Video: Korban Tewas Ledakan Bom di Stasiun Kereta Pakistan Jadi 27 Orang
20 Views | Minggu, 10 Nov 2024 08:59 WIB
Korban tewas akibat ledakan bom di stasiun kereta api di Quetta, Pakistan bertambah. Korban tewas menjadi 27 orang.
Rahmatia Miralena/Reuters – 20DETIK
Jakarta –
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Warga pun antusias menyaksikan upacara tersebut.
Pantauan detikcom, Minggu (10/11/2024), tampak warga berkumpul di depan area TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Warga tampak menyaksikan upacara sambil mengambil foto dan video kegiatan tersebut.
Ada pula pelajar SD yang ikut menyaksikan masih mengenakan seragamnya. Salah satu warga, Budi (52), mengaku datang dari Palembang dan senang bisa melihat upacara tersebut.
“Saya dari daerah, dari Palembang, baru dateng ke sini. Iya mau lihat upacaranya. Baru pertama kali presiden dilantik kan. Periode beliau,” kata Budi.
Budi datang bersama anak-anaknya. Dia menyebut anak-anaknya senang meski hanya bisa menyaksikan upacara yang dipimpin Gibran dari luar TMP Kalibata.
“Baru pertama kali. Senang sekali anak-anak ini ya. Iya, seneng, seneng lah. Terhibur walaupun dari jauh. Tapi nggak boleeh deket-deket kita. Tadi udah foto-foto juga,” ujarnya.
“Ya cuman dari luar. Tapi oke lah, masih kelihatan dikit meski dari jauh gini.
Pergi sendirian ini, emang mau lihat itu (upacara). Pas juga banyak orang yang nonton ternyata, dari luar sini,” ucapnya.
Sebelumnya, Gibran memimpin upacara ziarah nasional di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.
Komandan upacara yang bertugas ialah Kolonel Pnb Lucky Indrawan, S.A.P. Lucky merupakan Kepala Dinas Operasi Lanud Suryadarma.
Upacara dilanjutkan dengan mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dengan ditandai bunyi sirene selama 60 detik. Gibran pun memimpin proses mengheningkan cipta. Setelah itu, Gibran memimpin prosesi tabur bunga.
(ial/haf)
Jakarta –
Perundingan gencatan senjata Jalur Gaza masih alot. Kantor berita Reuters dan Al Arabiya memberitakan Amerika Serikat (AS) meminta Qatar untuk mengusir Hamas dari wilayah Qatar lantaran Hamas menolak proposal AS.
“Setelah berulang kali menolak proposal pembebasan sandera, para pemimpin kelompok itu (Hamas-red) seharusnya tidak lagi diterima di ibu kota dari mitra Amerika mana pun,” tegas pejabat senior AS ini dalam pernyataannya pada Jumat (8/11).
Sedikit mundur ke belakang, sebagaimana dilansir AFP pada 1 November lalu, Hamas menolak proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar karena sifat gencatan senjata itu hanya pendek dan tidak permanen, juga tidak mencakup penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza. Pemimpin senior Hamas, Taher al-Nunu memperingatkan pada 31 Oktober bahwa pihaknya akan menolak apapun penghentian yang sifatnya sementara.
Hamas memiliki kantor biro politik di Doha, Qatar, negara kecil di Teluk Arab. Adapun Qatar sendiri bertindak sebagai mediator dalam pembahasan gencatan senjata ini. Selain Qatar, AS dan Mesir juga memainkan peranan penting dalam perundingan.
Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (9/11), Perundingan terbaru yang digelar pada pertengahan Oktober lalu kembali gagal menghasilkan kesepakatan, dengan Hamas menolak proposal yang mengatur soal gencatan senjata jangka pendek tersebut.
Seorang pejabat senior pemerintahan AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa otoritas AS telah mengatakan kepada Qatar jika kehadiran Hamas di Doha tidak lagi dapat diterima usai penolakan terus diberikan kelompok tersebut.
Menurut pejabat senior AS tersebut, otoritas Qatar telah mengajukan tuntutan itu kepada para pemimpin Hamas sekitar 10 hari lalu.
Disebutkan juga oleh pejabat senior AS tersebut bahwa Washington telah berkomunikasi dengan Doha untuk membahas penutupan kantor politik Hamas di wilayahnya, dan mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat.
Semarang –
Paslon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Gus Yasin tengah bersiap menghadapi debat kedua Pilgub Jateng, malam ini. Ahmad Luthfi pun mengatakan tidak ada persiapan apapun menjelang debat kedua tersebut.
Pada debat kedua yang mengangkat tema ‘Membangun Infrastruktur Ketahanan Pangan Jawa Tengah dalam menghadapi Perubahan Iklim dan Meningkatkan Kualitas Hidup masyarakat’ tersebut ia menyebut bersama pasangannya akan bergembira dan bersenang-senang.
“Nggak ada persiapan, yang jelas kita harus bergembira, bersenang-senang,” kata Luthfi dikutip dari Instagramnya, Minggu (10/11/2024).
Luthfi pun menuturkan ia bersama Gus Yasin tetap turun ke masyarakat untuk belanja masalah. Dari belanja masalah tersebut nantinya akan dicarikan solusi lewat berbagai kajian.
“Ini buktinya masih jalan-jalan (turun ke masyarakat),” ujar Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Gus Yasin mengungkapkan pihaknya memperbanyak istirahat dan tidur yang cukup, sehingga bisa tampil dengan fresh pada saatnya debat.
Sebagai informasi, debat kedua Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 bakal digelar di MAC Ballroom, Jalan Majapahit, Kota Semarang.
(akn/ega)
Jakarta –
Selain Hari Pahlawan, 10 November juga merupakan tanggal peringatan Hari Ganefo. Games of New Emergeing Forces (Ganefo) merupakan pagelaran olahraga yang digelar oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno.
Lalu, bagaimana sejarah peringatan Hari Ganefo setiap 10 November? Berikut ulasannya.
Dikutip dari situs Museum Kepresidenan RI, situasi dunia saat berlangsungnya Perang Dingin membuat Presiden Soekarno menyatakan bahwa dunia tidak terbagi dalam Blok Barat dan Blok Timur, tetapi terbagi menjadi dua blok, yaitu New Emerging Forces (Nefo) dan Old Established Forces (Oldefo).
Negara maju memegang dominasi atas negara berkembang di segala aspek kehidupan dalam konteks internasional. Presiden Soekarno ingin mengubah tatanan dunia seperti ini, dengan mengemukakan konsepsi baru yang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu untuk melawan imperialisme-kolonialisme dengan segala bentuk dan manifestasinya dengan menggunakan konfrontasi.
Selain dalam masalah politik, kebijakan konfrontasi Presiden Soekarno juga dalam bidang olahraga, yaitu pelaksanaan Games Of The New Emerging Forces (Ganefo). Apa itu Ganefo?
Ganefo merupakan kompetisi olahraga berskala internasional yang pernah diselenggarakan Indonesia pada tahun 1963 dan menjadi kebanggaan saat pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dengan semangat nasionalisme berani menentang hegemoni barat melalui arena olahraga dan mampu mengangkat nama Indonesia dalam percaturan politik internasional.
Skorsing IOC yang mengakibatkan Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam Olimpiade karena alasan yang tidak wajar, membuat Indonesia berusaha untuk mencari solusi agar prinsip yang dipegang teguh bangsa ini selalu dapat diperjuangkan salah satunya, dengan menyelenggarakan Ganefo.
Momentum skorsing IOC dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia untuk melawan bentuk imperialisme di bidang olahraga. Selain itu, Ganefo juga digunakan Presiden Soekarno sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik tertentu.
Asal-usul Hari Ganefo tanggal 10 November
Games of The New Emerging Forces (Ganefo) adalah pesta olahraga yang digelar oleh Soekarno, Presiden pertama RI. Ganefo menjadi salah satu sejarah bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme barat di bidang olahraga.
Ganefo pertama kali dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti sekitar 2.700 atlet dari 51 negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa.
Pagelaran olahraga ini mendatangkan 51 negara yang disebut dengan “The New Emergeng Forces” (NEFO), untuk berlaga di gelanggang olahraga, menggelar festival kebudayaan, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan bilateral untuk membahas isu ekonomi-politik dunia, dan mendirikan federasi olahraga dunia bernama Federasi Ganefo yang berpusat di Jakarta.
Ganefo yang dilaksanakan dua kali pada tahun 1963 dan 1966, digunakan untuk menggali nilai-nilai perjuangan, salah satunya jiwa nasionalisme bangsa yang lebih dikenal dengan sebutan Nation Character Building. Olahraga juga dapat digunakan sebagai upaya pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia karena mampu menanamkan sikap keberanian, kepercayaan diri, semangat berjuang memperoleh kemenangan, penghargaan kepada lawan, rasa tanggung jawab, gotong royong, harga diri, dan optimisme.
Hingga kini, tanggal pelaksanaan Ganefo, yaitu 10 November, dijadikan sebagai peringatan Hari Ganefo.
(kny/imk)
Jakarta –
Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,8 terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Gempa ada pada kedalaman 12 kilometer.
“Gempa Mag:4.8 (68 km BaratDaya Nduga-Papua),” tulis BMKG melalui akun X-nya, Minggu (10/11/2024).
Gempa ini terjadi pada pukul 04.20 WIB. Gempa ada pada titik koordinat 4,85 lintang selatan dan 137,81 bujur timur.
“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.
Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut.
(taa/taa)
Jakarta –
Pemerintahan China mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu tertuang melalui kesepakatan pendanaan “Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia”.
Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
Selain pendanaan, MoU itu juga menyepakati tujuh hal, meliputi Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok, Pedoman Kerja Sama Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan, Nota Kesepahaman Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru.
Kemudian, Nota Kesepahaman Kerja Sama Sumber Daya Minera, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Mineral Hijau, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian, dan Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air.
Penandatangan MoU itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Terdapat juga kesepakatan Memorandum of Contract (MoC) mengenai Keamanan Maritim.
(taa/taa)
Jakarta –
Sebanyak enam gunung api di Indonesia berstatus siaga dan awas. Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan aktivitas seluruh gunung api dalam pengawasan penuh.
“Itu yang sedang peningkatan aktivitas seperti Gunung Lewotobi Laki-laki, Iya, Marapi dan lainnya, akan terus diidentifikasi. Saya pikir ini menjadi tentangan kita ke depan,” kata Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dilansir Antara, Minggu (10/11/2024).
Berdasarkan data tingkat aktivitas gunung api dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi sampai dengan hari ini Sabtu (9/11) dilaporkan ada lima gunung api yang berstatus siaga dan satu berstatus awas.
Gunung yang berstatus siaga antara lain, Gunung Awu (Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara), Gunung Ibu (Pulau Halmahera, Maluku) Gunung Iya (Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur), Gunung Marapi (Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat) dan Gunung Merapi (Jawa Tengah-D.I Yogyakarta).
Selanjutnya Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang terhitung sejak Senin (4/11) dini hari ditetapkan berstatus Awas.
“Selalu kami sosialisasikan ke masyarakat, pemerintah daerah khususnnya, peningkatan status dilakukan supaya bisa menjadi rujukan dalam mengantisipasi setiap kemungkinan,” kata dia.
Terbaru Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur memuntahkan abu vulkanik lebih kurang 9 kilometer ke udara dari puncak kawah gunung api itu atau 10 kilometer dari permukaan laut, Sabtu pagi.
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki tersebut diketahui jauh lebih besar setidaknya dibandingkan dengan empat erupsi yang terjadi Jumat (8/11) pada pukul 12.00 Wita-18.00 Wita, yang memuntahkan abu vulkanik dengan ketinggian kolom 2,5 meter- 8.000 meter.
Ia juga berkomitmen, hasil pengamatan tersebut dapat disiarkan secara cepat dan tepat kepada masyarakat sehingga terhindar dari risiko dampak kerusakan maupun korban jiwa akibat aktivitas vulkanis gunung berapi.
Masyatakat bisa mendapatkan informasi perkembangan kondisi gunung api lengkap dengan hasil analisis rekomendasinya itu dengan cara mengakses aplikasi Magma Indonesia, berbagai kanal media sosial @pvmbg_, @kabargeologi, atau mendatangi langsung pos pengamatan gunung api yang ada di setiap daerah di Indonesia.
“Kami sebagai yang diamanatkan untuk menjadi walidata dalam bidang ini, kami terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak tentu untuk menjamin keselamatan masyarakat yang menjadi fokusnya,” kata dia.
(taa/taa)
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendorong agar pendidikan dasar di Tanah Air digratiskan. Hal ini mengingat kewajiban negara memberikan layanan pendidikan kepada anak negeri.
“Pendidikan gratis adalah kewajiban Negara kepada warganya. Ini adalah amanat konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata MY Esti Wijayati dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).
Adapun kewajiban negara memberi pendidikan gratis kepada masyarakatnya tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945, terutama pada Ayat (2) yang berbunyi: pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Esti pun sempat mengingatkan hal ini dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, beberapa hari lalu.
“Ini adalah ketaatan kita pada konstitusi. Mari kita berikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan, SD itu mestinya tidak peduli negeri atau swasta, harus gratis,” tegasnya.
Esti memahami masih ada sekolah swasta yang tidak bisa betul-betul menggratiskan sekolah meski mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah. Hal ini lantaran ada sekolah elit yang memiliki layanan di atas standar sehingga membutuhkan biaya lebih.
“Kita kaji lebih dalam, mana sekolah swasta yang tidak mau untuk diberikan secara keseluruhan anggaran dari Pemerintah tapi tidak boleh menarik. Mungkin ada berjenjang seperti di DKI Jakarta yang ada grade-nya, kan yang grade D dan E nggak mau gratis karena dianggap sekolah favorit,” papar Esti.
“Maka kita dukung Pak Prabowo sebagai presiden untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan konstitusi. Di situ ada kewajiban Pemerintah untuk memberikan pendidikan dengan pembiayaan secara gratis bagi seluruh anak bangsa kita,” ungkapnya.
“Harapan saya ini menjadi gebrakan kita, adanya kebijakan agar SD gratis, tidak ditarik pungutan biaya sedikitpun baik negeri maupun swasta,” lanjut Esti.
“Kebijakan rencana sekolah gratis di Jakarta adalah langkah yang patut diapresiasi. Kita dorong agar daerah-daerah lain mampu mengupayakan hal yang sama, karena ini merupakan implementasi dari amanat konstitusi negara,” sebutnya.
Menurut Esti, penggratisan biaya sekolah merupakan modal membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Sebab SD merupakan pondasi pendidikan anak.
“Kalau kita mau mengejar agar anak-anak tidak putus sekolah, semua anak kita sekolah setidaknya sampai SD, mari kita benahi dari pondasi pendidikan dengan memberikan sekolah gratis di tingkat pendidikan dasar,” ujarnya.
Esti menyebut sekolah gratis di tingkat pendidikan dasar akan mendukung visi misi Presiden Prabowo yang ingin membangun negara dari desa. Esti menilai, hal tersebut harus dimulai dari pembangunan pada bidang pendidikan.
“Program sekolah gratis untuk SD ini harus merata. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi sampai ke daerah-daerah pelosok negeri,” tuturnya.
“Termasuk infrastruktur pendidikan seperti akses dan sarana prasarana sekolah yang memadai, serta memastikan ketersediaan guru bagi semua sekolah di Indonesia,” sambung Esti.
Esti mengatakan DPR RI juga siap memberi dukungan melalui fungsi penganggaran demi memastikan anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. “DPR juga selama ini berusaha memenuhi amanah konstitusi dengan menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% di APBN,” jelasnya.
(eva/eva)
Jakarta –
Poltracking mengimbau agar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Apa kata Persepi?
“Ya nggak lah (minta maaf). Menurut saya ini bukan soal tadi, salah atau benar,” kata Ketua Persepi, Philip Vermonte kepada wartawan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) malam.
Philip mengungkap upaya dewan etik dalam memanggil Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) akibat perbedaan hasil survei terhadap elektabilitas Cagub-cawagub di Pilkada Jakarta semata-mata untuk melihat kesesuaian prosedur yang digunakan keduanya.
“Kita hanya mau lihat ini yang prosedurnya diikuti atau nggak?” ucap Philip.
Dia menilai pemaparan dan alasan atas sanksi yang diberikan terhadap Poltracking sudah jelas. Sehingga, menurutnya tak ada permohonan maaf yang bisa disampaikan.
“Kalau menurut teman-teman, gimana tadi dengan penjelasan tadi? Sudah cukup kan? Ya sudah. Nanti tulis saja,” jelasnya.
“Teman-teman poltracking merasa itu target saya bisa pastikan nggak ada pentargetan. Karena saya ada di situ waktu lagi pemeriksaan,” tegas Philip.
“Kecuali Mas Hanta mungkin karena kesibukan nggak pernah datang dalam proses sidang dewan etik. Tapi teman-teman yang lain itu semua ada di situ. Jadi tadi teman-teman lihat pertanyaannya terbuka. Pertanyaan yang sama yang ditanya ke LSI,” sambungnya.
“Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para dewan etik harusnya meminta maaf kepada publik karena menyampaikan dengan tidak tegas orang punya kesalahan, melanggar kode etik yang mana, dan lain sebagainya, tetapi memberi sanksi, bahkan diumumkan kepada publik. Di saat yang sama ada lembaga survei yang juga identik hasilnya, tapi tidak dipanggil,” ucap Hanta dalam jumpa pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).
Hanta menyebut tak akan menempuh jalur hukum. Namun dia hanya ingin mengembalikan nama baik lembaganya.
“Karena itu saya berharap (Persepi) meminta maaf kepada publik karena itu telah merugikan kami secara terutama nama baik kami,” ucapnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menduga bahwa sejak awal Poltracking sudah ditarget oleh oknum Dewan Kode Etik. Sebab, hanya Poltracking yang diperiksa, padahal terdapat lembaga survei yang memiliki hasil berbeda.
“Sebelum ramai terkait dengan perbedaan hasil survei Poltracking Indonesia dengan LSI, di percakapan internal Persepi sebenarnya sudah ramai perbedaan survei di luar daerah. Salah satunya di NTT antara Voxpol Indonesia dengan Indikator Politik Indonesia,” tutur Masduri.
Kemudian adannya peristiwa di obrolan WhatsApp grup yang dinilai Masduri aneh tentang rencana rilis survei Poltracking. Di situ, kata dia, oknum Dewan Etik sudah mengambil sikap dan menentukan posisi.
(taa/taa)