Category: Detik.com News

  • Di Liga Muslim Dunia, Muzani Bicara soal Pancasila dan Keberagaman RI

    Di Liga Muslim Dunia, Muzani Bicara soal Pancasila dan Keberagaman RI

    Makkah

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadi salah satu pembicara dalam acara Peluncuran Plattform Elektronik Liga Muslim Dunia, di Hotel Fairmont Makkah, Arab Saudi. Muzani bicara mengenai Pancasila dan keberagaman Indonesia.

    Mulanya, Muzani menyoroti perdebatan ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kala itu, muncul perdebatan soal dasar negara.

    “Perdebatan itu akhirnya selesai Ketika para ulama yang memperjuangkan agar Islam formal dijadikan sebagai dasar negara dan kita semuanya menyatakan bahwa kita harus didasarkan kepada dasar kesepakatan bersama itu lah yang disebut dengan Pancasila,” kata Muzani di Fairmont Hotel Makkah, Arab Saudi, Rabu (26/11/2025).

    Pancasila, kata Muzani, adalah kesepakatan bersama di antara banyak etnik, suku, ragam budaya, pulau, dan agama. Muzani menjelaskan di Indonesia ada 6 agama yang diakui, 300 etnik, 17 ribu pulau dan lebih dari 700 bahasa.

    Karena keragaman ini, tambah Muzani, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus menjaga persatuan. “Di antara banyak etnik tersebut, di antara banyak agama tersebut dan di antara banyak suku budaya dan pulau tersebut, itu sebabnya kemudian tokoh-tokoh Islam mendapatkan rumusan Pancasila adalah dasar yang harus kita pertemukan dalam negara Indonesia,” jelas Muzani.

    “Kita merasa bahwa nilai Islam harus menjadi sinar bagi kehidupan kita bernegara. Kita merasa menghormati agama lain dan memberi agama lain untuk menjalankan ibadah bagian dari agama rahmatan lil alamin yang kita junjung tinggi seperti yang diajarkan oleh para ulama dan ujungnya adalah Rasulullah,” ujarnya.

    (isa/whn)

  • Malaysia Tahan 74 Imigran Ilegal, Termasuk 9 WNI

    Malaysia Tahan 74 Imigran Ilegal, Termasuk 9 WNI

    Jakarta

    Imigrasi Malaysia melakukan razia dan menahan 74 orang warga negara asing (WNA) yang tak punya dokumen lengkap di Johor. Dari 74 WNA itu, terdapat sembilan orang yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).

    Dilansir The Star, Rabu (26/11/2025), Direktur Imigrasi Johor Datuk Mohd Rusdi Mohd Darus mengatakan pihaknya melakukan razia di 10 unit hunian Senai. Operasi dimulai pada pukul 00.45 waktu setempat.

    “Sekitar 40 personel penegak hukum menggerebek unit dua lantai tersebut setelah berminggu-minggu melakukan pengumpulan intelijen dan pemantauan di area tersebut,” ujarnya.

    “Banyak warga negara asing yang beristirahat di dalam rumah-rumah yang telah diubah menjadi tempat tinggal,” imbuhnya.

    Dia menyebutkan warga negara asing itu tampak kaget saat petugas merazia dokumen. Dia mengatakan ada yang coba melarikan diri atau bersembunyi.

    Mohd Rusdi mengatakan mereka yang ditahan terdiri dari enam pria Indonesia, 32 pria Myanmar, 14 pria Bangladesh, 18 wanita Myanmar dan dua wanita Indonesia yang berusia antara 18 hingga 47 tahun.

    Ada juga bayi laki-laki asal Myanmar berusia dua bulan dan seorang anak perempuan Indonesia berusia empat tahun yang juga ditahan.

    (whn/haf)

  • Muzani Hadiri Peluncuran Platform Elektronik Liga Muslim Dunia di Makkah

    Muzani Hadiri Peluncuran Platform Elektronik Liga Muslim Dunia di Makkah

    Makkah

    Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri acara peluncuran platform elektronik Liga Muslim Dunia di Hotel Fairmont Makkah, Arab Saudi. Muzani dijadwalkan turut menjadi pembicara.

    Pantauan detikcom, Rabu (26/11/2025), Muzani tiba pukul 20.35 waktu setempat. Turut mendampingi sejumlah pejabat di antaranya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan lainnya.

    Dari agenda yang didapat, acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Imam Masjidil Haram Syaikh Dr. Abdullah bin Awadh Al-Juhany yang akan membacanya.

    Setelahnya diagendakan sambutan dari Ketua Mejelis Tinggi Keislaman Al-Jazair, Syaikh Mabruk Ali Muhammad Zaid Al-Kheir. Kemudian, Muzani dijadwalkan memberikan sambutan. Saat ini, acara masih berlangsung.

    Sebelumnya dalam pertemuan dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, Muzani mengatakan platform ini sangat penting di era digital yang perkembangan sangat maju dan cepat. Platform ini, kata Muzani, akan berdampak mendekatkan pandangan-pandangan keagamaan, membangun jembatan antar mazhab Islam dengan tujuan akhir menyatukan umat Islam dalam satu persaudaraan dan kemanusiaan, serta menjauhkan dari sikap fanatisme kelompok.

    (isa/whn)

  • Sido Muncul Raih 2 Penghargaan di Ajang TOP 100 Indonesia La Tofi ESG Rating & Sustainability Communication Awards 2025

    Sido Muncul Raih 2 Penghargaan di Ajang TOP 100 Indonesia La Tofi ESG Rating & Sustainability Communication Awards 2025

    Jakarta

    PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul), berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Top 100 Indonesia La Tofi ESG Rating & Sustainability Communication Awards 2025. Kategori penghargaan yang didapatkan adalah Platinum Alignment untuk Top 100 Indonesia La Tofi ESG Rating dan The Legend of CSR Storytelling untukThe Sustainability Communication Awards 2025.

    Dalam acara yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility tersebut, penghargaan kepada Sido Muncul diberikan oleh Chairman La Tofi School of Social Responsibility La Tofi kepada Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat.

    Adapun penghargaan yang diserahkan pada Selasa (25/11) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta itu adalah kategori Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Irwan Hidayat mengatakan Sido Muncul sukses mendapatkan Platinum Alignment dengan skor 87,85.

    “CSR itu menurut saya sangat dibutuhkan. Maka itu, penghargaan ini mendorong pengusaha seperti saya melakukan (CSR) secara lebih baik,” ujar Irwan usai menerima penghargaan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Irwan mengungkapkan Sido Muncul sudah sering melakukan beberapa kegiatan CSR yang bertujuan memberikan kontribusi ke masyarakat. Beberapa contohnya yaitu pariwisata, operasi katarak, stunting, ODGJ hingga menolong pengungsi.

    Menurut Irwan, dalam mengelola Sido Muncul dia menggunakan intelegensia dan akal budi. Karena menurutnya, pengusaha yang sukses disebabkan oleh suatu hal yang ia perbuat.

    “Jadi bukan cuma 2 persen dari keuntungan. Semua dana-dana, iklan segala, kalau bisa memberikan kontribusi, kami berikan,” imbuhnya.

    Tak hanya bagi sesama, Irwan juga memandang lingkungan juga perlu dihargai. Menurutnya, apabila Sido Muncul mampu menjaga lingkungan, maka konsumen akan menaruh kepercayaan.

    “Saya ingin seperti apa orang ingin berbuat kepada. Pokoknya jangan melanggar hukum akal budi lah. Siapa saja, perbuatlah seperti kau ingin diperlakukan,” ungkap Irwan.

    Irwan Hidayat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada La Tofi yang sudah memberikan penghargaan kepada Sido Muncul. Menurutnya penghargaan itu jadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan praktik bisnis berkelanjutan.

    “Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Bapak La Tofi yang sangat care sama lingkungan dan dukungan semua pihak. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami untuk kedepannya dalam menghadirkan praktik bisnis yang transparan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab,” kata Irwan.

    Sementara itu, Chairman La Tofi School of Social Responsibility La Tofi mengatakan penghargaan Top 100 Indonesia 2025 La Tofi ESG rating diberikan kepada perusahan yang dipilih atas pengaruhnya terhadap kehidupan di Indonesia.

    “Karena jujur saja, melalui metodologi La Tofi ESG Rating, kami bisa meneropong hingga ke selimut yang tidak terlihat oleh publik,” ucap La Tofi.

    Adapun metodologi yang dipakai dalam penilaian penghargaan ini bekerja menggunakan Artificial Intelligence. Dengan AI La Tofi membuat penelusuran, membuat solusi, dan menyelesaikan persoalan.

    “Melalui metodologi Latofi ESG Rating, kami juga membantu merumuskan bagaimana cara melihat secara cepat risiko-risikonya di lapangan. Kami membuat penelusuran, kami membuat solusi cepat, dibantu pemain AI. Dan saatnya kita semua di Indonesia juga mengambil cara yang sama,” imbuhnya.

    Menurut La Tofi, Irwan Hidayat adalah sosok yang memiliki moralitas tinggi. Ia juga kagum dengan Irwan Hidayat yang membangun Sido Muncu hingga sukses menjadi sebuah brand besar.

    “Saya tahu bagaimana Pak Irwan Hidayat berjuang untuk menjadi perusahaan terbuka dengan memenuhi semua aturan-aturan yang disyaratkan. Tidak mudah begitu saja langsung listing di bursa, tetapi melalui tantangan-tantangan yang tidak kalah besarnya. Dan beliau bisa atasi dengan perjuangan keras, bisa atasi dengan tekad dan pendidikan yang luar biasa,” ungkapnya.

    Dengan penghargaan ini, Sido Muncul menegaskan tidak hanya menjalankan perannya dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan bermanfaat kepada masyarakat Indonesia, namun juga aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

    Sebagai bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), Sido Muncul juga konsisten menggelar program operasi bibir sumbing gratis, bantuan katarak gratis hingga memberikan bantuan untuk anak-anak suspect stunting di berbagai wilayah di Indonesia.

    Melalui acara Top 100 Indonesia 2025 La Tofi ESG Rating sebanyak 100 lebih perusahaan yang berasal dari sektor energi, keuangan, industri dasar, infrastruktur, pembangkit listrik & pendukungnya, produsen barang primer, teknologi digital, farmasi, retail dan jasa.

    Perusahaan-perusahaan itu telah dikurasi menggunakan metodologi La Tofi ESG Rating berdasarkan Sustainability Report 2024 dan analisis data sekunder.

    Masing-masing mereka menerima skor dari yang paling rendah 71 dengan peringkat Silver Alignment hingga skor tertinggi 100 dengan peringkat Platinum Alignment.

    Masing-masing mereka juga menerima dokumen pernyataan resmi kerja metodologi La Tofi ESG Rating dan saran perbaikan yang mereka perlukan.

    La Tofi ESG Rating dikembangkan dengan pendekatan empat pilar yang menekankan pentingnya pemetaan risiko signifikan, keselarasan strategi, efektivitas aksi mitigasi, dan verifikasi dampak.

    Pendekatan ini ditujukan untuk melengkapi keberadaan lembaga rating internasional sekaligus menyediakan perspektif lokal dalam membaca risiko dan kinerja keberlanjutan perusahaan-perusahaan Indonesia.

    La Tofi menegaskan edisi tahun ini merupakan edisi perkenalan dari rating nasional tersebut. La Tofi menjelaskan perusahaan-perusahaan diharapkan dapat memahami cara kerja metodologi ini, termasuk rekomendasi perbaikan yang menjadi pernyataan resmi hasil penilaian.

    Verifikasi lapangan pada edisi perdana masih menggunakan data sekunder, dan mulai tahun depan penilaian akan diperkuat dengan verifikasi langsung di lokasi operasional perusahaan.

    Selain kerja metodologis La Tofi ESG Rating, Sustainability Communication Awards diberikan kepada peserta CSR Storytelling Competition, sebuah kompetisi yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghadirkan kisah keberlanjutan yang kredibel dan berdampak.

    Kompetisi ini menggabungkan penilaian naratif melalui paper dan penyampaian video kreatif yang menyoroti praktik sosial, lingkungan, dan tata kelola yang membawa perubahan nyata.

    Dalam penghargaan ini, Irwan Hidayat mengangkat narasi orang-orang di balik program seperti para petani, para pelaku usaha kecil, yang kerap terabaikan, kemudian mengubah perjalanan mereka menjadi pelajaran tentang ketangguhan dan tanggung jawab bersama.

    (adv/adv)

  • Model Pelayanan Unjuk Rasa Polri Kini Berbasis Standar HAM Internasional

    Model Pelayanan Unjuk Rasa Polri Kini Berbasis Standar HAM Internasional

    Jakarta

    Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan penanganan unjuk rasa. Kini, model pelayanan unjuk rasa Polri menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional.

    Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada negara maju, khususnya Inggris. Di mana, negara tersebut telah memiliki ‘Code of Conduct’ pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pelayanan unjuk rasa, katanya, juga harus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

    “Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).

    Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari 2026 mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian.

    “Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” ucap Dedi.

    Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.

    Perubahan internal juga turut dilakukan Polri. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan, kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.

    Dedi menegaskan nantinya setiap tindakan akan dievaluasi sebagai bagian dari standar HAM internasional. Kata Dedi, Polri harus berani berubah dan memperbaiki.

    “Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.

    Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman. Akan tetapi, katanya, harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.

    “Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Dedi mengatakan pihaknya ingin terus memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Di mana hal itu sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” ujar Dedi.

    (whn/aud)

  • Kelakuan Bejat Pria di Jakbar Pamer Kelamin Saat VC dengan Wanita

    Kelakuan Bejat Pria di Jakbar Pamer Kelamin Saat VC dengan Wanita

    Jakarta

    S (31) sudah kehabisan kesabaran karena benar-benar terganggu ulah bejat MR (25). Wanita tersebut melapor ke polisi setelah menjadi korban pelecehan seksual.

    MR secara terang-terangan melakukan tindakan ekshibisionisme, bahkan hingga merekam video saat korban mandi.

    Korban melaporkan ulah bejat MR ke polisi setelah pria tersebut melakukan tindakan pornografi elektronik. Pria itu melakukan pelecehan seksual dengan mempertontonkan alat kelamin kepada korban melalui video call (VC).

    “Saat tersambung, pelaku langsung memperlihatkan alat vitalnya kepada korban. Korban langsung kaget dan merasa dilecehkan, kemudian korban langsung memutus panggilan tersebut,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan, Rabu (26/11/2025).

    Rekam Korban Mandi

    MR berkali-kali melakukan tindakan pelecehan. Selain pamer kelamin saat VC, MR pernah merekam video saat korban mandi.

    Bahkan, MR mengirim video tersebut ke korban melalui aplikasi percakapan di smartphone. Korban kaget dan tak menyangka kembali menjadi korban.

    “Pelaku kemudian mengirimkan sebuah video itu melalui WhatsApp. Saat dibuka, korban terkejut karena video tersebut ternyata berisi rekaman dirinya sendiri ketika sedang mandi,” kata Alexander.

    Korban memang pernah tinggal di satu area kos yang sama dengan korban. MR merekam video secara diam-diam saat korban mandi.

    “Pelaku bisa memiliki video korban karena pelaku sempat ngontrak berdekatan dengan korban. Jadi, pada kamar mandi ada seperti lubang di atas. Jadi, pelaku merekam lewat situ,” kata Alex.

    Ancaman 6 Tahun Penjara

    Atas kasus yang terjadi pada Senin (17/11) itu, korban kemudian melapor ke Polsek Grogol Petamburan pada Selasa (18/11).

    Polisi bergerak menyelidiki kasus dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan menangkap MR di Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan pada Kamis (20/11) atau dua hari setelah korban membuat laporan resmi.

    Polisi menyita satu unit handphone (HP) merek OPPO A54 warna hitam yang berisi rekaman video sebagai barang bukti.

    Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan Pasal 35 juncto Undang-Undang (UU) Nomor 44 tentang Pornografi dan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. MR terancam pidana penjara maksimal enam tahun.

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/mei)

  • Aset Koruptor Dilelang KPK, dari Rafael Alun hingga Novanto

    Aset Koruptor Dilelang KPK, dari Rafael Alun hingga Novanto

    Jakarta

    KPK akan melelang 176 aset hasil rampasan koruptor dari 33 perkara senilai Rp 289 miliar. Dari berbagai macam barang dan aset yang akan dilelang itu, ada milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo hingga Ketua DPR 2014-2019 Setya Novanto (Setnov)

    Lelang harta rampasan koruptor dibuka 9 Desember 2025. Masyarakat yang ingin mengikuti lelang bisa mengikuti proses aanwijzing mulai 2 Desember 2025. Peserta dapat mengakses informasi lebih lanjut di situs lelang.go.id.

    “(Lelang) nanti akan dilaksanakan di tanggal 9 Desember,” ujar Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, di Rupbasan KPK, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2025).

    Ada Lexus-BMW

    Barang-barang yang dilelang oleh KPK terbagi dalam dua jenis, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Mobil Lexus LX570 menjadi barang bergerak termahal yang dilelang dengan harga limit Rp 878.425.000.

    “Kalau untuk yang paling mahal, kalau barang bergerak ya ini, mobil Lexus. Baru-baru lelang,” ujar Mungki.

    Selain Lexus, ada juga mobil BMW dengan harga limit Rp 572.571.000. Terdapat juga beberapa unit mobil lain, seperti Mitsubishi Pajero Sport hingga Toyota Hiace, dalam pelelangan ini.

    Sementara itu, aset tidak bergerak paling mahal dalam lelang kali ini berbentuk bangunan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bogor. Nilai aset tersebut mencapai Rp 60,6 miliar.

    “Sedangkan barang tidak bergerak, yang paling mahal itu ada bangunan berupa pabrik-pabrik di KPKNL Bogor. Itu nilainya kurang lebih Rp 60 miliar,” ujar Mungki.

    Tas Dior-LV

    Selain mobil mewah, ada tas branded merek Christian Dior hingga Louis Vuitton (LV). Tas itu dipamerkan di Gedung Rupbasan KPK, Jakarta Timur.

    Tas Christian Dior dilelang dengan harga limit Rp 22.000.000. Tas tersebut berwarna krem dan bertuliskan Saddle M Calfskin.

    Selain itu, ada dua tas merk Louis Vuitton (LV) yang berada di kisaran harga limit Rp 19 juta-an. Terdapat model Metis dengan tertulis warna Monogram Brown Floral dengan harga limit Rp 19.385.000, dan tas LV model Speedy Bandouliere dengan harga limit Rp 19.125.000.

    Selain ketiga tas itu, terdapat belasan tas lain yang dilelang KPK. Ada juga beberapa sepatu hingga ikat pinggang yang dilelang oleh KPK.

    Foto: Barang Mewah yang Dilelang KPK (Dok istimewa)

    Emas Antam-Perhiasan

    Paket emas Antam 20 keping dengan berat 25 gram dan 1 unit HP Samsung turut dilelang dengan harga limit Rp 633.073.000. Kemudian satu kotak emas Antam yang terdiri atas 3 keping emas 100 gram dengan harga limit Rp 379,05 juta.

    Ada juga paket perhiasan merek Madona berisi gelang, cincin, dan anting yang dilelang dengan harga limit Rp 70.295.000.

    Selain logam mulia dan perhiasan, KPK melelang beberapa paket alat komunikasi dan elektronik seperti HP dan laptop. Satu paket berisi satu unit laptop Lenovo dan 2 unit HP memiliki harga limit hanya Rp 667 ribu.

    Rumah Setnov

    Rumah milik Ketua DPR RI 2014-2019 Setya Novanto (Setnov) akan ikut dilelang KPK. Rumah Setnov masuk salah satu aset rampasan koruptor.

    “Jadi kalau untuk yang Setya Novanto itu kebetulan barangnya ada di Kupang, di NTT,” ujar Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).

    Rumah mantan terpidana kasus korupsi e-KTP yang akan dilelang itu memiliki luas 550 meter persegi. Rumah tersebut dilelang dengan harga limit Rp 2.181.065.000.

    Tanah 3,4 Hektare Rafael Alun

    Aset berupa tanah milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara masuk dalam daftar lelang. Dilihat detikcom dari katalog lelang KPK, luas tanah milik terpidana gratifikasi dan pencucian uang itu 34.618 meter persegi atau setara dengan 3,4 hektare.

    Tanah milik Rafael tersebut memiliki harga limit Rp 15.611.908.000. Tanah tersebut berlokasi di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pelelangan tanah milik Rafael dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, Sulawesi Utara.

    Halaman 2 dari 3

    (dek/whn)

  • Catatan Transformasi KemenImipas di Bawah Kepemimpinan Agus Andrianto

    Catatan Transformasi KemenImipas di Bawah Kepemimpinan Agus Andrianto

    Jakarta

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImipas) di bawah kepemimpinan Menteri Agus Andrianto telah melakukan berbagai pembenahan secara cepat hingga layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan adaptif. Reformasi struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan pada Mei lalu menjadi tonggak penting.

    Menteri Agus menegaskan, restrukturisasi ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan perubahan paradigma.

    “Pemasyarakatan harus menjadi institusi yang hadir untuk membina dan memulihkan, bukan sekadar menjaga. Kita sedang membangun sistem yang lebih manusiawi, akuntabel, dan relevan dengan tantangan masa depan,” tutur Menteri Agus kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).

    KemenImipas di bawah kepemimpinan Menteri Agus, telah mendirikan Rumah Sakit Pemasyarakatan Kelas D Pratama di Lapas Nusakambangan di tengah lonjakan jumlah narapidana berisiko tinggi dan rujukan medis yang tak tertampung.

    “RSUP Nusakambangan adalah jawaban atas kebutuhan mendesak. Tidak boleh ada lagi narapidana berisiko tinggi yang terlambat mendapatkan layanan medis hanya karena keterbatasan fasilitas,” ucap mantan Wakapolri ini.

    Di saat bersamaan, KemenImipas menuntaskan salah satu proyek reformasi hukum terbesar tahun ini. Reformasi hukum itu yakni pengalihan pengelolaan seluruh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kepada Kejaksaan Agung. Total 59 Rupbasan, 709 pegawai, serta ribuan barang bukti resmi dialihkan.

    “Tata kelola barang bukti harus berada di tangan lembaga yang paling tepat sesuai mandat konstitusionalnya,” ujarnya.

    Dalam urusan kelembagaan, analisis beban kerja rampung, jabatan fungsional baru diajukan, dan tiga gelombang pengalihan pegawai dari Kemenkumham telah diselesaikan total lebih dari 56 ribu pegawai resmi berstatus Imipas per Juli 2025. Pengangkatan CPNS lulusan POLTEKIP dan POLTEKIM, CPNS formasi reguler, serta PPPK melengkapi konsolidasi SDM kementerian yang tengah memperkuat pijakan baru.

    Hingga Oktober, 707 satuan kerja tercatat memiliki saldo aset, sementara proses likuidasi persediaan dan alih status BMN terus diselesaikan dalam koordinasi dengan KPKNL. Pengadaan barang dan jasa dipusatkan pada peningkatan sarana layanan publik, dari imigrasi hingga pemasyarakatan.

    Dari sisi kinerja pemerintah, KemenImipas mencatat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai 92,16 persen. Angka itu mengantar Inspektur Jenderal, Yan Sultra meraih penghargaan dari BPK pada 29 Agustus lalu.

    KemenImipas juga ikut menyita panggung publik. Pada BAZNAS Award 2025, Agus Andrianto menyabet penghargaan sebagai Menteri Pendukung Gerakan Zakat. KemenImipas juga meraih gelar Pengumpulan Zakat Pegawai Terbaik dengan nilai hampir Rp1 miliar dalam enam bulan, rekor bagi institusi yang baru terbentuk.

    Dari ranah komunikasi publik, KemeImipas memperkuat citra digital lewat kemenangan Gold Winner AHI 2025 untuk kanal Instagram. Bahkan, di arena olahraga, tim basket Imipas pulang dengan peringkat tiga Kapolri Cup 2025.

    Tahun ini, KemenImipas juga menuntaskan dokumen teknokratik Renstra 2025-2029, mencanangkan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 92 satuan kerja, serta mengajukan pengalihan anggaran operasional dari Kemenkumham agar Imipas dapat bekerja sepenuhnya mandiri.

    Dari pembangunan rumah sakit, reformasi UPT, pengalihan Rupbasan, hingga penataan SDM pemasyarakatan, Menteri Agus menegaskan arah baru lembaga ini yakni meninggalkan pola lama yang birokratis, beralih ke pendekatan yang lebih fungsional, profesional, dan berorientasi layanan manusia.

    “KemenImipas dibangun bukan untuk melanjutkan pola lama, tetapi untuk memperbaikinya. Pemasyarakatan adalah wajah negara. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang sedang menjalani hukuman mencerminkan kualitas kemanusiaan dan keadilan kita,” tuturnya.

    KemenImipas menutup tahun dengan 18 usulan UPT Kantor Imigrasi baru dan rekonstruksi layanan pemasyarakatan yang bergerak ke era baru.

    (whn/aud)

  • Komisi IX DPR Minta 4 RS Tolak Ibu Hamil sampai Meninggal di Papua Disanksi

    Komisi IX DPR Minta 4 RS Tolak Ibu Hamil sampai Meninggal di Papua Disanksi

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi pada ibu hamil, Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal usai ditolak 4 rumah sakit (RS) di Jayapura, Papua. Charles meminta 4 RS tersebut untuk diberi sanksi.

    Hal itu disampaikan Charles dalam rapat panja bersama Dirjen SDM Kesehatan Kemenkes, Direktur Pelayanan BPJS, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Charles mengatakan peristiwa yang terjadi pada Irene dan bayinya merupakan gambaran layanan kesehatan yang masih tidak merata.

    “Kalau kita melihat kejadian yang menimpa ibu Irene Sokoy di Papua yang meninggal dalam kondisi hamil ditolak untuk bisa berobat di 4 RS, ini adalah gambaran yang sangat akurat menurut saya, gambaran yang akurat betapa layanan kesehatan untuk rakyat masih jauh dari kata merata masih ada ketimpangan khususnya di wilayah-wilayah 3T,” kata Charles.

    Dia mengaku miris isu tersebut muncul usai ramai di media sosial. Dia lantas menyinggung kebijakan pemerintah kerap reaktif terhadap isu yang viral di media sosial.

    “Harapan saya tentunya dengan kejadian yang menimpa Ibu Irene dan anaknya yang masih dalam kandungan, kebijakan yang akan dijalankan bukan hanya sekedar kebijakan reaktif, tetapi termasuk kehadiran kita di sini, kita ingin membangun atau mendorong kebijakan komprehensif, yang tujuannya telah membangun sistem, sehingga kedepan tidak ada lagi kejadian-kejadian Ibu Irene di kemudian hari,” paparnya.

    Charles lantas mempertanyakan kebijakan yang akan dilakukan Kemenkes dalam waktu dekat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) agar kasus serupa tak terulang kembali. Khususnya, kata dia, dalam ketersediaan tenaga kesehatan untuk membantu persalinan.

    “Kita gak usah lagi bicara rasio, karena kalau bicara rasio kita taulah, rasio dokter spesialis itu jauh dari cukup, tetapi anak atau ibu hamil yang mau melahirkan itu tidak bisa menunggu,” ujarnya.

    “Mencetak dokter spesialis mungkin butuh 3 tahun, tapi ibu yang mengandung dan mau melahirkan itu setiap hari pasti ada, setiap beberapa menit mungkin ada, jadi apa nih dalam waktu dekat yang dilakukan Kemenkes untuk bisa mencarikan solusi agar ibu-ibu hamil atau pasien yang membutuhkan layanan spesialis khususnya di wilayah 3T bisa ditangani dengan baik,” sambung dia.

    Charles menekankan kebijakan yang dikeluarkan bukan hanya solusi sementara, namun harus bersifat jangka panjang dan adanya perbaikan sistemik.

    “Undang-undangnya kan jelas kita bahas di sini, kita yang buat, rumah sakit, faskes tidak boleh menolak pasien apabila dalam keadaan emergency, jadi ke depan seperti apa sanksinya, ada nggak untuk empat rumah sakit tersebut?” ujar Charles.

    Lebih lanjut, Charles juga mempertanyakan layanan BPJS dalam kasus Irene tersebut. Dia mengatakan BPJS harus melakukan evaluasi pelayanan agar kejadian serupa tak terulang.

    “Informasinya pasien Irene ditolak karena ada status kepesertaan juga, bagaimana BPJS memastikan status peserta tidak lagi menjadi penghalang akses layanan, termasuk dari evaluasi BPJS, kasus ini seperti apa? Apa yang terjadi? Dan apa yang akan dilakukan di kemudian hari?” tanya Charles.

    “Jadi sekali lagi menurut saya kejadian Ibu Irene ini menggambarkan bahwa masih ada kelalaian, negara lalai. Jadi ke depan harapan saya, apalagi adanya panja ini kita bisa menghadirkan solusi yang komprehensif,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Dirjen SDM Kesehatan Kemenkes Yuli Farianti mengatakan, saat ini tenaga kesehatan di rumah sakit memang masih mengalami kekurangan. Yuli mengatakan pihaknya, telah mengirimkan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan-RB terkait penerimaan ASN.

    “Barang kali ini pak Charles, gak mungkin dalam waktu 10 menit kita bisa mencari solusi yang terbaik, saya sebenarnya sudah ada beberapa rekomendasi, apa yang perlu kita ke BKN, MenPAN-RB,” ujarnya.

    Yuli mengatakan ASN di rumah sakit saat ini masih cukup minim. Dia mengatakan banyak dokter yang gagal lolos saat mengikuti ujian calon ASN.

    “Mohon maaf bapak, saat ini yang diterima ASN itu cuma 2,6% yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita yang lainnya,” jelas Yuli.

    “Sorry banyak dokter spesialis yang sudah maju menjadi calon PNS, pada saat tes TKD atau kompetensi dasar tidak ada yang lulus bahkan ada yang melamar itu nol, itu adalah hal-hal yang memang ini juga saya sedang jajaki bersama,” sambungnya.

    Sementara itu, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, permasalahan utama yang terjadi pada kasus Irene ialah tidak tersedianya dokter serta keterbatasan ruangan perawatan, termasuk fasilitas penting seperti Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Dia menjelaskan sejak terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2024, BPJS Kesehatan memiliki mekanisme evaluasi berbasis kelas terhadap rumah sakit.

    “Kalau rumah sakit tidak menyediakan fasilitas yang sesuai, kita berdasarkan review kelas pak, bisa kita bayar satu tingkat lebih rendah,” ujarnya.

    Sedangkan, kata dia, persoalan pada rumah sakit terakhir ialah ruangan kelas yang penuh. Dia mengatakan dalam aturan yang ada, seharusnya jika ruangan kelas penuh maka pasien dapat dititip pada kelas di atasnya.

    “Kemudian RS terakhir, kan seharusnya dia PBI (penerima bantuan iuran) kelas 3, di dalam regulasi yang ada, sebetulnya kalau kelas sesuai kelasnya penuh, peserta dapat dititipkan di kelas atasnya tanpa dipungut biaya, harusnya seperti itu, itu sudah ada aturannya,” tuturnya.

    “Maka kami yang mendorong masyarakat juga memperkuat untuk mengadukan, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai tadi untuk segera diadukan kepada kami agar segera ditindaklanjuti,” imbuh dia.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/wnv)

  • SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bekali Riset, Dorong Siswa Masuk Kampus Top Dunia

    SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bekali Riset, Dorong Siswa Masuk Kampus Top Dunia

    Jakarta

    Karo Dalpers SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan mengatakan SMA Kemala Taruna Bhayangkara akan menekankan program riset kepada siswa. Erthel menyebut siswa juga didorong untuk bersaing di kancah internasional.

    Hal itu disampaikan Brigjen Erthel dalam program detikSore, Rabu (26/11/2025). Erthel mengatakan lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara nantinya tak harus masuk ke Akademi Kepolisian.

    “Kalau untuk proyeksi, kami menyadari mereka ini adalah anak-anak yang tinggal kita asah, kemudian kalau kita tanya atau kita ukur potensi dia ini sebenarnya mau ke mana? Untuk mau ke Akademi Kepolisian atau ke mana, kita fasilitasi, karena memang programnya itu sudah disediain komplit,” ujar dia.

    Erthel mengatakan pihaknya mendorong agar para siswa berani bersaing di dunia internasional. Dia ingin lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara nantinya melanjutkan ke kampus top dunia.

    “Justru belakangan kita diskusi sama pihak sekolah yang kita dorong itu mereka justru berani masuk ke kancah global. Dari 10 universitas top dunia, dari Oxford, kemudian Pak Kapolri itu menyasarnya peringkat 3 di Harvard dengan segala keistimewaan dan kelebihan masing-masing universitas, justru kita mendorongnya mereka maju ke level global,” jelasnya.

    Erthel berharap bibit-bibit yang ditemukan Polri ini bisa berkontribusi nantinya untuk bangsa. Baik itu menjadi bagian dari tubuh Polri, ataupun membantu dari luar tubuh Polri.

    “Jadi seperti di 10 universitas top dunia itu kami pelajarin, ternyata di universitas semua itu walaupun keunggulannya ada kesehatan, mungkin di MIT di teknologi, tapi semua 10 universitas top dunia itu yang ditekankan riset. Makanya kami diskusi, berarti SMA KTB harus memberikan materi bagaimana siswa di SMA itu dia sudah memahami atau sudah memiliki pola dasar riset,” jelas Erthel.

    “Kalau anak ini sudah kita bekali selama SMA, mereka melakukan riset tentang ekonomi, saham, bitcoin segala macam, sudah punya jurnal, mungkin mereka masukkan ke jurnal ilmiah internasional, sudah ada respons, mungkin salah satu profesor Harvard, begitu dia daftar Harvard, dilihat ada portofolio pernah jurnal internasional segala macam. Itulah yang ingin kita bangun,” katanya.

    (lir/knv)