Category: Detik.com News

  • Balasan Trump Saat Pendukung Teriak Biaya Hidup Kian Mahal

    Balasan Trump Saat Pendukung Teriak Biaya Hidup Kian Mahal

    Jakarta

    Para pendukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berteriak karena mulai merasakan dampak kenaikan harga barang-barang yang membuat biaya hidup semakin mahal. Trump pun memberikan balasan.

    Dilansir AFP, Rabu (10/12/2025), ratusan pendukung setia Trump, banyak yang memakai topi rajut merah bertuliskan “Make America Great Again”, menunggu di sebuah kasino di pinggiran Pennsylvania pada Selasa (9/12) waktu setempat untuk melihat presiden AS itu membahas agenda ekonominya.

    Di bawah tekanan Partai Republik yang menaunginya, Trump telah memperlunak pesannya tentang inflasi dengan mengakui adanya “masalah” keterjangkauan, setelah pekan lalu, dia menepisnya sebagai “penipuan”.

    Kehadiran Trump di Mount Airy Casino Resort pada Selasa (9/12), dinilai sebagai bagian dari upaya meningkatkan pesan bahwa dia sedang mengurangi inflasi. Trump dielu-elukan oleh para pendukungnya yang bersorak atas klaimnya soal harga-harga di AS menurun “sangat drastis”.

    Dan sekali lagi, Trump menyalahkan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, atas masalah ekonomi yang kini muncul. Seorang wanita pendukung Trump pun berteriak “Saya benci Joe Biden!”.

    Beberapa pendukung Trump yang hadir mengatakan kepada AFP, bahwa mereka khawatir dengan harga-harga yang tinggi, tetapi tidak sampai menyalahkan miliarder berusia 79 tahun itu.

    “Secara pribadi, iya, harga memang tinggi saat ini… tetapi keadaan harus memburuk sebelum membaik,” ucap Brianna Shay (26), salah satu pendukung Trump yang membawa poster bertuliskan “Trump Memberi Kita Harapan”.

    “Sangat disayangkan, presiden sebelumnya benar-benar telah merugikan kita, sangat buruk,” ujarnya, meniru pernyataan Trump yang menyalahkan Biden.

    “Saya pikir orang-orang akan mampu untuk kembali hidup dengan layak. Tetapi dia baru menjabat sebagai presiden kurang dari setahun. Anda tahu dia tidak bisa memperbaiki semua itu dalam waktu kurang dari setahun,” kata Shay, seorang administrator pendidikan publik.

    Seorang pendukung setiap Trump lainnya, Tevin Dix, meyakini sang Presiden AS mampu menangani masalah tersebut. Dix meyakini solusi yang diusulkan Trump — termasuk pungutan besar-besaran terhadap mitra-mitra dagang AS — akan segera membuahkan hasil.

    “Jika tarif terus diberlakukan dan mendorong negara-negara lainnya untuk mengembalikan lapangan kerja dan mempekerjakan lebih banyak warga Amerika,” ucapnya.

    Banyak warga AS memang menyalahkan tarif atas melonjaknya biaya hidup, menurut jajak pendapat yang menunjukkan bahwa angka kepuasan terhadap Trump berada di titik terendah sejak dia kembali menjabat pada Januari.

    Terlepas dari itu, meskipun mengakui kekhawatiran finansial, para pendukung Trump di Pennsylvania sangat memujinya atas kebijakan lainnya, seperti penindakan tegas terhadap migran di AS.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/fca)

  • Yang Perlu Diketahui soal Australia Larang Media Sosial untuk Remaja

    Yang Perlu Diketahui soal Australia Larang Media Sosial untuk Remaja

    Canberra

    Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial (medsos). Australia juga menyiapkan sanksi denda besar bagi platform medsos yang tak mematuhi pembatasan ini.

    Dilansir BBC dan Reuters, Kamis (11/12/2025), larangan itu membuat 5 juta anak di bawah 16 tahun di Australia kehilangan akses pada media sosialnya. Aturan ini menjadikan Australia negara pertama di dunia yang melarang penggunaan medsos bagi anak di bawah 16 tahun.

    Pemerintah Australia memblokir akses anak-anak di semua media sosial mulai TikTok, Facebook, X, hingga Instagram. Total, ada 10 platform yang telah diperintahkan untuk membatasi situs mereka bagi anak-anak.

    Platform yang melanggar akan dikenakan denda hingga USD 33 juta atau sekitar Rp 550 miliar. Larangan ini sedang diawasi ketat oleh negara-negara lain yang mempertimbangkan langkah serupa.

    Sejumlah negara menunjukkan kekhawatiran tentang dampak media sosial terhadap kesehatan dan keselamatan anak-anak. Dalam pesan video yang menurut Sky News Australia akan diputar di sekolah-sekolah pada pekan ini, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan larangan tersebut bertujuan untuk mendukung anak-anak muda Australia dan meringankan tekanan yang dapat oleh algoritma yang tak ada habisnya.

    “Manfaatkan liburan sekolah yang akan datang sebaik-baiknya. Daripada menghabiskannya dengan menggulir ponsel, mulailah olahraga baru, pelajari alat musik baru, atau baca buku yang sudah lama tersimpan di rak buku Anda,” ujarnya.

    Dia meminta anak muda Australia menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga secara langsung. Dia mengatakan hal itu lebih bermanfaat daripada bermain handphone.

    “Dan yang terpenting, habiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga, secara langsung,” katanya.

    Sementara, ABC Australia melaporkan Amandemen Undang-Undang Keamanan Online pada November 2024 itu memaksa beberapa, tetapi tidak semua, perusahaan media sosial untuk mencegah atau setidaknya mencoba mencegah anak di bawah 16 tahun untuk memiliki akun di media sosial, tapi tidak untuk menggunakannya.

    Kebijakan ini dinilai tidak akan benar-benar memblokir semua anak di bawah 16 tahun dari semua media sosial. Meskipun demikian, aturan ini tetap disebut ‘larangan’ karena suka atau tidak suka itulah sebutan yang melekat dalam aturan ini.

    Sejauh ini, platform yang dilarang adalah:

    – Facebook
    – Instagram
    – TikTok
    – Snapchat
    – X (sebelumnya Twitter)
    – YouTube
    – Reddit
    – Twitch
    – Kick
    – Threads.

    Sudah ada tanda-tanda kalau kebanyakan remaja di bawah 16 tahun berencana pindah ke platform lain yang tidak tercakup dalam aturan baru, seperti Yope, Lemon8, dan RedNote. Namun, tidak ada jaminan situs-situs tersebut akan selamanya terbebas dari larangan. Pemerintah Australia memperingatkan daftar platform media sosial yang dilarang bisa saja bertambah.

    Sebagai buktinya, Reddit, Kick, dan Twitch baru ditambahkan ke dalam daftar itu pada bulan November lalu. Terlepas dari daftar tersebut, tampaknya anak di bawah 16 tahun akan tetap memiliki banyak pilihan platform media sosial lain meskipun bukan platform yang biasa mereka kunjungi.

    Hukum hanya menyatakan platform media sosial harus mengambil ‘langkah-langkah yang wajar’ untuk mencegah anak di bawah 16 tahun memiliki akun. Jika seseorang melanggarnya, bukan pelanggaran yang dapat dikenakan denda.

    Intinya, platform memeriksa usia setiap penggunanya atau merasa yakin dan punya alasan kuat untuk tidak memeriksa usia. Perusahaan media sosial sebenarnya tidak perlu memastikan tanggal lahir Anda.

    Platform hanya perlu menebak dengan akurat. Alasan lain yang membuat ‘larangan’ ini bukan benar-benar larangan adalah karena platform tidak sepenuhnya melarang remaja di bawah 16 tahun untuk tidak mengakses platform tersebut, tetapi ini soal siapa yang diizinkan memiliki akun di platform itu.

    Tidak ada undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses situs atau aplikasi media sosial tanpa login. Sebagian besar platform, termasuk YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan Reddit, akan memungkinkan Anda melihat cukup banyak konten tanpa akun meskipun mereka semua mengatakan konten yang paling berbahaya akan tetap tersembunyi.

    Mungkin perbedaan utamanya adalah pengguna tanpa akun tidak akan disuguhi konten yang sudah dioptimalkan agar mereka tidak terpaku di layar selama berjam-jam, mempelajari preferensi mereka, dan tanpa mengeksploitasi rasa tidak aman mereka. Platform sejauh ini punya beberapa pilihan cara untuk memeriksa usia Anda, dan semuanya menawarkan lebih dari satu pilihan.

    Cara paling akurat yang tersedia adalah verifikasi usia, yang hampir selalu menyerahkan bukti identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah, seperti surat izin mengemudi. Pemerintah Australia berupaya keras untuk menegaskan undang-undang melarang kartu identitas resmi sebagai satu-satunya metode pemeriksaan usia.

    Tetapi, undang-undang tersebut kurang jelas mengenai apakah kartu identitas boleh menjadi pilihan terakhir ketika metode pemeriksaan usia lainnya gagal. Pilihan lain yang tampaknya akan memainkan peran penting adalah estimasi usia wajah.

    Dalam skenario ini, pengguna harus setuju untuk membiarkan perangkat lunak AI menebak usia Anda berdasarkan karakteristik fisik Anda. Biasanya, hal itu dilakukan dengan memindai wajah Anda.

    Setelah melihatnya langsung, hasilnya tidak selalu akurat bisa saja hasilnya lebih muda atau lebih tua dari usia yang sesungguhnya. Bahkan, mereka yang mendukung mengatakan metode ini tidak boleh diandalkan sebagai satu-satunya solusi terutama bagi orang-orang yang usianya ada di masa peralihan.

    Metode utama ketiga adalah inferensi usia di mana sebuah platform menebak usia Anda berdasarkan apa yang sudah diketahuinya tentang Anda, hal-hal seperti berapa lama akun sudah aktif, jenis unggahan pengguna, serta minat pengguna. Meskipun demikian, ada aturan privasi yang melarang platform untuk melakukan hal ini secara berlebihan.

    Perusahaan tidak diperbolehkan menggabungkan terlalu banyak informasi dan apa pun metode yang mereka gunakan harus menghapus data setelah digunakan. Aturan ini memang terdengar membingungkan.

    Setiap platform menggunakan kombinasi metode dan penyedia layanan yang berbeda untuk memeriksa usia pengguna. Misalnya, YouTube, Meta, dan Snapchat semuanya sudah mengumumkan rencana mereka dalam beberapa minggu terakhir.

    Siapa pun yang memulai akun baru dan beberapa pengguna yang sudah ada di atas 16 tahun, terutama yang mendekati batas usia, akan diminta untuk menunjukkan usia mereka dengan cara lain, mungkin dengan kartu identitas atau pemindaian wajah. Bagi siapa pun yang tidak bisa atau tidak mau melakukannya, prosesnya mungkin akan sulit.

    Platform media sosial diwajibkan untuk menyediakan jalur banding jika mereka salah, tetapi kita masih menunggu untuk melihat seberapa lancar sistem tersebut akan bekerja dan apakah platform tersebut akan bergantung pada data pengguna terlepas penggunaannya memberikan data yang benar atau salah.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Video Cerita JK Sempat Ngira Bakal Ditawari Jadi Cawapres Megawati

    Video Cerita JK Sempat Ngira Bakal Ditawari Jadi Cawapres Megawati

    Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) bercerita dirinya sempat mengira akan diminta mendampingi Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilpres. JK saat itu mengaku diundang makan siang bersama Megawati.

    Namun, hingga makan siang berakhir tidak ada juga tawaran dari Megawati kepada JK. Kemudian, JK mendapat tawaran dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tonton video lainnya disini ya!

  • Waka Komisi IV DPR Terima Keluhan Warga Sumbar Butuh Air Bersih-Sakit Gatal

    Waka Komisi IV DPR Terima Keluhan Warga Sumbar Butuh Air Bersih-Sakit Gatal

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, mengerahkan tim penanggulangan bencana, dokter, hingga relawan medis ke sejumlah titik terdampak banjir di Sumatera Barat (Sumbar). Tim tersebut menerima keluhan warga soal krisis air bersih hingga melayani pengobatan penyakit gatal yang menjangkit.

    “Relawan medis ini melayani berbagai keluhan warga terdampak bencana seperti gatal-gatal, demam, sakit kepala hingga sesak napas. Tim medis ini akan terus disiagakan hingga masa tanggap darurat berakhir,” kata Alex, Rabu (10/12/2025).

    Di antara program kemanusian yang dilakukan, tim tersebut mendirikan dapur umum di kantor DPC PDIP Kota Padang di kawasan Ulak Karang, Padang.

    “Setiap harinya, sekitar 1.500 bungkus nasi didistribusikan pada warga terdampak bencana di Kota Padang. Nasinya, diberikan dalam kondisi hangat, karena selesai dimasak jelang waktu makan. Oleh relawan, nasi bungkus ini dibagikan di waktu jelang makan siang atau malam,” ungkap Alex.

    PDIP Sumatera Barat juga menyediakan bantuan 1 unit ekskavator yang bekerja mengangkat endapan lumpur. Kawasan yang dibersihkan dari endapan lumpur, Cubadak Aia di Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, lingkungan SMAN 12 Padang di Kelurahan Gurun Laweh dan perkampungan penduduk di kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo.

    “Sebenarnya, ketersediaan air cukup banyak di sungai. Tapi, kondisinya sangat keruh karena telah bercampur tanah yang hanyut dari hulu sungai. Dalam memenuhi kebutuhan, mayoritas warga gunakan air hujan yang ditampung selain sumbangan berbagai lembaga,” ungkap Tim Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Sumbar, Gery Fernando.

    Krisis air bersih juga terjadi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Alex mengirimkan 25 orang personel terdiri dari 2 dokter, 4 perawat dan 2 administrator serta 17 orang non-medis.

    (fca/fca)

  • Tinjau Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Korban Banjir soal Sanitasi-Air Bersih

    Tinjau Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Korban Banjir soal Sanitasi-Air Bersih

    Jakarta

    Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau lokasi banjir di Aceh. Riefky menerima aspirasi warga soal sanitasi dan air bersih yang masih minim.

    Riefky tiba di Tanah Rencong, pada Selasa (9/12/2025) pagi. Riefky memulai kunjungannya dengan meninjau Kabupaten Pidie dan melihat kondisi pengungsi di salah satu posko darurat.

    Kunjungan kemudian berlanjut ke Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen. Di daerah ini, Riefky blusukan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir.

    Riefky menyebut perjalanan kali ini tidak mudah, terlebih saat rombongan tiba di daerah dengan akses jalan yang terputus.

    “Tadi pukul tujuh malam WIB kami menyeberang menggunakan boat karena akses jalan terputus total. Tidak ada pilihan lain karena besok pagi pukul 04.00 WIB kami harus bergerak dari Lhokseumawe menuju Aceh Tamiang,” kata Riefky, dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

    “Mereka menitipkan aspirasi soal sanitasi, air bersih, kebersihan, serta peralatan untuk membersihkan lumpur dari rumah warga,” ucapnya.

    Riefky mengatakan pemerintah pusat akan melakukan tindak lanjut agar kebutuhan tersebut dapat segera dipenuhi. Riefky juga akan berkoordinasi dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait infrastruktur terdampak di Aceh.

    “Kami sangat prihatin dengan situasinya. Tapi kami tahu pemerintah daerah sedang berupaya menyambungkan jembatan alternatif agar mobilitas warga pulih,” ucap Riefky.

    Riefky menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia memastikan kehadiran pemerintah mendengar dan membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

    “Ini semua sesuai arahan Bapak Presiden untuk terus melihat, mendengarkan, dan membantu masyarakat yang tertimpa bencana, khususnya di Aceh,” tutupnya.

    (eva/fca)

  • Dicopot dari Ketum, Gus Yahya Tetap Bakal Gelar Rapat Pleno PBNU

    Dicopot dari Ketum, Gus Yahya Tetap Bakal Gelar Rapat Pleno PBNU

    Jakarta

    Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akan menggelar rapat pleno rutin PBNU meski telah diberhentikan sebagai ketua umum (ketum). Gus Yahya menyebut rapat itu akan membahas program-program PBNU khususnya terkait bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

    “Besok pleno akan kita gelar untuk bicara tentang program-program yang akan menjadi tugas-tugas kita, termasuk juga mengevaluasi sejumlah program yang sekarang berjalan, dan juga ada khusus nanti yang terkait dengan konsolidasi untuk penanggulangan atau kontribusi NU dalam penanggulangan dampak bencana yang sekarang sedang berlangsung. (Rapat pleno) Rutin enam bulanan,” kata Gus Yahya di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

    Gus Yahya mengaku tak ambil pusing dengan hasil rapat pleno PBNU yang menetapkan pengganti dirinya. Menurutnya, keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga tak layak untuk dipersoalkan lebih jauh.

    “Ya tidak akan kita bahas panjang-panjang juga ya, karena sebetulnya secara aturan ya tidak bisa dianggap ada, karena memang pertama itu dinyatakan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang tidak konstitusional, yang tidak sah, makanya dia menjadi tidak sah dan juga prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada,” ujarnya.

    “Ini kan sebetulnya hal yang universal ya, dimana-mana kan tidak ada mandataris organisasi bisa diberhentikan di luar permusyawaratan tertinggi, kan tidak pernah ada. Ini tentu hal yang universal sebetulnya. Semua orang tahu, di NU juga begitu, tidak ada aturan khusus tentang hal itu,” lanjutnya.

    (eva/fca)

  • Bahlil Instruksikan Anggota DPRD F-Golkar Siapkan Mitigasi Bencana di Tiap Daerah

    Bahlil Instruksikan Anggota DPRD F-Golkar Siapkan Mitigasi Bencana di Tiap Daerah

    Jakarta

    Partai Golkar menggelar bimbingan teknis (bimtek) anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berpesan kepada para kader agar merancang langkah-langkah mitigasi bencana di daerahnya.

    “Contoh, urusan bencana. Jadi, daerah-daerah ini mulai berpikir kalau ada langkah-langkah antisipatif, kalau kemudian itu terjadi, apa yang harus dilakukan,” ujar Bahlil usai bimtek tersebut di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Bahlil menekankan pentingnya pencegahan bagi bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia. Bahlil meminta kepada seluruh kader, khususnya di daerah untuk mengetahui langkah mitigasi bencana.

    “Jadi jangan sampai sudah hujan baru kita semua kelabakan. Jadi ini sebelum hujan kita siapkan payung. Karena ini kan sudah pengalaman nih, kita ingin daerah dan ini berpotensi untuk daerah mana saja. Tapi karena itu kita harus siap, ketika terjadi bencana, kita kader Golkar yang ada di parlemen maupun di eksekutif sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp 3 miliar lebih tambah, untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” katanya.

    (ial/fca)

  • JK Cerita Sempat Ngira Bakal Diajak Jadi Wapres Megawati

    JK Cerita Sempat Ngira Bakal Diajak Jadi Wapres Megawati

    Jakarta

    Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan dirinya pernah mengira akan diajak menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Dia menceritakan momen kala itu.

    JK menyampaikannya saat menghadiri Anugerah Dewan Pers 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/12/2025). JK mengisahkan bahwa suatu hari ia diundang makan siang khusus oleh Megawati.

    Ia mengaku sudah menyatakan bersedia bila ditawari menjadi wakil presiden. Namun, selama satu jam makan bersama, ternyata tak ada pembicaraan soal itu.

    “Saya menunggu kata-kata itu. Jawabannya sudah siap, bersedia. Tapi karena tidak ada pertanyaan selama satu jam, terpaksa kata ‘bersedia’ saya tahan,” ujar JK disambut tawa hadirin.

    Usai makan siang itu, JK langsung mendapat telepon dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memintanya bersedia menjadi cawapres. JK mengaku menerima tawaran tersebut.

    “Waduh saya sudah janji (sama SBY). Itu kira-kira kenapa waktu itu tidak jadi (cawapresnya Megawati),” kata JK sambil tersenyum.

    (bel/fca)

  • Golkar Hormati Proses Hukum ke Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Golkar Hormati Proses Hukum ke Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Jakarta

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal anggota partainya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, yang terjaring operasi tangan tangan atau OTT KPK. Bahlil menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

    “Yang pertama adalah saya belum dapat info. Yang kedua, kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah ya,” kata Bahlil di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji membenarkan Ardito telah bergabung ke Golkar. Dia mengatakan Ardito merupakan anggota baru.

    “Ya sepertinya baru masuk, baru masuk belum mantap benar. Dulu dia nyalon di pilkada pakai partai lain. Terus ini baru saja kelihatan masuk beberapa saat lalu,” kata Sarmuji.

    Diketahui, KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam OTT. Ardito telah tiba di KPK usai kena OTT.

    Selain Ardito, KPK juga mengamankan empat orang lainnya dalam OTT tersebut. Para pihak yang diamankan KPK dalam OTT ini berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

    (ial/haf)

  • Ancaman 2 ASN Disdik Bogor Dipecat Usai Isu Selingkuh Mencuat

    Ancaman 2 ASN Disdik Bogor Dipecat Usai Isu Selingkuh Mencuat

    Bogor

    Dua aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bogor terancam dipecat. Sanksi itu berkaitan dugaan kedua ASN terlibat perselingkuhan hingga viral di media sosial.

    Terduga pelaku yang terlibat merupakan ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Keduanya dipergoki berada di satu rumah yang sama.

    Dalam video viral yang dilihat, Senin (8/12), anak salah satu ASN tersebut yang merekam kejadiannya. Terdengar anak ASN tersebut muntah melihat ayahnya berada satu rumah dengan ASN perempuan lainnya.

    Dinarasikan bahwa keluarga sudah melaporkan kejadian itu kepada Pemkab Bogor sejak bulan Juli 2025. ASN pria tersebut disebut belum menceraikan istri sahnya.

    Alih-alih disanksi, pelaku ASN pria malah disebut mendapatkan kenaikan pangkat. Sang anak dalam narasi video tersebut berharap agar sang ayah diberikan sanksi bukan diberikan kenaikan pangkat.

    Kedua ASN Dipanggil

    Dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan Pemkab sudah melakukan pemanggilan terhadap ASN tersebut.

    “Kita sudah tahap pemanggilan yang bersangkutan,” kata Ajat, Senin (8/12).

    Dia mengatakan dalam waktu dekat akan disiapkan sanksi untuk ASN tersebut. Ajat meminta masyarakat untuk menunggu prosesnya.

    “Dalam waktu dekat tentunya ada sanksi, tunggu ya prosesnya,” katanya.

    Ancaman Sanksi Pemecatan

    Pemkab Bogor menyiapkan sanksi dua ASN Disdik Kabupaten Bogor yang viral diduga berselingkuh. Sanksi yang diberikan bisa berupa pemberhentian.

    “Tahapan sudah kami tempuh. Kemungkinan besar kita akan ambil langkah, salah satunya adalah pemberhentian dua-duanya,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto, Rabu (10/12/2025).

    Rudy menyebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah memeriksa kedua ASN tersebut.

    “Tahapan pemeriksaan sudah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bogor, tahapan administrasi mudah-mudahan hari ini selesai,” tuturnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)