Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Satgas PKH Desak 20 Perusahaan Bayar Denda Penyalahgunaan Kawasan Hutan

    Satgas PKH Desak 20 Perusahaan Bayar Denda Penyalahgunaan Kawasan Hutan

    Jakarta –

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih terus menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Satgas menekankan kepada perusahaan agar kooperatif dan tak menghindar dari pelanggarannya.

    “Marilah kooperatif bekerja sama untuk memberikan solusi terbaik, kewajiban-kewajiban kepatuhan ketaatan pada hukum kita melalui kehadiran dan penyelesaian terbaik,” kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2025).

    Barita menjelaskan setidaknya ada 20 perusahaan pelanggar yang akan diperiksa Satgas PKH. Sebagian sudah pernah dipanggil, namun tak hadir.

    “Dalam sektor perkebunan sawit ada delapan korporasi yang sampai saat ini belum hadir. Ada yang dua korporasi telah meminta untuk reschedule,” ungkap Barita.

    “Sedangkan di sektor pertambangan ada dua korporasi tidak hadir, delapan korporasi sedang menunggu jadwal untuk kami lakukan pemanggilan kembali,” lanjut dia.

    “Kami ingatkan sekali lagi agar beberapa korporasi, PT (perseroan terbatas), perusahaan yang belum hadir atau bahkan juga mungkin merencanakan tidak mau hadir untuk segera datang dan menuntaskan kewajibannya, maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,” tegas Barita.

    Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan pihaknya bakal mengejar denda administratif perusahaan sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan tahun depan. Dia menyebut potensi denda administratif dari penyalahgunaan kawasan hutan mencapai Rp 142,23 triliun.

    Hal itu disampaikan Jaksa Agung dalam kegiatan penyerahan uang hasil rampasan ke negara. Kegiatan itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

    “Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp 32,63 triliun,” lanjutnya.

    Jaksa Agung juga memastikan bakal menindaklanjuti tindakan penyalahgunaan kawasan hutan. Sebab, menurutnya, hutan harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok.

    “Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang,” ujarnya.

    (ond/eva)

  • Cara Dapat Pin Ibu Hamil Saat Naik LRT Jakarta

    Cara Dapat Pin Ibu Hamil Saat Naik LRT Jakarta

    Jakarta –

    LRT Jakarta menyediakan pin ibu hamil sebagai wujud kepedulian untuk perjalanan yang lebih aman dan nyaman selama menggunakan LRT Jakarta. Pendaftaran pin ibu hamil LRT Jakarta dapat dilakukan secara online.

    Mengutip dari akun Instagram @lrtjkt, ini cara mendapatkan pin ibu hamil untuk penumpang LRT Jakarta.

    Kunjungi link bit.ly/PMH_LRTJIsi data diri:
    – Email aktif
    – Nama (sesuai KTP)
    – Tanggal lahir
    – Nomor handphone aktifMasukan 16 digit nomor Kartu Uang Elektronik (KUE). Jika belum memiliki Kartu Uang Elektronik, silakan melakukan pembelian di loket stasiun terdekatPilih stasiun pengambilan pin ibu hamilIsi hari perkiraan lahirMasukkan foto ibu/mama memegang Surat Keterangan Usia Kehamilan/Prediksi Kelahiran dari Rumah Sakit/BidanMasukkan foto/scan Surat Keterangan Usia Kehamilan/Prediksi Kelahiran dari Rumah Sakit/BidanKlik “Berikutnya”Ikuti prosedur pembuatan pin ibu hamil sampai selesai

    Perlu diketahui, pin ibu hamil ini hanya berlaku di layanan LRT Jakarta.

    Cara Naik LRT Jakarta Pakai QRIS Tap

    Berikut cara menggunakan QRIS Tap untuk naik LRT Jakarta.

    Aktifkan NFC di ponselmu.Buka aplikasi bank atau dompet digital yang mendukung QRIS Tap.Tempelkan ponsel di gate masuk dan keluar.Tanpa kartu, cukup tap dan langsung berangkat!Metode Pembayaran LRT Jakarta

    Berikut ini daftar metode pembayaran LRT Jakarta.

    Kartu Uang Elektronik (KUE)
    – e-Money Mandiri
    – Kartu Transportasi JakLingko
    – JakCard Bank DKI
    – Flazz BCA
    – Brizzi BRI
    – TapCash BNI
    – Kartu Multi TripAplikasi Uang Elektronik
    – JakLingko Apps
    – LinkAja
    – QRIS Tap (baru tersedia untuk pengguna Android)Kartu Satu Kali Perjalanan (Single Journey Trip)
    – Rp 5.000 untuk satu kali perjalanan dengan minimum saldo Rp 5.000.

    (kny/idn)

  • Pekerja Jasa Keset Pelabuhan Gilimanuk Tolak Disebut Pungli

    Pekerja Jasa Keset Pelabuhan Gilimanuk Tolak Disebut Pungli

    Video: Pekerja Jasa Keset Pelabuhan Gilimanuk Tolak Disebut Pungli

    Tonton Juga Aksi Penjambretan di Palembang, Emak-emak Sampai Jatuh dari Motor

    162 Views |

    Kamis, 08 Jan 2026 13:58 WIB

    Jasa jerambah di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, mendadak viral di media sosial dengan tudingan pungutan liar (pungli). Tudingan ini menuai protes keras dari para pekerja jerambah yang mengeklaim pekerjaan mereka murni menawarkan jasa, bukan memalak.

    I Putu Adi Budiastrawan – 20DETIK

  • Pramono Sebut UMP Jakarta Sudah Disepakati Buruh-Pengusaha

    Pramono Sebut UMP Jakarta Sudah Disepakati Buruh-Pengusaha

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi demonstrasi buruh yang kembali digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini. Pramono menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta telah melalui proses yang disepakati bersama oleh unsur buruh dan pengusaha.

    “Ketika proses di Jakarta, Dewan Pengupahan betul-betul berjalan secara transparan dan terbuka. Buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk bersama,” kata Pramono di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Pramono menjelaskan penetapan UMP Jakarta dilakukan dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ia menyebut keputusan tersebut bukan diambil sepihak.

    “Prosesnya dimonitor langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan juga asisten. Jadi itu kesepakatan bersama,” ujarnya.

    Menurut Pramono, aksi demonstrasi yang digelar di Jakarta tidak sepenuhnya berkaitan dengan UMP Jakarta. Ia menilai tuntutan buruh justru berasal dari daerah lain.

    “Yang didemo itu bukan UMP Jakarta, tapi UMP daerah lain. Kenapa dilakukan di Jakarta? Karena istananya ada di Jakarta,” katanya.

    Meski demikian, Pramono menegaskan aksi unjuk rasa merupakan bagian dari hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.

    “Demo itu hak demokrasi. Siapa saja boleh melakukan, yang penting dengan izin dan berjalan dengan baik,” ucapnya.

    Pramono menambahkan, besaran UMP Jakarta saat ini tergolong paling tinggi dibandingkan daerah lain. Karena itu, ia optimistis pelaksanaan UMP di Jakarta dapat berjalan tanpa penolakan berarti dari pelaku usaha.

    “UMP Jakarta dibandingkan daerah lain sudah tinggi sekali. Mudah-mudahan di Jakarta tidak ada masalah,” ungkapnya.

    Terkait pengamanan aksi demonstrasi, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. “Itu tugas polisi, dan sudah biasa,” pungkasnya.

    Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menolak UMP DKI 2026 menggelar demonstrasi di depan Istana Jakarta, hari ini. Massa mulai mendatangi kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Pantauan detikcom di Jalan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (8/1) massa terlihat mengenakan baju seragam partai buruh berwarna hitam dan merah. Massa terlihat membentangkan spanduk.

    Spanduk itu bertulisan ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bulan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL’. Tampak ada dua mobil komando dikerahkan di lokasi.

    Berikut tuntutannya:
    – Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL

    – Revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.

    Halaman 2 dari 3

    (bel/isa)

  • Pantau MBG di Sekolah, Kapolda Riau Beri Kabar Baik bagi Guru hingga Difabel

    Pantau MBG di Sekolah, Kapolda Riau Beri Kabar Baik bagi Guru hingga Difabel

    Pekanbaru –

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan kabar baik mengenai perluasan cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MNG). Jika sebelumnya fokus pada siswa sekolah, tahun ini program akan menyasar lima kelompok tambahan yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk guru dan difabel.

    “Berdasarkan informasi yang saya terima dari Bapak Harjito, pada tahun ini penerima manfaat program MBG akan dikembangkan menjadi lima kelompok, yaitu tenaga pendidik, guru, penyandang difabel, lansia, serta anak-anak jalanan. Tentunya hal ini patut kita syukuri bersama,” kata Irjen Herry Heryawan saat memantau MBG di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru di Jalan Sembilang Meranti, Pandak Rumbai, Kota Pekanbaru, Kamis (8/1/2026).

    Menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polda Riau terus bergerak cepat dalam membangun infrastruktur pendukung berupa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, sebanyak 15 unit SPPG telah resmi beroperasi di seluruh wilayah Riau.

    “Saat ini sudah ada 15 SPPG yang aktif, sementara tiga unit lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Dengan total 18 unit SPPG nantinya, kita memproyeksikan dapat melayani sekitar 67.000 siswa di Provinsi Riau,” jelas Irjen Herry.

    Kapolda menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi bukan sekadar pemberian bantuan sosial, melainkan investasi strategis negara. Mengutip penegasan Presiden RI saat kegiatan di Karawang, Irjen Pol Herry menyebut gizi seimbang adalah kunci agar anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita.

    Foto: Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memantau pendistribusian MBG di MIN 1 Pekanbaru. (dok. Polda Riau)

    Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh daerah dalam mendukung program MBG.

    “Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota,” kata Syahrial.

    (mea/dhn)

  • Jadwal SNBP 2026 hingga Syarat Pendaftarannya, Cek di Sini

    Jadwal SNBP 2026 hingga Syarat Pendaftarannya, Cek di Sini

    Jakarta –

    Jadwal pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 sudah diumumkan. Pihak sekolah sudah bisa melakukan registrasi akun SNPMB beserta pengisian PDSS.

    Mengutip dari portal resmi SNPMB, berikut jadwal SNBP 2026 hingga ketentuannya.

    Pengumuman kuota sekolah: 29 Desember 2025Masa sanggah kuota sekolah: 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026Registrasi akun SNPMB sekolah: 5 Januari – 26 Januari 2026Pengisian PDSS oleh sekolah: 5 Januari – 2 Februari 2026Registrasi akun SNPMB siswa: 12 Januari – 18 Februari 2026Pendaftaran SNBP: 3 – 18 Februari 2026Pengumuman hasil SNBP: 31 Maret 2026Masa unduh kartu peserta SNBP: 3 Februari – 30 April 2026Syarat Daftar SNBP 2026

    Berikut ini sederet syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan untuk mendaftar SNBP 2026.

    1. Ketentuan Umum

    SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan nonakademik siswa yang telah ditetapkan PTN.Adapun prestasi akademik maupun non akademik siswa yang dinilai adalah tiga prestasi terbaik.Sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus:
    -Mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
    – Mengisikan rapor siswa yang eligible di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan lengkap dan benar.Siswa mempunyai nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kemdikdasmen.Sekolah harus memiliki Akun SNPMB Sekolah Untuk pengisian PDSS dan siswa harus memiliki Akun SNPMB Siswa untuk pendaftaran SNBP.Registrasi Akun SNPMB Sekolah dan registrasi Akun SNPMB Siswa dilakukan di Portal SNPMB.Sekolah dapat memasukkan siswa eligible tanpa harus menunggu siswa memiliki Akun SNPMB Siswa.Siswa yang akan mendaftar SNBP disarankan membaca informasi persyaratan program studi pilihan pada laman PTN yang dituju.Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2026, SNBP 2025 dan SNBP 2024 tidak dapat mendaftar UTBK-SNBT 2026.Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2026 tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri tahun 2026 di PTN manapun.

    2. Persyaratan Sekolah

    SMA/SMK/MA yang mempunyai Nomor Pokok Siswa Nasional (NPSN).Menggunakan kurikulum nasional

    3. Persyaratan Siswa Pendaftar

    Merupakan siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir pada tahun 2026 yang memiliki prestasi unggul.Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS.Memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan.Memiliki prestasi akademik.Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN Akademik dan PTN Vokasi.

    4. Pemeringkatan Siswa

    Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rerata semua mata pelajaran pada semua semester, kecuali semester terakhir.Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik atau prestasi lainnya dalam menentukan peringkat siswa.

    5. Pengisian Data PDSS

    Sekolah harus memastikan bahwa data sekolah sudah benar di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikdasmen.Pengisian dan kebenaran data siswa eligible menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.Tahapan pengisian PDSS dinyatakan selesai jika sekolah berhasil mengunduh bukti finalisasi pengisian PDSS.Status pengisian PDSS sekolah dapat dilihat pada menu “SNBP >> Monitoring PDSS” di laman resmi SNPMB.Secara umum tahapan pengisian PDSS sebagai berikut
    – Login Akun SNPMB Sekolah
    – Sekolah Melihat Profil Sekolah
    – Memilih cara pengisian PDSS, yaitu Manual atau E-Rapor
    – Cetak bukti finalisasi pengisian PDSS.

    6. Pendaftaran

    Siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran SNBP melalui Portal SNPMB dengan menggunakan akun SNPMB Siswa.Siswa pendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.Siswa pendaftar pada program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh pada menu UnduhanSiswa pendaftar wajib mencetak Kartu Peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2026.

    7. Portofolio

    OlahragaSeni Rupa, Desain, dan KriyaSeni TariSeni MusikSeni KarawitanEtnomusikologiTeaterFotografiFilm TelevisiSeni PedalanganSendratasik

    8. Pilihan Program Studi

    Setiap siswa yang eligible diizinkan memilih Prodi di PTN Akademik, dan/atau PTN Vokasi.Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN.Jika memilih satu program studi, siswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.Jika memilih dua program studi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya.Daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat pada sub menu Daya Tampung PTN SNBP

    9. Komponen dan Tahapan Seleksi

    Seleksi pada jalur SNBP dilakukan berdasarkan komponen sebagai berikut:
    – Komponen pertama, nilai rapor seluruh mata pelajaran, paling sedikit 50% (lima puluh persen) minimal 50%.
    – Komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi, paling banyak 50% (lima puluh persen).
    – Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua ditetapkan oleh masing-masing PTN.Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    – Peserta diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi; dan
    – Jika tidak lulus pada seleksi pilihan program studi pertama, peserta akan diikutkan pada seleksi pilihan program studi kedua.

    10. Penerimaan di Perguruan Tinggi Negeri

    Lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA.Dinyatakan lulus SNBP 2026.Lolos verifikasi data serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.Daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima mengikuti ketentuan PTN yang dituju.

    11. Sanksi bagi Sekolah/Siswa yang Melakukan Kecurangan

    Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya.Peserta yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idn)

  • Polda Riau Target 18 Dapur SPPG, 15 Sudah Operasi

    Polda Riau Target 18 Dapur SPPG, 15 Sudah Operasi

    Pekanbaru –

    Tepat satu tahun berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polda Riau terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur pendukung demi mewujudkan Generasi Emas 2045. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengungkapkan bahwa saat ini 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi penuh, dengan target total 18 unit dapur yang akan melayani kebutuhan gizi lebih dari 67 ribu murid di Bumi Lancang Kuning.

    “Hari ini, tepat di tanggal 6 Januari 2025 secara resmi MBG diresmikan dan diterapkan dan hari ini tepat satu tahun dua hari,” kata Irjen Herry Heryawan di Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru, Kamis (8/1/2026).

    Bertepatan satu tahun program MBG ini berjalan, penerima manfaat pun berkembang tidak hanya kepada anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui. Saat ini ada tambahan lima kategori penerima manfaat MBG yaitu tenaga pendidik, guru, difabel, lansia, dan anak-anak jalanan.

    “Terima kasih Bapak Presiden, mudah-mudahan apa yang kita lakukan terus dengan berkolaborasi dengan teman media ini terus diterapkan di Riau,” katanya.

    Herry Heryawan menambahkan atas arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya di Polda Riau telah membangun 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Tiga lagi tahap pembangunan, berarti total ada 18 dengan total penerima manfaat sekitar 67 ribu sekian murid,” katanya.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan Polda Riau menargetkan pembangunan 18 SPPG, 15 di antaranya sudah operasi penuh. Foto: dok. Polda Riau

    Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh daerah dalam mendukung program MBG.

    “Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota,” kata Syahrial.

    Syahrial menyampaikan pihaknya terus melakukan peningkatan pelayanan dalam mendukung program MBG.

    “Progam ini untuk anak-anak masa depan bangsa,” imbuhnya.

    Hadir di lokasi, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Direktur Pemantau dan Pengawas Wilayah I MBG Pusat Harjito, KPPG Riau, dan Kepala Sekolah MIN 1 Pekanbaru beserta para murid.

    (mea/dhn)

  • Mensos Sebut Prabowo Setuju MBG Lansia-Disabilitas, Akan Ada Care Giver

    Mensos Sebut Prabowo Setuju MBG Lansia-Disabilitas, Akan Ada Care Giver

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan Kementerian Sosial menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) untuk lansia dan disabilitas. Rencananya, total ada 100 ribu lebih penerima MBG dari Kemensos.

    “Jadi kan kita sudah ada itu perencanaan untuk memberikan MBG gratis untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun. Ada 100 ribu lebih. Kemudian MBG untuk penyandang disabilitas, tapi memang baru 36 ribu belum banyak. Mudah-mudahan lah ini lagi kita proses,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

    Gus Ipul mengatakan MBG dari Kemensos untuk lansia dan penyandang disabilitas sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Dia menjelaskan selain MBG, lansia terlantar juga akan mendapat care giver atau pengasuh untuk mendapat perawatan.

    “Untuk yang disabilitas 36 ribu tahun ini. Jadi MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Sudah disetujui Presiden. Nanti kita juga lagi kembangkan tapi ini lagi proses melatih care giver pelatih pengasuh. Jadi disamping mengantarkan apa itu mengantarkan makanannya itu, karena mereka kan rata-rata hidup sendiri, itu mereka bisa memberikan perawatan lah atau pengasuhan,” ucapnya.

    Gus Ipul mengatakan Kemensos masih mempersiapkan care giver. Nantinya, care giver akan diberi pelatihan sebelum merawat lansia terlantar.

    Gus Ipul menjelaskan MBG dari Kemensos untuk lansia dan disabilitas sudah ada sejak lama. Namun, saat ini sudah bertransformasi.

    “Jadi ini transformasi, dulu permakanan namanya permakanan untuk lansia dan disabilitas. Yang layani (MBG) pokmas, jadi kelompok masyarakat. Karena ini yang ngeladeni bukan BGN, beda, kita standartnya beda. Jadi ini MBG lewat Kemensos. Jadi khusus lansia,” jelasnya.

    Mensesneg Prasetyo Hadi diketahui menampung usulan program MBG juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut.

    “Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

    Pernyataan dari Prasetyo itu menjawab pertanyaan wartawan terkait anak jalanan dan disabilitas mendapatkan MBG. Prasetyo memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

    “Ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silakan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka,” ujarnya.

    (dek/rfs)

  • Terkuak Komunitas True Crime Ajarkan Kekerasan Ekstrem ke Anak-anak

    Terkuak Komunitas True Crime Ajarkan Kekerasan Ekstrem ke Anak-anak

    Jakarta –

    Densus 88 Antiteror mengidentifikasi 70 anak di Indonesia terpapar ideologi kekerasan ekstrem. Ideologi ini disebarkan oleh komunitas media sosial melalui grup True Crime Community (TCC).

    “Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh pendiri, organisasi, maupun institusi. Tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional,” kata Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Mayndra Ekadalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).

    Mayndra menampilkan sejumlah nama grup yang terafiliasi jaringan TCC, mulai dari FTCI Film True Crime Indonesia, TCC Reborn (True Crime Community), hingga Anarko Libertarian.

    Terbanyak dari Jakarta-Jabar

    Mayndra menyebut setidaknya ada 70 anak di Indonesia yang menjadi member grup itu. Ke-70 anak itu tersebar pada 19 provinsi dan paling banyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

    Adapun rinciannya sebagai berikut: DKI Jakarta 15 anak, Jawa Barat 12 anak, Jawa Timur 11 anak, Lampung 1 anak, Jawa Tengah 9 anak, DIY 1 anak, Bali 2 anak, NTT 1 anak, Aceh 1 anak, Sumut 1 anak, Kepri 1 anak, Riau 1 anak, Sumsel 2 anak, Banten 2 anak, Kalbar 2 anak, Kalteng 2 anak, Kalsel 3 anak, Sulteng 1 anak, dan Sultra 2 anak.

    Pemicu

    Dia menyebutkan, sebanyak 67 anak dari jumlah itu telah dilakukan asesmen, pemetaan hingga konseling sebagai bentuk intervensi. Mayoritas anak-anak yang terpapar berada pada rentang usia 11-18 tahun. Adapun salah satu pemicu anak-anak bergabung dengan komunitas ini, salah satunya yakni akibat perundungan.

    “Rata-rata yang bersangkutan merupakan korban bullying di sekolah atau di lingkungan masyarakat, jadi di luar sekolah,” ujar Mayndra.

    Dia menjelaskan ada juga faktor ketidakharmonisan dalam keluarga, kurang perhatian, adanya akses device berlebihan hingga terpapar video-video pornografi. Sehingga, menurut Mayndra, anak-anak merasa grup atau komunitasnya sebagai rumah kedua.

    “Karena di dalam komunitas ini aspirasi mereka bisa didengarkan oleh rekan-rekannya, bisa terjadi interaksi, dialog, dan saling memberikan rekomendasi atau masukan untuk menyelesaikan solusinya masing-masing, tentunya dengan kekerasan-kekerasan tersebut,” terang Mayndra.

    “Anak-anak kita ini, mereka tidak menganut paham ini secara penuh atau total ya. Mereka hanya menjadikan ini sebagai inspirasi, dan tadi, rumah kedua bagi mereka,” lanjut dia.

    Senjata Replika

    Di sisi lain, Mayndra mengatakan sebagian anak-anak sudah melakukan pembelian replika senjata. Mereka menyasar orang-orang yang dianggap sebagai pembuli di lingkungan sekolah.

    “Ada replika senjata api dan busur dengan ciri khas mereka menulis pahamnya, tokoh-tokohnya, dan beberapa narasi yang menurut mereka ini memiliki arti dan simbol di dalam replika senjatanya. Juga pisau sebagai alat kekerasan,” rincinya.

    “Kemudian atribut yang berbau militer yang memang kerap juga terkait dengan simbol-simbol yang telah disampaikan sebelumnya. Dan juga ada komponen elektro, bahkan bahan peledak,yang teridentifikasi berbahaya. Dan tentunya ada atribut, buku, dan beberapa konten-konten yang bermuatan ideologis,” sambung Mayndra.

    Penikaman di Rusia

    Densus 88 menyebut aksi penikaman di sebuah sekolah di wilayah Moskow, Rusia, terinspirasi pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta. Pelaku penusukan di Moskow, MN (15) melakukan penyerangan di sebuah sekolah dan menewaskan seorang anak serta melukai seorang petugas keamanan.

    Dia menyebut, dalam gagang senjata yang dipakai pelaku penikaman di Rusia, MN, terdapat tulisan ‘Jakarta Bombing 2025’. Perihal itu diketahui dari foto selfie dengan senjata yang diunggah MN di grup komunitas true crime community (TCC).

    “Di dalam gagang senjata, pelaku penusukan di Moskow, Rusia, ini, kita bisa lihat bahwa dia menuliskan ada ‘Jakarta Bombing’ ya di situ. Dituliskan bahwa ‘Jakarta Bombing 2025’,” ungkap Mayndra.

    “(Foto itu) diambil oleh yang bersangkutan kemudian di-upload di dalam komunitas ini. Nah, diduga ini terinspirasi adanya insiden bom SMAN 72 di Jakarta,” lanjut dia.

    Sebagai informasi, ledakan di SMAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat (7/11/2025) lalu. Pelakunya merupakan pelajar pada sekolah tersebut.

    Adapun ledakan itu menyebabkan 96 pelajar terluka. Pelaku juga sempat dirawat karena mengalami luka.

    Berdasarkan laporan Densus 88, berikut Berikut ini nama 27 grup ekstremisme yang diikuti anak di bawah umur, yaitu:

    1. TCC Community
    2. True Crime Community
    3. TCCland Under Akmal
    4. Fuck TCC
    5. TCC
    6. WAG TCC Reborn
    7. WAG TCC Universe
    8. WAG Area TCC
    9. Tanah Suci TCC
    10. TCC Universe V2
    11. TCC Community
    12. TCC City Nueva Revolucion
    13. [tccland]
    14. FTCI Film True Crime Indonesia
    15. Indonesia Headhunter
    16. Meinchat
    17. Group Kasih Sayang
    18. Nuapf
    19. Medenist Brigade
    20. Legion Devision
    21. FSP-NB (80 member)
    22. AZW Ragebait
    23. Saranjana
    24. Medenism Under Boris
    25. Anarko Libertarian Maoist
    26. Army of Legion
    27. Have Sex With Your Gun

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

  • 7 Fakta Bareskrim Bongkar Situs Judol dari Kasino hingga Judi Bola

    7 Fakta Bareskrim Bongkar Situs Judol dari Kasino hingga Judi Bola

    Jakarta –

    Polri terus memerangi judi online (judol) yang punya banyak wajah. Para pelaku judi menebar candu yang juga racun dengan beragam bentuk perjudian dari slot, kasino, hingga judi bola.

    Penindakan dilakukan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang pemberantasan praktik judol di Indonesia.

    Terbaru, Dittipidsiber Bareskrim Polri kembali membongkar puluhan situs judol. Sejumlah orang ditangkap.

    Polri juga menyita uang lebih dari Rp 97 miliar. Pengungkapan ini hasil kolaborasi Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Simak, berikut fakta-fakta Bareskrim Polri membongkar situs judol:

    1. 21 Situs Judol Dibongkar

    Dittipidsiber Bareskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan pencucian uang yang berasal dari praktik judol. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan ini.

    Dirtipidaiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pengungkapan ini bermula dari temuan patroli siber yang dilakukan pihaknya serta berdasarkan pengembangan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK. Sebanyak 21 situs judol berupa judi slot hingga judi bola dibongkar.

    “Sehingga totalnya 21 website perjudian online. 21 website itu adalah SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME, dan H5HIWIN,” kata Himawan dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).

    “Website-website ini menawarkan jenis permainan yang beragam meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain,” lanjutnya.

    Himawan menyebut ke-21 website judol itu beroperasi nasional dan internasional. Dari pengembangan web judol ini juga ditemukan adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran.

    Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifudin dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkap kasus judi online (judol) dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Lima orang ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: Andhika Prasetia/detikFoto)

    2. 17 Perusahaan Fiktif Fasilitasi Judol

    Penyidik juga menemukan 17 perusahaan fiktif yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi judol. Perusahaan tersebut yakni PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LM, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.

    “Dari 17 perusahaan yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan 2 perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online,” ungkap Himawan.

    “Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp 59.126.460.631,” ungkap Himawan.

    3. 5 Tersangka dan 1 DPO

    Dari kasus judol dan perusahaan fiktif tersebut, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga telah menetapkan seseorang berinisial FI masuk daftar pencarian orang (DPO). Para tersangka yakni:

    1. MNF (30), selaku Direktur PT STS yang menjadi fasilitator dalam transaksi deposit judi online;
    2. MR (33), selaku pemerintah TSK AL dan, TSK QF untuk membuat dokumen palsu penerbitan PT dan rekening PT Guna
    Periudian online;
    3. QF (29), selaku pembuat dokumen palsiu untuk penerbitan PT dan rekening PT untuk perjudian online;
    4. AL (33), selaku orang yang mengumpulkan data KTP dan KK yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif;
    5. WK (45), selaku Direktur PT ODI yang menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri terkait perjudian online.

    Sementara, DPO berinisial FI berperan memerintahkan tersangka MMF untuk membuat PT. STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran.

    Kelima tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Bareskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan pencucian uang yang berasal dari perjudian online (judol). Bareskrim menyita tumpukan uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar, Rabu (7/1/2026). Foto: (Rumondang Naibaho/detikcom)

    Dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana. Dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Dan/atau Pasal 303 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (yang disesuaikan dengan Pasal 426 ayat 1 huruf B dan C juncto Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

    4. Peran 5 Tersangka

    Himawan menjelaskan, MMF yang merupakan karyawan swasta diamankan pada Selasa, 2 Desember 2025 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Polisi menyita barang bukti dari MMF berupa 1 unit handphone (HP), 1 unit laptop, dan 1 kartu NPWP.

    “Peran tersangka (MMF) adalah sebagai Direktur PT STS, yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut,” ungkap Himawan.

    Tersangka kedua, yakni MR merupakan seorang karyawan yang ditangkap MR di Jaksel pada Jumat, 5 Desember 2025. Dari tangan MR, polisi menyita 2 unit HP, 9 dokumen akta pendirian perusahaan, dan 9 buku rekening perusahaan.

    “Peran tersangka (MR) adalah memerintahkan tersangka QF dan tersangka AL membuat dokumen palsu yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penyedia jasa pembayaran praktik perjudian online,” lanjut dia.

    Pada hari yang sama, penyidik menangkap QF yang berprofesi sebagai karyawan swasta di Jaksel. QF berperan dalam pembuatan dokumen palsu untuk penerbitan akta perusahaan fiktif dan rekening perusahaan yang digunakan sebagai penampungan perjudian online atas perintah tersangka MR.

    “Barang bukti yang diamankan dan disita dari tersangka QF adalah dua unit handphone, satu unit laptop, satu unit tablet, satu buah kartu ATM, enam bundel formulir kosong pembukaan rekening, dan tujuh buah stempel PT yang fiktif,” rinci Himawan.

    Kemudian, tersangka AL ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti 1 unit HP dan 1 kartu ATM. AL merupakan pihak yang bertugas mengumpulkan data kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang digunakan untuk membuat perusahaan fiktif atas perintah tersangka MR.

    Terakhir, tersangka WK ditangkap di Surabaya pada Kamis, 25 Desember 2025. WK merupakan Direktur PT ODI, di mana perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan merchant-merchant luar negeri yang beroperasi di bidang perjudian online.

    Dari WK, penyidik menyita 1 unit HP, 1 unit laptop, 3 unit token bank, 2 buah stempel perusahaan, 2 kartu NPWP, 5 bundel akta perusahaan, dan 45 dokumen legalitas perusahaan yang dibuat WK.

    Dittipidsiber Bareskrim Polri menyita uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar.(Foto: Andhika Prasetia/detikFoto)

    5. Sita Uang dan Aset Senilai Rp 96,7 M

    Dittipidsiber Bareskrim Polri menyita uang dan aset senilai Rp 96,7 miliar terkait kasus ilegal akses dan money laundry yang berasal dari judol. Uang sitaan itu berasal dari dua sumber.

    Pertama patroli siber Bareskrim Polri dan kedua pengembangan LHA PPATK.

    “Barang bukti uang tunai yang ini sudah dilakukan penetapan oleh pengadilan. Sehingga jumlah total dari konferensi pers pada hari ini adalah Rp 96.777.177.881,” kata Himawan.

    Dengan rincian pengungkapan dari website judol Rp 59.126.460.631 dan tiga LHA PPATK sebesar Rp 37.650.717.250.

    6. 664 Kasus Dibongkar pada 2025

    Pada 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengungkap 664 kasus dan menetapkan 744 tersangka. Uang dan aset senilai Rp 286 miliar turut disita.

    “Ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka,” kata Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifudin pada kesempatan yang sama.

    Pada pengungkapan itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang hingga aset, nilainya mencapai Rp 286 miliar. Dittipidsiber Bareskrim Polri juga aktif mengajukan pemblokiran situs judol kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Selama 2025, penyidik telah melaksanakan kegiatan preventif pencegahan judi online selama 2025 sebanyak 1.764 kegiatan. Polri mengajukan sebanyak 231.517 situs untuk diblokir.

    Dari kasus judol dan perusahaan fiktif tersebut, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka (Foto: Ondang/detikcom)

    7. Bareskrim Apresiasi PPATK

    Pengungkapan kasus judol dan TPPU ini dilakukan Bareskrim bersama PPATK. Hingga kini terdapat 51 LHA PPATK yang telah diterima Dittipidsiber Bareskrim Polri.

    “Terhadap 51 LHA tersebut, pihak PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 5.961 rekening yang terindikasi menampung dana judi online dengan nilai total saldo saat penghentian tersebut mencapai Rp 255 miliar,” imbuh Himawan.

    Atas sinergi itu, dia menyampaikan apresiasi kepada PPATK atas dukungan melalui LHA. Menurutnya LHA menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum khususnya perjudian online.

    “Ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antara Kementerian/Lembaga. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 4

    (jbr/azh)