Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Cekcok Sejumlah Pria di Tebet Dipicu Senggolan di Jalan, 1 Orang Dikeroyok

    Cekcok Sejumlah Pria di Tebet Dipicu Senggolan di Jalan, 1 Orang Dikeroyok

    Jakarta –

    Polisi mengungkap penyebab keributan sejumlah pria yang terjadi di Jalan Tebet Barat IX, Jakarta Selatan (Jaksel). Peristiwa itu dipicu senggolan sepeda motor di jalan.

    “Ada indikasi senggolan, senggolan aja, biasa kan kalau di jalan, senggolan,” kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).

    Iwan menjelaskan akibat senggolan, sejumlah pria ini pun terlibat keributan. Salah satu pria yang merasa sebagai korban karena mengalami pemukulan dan pengeroyokan sudah membuat laporan kepolisian.

    “Korbannya sudah laporan kok. Satu (korban), itu si korban sudah laporan, kita nanti cek TKP lagi. Lagi kita periksa saksi-saksi,” jelas Iwan.

    Dia menjelaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus keributan ini. Polisi sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terkait terduga pelaku.

    Keributan sejumlah pria ini viral di media sosial (Medsos). Dalam video yang beredar, Rabu (12/11), tampak salah seorang pria dengan mengenakan jaket berwarna cokelat tampak memaki, menendang, dan juga memukul salah seorang pria.

    Sementara itu, pria lain yang mengenakan kaus berwarna hitam turut memukul dan menendang pria lainnya. Pria berkaus hitam tersebut juga tampak mendorong pria lainnya hingga terjatuh.

    (ygs/ygs)

  • Genjot Literasi Hukum, Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan detikJatim Awards

    Genjot Literasi Hukum, Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan detikJatim Awards

    Jakarta –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto meraih penghargaan di ajang bergengsi detikJatim Awards 2025. Adapun penghargaan yang diterima langsung oleh Wali Kota Ika Puspitasari yakni Anugrah Program Inovasi Pembangunan Terpuji Kategori Penguatan Literasi Hukum dan Keuangan.

    Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas beragam program inovatif seperti memberikan pendampingan hukum gratis, literasi keuangan, edukasi bagi generasi muda demi masyarakat yang lebih mandiri, dan sadar hukum bagi masyarakat.

    Tidak hanya itu, layanan Konsultasi Hukum Gratis milik Pemkot Mojokerto juga dinilai telah meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat. Program itu dinilai mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Program itu menekankan pentingnya wawasan hukum bagi masyarakat demi mencegah potensi permasalahan hukum yang akan dialami.

    Program lain terkait literasi hukum adalah sinergi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Politeknik Negeri Jakarta untuk meningkatkan literasi hukum keluarga bagi anggota Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

    Dalam hal literasi keuangan bagi masyarakat, Pemkot Mojokerto melalui program kerja sama Dinsos P3A bersama Politeknik Negeri Jakarta juga memberikan literasi tentang keuangan bagi anggota Forum PUSPA di Mojokerto.

    detikJatim kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025 yang merupakan ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah karena memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur.

    Tahun ini, pemberian penghargaan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu 5 November 2025. Anugerah detikJatim Awards 2025 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta.

    (ega/ega)

  • Duduk Perkara 2 Guru Luwu Utara Dipecat hingga Dipulihkan Prabowo

    Duduk Perkara 2 Guru Luwu Utara Dipecat hingga Dipulihkan Prabowo

    Jakarta –

    Status 2 guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan Abdul Muis dan Rasnal yang dipecat gegara membantu guru honorer akhirnya dipulihkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana duduk perkara kasus 2 guru tersebut?

    Diketahui, Prabowo memutuskan untuk menggunakan hak rehabilitasi terhadap 2 guru itu saat tiba di tanah air sepulang dari Australia Kamis (12/11/2025) pukul 01.30 WIB. Prabowo meneken langsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Prabowo memberikan haknya usai menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama kedua guru itu.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Dasco dalam keterangan persnya dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.

    Dilansir detikSulsel, kasus ini bermula saat Abdul Muis bersama Rasnal mengusulkan kepada Komite Sekolah agar orang tua murid untuk pembayaran gaji 10 guru honorer. Guru non-ASN itu diketahui belum menerima gaji selama 10 bulan pada 2018 lalu.

    “Kesepakatan itu dibuat oleh orang tua siswa bersama Ketua Komite Sekolah dalam rapat resmi yang diundang secara formal. Semua keputusan yang dihasilkan murni merupakan pertimbangan dari orang tua siswa,” kata Abdul Muis kepada wartawan, usai mengikuti RDP.

    “Bagi siswa yang tidak mampu, pembayaran tersebut digratiskan. Bagi siswa yang memiliki saudara yang juga bersekolah, hanya satu yang membayar. Sedangkan bagi siswa yang mampu tetapi belum membayar, tidak ada masalah,” kata Abdul Muis.

    “Kesimpulannya, tidak ada siswa yang tidak diikutkan dalam ujian semester hanya karena tidak membayar. Semua siswa, baik yang telah melunasi maupun belum, tetap mengikuti ujian dan lulus dari SMA Negeri 1. Artinya, tidak ada unsur paksaan,” tambahnya.

    Dugaan pungli oleh Abdul Muis dan Rasnal tersebut rupanya berlanjut dengan keduanya ditetapkan tersangka oleh Polres Luwu Utara. Keduanya kemudian menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 2022.

    Berdasarkan situs resmi PN Makassar, keduanya sempat divonis bebas alias tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi di PN Makassar. Namun, putusan itu dianulir Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang mana keduanya dihukum pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

    Menanggapi putusan itu, Abdul Muis mengaku dituduh menerima gratifikasi. Dia pun membantah tudingan tersebut.

    “Dalam kasasi, saya dituduh menerima gratifikasi, dengan alasan terdapat insentif dari tugas tambahan seperti wali kelas, pengelola laboratorium, dan wakil kepala sekolah. Padahal hal itu tidak pernah muncul dalam persidangan sebelumnya, dan dalam putusan juga tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa saya harus dipecat,” jelasnya.

    Sementara Rasnal dalam RDP tersebut merasa telah dikriminalisasi sejak dilaporkan oleh pihak LSM ke polisi. Menurutnya, dana komite yang dikelolanya transparan dan atas persetujuan orang tua murid.

    “Dana komite sekolah pun kami kelola dengan transparan, berdasarkan hasil rapat bersama orang tua murid. Tapi tetap saja, saya diberhentikan. Saya merasa sangat terpuruk, seperti tidak dihargai lagi sebagai guru,” ujar Rasnal.

    Baca selengkapnya di sini.

    (eva/dhn)

  • Dongkrak Potensi Karbon, RI Gandeng Lembaga Sertifikasi Internasional

    Dongkrak Potensi Karbon, RI Gandeng Lembaga Sertifikasi Internasional

    Belem –

    Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan Gold Standard, lembaga sertifikasi kredit karbon. Tujuannya, untuk bisa mendongkrak potensi ekonomi karbon Tanah Air.

    Pertemuan dilakukan di perhelatan Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, Rabu (12/11). Dengan menggandeng Gold Standard, diharapkan karbon Indonesia mendapat kepercayaan tinggi dari pasar global.

    “Jadi ini merupakan langkah besar karena kita memiliki potensi yang cukup sangat besar. Di sisi lain, Gold Standard merupakan skema yang sudah cukup lama terbangun, memiliki banyak potensial buyer, dan tentu ada standar transparansi dan integritas yang dipercaya banyak orang,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    “Sehingga pada saat nanti Indonesia, harapan kita akan mampu kemudian bicara di kancah internasional terhadap sertifikat yang dikeluarkan sendiri oleh Indonesia,” tambahnya.

    Diketahui, dalam COP30 Brasil, Indonesia mendorong perdagangan karbon lewat program Seller Meet Buyer. Indonesia yang menawarkan karbon berintegritas tinggi, diharapkan dilirik pasar global.

    (yld/yld)

  • Video Menteri LH Dapat Masukan dari Organisasi Lingkungan di COP Brasil

    Video Menteri LH Dapat Masukan dari Organisasi Lingkungan di COP Brasil

    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menggelar pertemuan dengan organisasi lingkungan di COP30 Brasil, Rabu (12/11). Dalam pertemuan tersebut, Hanif mendapat banyak masukan terkait peran masyarakat sipil dalam keikutsertaan mengatasi perubahan iklim.

    Diketahui, dalam pertemuan itu ada organisasi lingkungan Greenpeace, MADANI Berkelanjutan, Kota Kita, Auriga Nusantara, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, Walhi, Dana Nusantara, BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat), WWF Indonesia (World Wildlife Fund), dan World Resources Institue (WRI) Indonesia regional Papua.

  • Status BPIP Sudah Setingkat Kementerian, Tak Perlu Diubah

    Status BPIP Sudah Setingkat Kementerian, Tak Perlu Diubah

    Jakarta –

    Mencuat usulan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditingkatkan menjadi kementerian. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi NasDem Martin Manurung tak setuju dengan usulan tersebut.

    Martin menilai BPIP tidak perlu ditingkatkan menjadi kementerian. Menurut Martin, BPIP saat ini sudah memiliki kewenangan setingkat kementerian.

    “Tanpa perlu diubah menjadi kementerian, status BPIP saat ini pun juga sudah setingkat kementerian dan memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pembinaan Pancasila di lintas kementerian,” kata Martin kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

    Diketahui usulan tersebut muncul saat Panitia Kerja (Panja) di Baleg DPR tengah membahas RUU tentang BPIP. Martin menerangkan revisi UU BPIP untuk memperkuat fungsi badan tersebut alih-alih menaikkan statusnya menjadi kementerian.

    “(Revisi UU BPIP) Ya supaya BPIP memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan dasar hukum UU, sehingga mampu lebih maksimal menjalankan fungsinya secara khusus untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh kalangan warga negara,” kata dia.

    Usulan BPIP Jadi Kementerian

    Dalam rapat Panja RUU BPIP di Baleg DPR, Selasa (11/11) lalu, anggota Panja DPR mulanya mendiskusikan soal nomenklatur RUU BPIP. Tenaga ahli DPR sempat menjelaskan nama RUU BPIP sudah disepakati dalam Prolegnas 2026.

    Dalam kesempatan itulah anggota Panja RUU BPIP, Benny K Harman, mengusulkan badan tersebut menjadi kementerian supaya koordinasinya jelas. Ia menilai, jika Pancasila dianggap penting, dijadikan kementerian saja.

    “Mohon maaf saja tidak ada maksud untuk badan ini tidak, kalo memang kita anggap penting Pak Pancasila ini, kenapa kita nggak usul aja bukan badan, kementerian. Menteri negara urusan khusus tentang Pancasila, itu lebih mantap lagi, jangan badan, kementerian saya usulkan Pak Ketua, bukan Badan Pembinaan Pancasila, Kementerian khusus urusan Pancasila supaya koordinasinya jelas,” kata Benny K Harman dalam rapat di ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta.

    Benny mempertanyakan soal tantangan pancasila di era saat ini. Benny mengaku belum menemukan alasan pendukung terkait badan khusus pengawalan ideologi pancasila.

    “Dari segi ilmu perundang-undangan, undang-undang P3 misalnya pertanyaan ini dijawab di bagian menimbang. Nah ini tidak kita temukan di menimbang yang tadi disampaikan oleh Beliau itu persis tantangan Pancasila kita saat ini apa? Sehingga dirasa penting ada badan khusus untuk menjaga mengawal dan sebagainya,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/ygs)

  • Duduk Perkara 2 Guru Luwu Utara Dipecat hingga Dipulihkan Prabowo

    Prabowo Pulihkan Nama Baik 2 Guru di Luwu Utara dengan Hak Rehabilitasi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan hak rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal. Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah l Prabowo tiba tanah air.

    Untuk diketahui, Prabowo di Tanah Air, Kamis (13/11/2025) sekitar pukul 01.30 WIB, usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Australia. dan rombongan terbatas sebelumnya Setibanya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Prabowo disambut oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Kembali ke hak rehabilitasi, Prabowo memberikan haknya tersebut usai menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama keduanya.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Dasco dalam keterangan persnya.

    Dasco juga menjelaskan bahwa kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, lalu diteruskan ke DPR RI sebelum akhirnya difasilitasi untuk bertemu Presiden Prabowo. Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum.

    “Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah, demikian,” ucap Dasco.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Presiden Prabowo merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir, menyusul permohonan resmi yang masuk baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif.

    “Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR. Dan kemudian kami selama satu minggu terakhir berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” jelas Menteri Pras.

    Pras menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo tersebut merupakan wujud nyata penghargaan terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Ia menambahkan, dalam setiap persoalan atau dinamika yang terjadi, pemerintah mengedepankan upaya untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak.

    “Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau dinamika-dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” ujarnya.

    Menteri Pras pun berharap keputusan tersebut membawa rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya dunia pendidikan di Indonesia. “Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat serta lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (eva/maa)

  • Isi Pembicaraan Prabowo dengan Eks PM Australia Paul Keating

    Isi Pembicaraan Prabowo dengan Eks PM Australia Paul Keating

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Australia, Paul Keating. Pertemuan itu berlangsung di hotel tempat Prabowo menginap di Sydney, Rabu (12/11).

    Keduanya membahas berbagai isu strategis, baik di bidang hubungan internasional hingga ekonomi. Prabowo mengaku mendapatkan banyak masukan dari Paul Keating.

    “Saya merasa banyak sekali (yang) saya dapat dari pemikiran-pemikiran beliau,” ungkap Prabowo. “Ya, di bidang hubungan internasional, di bidang ekonomi, di bidang geoekonomi, geopolitik. Banyak sekali.”

  • Macron Sebut Perang Masa Depan Akan Dimulai di Luar Angkasa, Singgung Rusia

    Macron Sebut Perang Masa Depan Akan Dimulai di Luar Angkasa, Singgung Rusia

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan konflik-konflik modern telah terjadi di luar angkasa dan di masa depan akan dimulai di sana. Macron menyinggung perang luar angkasa sudah mulai dilakukan oleh Rusia.

    “Perang hari ini telah terjadi di luar angkasa, dan perang masa depan akan dimulai di luar angkasa,” kata Macron di Toulouse, pusat antariksa dan penerbangan Prancis, yang merupakan lokasi pusat komando militer luar angkasa barunya, dilansir AFP, Kamis (13/11/2025).

    “Luar angkasa bukan lagi tempat perlindungan, melainkan telah menjadi medan perang,” lanjutnya.

    Ia menuding Rusia, setelah invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, sedang melakukan kegiatan “spionase” di luar angkasa.

    “Kendaraan antariksa Rusia memantau satelit-satelit Prancis, terjadi pengacakan massal sinyal GPS, dan serangan siber terhadap infrastruktur luar angkasa,” imbuhnya.

    Tanpa memberikan rincian spesifik, Macron mengumumkan tambahan dana sebesar 4,2 miliar euro (US$4,9 miliar) untuk kegiatan luar angkasa militer hingga tahun 2030.

    Di sektor luar angkasa Eropa yang “rapuh”, ia juga menekankan perlunya “mendorong para juara Eropa kita agar kompetitif di pasar global”.

    Prioritas yang digariskan untuk strategi luar angkasa Prancis mencakup “pengembangan peluncur masa depan” yang dapat digunakan kembali, memiliki propulsi berbiaya rendah, dan mesin berdaya dorong tinggi.

    (maa/maa)

  • 2 Menteri Ukraina Mengundurkan Diri Akibat Skandal Korupsi Besar

    2 Menteri Ukraina Mengundurkan Diri Akibat Skandal Korupsi Besar

    Kiev –

    Menteri Energi dan Menteri Kehakiman Ukraina mengundurkan diri. Mereka mundur karena adanya dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi besar-besaran di sektor energi negara tersebut.

    Dilansir AFP, Kamis (13/11/2025), penyelidik menduga sekutu utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendalangi skema suap senilai $100 juta untuk menggelapkan dana, yang memicu kemarahan publik di tengah pemadaman listrik yang meluas akibat serangan Rusia.

    Ukraina telah lama dilanda korupsi dan pemberantasan korupsi dipandang sebagai syarat utama upayanya untuk bergabung dengan Uni Eropa.

    Zelensky sebelumnya menyerukan pengunduran diri Menteri Kehakimannya, German Galushchenko, yang menurut penyelidik menerima “keuntungan pribadi” dalam skema tersebut. Seruan itu juga disampaikan kepada Menteri Energinya, Svitlana Grynchuk.

    Keduanya belum didakwa dan Grynchuk belum disebutkan telah mengambil keuntungan dari skema tersebut.

    Tak lama kemudian, kedua menteri tersebut merespons pernyataan Zelensky. Keduanya mengundurkan diri.

    (maa/maa)