Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Hamas Diam-diam Perluas Kendali Atas Gaza Saat Gencatan Senjata

    Hamas Diam-diam Perluas Kendali Atas Gaza Saat Gencatan Senjata

    Gaza City –

    Kelompok Hamas sedang berupaya memperluas kendali mereka atas Jalur Gaza, saat upaya mewujudkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk masa depan daerah kantong Palestina itu mengalami penundaan untuk terwujud.

    Informasi terbaru ini, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2025), didapatkan dari belasan warga Gaza yang berbicara kepada kantor berita Reuters. Hal ini semakin menambah keraguan soal apakah Hamas sungguh-sungguh akan menyerahkan kekuasaan atas Gaza seperti yang mereka janjikan sebelumnya.

    Penuturan sejumlah warga Gaza menyebut Hamas mulai mengatur harga barang, mencakup harga ayam, hingga mengenakan pajak untuk rokok.

    Setelah gencatan senjata Gaza dimulai 10 Oktober lalu, Hamas dengan cepat membangun kembali kekuasaannya atas wilayah-wilayah yang ditinggalkan pasukan militer Israel. Mereka menewaskan puluhan warga Palestina yang dituduh bersekongkol dengan Israel, melakukan pencurian, atau kejahatan lainnya.

    Kekuatan asing menuntut Hamas melucuti senjata mereka dan meninggalkan kekuasaan, namun kelompok yang didukung Iran ini belum menyepakati siapa yang akan menggantikan mereka memerintah Gaza.

    Kini, belasan warga Gaza mengakui bahwa mereka semakin merasakan kendali Hamas dalam banyak hal. Disebutkan bahwa otoritas Hamas memantau segala sesuatu yang masuk ke Jalur Gaza, mengenakan pajak pada beberapa barang impor swasta, termasuk bahan bakar serta rokok, dan menjatuhkan denda kepada para pedagang yang dianggap menetapkan harga terlalu tinggi.

    Informasi itu diungkapkan oleh 10 warga Gaza, dengan tiga orang di antaranya merupakan pedagang yang merasakan langsung situasi tersebut.

    Kepala kantor media pemerintahan Hamas, Ismail Al-Tawabta, dalam tanggapannya menyebut laporan soal kelompoknya mengenakan pajak rokok dan bahan bakar tidaklah akurat. Dia membantah pemerintah Hamas menaikkan pajak.

    Dijelaskan Al-Tawabta bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan administratif yang mendesak, sembari melakukan “upaya keras” untuk mengendalikan harga. Dia kembali menegaskan kesiapan Hamas untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan teknokratis baru.

    Al-Tawabta mengatakan bahwa pihaknya hanya bermaksud menghindari kekacauan di Jalur Gaza. “Tujuan kami adalah agar transisi berjalan lancar,” ucapnya.

    Rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Trump menyerukan pembentukan otoritas transisi, pengerahan pasukan keamanan multinasional, perlucutan senjata Hamas, dan dimulainya rekonstruksi di daerah kantong Palestina yang hancur akibat perang tersebut.

    Ketika diminta komentar mengenai laporan soal upaya Hamas memperluas kendali atas Jalur Gaza tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: “Inilah mengapa Hamas tidak bisa dan tidak akan memerintah di Gaza.”

    Pemerintahan baru di Jalur Gaza, sebut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dapat dibentuk setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rencana Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Nusron Sambut Putusan MK soal Tanah IKN dan Pastikan Kepastian Usaha

    Nusron Sambut Putusan MK soal Tanah IKN dan Pastikan Kepastian Usaha

    Jakarta –

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengaturan Hak Atas Tanah (HAT) di Ibu Kota Nusantara. Dia mengungkapkan pihaknya bersama Otorita IKN serta kementerian terkait akan segera berkoordinasi terkait regulasi dan penyelarasan aturan teknis.

    “Kami menghormati dan siap melaksanakan sepenuhnya putusan MK. Ini adalah landasan penting untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola pertanahan yang lebih baik dalam pembangunan IKN,” kata Menteri Nusron, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Diketahui, putusan tersebut menegaskan bahwa pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun dan harus kembali mengikuti batasan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. Menurut Nusron, ketetapan ini selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

    Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa keputusan MK memperkuat posisi negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan IKN. Ia menilai bahwa putusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang berpijak pada konstitusi.

    “Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha. Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat,” ujar Nusron.

    “Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada perlindungan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Dengan putusan ini, negara semakin kuat dalam memastikan kepastian hukum sekaligus keadilan sosial,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Polrestabes Medan Gagalkan Penyelundupan 25 Kg Jaringan Malaysia

    Polrestabes Medan Gagalkan Penyelundupan 25 Kg Jaringan Malaysia

    Jakarta –

    Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang kurir narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 25 kilogram sabu.

    Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari kasus 2 kilogram sabu yang dibongkar pada 2024 lalu.

    “Awalnya tim mengembangkan tangkapan 2 kg sabu tahun 2024 dan dicocokkan dengan informasi masyarakat akan adanya pengiriman narkoba di seputaran TKP,” ujar Kombes Jean Calvijn, dalam keterangannya, Jumat (15/11/2025).

    Dari hasil pengembangan itu polisi menemukan sampan yang mencurigakan di perairan sungai Pantai Beting Kapah, Bagan Asahan. Pada Senin, 3 November 2025, tim Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial HP (39).

    “Saat penangkapan dilakukan, tersangka HP, seorang nelayan dari Tanjung Balai, berusaha melarikan diri dengan melompat ke sungai,” imbuhnya.

    Namun, berkat kesigapan tim, tersangka berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti yang berada di sampannya. Barang bukti tersebut antara lain 1 goni berisikan 11 kg sabu dalam kemasan teh Cina hijau, 1 goni berisikan 14 kg sabu dalam kemasan teh Cina hijau, 1 unit sampan yang digunakan untuk transportasi.

    Sampan nelayan yang digunakan untuk menyelundupkan 25 Kg sabu jaringan Malaysia (Foto:dok. Istimewa)

    “Total barang bukti sabu yang berhasil diamankan mencapai 25 kilogram,” imbuhnya.

    “Sabu 25 kg diperoleh dari DPO berinisial B, yang menyerahkan barang di perbatasan sungai dekat laut lepas,” sambungnya.

    Sabu tersebut rencananya akan diantar ke Pantai Pulo-Pulo untuk diserahkan kepada DPO berinisial Y, dengan iming-iming upah sebesar Rp 1 juta per kilogram (total upah Rp 25 juta).

    Polrestabes Medan saat ini masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap ketiga DPO B, X, dan Y, serta jaringan terkait lainnya. Selain itu, proses penyidikan juga akan mencakup Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memiskinkan jaringan narkotika ini.

    (mea/imk)

  • Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Mafia Perkara Zarof Ricar

    Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Mafia Perkara Zarof Ricar

    Jakarta –

    Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan mantan pejabat MA Zarof Ricar. Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengeksekusi vonis 18 tahun penjara Zarof.

    “Kasasinya baru turun hari ini, isinya menolak kasasi JPU dan terdakwa, akan kita eksekusi begitu petikan putusan diterima,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

    Anang mengatakan putusan Zarof sudah berkekuatan hukum tetap. Pihaknya masih menunggu salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung sebelum eksekusi.

    “Kita sudah minta JPU Kejari Jaksel untuk berkoordinasi dengan PN jaksel terkait salinan putusan MA,” ucap Anang.

    Putusan kasasi Zarof diketok pada Rabu (12/11). Kasasi Zarof diadili oleh majelis hakim yang diketuai Yohanes Priyana dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.

    Zarof kemudian mengajukan banding atas vonis Pengadilan Tipikor. Hasilnya, hukuman yang dijatuhkan terhadap Zarof di tingkat banding lebih berat dari pengadilan tingkat pertama

    Vonis Zarof Ricar diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hakim pada tingkat banding menyatakan perbuatan Zarof mengakibatkan prasangka buruk seolah hakim mudah disuap dan diatur menggunakan uang.

    Hakim pada tingkat banding juga menyatakan Zarof tidak bisa membuktikan sumber duit Rp 915 miliar dan emas logam mulia 51 kg. Dalam putusan banding ini, Zarof juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

    “Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa juga tidak membuktikan barang bukti a quo yang disita diperoleh bukan dari suatu tindak pidana,” ujar hakim.

    (ond/haf)

  • Kapolri Apresiasi Brimob Berperan Dukung Program MBG-Ketahanan Pangan

    Kapolri Apresiasi Brimob Berperan Dukung Program MBG-Ketahanan Pangan

    Jakarta –

    Polri berkomitmen mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ketahanan pangan. Salah satu yang ikut terlibat dalam mendukung program prioritas tersebut adalah Korps Brimob.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan terima kasih kepada jajaran Korps Brimob atas peran sertanya dalam mendukung program prioritas pemerintah tersebut. Jenderal Sigit mengatakan sampai saat ini Polri telah memiliki 692 SPPG untuk mendukung program MBG.

    “Terkait dengan program dalam mendukung berbagai macam program pemerintah, terima kasih Brimob juga telah berperan. Saat ini kita memiliki 692 SPPG dan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan groundbreaking untuk mengarah ke 800, ya Pak Waka, ya,” kata Jenderal Sigit saat hadir dalam syukuran HUT ke-80 Korps Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).

    Sementara itu, pada program ketahanan pangan, Jenderal Sigit menjelaskan Brimob turut serta dalam target 1 juta hektare lahan penanaman pangan oleh Polri. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pasukan elite Polri ini.

    “Kemudian kita memiliki target 1 juta hektare lahan, saat ini telah tertanam 566 ribu dan beberapa waktu yang lalu 280 ribu sekian yang kita tanam dan mudah-mudahan kita bisa mengejar target terkait dengan penanaman 1 juta hektare lahan. Kalau lahannya kita sudah punya, tinggal menanamnya saja yang memang perlu kerja keras,” ungkap Sigit.

    (idn/idn)

  • Kabel Menjuntai Hampir Kena Tanah di Jaksel Diperbaiki, Warga Takut Kesetrum

    Kabel Menjuntai Hampir Kena Tanah di Jaksel Diperbaiki, Warga Takut Kesetrum

    Jakarta –

    Jaringan utilitas yang menjuntai di Jalan Anggrek II, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan kini diperbaiki. Kabel-kabel semrawut itu kini sudah lebih tinggi.

    Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (14/11/2025) kabel yang menjuntai itu kini ditopang tiang besi di bagian tengah. Lalu kabel-kabelnya diikat agar tidak terurai.

    Meski begitu, jaringan utilitas yang berada di RT 10/RW 2 itu tetap semrawut. Kabel-kabel yang menumpuk membuat tiang sedikit miring.

    Foto: Kabel menjuntai di Setiabudi Jaksel diperbaiki. (Taufiq/detikcom)

    Ramdani (50) seorang warga yang rumahnya tepat berada di bawah jaringan utilitas itu mengatakan, perbaikan jaringan baru dilakukan semalam, Kamis (13/11). Sebelumnya kabel dari jaringan utilitas itu menjuntai hingga hampir menyentuh permukaan tanah.

    “Udah dua minggu kemarin juntai ke bawah itu. Kemarin sampai orang mau lewat harus nunduk. Iya ini semalam baru aja dibenerin. Jam 7 ada dari PLN sama Bina Marga. Benerinnya iya baru ditambah tiang, ini baru ada, biar ditopang kabelnya. Yang sebelah sana juga baru, yang miring diganti. Tapi itu kelihatannya agak miring juga ya,” kata Ramdani kepada wartawan.

    “Gara-gara nyangkut ke mobil material gitu, ketarik. Sampai melengkung doyong tiangnya,” jelasnya.

    Kabel menjuntai di Setiabudi, Jaksel sebelum diperbaiki. Foto: Gilang Faturahman

    Ramdani khawatir dengan kondisi jaringan utilitas yang menjuntai itu. Dia tak bisa membayangkan bila tiba-tiba kabel itu memicu kebakaran.

    Dia berharap, jaringan utilitas itu benar-benar diperbaiki. Sebab sampai saat ini tinggi kabel masih tampak rendah dan khawatir kembali tersangkut mobil.

    “Warga pengennya minimal dirapikan aja dulu, semisal belum bisa dimasukin ke tanah, jangan sampai semrawut aja,” katanya.

    Warga lain, Lif (47) mengatakan, dirinya khawatir gara-gara jaringan utilitas bisa memakan korban. Apalagi jalan di sekitarnya ramai dilintasi banyak orang.

    “Takut, kalau itu. Kadang kalau lewat jatuh, terus kesertrum kan gak tahu ya,” katanya.

    (idn/idn)

  • Bendera Yordania Hiasi Istana Jelang Kedatangan Raja Abdullah II

    Bendera Yordania Hiasi Istana Jelang Kedatangan Raja Abdullah II

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Istana mulai bersiap menyambut kedatangan Raja Abdullah.

    Pantauan detikcom, Jumat (14/11/2025) siang, dekorasi bernuansa Yordania dan Indonesia terlihat di sekitar Istana Negara. Umbul-umbul bendera Indonesia dan Yordania terpasang di sejumlah titik.

    Bendera itu terpasang pada tiang-tiang di pinggir lapangan antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Bendera Yordania dipasang bersebelahan dengan bendera Merah Putih.

    Bendera Yordania hiasi Istana jelang kedatangan Raja Abdullah II (Firda/detikcom)

    Raja Abdullah II dijadwalkan tiba pukul 16.30 WIB. Raja Abdullah II akan melakukan sejumlah agenda bilateral bersama Prabowo dan para delegasi.

    Raja Abdullah II dan Prabowo juga direncanakan makan malam bersama. Acara makan malam kenegaraan biasanya digelar di Istana Negara.

    Saat itu, Prabowo dan Raja Abdullah II melakukan pertemuan di Istana Al Husseiniya, Amman. Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Raja Abdullah II menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau MoU antara Indonesia dan Yordania.

    (fca/haf)

  • Pemerintah Jerman Setujui Rencana Peningkatan Personel Militer

    Pemerintah Jerman Setujui Rencana Peningkatan Personel Militer

    Jakarta –

    Pemerintah koalisi Jerman yang didukung partai CDU/CSU dan partai SPD mengumumkan pada Kamis(13/11) bahwa mereka telah menyepakati rencana untuk memperkuat angkatan bersenjata Jerman (Bundeswehr), termasuk kemungkinan untuk menerapkan wajib militer sebagian.

    Pembahasan untuk meningkatkan jumlah tentara aktif dan tentara cadangan di militer Jerman kian intens sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada tahun 2022.

    Kekhawatiran terhadap ancaman militer Rusia, serta dukungan AS yang dianggap kian melemah mendorong negara-negara Eropa meningkatkan kesiapsiagaannya menghadapi kemungkinan serangan Rusia terhadap negara-negara mitra NATO.

    Apa yang diumumkan pemerintah koalisi?

    Pemerintah koalisi CDU/CSU dan SPD dalam pernyataannya menyebut bahwa “rencana peningkatan” telah ditetapkan untuk mencapai total 260.000 tentara dari jumlah yang ada saat ini yakni 180.000 serta jumlah 200.000 pasukan cadangan.

    Rencana tersebut mencakup pengiriman kuesioner kepada semua warga berusia 18 tahun di tahun 2026 yang menanyakan motivasi serta kelayakan mereka bergabung dengan militer. Kuesioner tersebut juga memberikan informasi untuk bergabung secara sukarela. Laki-laki wajib menjawab kuesioner ini.

    Pemerintah juga akan menawarkan €2.600 (Rp 43 juta) per bulan bagi mereka yang mendaftar dalam program militer secara sukarela.

    ‘Sebagai langkah terakhir’ jika perekrutan sukarela tidak tercapai, mereka yang mengikuti wajib militer akan dipilih melalui pemilihan secara acak, kata pengumuman tersebut.

    Bagaimana pandangan warga Jerman jika wajib militer kembali diberlakukan?

    Pemerintah koalisi sendiri sempat bertentangan saat membahas rencana untuk meningkatkan jumlah tentara di Jerman. Salah satu titik perdebatan adalah mengenai apakah perlu memberlakukan mekanisme otomatis wajib militer jika jumlah tentara tidak mencapai target.

    Wajib militer bagi laki-laki di Jerman pernah berlaku hingga tahun 2011. Penangguhan wajib militer dapat dibatalkan melalui mayoritas suara di parlemen. Namun cakupan wajib militer perempuan, perlu mengubah konstitusi Jerman.

    Masyarakat Jerman merespon secara berbeda gagasan untuk mengembalikan wajib militer. Menurut survei YouGov pada Juni 2025, 54% setuju mengembalikan wajib militer. Namun, dukungan ini datang dari pemilih yang lebih tua (66% responden) yang tidak terdampak kewajiban dinas militer.

    Di kalangan anak muda (18–29 tahun), hanya 35% yang mendukung gagasan tersebut, menunjukkan keraguan yang signifikan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Kapolri Hadiri Syukuran HUT Ke-80 Korps Brimob Polri

    Kapolri Hadiri Syukuran HUT Ke-80 Korps Brimob Polri

    Depok –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri syukuran ulang tahun ke-80 Korps Brimob Polri. Sigit bakal memimpin acara syukuran ini.

    Acara syukuran HUT ke-80 Korps Brimob Polri ini diselenggarakan di Gedung Satya Haprabu Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025). Sigit tiba di lokasi acara didampingi Komandan Korps Brimob Polri Irjen Ramdani Hidayat.

    Kedatangan Sigit disambut tarian khas berbagai daerah. Selain tarian nusantara, Sigit juga disambut dengan atraksi penabuhan bedug oleh sejumlah personel Brimob.

    Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Brimob. Acara syukuran ini turut dihadiri Wakapolri, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Utama Korps Brimob, Kapolda Metro Jaya serta jajaran pejabat dari berbagai satuan TNI.

    Korps Brigade Mobil (Brimob) sendiri punya sejarah panjang di Indonesia. Cikal bakal Brimob telah berdiri sejak zaman penjajahan Jepang.

    Pada 1961, Presiden pertama Sukarno mengubah nama satuan ini menjadi Brigade Mobil. Sukarno juga menetapkan 14 November sebagai Hari Brimob.

    (haf/haf)

  • Jelang Sarasehan Nasional, Ketua Fraksi Golkar MPR Temui Sultan HB X

    Jelang Sarasehan Nasional, Ketua Fraksi Golkar MPR Temui Sultan HB X

    Jakarta –

    Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Kraton Yogyakarta, untuk bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

    Hal tersebut dilakukan dalam rangka kulo nuwun sekaligus memohon izin dan dukungan atas rencana pelaksanaan Sarasehan Nasional, tentang Obligasi Daerah yang akan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025 mendatang.

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, Mekeng menyampaikan kegiatan sarasehan ini akan menjadi forum strategis untuk membahas potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dan investasi publik.

    “Yogyakarta kami pilih bukan hanya karena nilai historis dan budayanya yang tinggi, tetapi juga karena peran pentingnya sebagai pusat pendidikan dan pemikiran kebangsaan. Kami merasa perlu kulo nuwun kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan sebelum kegiatan nasional ini dilaksanakan,” ujar Mekeng dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan HB X menyambut baik gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut. Ia menyampaikan inisiatif tersebut sangat relevan dengan semangat kemandirian fiskal daerah dan upaya memperkuat tata kelola keuangan publik di Indonesia.

    Pertemuan diakhiri dengan harapan bersama agar kegiatan sarasehan nasional ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

    (anl/ega)