menjadi pondasi penting untuk memperluas peluang kerja yang aman dan produktif bagi pekerja migran Indonesia.

    “Diskusi hari ini sangat konstruktif, semoga ke depan upaya penguatan pelindungan pekerja migran semakin optimal serta cita-cita kami untuk menghadirkan layanan yang mudah, murah, aman, cepat kepada stakeholder kami dapat terwujud,” ungkap Mukhtarudin.

    (anl/ega)

  • Gus Yahya Ganti Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU!

    Gus Yahya Ganti Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU!

    Jakarta –

    Di tengah polemik yang menyeruak di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengganti Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal. Jabatan yang ditinggalkan Gus Ipul kini dijabat oleh Amin Said Husni.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (28/11/2025), keputusan mengenai rotasi sejumlah jabatan penting di lingkungan PBNU itu ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah PBNU yang digelar Jumat siang ini. Gus Ipul kini dipindahkan ke posisi Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

    Amin Said Husni, yang kini menjabat sebagai Sekjen, sebelumnya bertugas sebagai Wakil Ketua Umum PBNU bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK). Posisi Waketum bidang OKK kini digantikan oleh Masyhuri Malik.

    Rotasi juga terjadi di jabatan bendahara umum. Posisi yang sebelumnya diemban oleh Gudfan Arif Ghofur tersebut kini diisi oleh Sumantri Suwarno. Sedangkan Gudfan selanjutnya menjadi Ketua PBNU bidang Kesejahteraan.

    “Langkah rotasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam risalah rapat, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, kinerja organisasi, dan mengurai penyumbatan birokrasi internal, termasuk persoalan mandeknya banyak SK di meja Sekjen yang dinilai menghambat jalannya organisasi,” demikian keterangan tertulis dari PBNU.

    Selain itu, rapat tersebut juga menyimpulkan perlunya penyempurnaan draf Roadmap NU 2025-2050, penataan ulang penggunaan ruangan di gedung PBNU, serta pembahasan lebih lanjut atas sejumlah masukan dari Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia terkait persiapan Harlah NU. Seluruh hasil rapat akan dibawa ke Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk pembahasan lanjutan.

    Syuriyah Sebut Pemberhentian Gus Yahya Sah

    Sebelumnya, Syuriyah PBNU memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketum. Namun Gus Yahya menyebut surat pemecatan itu tidak sah karena dokumen tak memenuhi syarat administrasi.

    “Yang pertama yang perlu kami jelaskan adalah bahwa surat edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir adalah benar dan sah,” kata Katib Syuriyah KH Sarmidi Husna dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Sarmidi menyebut surat keputusan yang belum distempel gara-gara ada kendala teknis. Sehingga yang tersebar di khalayak merupakan surat yang masih ada tulisan ‘draft’.

    “Cuma memang ada kendala teknis nanti Mas Nur Hidayat yang akan jelaskan, hingga surat belum bisa distempel digital secara digdaya. Makanya yang nyebar itu adalah surat yang masih ada tulisan draf-nya. Itu sebenarnya surat itu adalah benar dan sah,” tegasnya.

    (knv/imk)

  • Selain Pelaku, 4 Siswa Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di RS

    Selain Pelaku, 4 Siswa Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di RS

    Jakarta –

    Pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta dilaporkan masih dirawat di rumah sakit (RS) dan kondisinya membaik. Selain itu, masih ada 4 siswa lain yang dirawat di RS.

    “Diharapkan mungkin minggu ini pasien-pasien tersebut sudah bisa kembali, hanya menjadi perhatian khusus yang dirujuk di RSCM,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (28/11/2025).

    Namun, belum ada informasi soal identitas keempat siswa tersebut, termasuk soal yang dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM).

    Dia mengatakan kondisi anak berkonflik dengan hukum (ABH) yang diduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta mulai berangsur pulih.

    “Kondisi per hari ini, ABH secara medis sudah beranjak pulih, tetapi secara psikis masih berangsur untuk pulih,” kata Budi.

    “Kita berkoordinasi untuk mencari waktu yang tepat saat kita mulai menggali atau meminta keterangan kepada ABH,” ucap Budi.

    Dia juga mengungkapkan kegiatan belajar dan mengajar di SMAN 72 Jakarta telah berangsur normal dan pendampingan penyembuhan trauma (trauma healing) masih berjalan, termasuk bagi keluarga korban maupun korban.

    “Ini tim trauma healing masih berjalan untuk memberikan pendampingan,” tutur Budi.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menilai kondisi ABH belum layak untuk dimintai keterangan terkait ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu.

    “Dari dokter menyatakan itu belum (layak), karena dia (ABH) masih bengong, terus ngomong sebentar, kadang masih kayak masih belum pulih sepenuhnya,” kata Kombes Budi, Jumat (21/11).

    Meski demikian, dia memastikan pihaknya tetap melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari saksi, keluarga, laboratorium forensik, serta dokter.

    Setelah dokter memutuskan kondisi ABH sudah layak untuk dimintai keterangan, sambung dia, penyidik akan langsung melakukan pemeriksaan.

    “Setelah dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah bisa untuk dimintai keterangan, penyidik pasti akan melakukan komunikasi dengan Bapas (balai pemasyarakatan), Dinsos (Dinas Sosial DKI Jakarta), terus KPAI,” imbuh Budi.

    (jbr/mei)

  • Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Jakarta –

    Pada tahun 1982 Malaysia bagian barat, Malaysia Semenanjung, memajukan waktu 30 menit untuk menyelaraskan zona waktunya dengan negara bagian Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Kalimantan.

    Perubahan tersebut, yang diperintahkan oleh Perdana Menteri saat itu, Mahathir Mohamad, dipresentasikan sebagai langkah pembangunan dan modernisasi yang akan menyatukan seluruh negara dalam satu waktu yang sama.

    Meskipun demikian, tidak terelakkan matahari terbit sekitar pukul 7 pagi di Malaysia Semenanjung, kira-kira satu jam lebih lambat dibandingkan Malaysia Timur.

    Beberapa orang tua mengeluhkan sedikitnya waktu yang mereka miliki untuk mempersiapkan anak-anak ke sekolah. Mengingat hanya 30 menit dari waktu terbitnya matahari hingga sekolah dimulai yakni pukul 7:30.

    Hal ini juga berarti matahari terbenam relatif lebih awal, sehingga banyak warga Malaysia masih bekerja atau sedang bepergian ketika hari sudah gelap dan cenderung menyantap makan malam lebih terlambat.

    Perdebatan puluhan tahun silam yang kembali tersulut

    Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, sedang mengunjungi ibu kota Sabah, Kota Kinabalu. Saat sedang lari pagi ia pun memposting di kanal sosial mediånya soal nikmatnya berolahraga lebih awal.

    Apa yang seharusnya menjadi unggahan ceria tentang gaya hidup sehat justru menyalakan kembali bara perdebatan puluhan tahun.

    Banyak pengguna media sosial menyerukan pemerintah untuk memundurkan jam satu jam di Malaysia Semenanjung, tempat di mana sebagian besar penduduk negara itu tinggal.

    “Saya baru-baru ini berada di Manila (ibu kota Filipina) untuk perjalanan bisnis, dan menyenangkan rasanya mendapatkan beberapa jam sinar matahari sebelum masuk kantor,” kata Mohd Rahman, yang bekerja di sebuah bank besar di Kuala Lumpur, kepada DW.

    Siti Abdullah, seorang ibu dengan dua anak di Georgetown, Malaysia barat laut, mengatakan bahwa ia tidak tahu soal ilmunya, tetapi “banyak orang di sini merasa perubahan zona waktu akan baik bagi kesehatan. Itu pasti akan membantu urusan antar-jemput sekolah.”

    Beberapa ahli medis yang diwawancarai DW mengatakan hanya sedikit bukti ilmiah yang secara kuat mendukung klaim tersebut, meskipun topik ini jelas telah menjadi bahan perbincangan nasional.

    Isu ini bahkan dibahas di parlemen tahun lalu. Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri saat itu, Liew Chin Tong, berkomentar bahwa perubahan zona waktu akan memiliki “dampak signifikan terhadap ekonomi” dan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan perubahan tersebut.

    Sejarah pergeseran waktu

    Baik Singapura maupun Malaysia dipaksa beralih ke GMT+9 selama Perang Dunia II atas perintah penjajah Jepang, yang ingin wilayah tersebut mengikuti waktu Tokyo.

    Setelah perang, Malaysia Semenanjung mengadopsi UTC+7:30, titik tengah antara waktu sebelumnya dan waktu perang, sebelum kembali bergerak ke GMT+8 pada 1 Januari 1982.

    Ini membuat Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, dalam posisi yang tidak biasa. Kota ini berada pada garis bujur yang mirip dengan Bangkok (Thailand) dan Jakarta (Indonesia), namun beroperasi satu jam lebih cepat dari kedua kota itu. Pada saat yang sama, Kuala Lumpur berbagi zona waktu dengan Manila, ibu kota Filipina, yang terletak sekitar 2.500 kilometer ke arah timur.

    Singapura, di ujung selatan Malaysia Semenanjung, mengikuti langkah Kuala Lumpur pada 1982 dan juga beralih ke GMT+8 untuk “menghindari ketidaknyamanan bagi pebisnis dan pelancong,” menurut pemerintah saat itu.

    Menurut beberapa kritikus, kurangnya sinar matahari pagi dan matahari terbenam yang terlalu awal mengganggu ritme sirkadian warga Malaysia, yaitu siklus 24 jam dari perubahan fisik, mental dan perilaku yang diatur oleh cahaya dan kegelapan.

    Namun, para ahli skeptis.

    Mahadir Ahmad, dosen senior dan psikolog klinis di Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan kepada DW bahwa ia tidak yakin perbedaan satu jam signifikan menyebabkan masalah kesehatan yang besar, sambil mencatat bahwa tidak ada bukti kuat dari studi regional yang mendukung klaim tersebut.

    “Yang lebih penting adalah menjaga proses internal yang mengatur siklus tidur-bangun (ritme sirkadian) dan selama rutinitas tidur kita tidak menekan produksi melatonin, kita bisa tidur dan bangun berdasarkan siklus siang dan malam,” jelasnya.

    “Bukti yang ada menunjukkan bahwa kurang tidur dan ketidaksesuaian ritme sirkadian dapat menyebabkan gangguan kognitif dan suasana hati,” tambahnya.

    Nurul Aqilah Hasan Ashaari, ahli diet klinis, menekankan bahwa beberapa negara Asia Tenggara lain yang mengikuti zona waktu ‘yang benar’ memiliki indikator kesehatan yang lebih buruk daripada Malaysia, dan bahwa perilaku sosial seperti pola makan, olahraga, serta jam kerja jauh lebih penting dibanding waktu pasti matahari terbit atau terbenam.

    Untuk saat ini, para ilmuwan mengatakan, tantangan kesehatan Malaysia tampaknya lebih dipengaruhi oleh gaya hidup daripada posisi negara tersebut pada peta zona waktu dunia.

    ASEAN punya zona waktu yang sama?

    Secara paralel, ada pula seruan keras agar Malaysia tetap berada di GMT+8 namun seluruh Asia Tenggara mengikutinya, meskipun untuk alasan ekonomi, bukan kesehatan.

    Pada Januari, Abdul Wahid Omar, pemimpin bursa saham Malaysia berpendapat bahwa seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebaiknya mengadopsi zona waktu bersama, yang menurutnya GMT+8.

    Hal ini akan “lebih mengintegrasikan ASEAN sebagai blok ekonomi yang kuat” dan menyelaraskan kawasan dengan Cina, Hong Kong, dan Taiwan, katanya dalam sebuah forum bisnis awal tahun ini.

    Singapura, yang juga berada di GMT+8, secara terbuka mendukung gagasan tersebut. Ide ini pertama kali muncul dari perdana menteri Singapura saat itu, Goh Chok Tong, pada 1995, muncul kembali pada 2006, dan pada 2015, ketika Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN.

    Mengadopsi satu zona waktu akan membutuhkan perubahan besar. Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam harus berpindah dari GMT+7, meskipun Bangkok dan Hanoi pernah menyinggung ide tersebut.

    Myanmar, yang saat ini berada di GMT+6:30, harus memajukan jamnya satu setengah jam.

    Indonesia akan menghadapi tantangan terbesar. Kepulauan luas ini membentang di tiga zona waktu GMT+7, GMT+8 dan GMT+9. Pulau Jawa, di mana ibukota dan sebagian besar kota besar lainnya berada, menggunakan GMT+7.

    Diskusi mengenai penyatuan seluruh negara dalam satu zona waktu GMT+8 sudah berlangsung sejak 2012, namun proposal itu berulang kali ditunda dan tak pernah diterapkan.

    Saat ini, Asia Tenggara rata-rata terbagi antara GMT+7 dan GMT+8.

    Apakah kesenangan seorang menteri menikmati lari pagi cukup untuk mengubah jam kawasan ini? Sejauh ini masih belum ada jawaban yang pasti.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Info Puncak Natal Kemenag 2025, Catat Tanggalnya!

    Info Puncak Natal Kemenag 2025, Catat Tanggalnya!

    Jakarta –

    Umat Kristiani akan merayakan Natal 2025 pada bulan Desember mendatang. Kementerian Agama (Kemenag) menginformasikan puncak perayaan Natal 2025 akan digelar di bulan Desember 2025 di Jakarta.

    Melansir situs resmi Kemenag, puncak Natal Kementerian Agama 2025 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Desember 2025 di Jakarta. Perayaan ini merupakan puncak rangkaian safari Natal yang telah dimulai sejak November dan dihadiri umat Kristiani, pejabat Kemenag, serta tokoh lintas agama.

    Kegiatan yang akan digelar secara luring dan daring ini juga akan melibatkan para pejabat Kemenag Kristiani, Pembimas, Penyuluh, guru agama, maupun pegawai Kristiani seluruh Indonesia. Puncak perayaan Natal juga menghadirkan paduan suara gereja, refleksi Natal, sambutan tokoh agama, serta pesan kerukunan dari Menteri Agama.

    Susunan Acaranya

    Perayaan puncak Natal Kemenag 2025 akan diawali dengan ibadah oikoumene (ibadah inter denominasi) yang mempertemukan umat Kristen dan Katolik dalam satu ruang yang sama, dipandu liturgi yang dirancang secara inklusif dan menghormati tradisi kedua komunitas. Setelah rangkaian ibadah usai, Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama para tokoh agama lain bergabung untuk mengikuti sesi perayaan bersama.

    Puncak Natal akan turut dihadiri pimpinan aras gereja nasional, antara lain

    Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI)Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII)Gereja Bala KeselamatanGereja AdventPersekutuan Baptis IndonesiaGereja Ortodoks IndonesiaPersekutuan Gereja Tionghoa IndonesiaTujuan Natal Kemenag 2025

    “Selama ini saya melihat umat Katolik dan Kristen menyelenggarakan perayaan secara sendiri-sendiri. Kenapa enggak disatukan menjadi satu kesatuan supaya nanti kaumnya bisa terasa lebih kebersamaan,” ujar Menag di Surabaya, Rabu (26/11/2025).

    Ia menekankan bahwa kebersamaan tersebut tidak berarti umat beragama lain ikut serta dalam prosesi ibadah.

    (kny/imk)

  • Komisi XII DPR Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumut

    Komisi XII DPR Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumut

    Jakarta –

    Komisi XII DPR RI bersama Danantara menyerahkan bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara (Sumut). Bantuan diserahkan untuk korban bencana di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga.

    Bantuan untuk bencana ini diserahkan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (27/11). Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyebut bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

    “Komisi XII DPR dan Danantara (PLN, Inalum, Antam, Pertamina, BRI dan BTN) menyerahkan bantuan terhadap korban bencana banjir di 3 kabupaten (Tapteng, Tapsel dan Sibolga),” kata Bambang Haryadi, Jumat (28/11/2025).

    Bambang menyebut bantuan diserahkan di Medan karena faktor cuaca. Bantuan yang diserahkan berupa obat-obatan hingga sembako dan selimut.

    “Bantuan yang diserahkan untuk korban bencana banjir di 3 kabupaten berupa sembako, selimut dan obat-obatan,” ujar Bambang.

    Bencana hidrometeorologi di Sumut telah melanda 13 Kabupaten/Kota yakni Langkat, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Mandailing Natal. Kemudian Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Binjai, Medan, dan Deli Serdang.

    (gbr/tor)