Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Mitigasi Ekologi Tak Boleh Dilewatkan, Agar Kita Tak Musnah

    Mitigasi Ekologi Tak Boleh Dilewatkan, Agar Kita Tak Musnah

    Ahli Geologi UGM, Dwikorita Karnawati, dalam diskusi Pojok Bulaksumur pada Kamis (4/12) mengungkap pentingnya mitigasi ekologi saat membahas tentang bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Mantan kepala BMKG itu pun menyinggung bahayanya jika mitigasi ekologi terlewatkan.

    “Mitigasi ekologi itu tidak boleh dilewatkan agar kita tidak musnah,” ungkapnya. “Kejadian siklon tropis yang semakin sering anomali tidak mengikuti pola-pola itu, salah satu efek dari perubahan iklim. Itu indikasinya.”

    “Betapa pentingnya untuk menjaga hutan, karena satu-satunya yang dapat merem laju limpasan itu adalah pohon-pohon dengan tajuk, ranting, akar, dan ekosistemnya itu,” tambahnya.

    Klik di sini untuk menonton video-video lainnya!

  • Akses Darat Agam-Bukittinggi via Kelok 44 Mulai Normal

    Akses Darat Agam-Bukittinggi via Kelok 44 Mulai Normal

    Foto

    Rafida Fauzia – detikNews

    Sabtu, 06 Des 2025 20:00 WIB

    Sumatera Barat – Akses Kelok 44 yang tertutup longsor sejak akhir November berangsur normal. Jalur kembali bisa dilintasi setelah alat berat membersihkan material longsoran.

  • Info Masa Angkutan Nataru 2025/2026 Kereta Api, Cek Jadwalnya!

    Info Masa Angkutan Nataru 2025/2026 Kereta Api, Cek Jadwalnya!

    Jakarta –

    Kereta api jadi salah satu transportasi umum yang digunakan masyarakat untuk bepergian di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk perjalanan kereta api, KAI telah menetapkan masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Mengutip dari situs resmi KAI, masa angkutan kereta pada Nataru tahun ini dimulai dari tanggal 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Masa angkutan Nataru untuk perjalanan dengan kereta api berlangsung selama 18 hari.

    Jadwal Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026

    Ada program Angkutan Motor Gratis (Motis) Nataru 2025/2026 pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang-Purwosari). Periode pendaftaran Motis Nataru 2025/2026 mulai tanggal 1 sampai 29 Desember 2025.

    Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026 bisa dilakukan secara online melalui nusantara.kemenhub.go.id. Tersedia juga lokasi pendaftaran sebagai berikut.

    Jakarta GudangTangerang (stasiun pengumpan)BekasiDepok Baru (stasiun pengumpan)Cirebon PrujakanTegalPekalonganSemarang TawangPurwokertoKebumenKutoarjoLempuyanganPurwosariSyarat Daftar Motis Nataru 2025/2026Semua peserta Motis 2025 dengan KA, mendaftarkan diri secara online atau dapat dilakukan di posko pendaftaran yang ditunjuk;Peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun;⁠Pemudik yang telah mendaftarkan diri di program Motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan/membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini ditahun berikutnya;Syarat pendaftaran peserta Motis:
    – Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C;
    – Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc;
    – Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur dibawah 3 tahun), dengan persyaratan:
    a. Pembelian tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar;
    b. Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga peserta yang terdaftar;
    c. Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang;Bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online WAJIB melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar, untuk menghindari terjadinya penghapusan pendaftaran secara otomatis;Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki /menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya;Sepeda motor diserahkan H-1 atau dua hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor;Pada saat penyerahan sepeda motor, Peserta wajib menunjukkan KTP Asli pendaftar dan bukti pendaftaran;Sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun;Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion;BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan;Kode booking tiket KA akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor;Peserta DILARANG memberikan tip bagi petugas Motis 2025;Para peserta wajib tunduk pada peraturan yang berlaku.

    (kny/jbr)

  • Pemkab Agam Berterima Kasih ke Polda Riau: Kami Tak Sendiri

    Pemkab Agam Berterima Kasih ke Polda Riau: Kami Tak Sendiri

    Kabupaten Agam –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas dukungan penuh dalam penanganan bencana banjir bandang. Secara khusus, Asisten II Sekda Kabupaten Agam, Adrinaldi, menyampaikan terima kasih kepada Polda Riau yang memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana yang memakan ratusan korban jiwa tersebut.

    Hal ini disampaikan oleh Adrinaldi saat menerima bantuan peti pendingin jenazah (cold storage) dari Polda Riau, di RSUD Lubuk Basung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Jossy Kusumo.

    “Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Kapolda dan Wakapolda, umumnya Polda Riau yang membantu full dalam penanganan bencana di Kabupaten Agam ini,” ujar Adrinaldi, Sabtu (6/12/2025).

    Menurutnya, dukungan pendingin jenazah ini sangat membantu dalam proses identifikasi jenazah. Sebagai informasi, saat ini tersisa 3 jenazah di RSUD Lubuk Basung yang belum teridentifikasi, sementara korban jiwa diperkirakan masih akan bertambah selama proses pencarian masih berlangsung.

    “Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kedatangan pendingin jenazah ini bisa membantu dalam pekerjaan bapak-bapak dari DVI, sehingga ke depannya,” imbuhnya.

    “Memang kita sedang berduka, tetapi kita sangat bangga bahwa kita tidak sendiri. Banyak teman-teman dari pemerintahan kota dan kabupaten, TNI, Polri yang membantu kita, mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa mempercepat pemulihan di Kabupaten Agam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Polda Riau, salam untuk Bapak Kapolda Riau, mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah,” katanya.

    Direktur RSUD Lubuk Basung, dr M Riko Krisman (kanan) menyampaikan terima kasih atas bantuan cold storage dari Polda Riau. (Mei Amelia/detikcom)

    “Menegenai kesiapan kami dalam menangani korban bencana ini, RSUD Lubuk Basung hanya memiliki kamar jenazah. Untuk penampungan, mungkin kita tidak bisa menampung sebanyak yang diperkirakan,” kata Riko.

    Ia mengatakan, kamar jenazah RSUD Lubuk Basung tidak dilengkapi dengan cold storage. Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih atas bantuan cold storage dari Polda Riau tersebut.

    “Jadi kita hanya punya satu meja autopsi dan kita belum punya lemari pendingin. Alhamdulillah kita ada bantuan dari Polda Riau, kami sangat berterima kasih kembali karena adanya bantuan cold storage ini,” pungkas Riko.

    (mea/jbr)

  • Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Habiburokhman soal Bencana Sumatera Dikaitkan dengan Zulhas: Agak Lucu

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman angkat bicara soal bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang dikaitkan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Habiburokhman menilai lucu jika bencana bencana tersebut dikaitkan dengan sosok Zulhas.

    Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam acara diskusi Total Politik bertema ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025). Mulanya, Habiburokhman mengatakan pengusutan tindak pidana ekologi bisa membutuhkan waktu belasan tahun.

    “Tindak pidana ekologi itu pengusutannya bisa belasan tahun, dampaknya juga sangat luas terjadi. Jadi nggak mungkin ini sekadar karena perbedaan politik menjadikan alat untuk men-judgment pihak tertentu. Ndak mungkin,” ujar Habiburokhman dalam diskusi.

    Habiburokhman mengatakan Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hanya lima tahun. Menurutnya, kerusakan kawasan alam sudah rusak jauh sebelum Zulhas menjabat.

    “Paling gampang misalkan sekarang, orang dikait-kaitkan dengan Pak Zulhas. Saya agak lucu melihatnya, Pak Zulhas itu cuman lima tahun jadi Menteri Kehutanan ya di jamannya Pak SBY, padahal kerusakannya jauh terjadi sebelum itu. Sudah rusak juga gitu,” ujarnya.

    “Lalu di mana dalam konteks hukum ya, pertanggungjawaban hukumnya Pak Zulhas di mana? Sangat susah kalau sekadar setiap dinamika, setiap peristiwa itu sekadar dijadikan alat untuk mencari siapa yang salah berdasarkan asumsi kelompok masing-masing. Nggak akan selesai. Nah, orang-orang yang seperti itu menurut saya orientasinya juga bukan kemanusiaan, kalau itu sekadar dijadikan alat politik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan penyelesaian masalah dengan orientasi kemanusiaan tidak hanya mencari siapa yang salah tapi mencari apa yang salah.

    Sebagai informasi, isu pelepasan 1,6 juta hektare (ha) kawasan hutan era Menteri Kehutanan Zulhas kembali mencuat. Penelusuran dokumen hukum negara menunjukkan kebijakan ini murni langkah administratif tata ruang, bukan pemberian izin konsesi sawit.
    Dasar Hukum

    Pelepasan 1,6 juta ha kawasan hutan ini mempunyai dasar hukum SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014. Kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut adalah keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

    Kebijakan ini merupakan legitimasi hukum atas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau yang lama tertunda.

    Fakta Hukum

    Dalam SK Menhut tersebut, tidak ada klausul pemberian izin baru bagi perusahaan untuk membuka hutan lindung. Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan kondisi de facto di lapangan.

    Banyak lahan yang tercatat masih “hutan” di peta lama, namun sudah menjadi permukiman dan pusat aktivitas masyarakat selama bertahun-tahun.

    Pemerintah pusat merespons surat usulan resmi dari: gubernur, bupati, wali kota, dan aspirasi masyarakat se-Riau. Penyerapan usulan atau aspirasi ini bertujuan memberikan kepastian ruang pembangunan daerah.

    (mib/aud)

  • Soal Indonesia Dijuluki ‘Fossil of the Day’ di COP30

    Soal Indonesia Dijuluki ‘Fossil of the Day’ di COP30

    Indonesia mendapat gelar ‘Fossil of The Day’ sebagai pelobi bahan bakar fosil terbanyak di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim, COP30, Belém, Brasil. Penghargaan itu diberikan pada 15 November 2025 oleh Climate Action Network (CAN) International, koalisi berisi lebih dari 1.900 organisasi masyarakat sipil.

    CAN menilai Indonesia menjadi contoh buruk bagi negara berkembang karena mengikuti jejak negara maju yang melibatkan pelobi bahan bakar fosil dalam agenda resmi negosiasi iklim. Menanggapi itu, begini penjelasan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

  • MPR Dorong Pemimpin Administrasi Publik Berintegritas-Berwawasan Kebangsaan

    MPR Dorong Pemimpin Administrasi Publik Berintegritas-Berwawasan Kebangsaan

    Jakarta –

    Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menggelar kegiatan ‘Menyapa Sahabat Kebangsaan’ di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD). Kegiatan itu mengangkat tema ‘Pemimpin Administrasi Publik yang Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan’.

    Dalam kegiatan ini, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar menegaskan pemimpin administrasi publik harus kompeten, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.

    Nilai dasar integritas meliputi jujur, akuntabel, dan etis. Sedangkan nilai wawasan kebangsaan antara lain nilai nasionalisme, persatuan, dan kesejahteraan.

    “Pemimpin administrasi publik yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan adalah sosok yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa, konstitusi sebagai kompas, dan NKRI sebagai rumah bersama,” kata Anies, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).

    Anies menekankan pentingnya pemimpin administrasi publik memiliki integritas dan wawasan kebangsaan karena adanya tantangan yang dihadapi administrasi publik Indonesia, yaitu tantangan integritas, tantangan penegakan hukum, dan tantangan kepercayaan publik.

    “Skor ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi dan menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih,” ujar Anies.

    Sedangkan tantangan penegakan hukum, Anies mengungkapkan data resmi dari Statistik Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 menunjukkan lebih dari 85% penyidikan korupsi berasal dari pengadaan barang/jasa serta gratifikasi dan penyuapan.

    Dalam tantangan kepercayaan publik, lanjut Anies, data GoodStats 2025 mencatat 60% masyarakat menyatakan cukup percaya pada lembaga negara dengan angka sangat percaya masih di bawah 25%.

    “Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik masih moderat namun belum kokoh dan sangat dipengaruhi oleh kualitas integritas pemimpin publik,” kata Anies.

    Menurut Anies, Indonesia membutuhkan bukan hanya pejabat, tetapi pemimpin yang berani jujur, berani melayani, dan berani menjaga kehormatan negara.

    Oleh karena itu, Anies berharap mahasiswa administrasi publik sebagai calon penyelenggara pemerintahan (perencana, analis, birokrat, pemimpin) perlu menyiapkan diri sebagai generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara moral dan nasionalisme.

    Sementara itu, Staf Pengajar Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD Slamet Usman Ismanto mengatakan seorang pemimpin administrasi publik harus memberikan hope (harapan).

    “Karena seorang pemimpin administrasi publik akan membuat keputusan. Seorang pemimpin administrasi publik juga harus menjadi teladan,” kata Slamet.

    Terkait dengan harapan, keputusan, dan teladan, lanjut Slamet, seorang pemimpin administrasi publik harus memiliki kemampuan literasi data dan literasi teknologi. Kemampuan literasi ini bisa diperoleh dengan cara membangun karakter yang dimulai dengan kebiasaan atau habit.

    “Keberhasilan dipengaruhi oleh komitmen dan konsistensi. Ini membutuhkan mentor dan latihan. Masa depan bukan direncanakan, tetapi diciptakan,” pesan Slamet.

    Kegiatan hasil kerja sama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNPAD ini turut dihadiri oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UNPAD Dr Nina Karlina dan para mahasiswa yang tergabung dalam Hima Administrasi Publik FISIP UNPAD.

    (anl/ega)

  • PAN Sepakat Usulan Bahlil soal Koalisi Permanen: Harus Masuk UU Pemilu

    PAN Sepakat Usulan Bahlil soal Koalisi Permanen: Harus Masuk UU Pemilu

    Jakarta –

    PAN turut merespons usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen. PAN sepakat dengan usulan tersebut namun perlu dimasukkan dalam UU Pemilu.

    “Pernyataan ketua umum Golkar, Mas Bahlil Lahadalia, patut diapresiasi dalam meletakkan fondasi membangun sistem presidensial Indonesia ke depan dengan multi partai. Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di UU Pemilu. Jika itu terjadi, maka PAN satu pemikiran dengan Golkar,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (6/12/2025).

    “Kita tunggu jadwal revisi UU Pemilu (kodifikasi dari tiga UU, yakni UU Pilpres; UU Penyelenggara Pemilu; UU Pemilihan Anggota DPR, DPD; DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota),” lanjutnya.

    Di sisi lain, Viva menyebut usulan koalisi permanen memang kerap muncul di setiap pembahasan revisi UU Pemilu. Di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024, tidak ada pasal yang mengatur tentang pembentukan koalisi permanen, baik sebelum atau setelah Pemilu Presiden dilaksanakan.

    “Sewaktu di DPR (2009-2019), saya pernah dua kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu. Isu koalisi permanen selalu muncul dalam setiap pembahasan Undang-Undang tentang Pemilu,” ujarnya.

    “Besar kemungkinan presiden terpilih akan mengalami sandera politik oleh DPR karena hanya memiliki kekuatan minoritas. Jika hal itu terjadi maka pemerintah tidak akan dapat bekerja maksimal untuk merealisasikan visi dan janji-janji politik saat kampanye,” lanjut Viva.

    Wakil Menteri Transmigrasi ini menambahkan, konfigurasi kekuatan politik di DPR sangat menentukan stabilitas pemerintahan. Karena itu, menurut Viva, meski koalisi permanen dapat menjadi salah satu opsi penguatan sistem presidensial, tetap dibutuhkan desain regulasi yang cermat agar tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik pemerintahan.

    Sebelumnya, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta. Bahlil mengusulkan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil, Jumat (5/12/2025).

    Diketahui, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir di puncak HUT Golkar ini. Kembali ke Bahlil, ia tak ingin partai-partai yang ada di koalisi saat ini keluar-masuk.

    Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid. “Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang,” tutur Bahlil.

    (eva/idh)

  • Jalan Rusak di Gatsu Pancoran Bikin Kecelakaan hingga Barang Pemotor Jatuh

    Jalan Rusak di Gatsu Pancoran Bikin Kecelakaan hingga Barang Pemotor Jatuh

    Jakarta –

    Video kondisi Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan arah Cawang yang berlubang viral di media sosial. Seorang warga, Beni (37) mengaku sering melihat barang pemotor terjatuh saat melintasi jalan berlubang tersebut.

    “(Sebelumnya) nggak rata, kayak lubang. Cuman di situ keseringan kayak HP jatuh, makanan yang digantung di motor atau di dashboard gitu. Kalau HP jatuh diambil lagi kalau makanan di lewat,” ujar Beni saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (6/12/2025).

    Beni mengatakan lubang di jalan itu sering tak terlihat oleh pemotor yang melintas. Dia bersyukur lubang di jalan itu sudah diperbaiki agar tak lagi membahayakan pengguna jalan.

    “Tapi ini udah bagus, biasanya di sini orang pada kenceng, tahu-tahunya ada gajrukan, pada jatuh barangnya,” ujar Beni.

    “Iyalah bahaya, bahayanya ya begitu kadang ngerem mendadak dari belakang nabrak. Apalagi kalau malam, terus kalau hujan, nggak kelihatan itu lubangnya,” tambahnya.

    “(Sebelumnya) kayak lubang, agak kurang rata. Sama yang di sana sama juga,” ujar Agung.

    Agung mengatakan temannya juga pernah terjatuh gegara melintasi jalan berlubang tersebut. Meski tidak parah, Agung mengatakan bumbu hingga dagangan batagor temannya di gerobak terjatuh saat oleng melintasi jalan tersebut.

    “Kan nggak tahu kalau itu berlubang, jadi jatuh, pas di pinggir, dorong gerobak. Kalau dagangan enggak sih, cuma paling bumbu sama batagor pada jatuh di jalan,” imbuhnya.

    Dia senang jalan berlubang itu sudah diperbaiki. Dia berharap perbaikan tambalan jalan berlubang itu akan bertahan lama.

    “Membahayakan ya kalau hujan kan ketutup, kalau yang nggak tahu mah itu jatuh. Semoga awet soalnya udah mayan ini juga waktu lubang kemarin, biar pengguna jalan aman juga,” harapnya.

    Sebelumnya, kondisi Jalan Gatot Subroto arah Cawang yang berlubang itu viral di media sosial. Video itu memperlihatkan seorang pemotor oleng dan terjatuh saat melintasi jalan berlubang tersebut.

    “Orang kecelakaan gegara jalan ambles bekas galian,” demikian keterangan yang tertulis di video tersebut.

    Pada malam harinya, tampak pemotor yang memberi tanda pada area jalan berlubang tersebut. Dia membuat tanda silang putih di area jalan yang berlubang agar terlihat oleh pengguna jalan lainnya yang melintasi jalanan tersebut.

    “Ada tiga titik rusak sebelum Shell Gatsu arah Pancoran atau seberang Smesco udah ane tandain yak,” demikian tertulis dalam video tersebut.

    (mib/eva)

  • Pemkab Bandung Tetapkan Status Darurat Bencana Banjir dan Longsor

    Pemkab Bandung Tetapkan Status Darurat Bencana Banjir dan Longsor

    Jakarta –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Hal ditetapkan usai rentetan bencana yang terjadi sejak Kamis (4/12/2025) lalu.

    Penetapan tersebut dilakukan tertuang dalam keputusan Bupati Bandung nomor 300.2.1/KEP.731-BPBD/2025 tentang penetapan status tanggap darurat. Banjir dan longsor terjadi di 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung akibat hujan dengan intensitas tinggi.

    “Iya pak Bupati telah menetapkan status tanggap darurat bencana,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Wahyudin, dilansir detikJabar, Sabtu (6/12/2025).

    Ribuan rumah warga terendam banjir dan sebagiannya tertimbun material longsor tanah sejak tanggal 3 dan 4 Desember tahun 2025. Peristiwa itu terjadi di 14 kecamatan di Kabupaten Bandung.

    BPBD Kabupaten Bandung mencatat banjir melanda Kecamatan Katapang, Bojongsoang, Pangalengan, Dayeuhkolot, Baleendah, Margahyu, Margaasih, dan Soreang.

    Baca selengkapnya di sini.

    (eva/eva)