Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat sejarah baru di Hari Pohon Sedunia 2025. Di bawah pimpinan Kapolda Irjen Herry Heryawan, Polda Riau menanam 21.000 pohon secara serentak selama 2 pekan ini.

    Kegiatan ini dipusatkan di Danau Khayangan, Rumbai, Kota Pekanbaru, Jumat (21/11/2025) dengan melibatkan 500 pelajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Pekanbaru. Aksi penanaman pohon ini dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika, para pejabat utama (PJU) Polda Riau, Partai Hijau Riau (PHT), hingga aktivis lingkungan hidup.

    Penanaman 21.000 pohon ini menjadi tonggak sejarah baru di Provinsi Riau, sekaligus menjadi harapan untuk alam yang hijau lestari di tengah isu kebakaran hutan (karhutla), deforestasi, hingga perambahan hutan.

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan menanam pohon adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Dampaknya tidak akan dirasakan langsung, tetapi beberapa tahun yang akan datang.

    “Kegiatan ini adalah investasi jangka panjang demi masa depan bumi dan anak cucu kita. Kita akan merasakan dampak besarnya 5 sampai 10 tahun yang akan datang,” katanya.

    Foto: Gerakan penanaman 21.000 pohon menyambut Hari Pohon Nasional di Pekanbaru, Riau. (dok. Polda Riau)

    Dalam sambutannya, Kapolda menekankan pentingnya menanam pohon. Pohon bukan hanya paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen, tetapi sekaligus menjaga keberlangsungan alam.

    Penanaman pohon merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau yang mengedepankan pendekatan pentahelix berbasis komunitas. Menurutnya, menanam pohon akan menjadi potofolio kehidupan.

    Melalui kegiatan ini, Kapolda juga ingin menanamkan nilai-nilai baik dari kehidupan. “Apa yang kita tanam hari ini baik pohon, aksi, maupun nilai akan menentukan kualitas hidup generasi masa depan,” ujarnya.

    Polda Riau berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pelestarian lingkungan melalui program Green Policing. Bukan tanpa alasan, Provinsi Riau sebagai salah provinsi rawan karhutla, deforestasi, hingga perambahan hutan.

    “Kami telah dan anak terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah kerusakan alam dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan,” tambahnya.

    (mea/dhn)

  • Komisi II DPR Bakal Kaji UU IKN Buntut Putusan MK soal Hak Tanah

    Komisi II DPR Bakal Kaji UU IKN Buntut Putusan MK soal Hak Tanah

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya akan mengevaluasi seluruh ketentuan terkait IKN Nusantara buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pemberian HGU 190 tahun. Aria Bima mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.

    “Komisi II akan mengevaluasi kembali bersama Menteri ATR BPN untuk melihat kembali, mengkaji seluruh peraturan yang terkait undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri, termasuk Undang-Undang IKN,” kata Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Aria Bima mengatakan, tak bisa lagi membuat kekhususan masa sewa maupun masa berlaku HGB dan HGU di IKN jika tak memenuhi prasyarat yang ditetapkan MK. Namun, dia menyoroti perlunya kepastian pemberlakuan putusan MK.

    “Intinya jangan sampai terjadi konstruksi antara yang existing maupun yang ke depan. Tentu ada cara-cara mensikapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu dengan realitas yang ada, karena realitas itu adalah akibat dari ketentuan undang-undang yang sudah ada,” ujarnya.

    Aria Bima mengatakan langkah penyesuaian aturan harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan di kalangan investor. Selain itu, juga baik di kalangan swasta maupun BUMN.

    “Karena semua kita persandingkan. Mulai harga gas, labor cost, juga tentang termasuk menyangkut pertanahannya, ini kan kita akan sandingkan,” sambungnya.

    Aria Bima menyebut salah satu opsi yang dapat dikaji dalam menyikapi putusan MK ialah mempertahankan masa berlaku hak seperti sekarang. Namun dengan pola perpanjangan yang mengikuti batasan MK, seperti perpanjangan setiap 30 atau 60 tahun dengan prioritas bagi pemegang hak yang sudah ada.

    Sebagai informasi, MK telah memutuskan pembatalan pada ketentuan pemberian hak atas tanah (HAT) bagi para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN).

    Dalam beleid tersebut, awalnya ditetapkan para investasi mendapatkan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun dan diberikan melalui dua siklus. Dalam pemberian satu siklus HGU diberikan paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun.

    “Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/11).

    Menurutnya, putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun, dan harus kembali mengikuti batasan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur.

    Nusron menilai, ketetapan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Ia juga menegaskan, keputusan MK justru memperkuat posisi negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan IKN.

    Menurutnya, putusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi. Seiring dengan keputusan tersebut, proses pemberian HAT yang telah berjalan akan dilanjutkan dengan penyesuaian.

    (amw/gbr)

  • Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Jakarta –

    Relaksasi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi angin segar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan bagi warga dan dunia usaha.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana mengatakan, kebijakan tersebut membuat PAD DKI Jakarta tumbuh positif. Adapun pada pertengahan 2025, realisasi pajak daerah sudah tembus Rp 27,57 triliun atau 57,4% dari target yakni Rp 48 triliun. Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat menjelang akhir tahun.

    Data Badan Pusat Statistik Perwakilan DKI Jakarta menyebutkan kontributor terbesar yakni berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian Rp5,6 triliun atau 57,79% dari target Rp 9,7 triliun.

    Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tembus Rp2,9 triliun (43,94%) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1 triliun (47,62%). Dari sisi pajak konsumsi, Pajak Rokok menyumbang Rp 541,7 miliar atau 60,19% dari target, sedangkan Pajak Reklame sudah mencapai Rp 647,5 miliar atau 71,94%. Pajak Air Tanah (PAT) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 41,4 miliar atau 59,14%.

    Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencatat capaian terbesar yakni Rp 9 triliun atau 81,82% dari target Rp 10,5 triliun. Namun, kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih tertinggal dengan realisasi Rp 2,8 triliun atau 32,79% dari target Rp 10,3 triliun.

    Dari sektor hiburan, realisasi tercatat Rp343,4 miliar (52,83%), sedangkan Pajak Tenaga Listrik menyumbang Rp 517,1 miliar (57,46%), dan Pajak Jasa Parkir Rp 183,5 miliar (61,17%). Secara keseluruhan, pendapatan pajak daerah hingga pertengahan 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi antarsektor. Beberapa jenis pajak bahkan sudah melampaui target, sementara lainnya masih perlu didorong, seperti BPHTB dan BBN-KB.

    Menurut Lusiana, capaian PAD tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tengah berupaya meringankan beban masyarakat, namun tetap memperhatikan iklim usaha.

    Relaksasi Pajak Strategi Pemprov DKI Jakarta Jaga Daya Beli Masyarakat

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kebijakan relaksasi pajak merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ketika daya beli terjaga, maka bisa berdampak positif terhadap roda perekonomian di Jakarta.

    Tidak hanya itu, dia mengatakan, strategi tersebut juga bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melahirkan kebijakan yang adil dan proporsional.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dan mendukung warga. Insentif ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan mendorong dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di Jakarta semakin bertumbuh,” kata Pramono beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan, relaksasi pajak juga dilakukan untuk mendukung dunia usaha yang saat ini perlu insentif. Pemprov DKI Jakarta berharap, kebijakan ini bisa memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.

    Dia menjelaskan relaksasi pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi lima kebijakan utama.

    Pertama, pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% untuk rumah pertama, sehingga tarifnya turun dari 5% menjadi 2,5%.

    Pramono mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk meringankan beban keluarga dan generasi muda Jakarta khususnya untuk membeli rumah pertama. Lewat kebijakan itu, diharapkan keluarga dan generasi muda Jakarta bisa mendapatkan tempat tinggal layak.

    “Harapannya, ini bisa meringankan beban keluarga muda dan generasi muda Jakarta dalam membeli rumah pertama, sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya,” ungkapnya.

    Kedua, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100% bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta berbentuk yayasan.

    “Tujuannya, agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak tinggi, sehingga biaya sekolah lebih terjangkau bagi orang tua,” katanya.

    Ketiga, pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, seni budaya edukatif, amal, dan sosial. Kebijakan ini mendukung dunia kreatif dan memperluas akses hiburan bagi masyarakat.

    Keempat, pembebasan Pajak Reklame untuk objek di ruang tertutup, seperti kafe, restoran, dan ruko, guna membantu pelaku UMKM mempromosikan usahanya tanpa beban tambahan.

    Kelima, pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan dengan nilai di bawah harga pasar, untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, membuktikan bahwa kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadir dan mendukung warga. Diharapkan, insentif ini meringankan beban warga dan menjadi pemicu untuk membuat dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di tengah masyarakat semakin bertumbuh,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Menteri Agus Tegaskan Kemenimipas Komitmen Transparan dan Terbuka ke Publik

    Menteri Agus Tegaskan Kemenimipas Komitmen Transparan dan Terbuka ke Publik

    Jakarta –

    Menteri Imigrasi Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini Kemenimipas terus berupaya membangun sistem manajemen data terpadu yang terintegrasi lintas unit dan mudah diakses. Hal ini merupakan komitmen dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik.

    “Tentunya kami berharap dengan keterbukaan informasi dan data yang berkualitas, dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Menteri Agus dalam siaran persnya, Jumat (21/11/2025).

    Kemenimipas, katanya, berperan aktif dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Rangkaian Monev oleh KIP tersebut akan menentukan kualifikasi keterbukaan dan peringkat Badan Publik secara nasional.

    Dia mengungkapkan hingga saat ini, Kemenimipas telah berhasil lolos hingga tahap Uji Publik yang merupakan tahap terakhir sebelum mendapatkan predikat dalam keterbukaan informasi publik.

    Menteri Agus juga mengungkapkan Kemenimipas terus berupaya dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi instrumen vital dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

    Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik, Kemenimipas menyajikan data secara berkala dalam format informatif, terbuka dan ramah pengguna termasuk melalui portal digital interaktif.

    Oleh karena itu, Kemenimipas telah menerbitkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Angka, serta Buletin 13 Program Akselerasi dalam Gambar yang dapat diakses dengan mudah pada portal resmi. Selain itu, Kemenimipas juga membangun komunikasi dua arah yang responsif melalui berbagai kanal media sosial resmi.

    Terakhir, Menteri Agus menegaskan Kemenimipas akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Dia juga mengatakan Kemenimipas berupaya untuk memperoleh kepercayaan publik serta bertanggung jawab atas kinerja secara akuntabel dan profesional.

    “Dalam satu tahun perjalanan ini, tentunya banyak hal yang belum sempurna, masih banyak kekurangan yang kami hadapi. Namun, kami punya komitmen untuk selalu menerapkan upaya-upaya perbaikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana apa yg diharapkan dan diamanatkan oleh undang-undang,” ucapnya.

    (aud/zap)

  • Thailand Perketat Visa Turis Demi Cegah Aktivitas Ilegal WNA

    Thailand Perketat Visa Turis Demi Cegah Aktivitas Ilegal WNA

    Bangkok –

    Otoritas imigrasi Thailand meningkatkan pemeriksaan visa untuk mencegah warga negara asing (WNA) menyalahgunakan kebijakan bebas visa untuk aktivitas ilegal. Kebijakan ini menargetkan para WNA yang berulang kali keluar-masuk wilayah Thailand dengan kedok pariwisata.

    Juru bicara Biro Imigrasi Thailand, Mayor Polisi Cheongron Rimpadee, seperti dilaporkan Bangkok Post dan dilansir VN Express International, Jumat (21/11/2025), mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kampanye nasional melawan kejahatan siber.

    Dikatakan oleh Cheongron bahwa menurut data kepolisian, banyak individu yang memanfaatkan kebijakan bebas visa, yang memungkinkan kunjungan hingga 90 hari per kedatangan, untuk melakukan apa yang disebut sebagai “visa run”.

    Dia menyebut sejumlah pengunjung asing menyalahgunakan kebijakan bebas visa 90 hari tersebut, terutama di tempat-tempat dengan populasi ekspatriat yang besar, seperti Pattaya, Phuket, dan Hua Hin.

    Terdapat industri yang berkembang pesat yang mengkhususkan diri dalam paket perjalanan ke titik perbatasan terdekat untuk mengurus formalitas visa. Beberapa ekspatriat bahkan telah tinggal di Thailand selama bertahun-tahun, dengan memperbarui puluhan visa turis.

    Program bebas visa memungkinkan warga negara dari 93 negara untuk masuk ke Thailand hingga 60 hari tanpa bisa, dengan opsi perpanjangan 30 hari di kantor imigrasi.

    Namun kemudahan masuk berulang kali ke Thailand ini telah menciptakan celah yang memungkinkan beberapa orang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk scam online, pencucian uang, dan operasi bisnis tanpa izin.

    Untuk menutup celah-celah tersebut, aturan baru diberlakukan di mana para pengunjung yang melakukan lebih dari dua kali “visa run” tanpa alasan yang sah, dapat ditolak masuk ke Thailand oleh pos pemeriksaan imigrasi di bandara dan di perbatasan.

    Mereka yang terdampak, menurut pernyataan di situs resmi Departemen Hubungan Masyarakat Pemerintah Thailand, diwajibkan untuk mengajukan jenis visa yang sesuai — bisnis, pensiun, pendidikan, pernikahan, dan sebagainya — untuk bisa masuk kembali ke negara tersebut.

    Sejak awal tahun ini, otoritas imigrasi Thailand telah menolak masuk sekitar 2.900 orang karena menyalahgunakan hak istimewa bebas visa.

    Tidak hanya itu, otoritas imigrasi Thailand juga akan memeriksa lebih cermat setiap permohonan perpanjangan izin tinggal sementara.

    Kebijakan baru ini, sebut Biro Imigrasi Thailand, mungkin akan sedikit memperlambat pemrosesan paspor selama periode ramai pelancong. Namun ditegaskan juga bahwa staf tambahan akan dikerahkan agar semua proses tetap berjalan efisien.

    Otoritas Thailand telah meningkatkan pemeriksaan dan penindakan imigrasi terhadap aktivitas ilegal menyusul lonjakan jumlah kejahatan terkait narkoba dan pekerja asing yang bekerja secara ilegal.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tragis, Balita Rusia Tewas Tersengat Ubur-ubur di Pantai Malaysia

    Tragis, Balita Rusia Tewas Tersengat Ubur-ubur di Pantai Malaysia

    Kuala Lumpur –

    Seorang balita asal Rusia meninggal dunia di Malaysia, sekitar lima hari setelah dia tersengat ubur-ubur saat mengunjungi sebuah pantai di pulau Langkawi bersama keluarganya. Insiden ini memicu kekhawatiran, namun otoritas Malaysia menyebut keberadaan ubur-ubur di pantai Langkawi sangat moderat.

    Laporan media lokal Malaysia, New Straits Times, seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (21/11/2025), menyebut seorang balita laki-laki berusia 2 tahun yang bernama Vladimir Lakubanets, asal Rusia, tersengat ubur-ubur kubus (box jellyfish) pada 15 November lalu di sebuah pantai di Langkawi.

    Dia menjalani perawatan di Rumah Sakit Sultanah Bahiyah yang ada di negara bagian Kedah, namun dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (19/11) waktu setempat, setelah mengalami komplikasi serius.

    Ayah balita itu, Nikita, yang berusia 32 tahun dan berprofesi sebagai IT engineer, mengatakan kepada wartawan Malaysia bahwa putranya tersengat ubur-ubur saat berada di perairan dangkal di dekat pantai. Langkawi merupakan destinasi wisata pulau utama di lepas pantai Kedah.

    “Istri saya menyerahkan anak saya kepada saya dan dalam hitungan detik, dia berhenti bernapas. Saya melakukan CPR secepat mungkin, dan para turis lainnya membantu membawa kami ke pusat penyelamatan pantai,” tutur Nikita seperti dikutip The Star.

    Petugas pertolongan pertama di Pantai Cenang mencuci luka balita itu dengan cuka, sebelum membawanya ke klinik dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah rumah sakit di Langkawi. Balita itu kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit lainnya di daratan utama Malaysia.

    New Straits Times melaporkan bahwa orang tua balita itu tidak akan mengambil tindakan hukum apa pun atas kematian putra mereka. Mereka berharap agar kematian putra mereka dapat menjadi pengingat akan risiko yang ditimbulkan ubur-ubur kubus.

    Pasangan ini berencana mengkremasi jenazah putra mereka dan membawa abunya kembali ke Rusia.

    Departemen Perikanan Kedah, dalam pernyataan terpisah menyusul insiden itu, mengonfirmasi keberadaan ubur-ubur kubus di perairan Langkawi.

    Direktur Dinas Perikanan Kedah, Sukir Deris, seperti dikutip Bernama, mengatakan bahwa keberadaan ubur-ubur kubus pada tahun 2025 terdeteksi pada level yang sangat moderat dan tidak berada dalam skala yang akan sepenuhnya menghentikan aktivitas rekreasi.

    Deris menyebut spesies ini bisa ditemukan di perairan dari seluruh Australia hingga Asia Tenggara, dan transisi musim hujan mungkin telah membawa ubur-ubur kubus ke perairan Langkawi.

    Ubur-ubur kubus dikenal sebagai salah satu makhluk laut paling berbisa di dunia. Sengatan ubur-ubur kubus dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan dalam kasus yang parah, dapat memicu serangan jantung dan kematian dalam hitungan menit.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Mensos Dukung Posyandu Reborn Jadi Wadah Verifikasi Data Bersama

    Mensos Dukung Posyandu Reborn Jadi Wadah Verifikasi Data Bersama

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik yang melibatkan kabupaten/kota dalam menindaklanjuti Inpres No 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    Melalui sinergi ini, tingkat kabupaten/kota dapat terhubung dengan provinsi dan Kementerian Sosial. Adapun integrasi ini nantinya tidak hanya sampai di kabupaten/kota saja namun sampai ke tingkat desa.

    “Di desa itu ada layanan khusus di samping mengelola data tapi juga mengintervensi dari berbagai instansi, mulai dari penegak hukum sampai kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat yang paling mendesak bisa diatasi dengan model rujukan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPS dan 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan daerah di Malang, Kamis (20/11/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jatim bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi bernama Singosari. Aplikasi ini merupakan sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Kedepan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkan untuk ‘Posyandu Reborn’, program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” ucapnya.

    Dari posyandu yang ada di desa dapat menjadi tempat yang menghubungkan dengan Badan Pusat Statistik untuk dilakukan verifikasi dan validasi. “Jadi insyaallah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan BPS siap berkontribusi menyajikan data statistik yang berkualitas. Pihaknya juga telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan data akan sangat menentukan bagaimana program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Heboh Penemuan Kerangka Manusia di Saluran Irigasi Karawang

    Heboh Penemuan Kerangka Manusia di Saluran Irigasi Karawang

    Warga Desa Jatimulya, Kabupaten Karawang, dibuat heboh dengan penemuan kerangka manusia di saluran irigasi. Kerangka tersebut awalnya ditemukan oleh warga yang sedang melakukan kerja bakti.

    Saat ini kerangka tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Karawang. Polisi pun telah melakukan olah TKP terkait penemuan tersebut.

  • Upaya Eri Cahyadi Menggaet Turis lewat “Surabaya Holiday Super Sale”

    Upaya Eri Cahyadi Menggaet Turis lewat “Surabaya Holiday Super Sale”

    Jakarta –

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, akhir tahun ini akan ada ‘Surabaya Holiday Super Sale’ di Kota Surabaya. Eri berharap dengan adanya event ini warga Surabaya tetap berwisata di Kota Surabaya, bahkan lebih jauh ia menargetkan akan menggaet banyak wisatawan untuk datang ke Kota Surabaya.

    “Kita berharap dengan adanya event Surabaya Holiday Super Sale justru dapat menggerakkan roda perekonomian Surabaya secara signifikan, baik itu korporasi maupun UMKM semua terdampak,” ujar Eri dalam program Blak-blakan detikcom.

    “Surabaya ini termasuk kota jasa, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun wisatawan yang datang ke event ini, baik dari dalam kota maupun luar kota bahkan luar negeri,” tambah Eri.

    Eri menjelaskan, dalam event ini Pemkot Surabaya bekerjasama dengan stakeholder terkait, baik itu mal, hotel, restoran, seniman, hingga pelaku UMKM yang ada di Surabaya. Nantinya akan ada penawaran discount besar-besaran untuk produk maupun jasa yang akan di jual ke pengunjung.

    “Mal-mal di Surabaya, seniman, bahkan banyak UMKM yang kami ajak kerjasama dalam event ini. Mereka antusias dan akan menyediakan produk-produk unggulan. Selain itu ada juga pertunjukan seni,” terang Eri.

    Menurut Eri, event ini akan diadakan sepanjang bulan Desember 2025, dan akan menghadirkan pengalaman terbaik untuk wisatawan saat liburan di Surabaya.

    (ppy/ppy)

  • Salah Satu Paviliun Kebakaran, Bagaimana Kelanjutan KTT COP30 Brasil?

    Salah Satu Paviliun Kebakaran, Bagaimana Kelanjutan KTT COP30 Brasil?

    Jakarta –

    Kebakaran melanda salah satu paviliun di KTT COP30 Brasil. Lantas, bagaimana kelanjutan proses negosiasi COP30?

    Kebakaran terjadi di belakang Paviliun Italia sekitar pukul 14.00 waktu Brasil, Kamis (20/11). Api dipadamkan enam menit berselang. Dilaporkan ada 13 orang yang dirawat di lokasi kejadian karena menghirup asap kebakaran.

    Namun pihak penyelenggara, UNFCCC, memastikan bahwa semua orang sudah dievakuasi dengan selamat. Imbasnya, zona biru atau lokasi negosiasi COP30 ditutup sementara waktu sampai dinas pemadaman kebakaran Brasil memastikan kondisinya aman.

    “Presidensi COP30 dan sekretariat saat ini tengah bekerja sama erat untuk menyelesaikan rencana dimulainya kembali kegiatan COP, yang akan difokuskan pada negosiasi, setelah tempat tersebut dievaluasi secara menyeluruh dan dianggap sepenuhnya aman oleh otoritas kebakaran dan kesehatan,” demikian bunyi pernyataan UNFCCC, Jumat (21/11/2025).

    Seperti diketahui, proses negosiasi masih berlangsung hingga malam hari demi menentukan kebijakan terkait penanganan krisis iklim. Namun imbas kebakaran, kelanjutan negosiasi di lokasi COP30 akan diumumkan malam ini juga.

    “Saat ini kami mengantisipasi bahwa pertemuan apa pun yang mungkin dapat berlangsung malam ini, tergantung pada penilaian kesehatan dan keselamatan penuh, akan melanjutkan dan menyelesaikan konsultasi dengan Kelompok yang terganggu oleh kebakaran,” lanjut UNFCCC.

    Yang pasti, UNFCCC memastikan bahwa penutupan COP30 Brasil besok tetap dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan langsung. Diharapkan, ada hasil yang positif dari proses negosiasi selama COP30 berlangsung.

    “Dan tentu saja akan memastikan bahwa aktivitas dalam sidang pleno besok terbuka untuk semua Pihak dan Pengamat, dan juga disiarkan langsung. Kami sangat menghargai kerja sama dan pengertian semua peserta karena kami mengutamakan keselamatan semua orang yang terlibat,” imbuh UNFCCC.

    “Kami masih mempunyai banyak pekerjaan di depan, dan kami berharap semua pihak akan bergabung dalam pekerjaan itu dengan semangat solidaritas dan tekad untuk memberikan hasil COP yang sukses,” tutup UNFCCC.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)