Category: Detik.com News

  • Pesan Bima Arya Saat Hadiri Serah Terima 600 Unit Huntara di Aceh Tamiang

    Pesan Bima Arya Saat Hadiri Serah Terima 600 Unit Huntara di Aceh Tamiang

    Jakarta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan dua arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh pihak.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri serah terima 600 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (8/1).

    “Jadi, arahan Bapak Presiden adalah, satu, bergerak cepat. Dua, bergerak semua. Ini yang sekarang terjadi di sini, dalam waktu sekitar dua minggu berkolaborasi [dengan] BUMN Karya, membantu bersinergi bersama kepala daerah. Akhirnya bisa terwujud hunian sementara,” ucap Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Bima mengapresiasi kerja cepat dan kolaborasi antara BUMN Karya, Danantara, dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan pembangunan huntara tersebut. Ia juga meminta Bupati Aceh Tamiang membangun sistem pengelolaan kawasan huntara, termasuk pengaturan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan transportasi, serta pembentukan RT/RW baru.

    “Kami titip kepada Pak Bupati untuk membangun sistem di sini, karena akan perlu diatur nanti,” tambahnya.

    Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bertugas di Aceh Tamiang. Mereka mendampingi Pemda dalam pemulihan berbagai sarana dan prasarana layanan publik, termasuk gedung pemerintahan dan sekolah.

    “Apabila dibutuhkan nanti kami siap untuk juga mengaktivasi, mengawasi, memfasilitasi warga di hunian sementara ini agar tetap terlayani dengan baik,” ujarnya.

    Kawasan huntara juga dilengkapi ruang komunal berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dan dapur umum. Selama enam bulan, fasilitas listrik, gas, dan layanan internet disediakan secara gratis. Selain itu, tersedia pula tempat bermain anak, musala, serta fasilitas pendukung lainnya.

    Secara keseluruhan, kawasan huntara tersebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah permukiman baru sehingga warga diharapkan dapat beradaptasi selama masa pemulihan.

    (akd/ega)

  • Video Wawalkot Tangsel soal Buang Sampah ke Cileungsi: Hal Lumrah

    Video Wawalkot Tangsel soal Buang Sampah ke Cileungsi: Hal Lumrah

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan mengatakan akan membuang limbah sampah ke PT Aspex Kumbong di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Sampah di Kota Tangsel akan dibuang ke Cileungsi selama 14 hari ke depan.

    Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga mengatakan membuang sampah ke wilayah lain merupakan hal yang lumrah.

  • Masalah Hukum Saya Tak Ikut Campur

    Masalah Hukum Saya Tak Ikut Campur

    Jakarta

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merespons mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji. Ia menegaskan turut merasakan tapi tidak ikut campur.

    “Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan. Tapi masalah hukum terserah proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur,” ujar Gus Yahya dilansir Antara, Jumat (9/1/2026).

    Ia juga memastikan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Eks Menag Yaqut.

    “PBNU tidak terkait. Tindakan individu tidak mewakili organisasi,” katanya.

    Sementara itu, penasihat hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan,” kata Mellisa.

    Ia mengatakan sejak awal proses pemeriksaan, kliennya telah bersikap kooperatif dan transparan dengan memenuhi seluruh panggilan serta prosedur hukum yang berlaku.

    Sikap tersebut, menurut dia, merupakan bentuk komitmen Yaqut Cholil Qoumas terhadap penegakan hukum.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas (YQC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Yaqut, KPK menetapkan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka.

    “Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirmed, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

    KPK menjerat Yaqut dengan pasal kerugian negara dalam UU Pemberantasan Tipikor. Keduanya belum ditahan.

    Budi belum menguraikan peran Gus Yaqut dan Gus Alex dalam kasus ini. KPK mengatakan BPK masih melakukan kalkulasi kerugian negara.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idn)

  • Video JPO Sarinah Akan Dibangun Lagi, Pramono: Pelican Crossing Tetap Ada

    Video JPO Sarinah Akan Dibangun Lagi, Pramono: Pelican Crossing Tetap Ada

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membangun kembali jembatan penyeberangan orang (JPO) Sarinah, Jakarta Pusat. JPO tersebut dibutuhkan untuk para difabel.

    Pramono juga menanggapi terkait adanya pro dan kontra terhadap pembangunan JPO tersebut. Ia memastikan JPO tersebut hanyalah alternatif dan pelican crossing tetap dapat digunakan pejalan kaki di Sarinah.

  • Jadi Tersangka Kasus Haji, Eks Menag Yaqut Punya Harta Rp 13,7 M

    Jadi Tersangka Kasus Haji, Eks Menag Yaqut Punya Harta Rp 13,7 M

    Jakarta

    KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya, Yaqut tercatat punya harta Rp 13,7 miliar.

    Dilihat detikcom dari situs e-LHKPN KPK, Jumat (9/1/2025), Yaqut menyerahkan LHKPN khusus akhir menjabat pada 20 Januari 2025. Yaqut melaporkan dirinya punya enam bidang tanah dan bangunan senilai total Rp 9,5 miliar.

    Tanah dan bangunannya berada di Rembang, Jawa Tengah, dan Jakarta Timur. Seluruh tanah dan bangunannya merupakan hasil sendiri.

    Yaqut juga melaporkan dirinya memiliki mobil Mazda CX-5 dan Toyota Alphard dengan total nilai Rp 2,2 miliar. Keduanya berasal dari hasil sendiri.

    Selain itu, Yaqut memiliki harta bergerak lainnya Rp 220 juta serta kas dan setara kas Rp 2,5 miliar. Yaqut punya utang Rp 800 juta sehingga total hartanya Rp 13.749.729.733.

    Jadi Tersangka

    KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas (YQC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Yaqut, KPK menetapkan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka.

    “Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirmed, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

    KPK menjerat Yaqut dengan pasal kerugian negara dalam UU Pemberantasan Tipikor. Keduanya belum ditahan.

    Budi belum menguraikan peran Gus Yaqut dan Gus Alex dalam kasus ini. KPK mengatakan BPK masih melakukan kalkulasi kerugian negara.

    Tentang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut menjabat Menag. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi.

    Jokowi melakukan lobi hingga mendapat kuota tambahan demi mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun bahkan lebih. Kuota tambahan itu malah dibagi rata oleh Kemenag yang dipimpin oleh Yaqut, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

    Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

    KPK menduga ada kongkalikong antara pihak di Kemenag dengan travel haji khusus terkait pembagian kuota tambahan itu. KPK menyebutnya sebagai uang percepatan dengan nilai USD 2.400 per jemaah atau sekitar Rp 39,7 juta dengan kurs saat ini.

    Oknum Kemenag diduga memanfaatkan kuota haji tambahan pada 2024 yang dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus untuk meraup keuntungan pribadi. Oknum Kemenag itu diduga mematok harga USD 2.400-7.000 per jemaah yang hendak berangkat haji tanpa antre pada 2024 lewat kuota haji khusus tambahan.

    Padahal, calon jemaah haji khusus juga harus antre sekitar 2 atau 3 tahun sebelum dapat giliran berangkat. KPK menyebut oknum Kemenag itu kemudian diduga mengembalikan ‘uang percepatan’ ke pihak travel karena ketakutan DPR membentuk pansus haji tahun 2024. KPK menyebut ada pengembalian Rp 100 miliar dari sejumlah travel haji khusus.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • PDIP Luncurkan Maskot Banteng di Rakernas Ancol Besok, Apa Maknanya?

    PDIP Luncurkan Maskot Banteng di Rakernas Ancol Besok, Apa Maknanya?

    Jakarta

    Rakernas sekaligus HUT ke-53 PDIP bakal digelar di Ancol, Jakarta, 10-12 Januari 2026. PDIP akan meluncurkan maskot banteng baru. Apa makna maskot tersebut?

    Berdasarkan keterangan resmi PDIP, Jumat (9/1/2026), maskot Banteng tersebut merupakan hasil sayembara yang dilaksanakan partai selama tiga bulan, sejak Oktober hingga Desember 2025. Maskot banteng bernuansa merah-hitam ini sudah menghiasi arena Rakernas PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, sejak gladi resik yang dipantau langsung Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital sekaligus putra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, M Prananda Prabowo.

    Ketua Koordinator Media Pintar Perjuangan (MPP), Henky, yang menemani Pranana menyebut membeberkan makna maskot banteng. “Maskot banteng bukan hanya simbol. Ia adalah energi. Energi yang tumbuh dari rakyat, untuk rakyat, mama maskot akan diumumkan besok saat perayaan HUT ke-53 PDIP,” kata Henky.

    Henky mengungkit kolaborasi dan semangat gotong royong yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Dari kolaborasi itu, lanjut Henky, lahir inovasi serta ide baru untuk menjawab tantangan zaman. Henky menambahkan, gerakan yang diusung melalui Maskot Banteng bersifat inklusif dan terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang usia, profesi, maupun latar belakang.

    “Inilah movement, pergerakan rakyat yang nyata. Gerakan yang menumbuhkan empowerment, pemberdayaan di setiap lapisan masyarakat. Inilah makna dibalik Maskot Banteng,” ungkapnya.

    Prananda Prabowo sempat berpose di depan maskot Banteng dan maskot Media Pintar Perjuangan (MPP) yang diberi nama Pagor atau Pasar Gotong Royong.

    “Besok di perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan, nama maskot banteng dari hasil sayembara ini akan resmi diumumkan,” kata Prananda.

    (gbr/imk)

  • Kapolda Riau Dorong Legalisasi Tambang Rakyat Lewat Koperasi Merah Putih

    Kapolda Riau Dorong Legalisasi Tambang Rakyat Lewat Koperasi Merah Putih

    Jakarta

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam penataan dan legalisasi penambangan rakyat sebagai solusi mencegah tambang ilegal. Hal ini menyikapi permasalah tambang emas ilegal yang terus bermunculan, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan Polri tidak bisa bekerja secara parsial dalam menangani persoalan pertambangan rakyat ini. Menurutnya, diperlukan sinergi antara Pemprov Riau, khususnya dinas yang membidangi sumber daya mineral (SDM) terkait proses perizinan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR).

    “Polda Riau perlu melakukan upaya kolaboratif dengan instansi terkait, terutama Pemerintah Provinsi melalui dinas teknisnya terkait perizinan yang harus diberikan untuk Izin Usaha Pertambangan Rakyat,” ujar Irjen Herry Heryawan, Jumat (9/1/2026).

    Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Kabupaten Kuansing.

    Selain aspek perizinan, Kapolda juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Kabupaten Kuansing. Hal ini bertujuan agar penataan wilayah tambang sinkron dengan rencana tata ruang daerah dan memiliki status legalitas lahan yang jelas.

    Sebagai langkah konkret, Irjen Herry mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah payung hukum bagi para penambang lokal agar kegiatan mereka menjadi legal dan terorganisir.

    “Supaya kegiatan tambang ini bisa legal, harus ada tambang rakyat yang dikelola dengan benar dan mengedepankan koperasi. Koperasinya adalah Koperasi Merah Putih,” imbuhnya.

    Ke depan, Polda Riau diagendakan menggelar rapat koordinasi bersama dinas pertambangan dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pertemuan tersebut akan merumuskan langkah-langkah teknis dan percepatan regulasi agar pertambangan rakyat yang tertib dan berkelanjutan segera terwujud di Bumi Lancang Kuning.

    “Ini adalah upaya kolaboratif bersama. Semua stakeholder harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

    (mea/imk)

  • Viral Angkot Ugal-ugalan Hingga Kabur Usai Tabrak Ojol di Bogor

    Viral Angkot Ugal-ugalan Hingga Kabur Usai Tabrak Ojol di Bogor

    Kota Bogor

    Rekaman video yang memperlihatkan angkutan perkotaan (angkot) melaju ugal-ugalan hingga kabur usai menabrak ojek online (ojol) di Kota Bogor viral di media sosial (medsos). Polisi menelusuri kasus dugaan tabrak lari tersebut.

    “Kami sedang telusuri,” kata Kanit Laka Satlantas Polresta Bogor Kota Iptu Susilo ketika dimintai konfirmasi, Jumat (9/1/2026).

    Dalam rekaman video viral yang dilihat detikcom, tampak satu unit angkot melaju kencang di jalan raya. Mobil angkot berwarna hijau itu tampak menabrak pemotor di depannya.

    Bukannya berhenti, angkot itu terus melaju kencang dan meninggalkan pemotor jatuh usai ditabrak. Pengemudi angkot yang diduga mabuk itu mengendarai mobilnya secara zig-zag dan kabur ke arah Jalan Sudirman dan Jalan Sawo Jajar arah Oasar Anyar Kota Bogor.

    Seorang pengendara sempat membunyikan klakson ketika angkot itu melaju ugal-ugalan. Namun, sopir angkot malah semakin mengebut dan mengebut.

    “(Unit) Lantas sudah saya minta untuk cek,” kata Kapolsek Bogor Tengah Kompol Waluyo dihubungi terpisah.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhuhungan Kota Bogor Sujatmiko Juliarto mengaku sudah memonitor peristiwa tersebut. Saat ini pihaknya juga sedang menelusuri angkot yang viral ugal-ugalan hingga menabrak ojol.

    (sol/jbr)

  • Jadi Ketua Satgas, Tito Mulai Petakan Dampak Bencana Sumatra

    Jadi Ketua Satgas, Tito Mulai Petakan Dampak Bencana Sumatra

    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung tancap gas, bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Tito resmi ditugaskan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Upaya pemetaan itu dilakukan dengan menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum RI (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet RI (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat.

    Hal ini termasuk membuka akses jalan, membangun jembatan, menyediakan layanan kesehatan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, Tito mengatakan dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan.

    Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata Tito, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.

    Tito juga memaparkan progres pendataan rumah rusak akibat bencana. Saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat pendataan sekaligus memvalidasinya agar bantuan kepada masyarakat terdampak segera tersalurkan. Tito berharap percepatan penyaluran bantuan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.

    Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito juga mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan untuk membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Selain itu, pihaknya akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.

    “Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari Kementerian/Lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Jalur Wisata Bromo Tertutup Longsor, Material Mulai Dibersihkan

    Jalur Wisata Bromo Tertutup Longsor, Material Mulai Dibersihkan

    Jakarta

    Tanah longsor kembali menutup akses menuju wisata Gunung Bromo melalui Kabupaten Malang. Longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, tanah longsor terjadi di Jalan Raya Gubuklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pukul.21.00 WIB malam tadi.

    Tanah longsor berasal dari tebing setinggi kurang lebih 20 meter dengan panjang 10 meter hingga menutup seluruh akses jalan menuju wisata Gunung Bromo.

    “Akses jalan tutup total akibat longsor,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan dilansir detikJatim, Kamis (8/1/2026), malam.

    Sadono menyebut, material longsor yang menutup jalan setinggi sampai 1,5 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter. Tanah longsor disebut karena hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Poncokusumo sejak sore hari.

    Pembersihan terus dilakukan. Per pukul 08.20 WIB, pembersihan material longsor terus berjalan.

    (rdp/idh)