Category: Detik.com News

Polres Tangsel Gelar Apel Operasi Lilin, Pastikan Kesiapan Pelayanan Nataru

Jakarta –

Polres Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin 2025. Apel dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Apel dipimpin langsung Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang di Lapangan Apel Polres Tangsel, Jumat (19/12/2025). Apel diikuti oleh personel gabungan yang terdiri dari Polres Tangsel, Polisi Militer, TNI, Jasa Raharja, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Pokdarkamtibmas, Saka Bhayangkara, serta unsur potensi masyarakat.

Foto: Polres Tangsel menggelar apel Operasi Lilin 2025 dalam rangka pengamanan Nataru 2026 (dok. istimewa)

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Victor membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan pesan kamtibmas agar perayaan Nataru dapat berjalan baik dan lancar.

“Pastikan masyarakat dapat mengetahui setiap informasi terkait layanan kepolisian, pesan-pesan kamtibmas, ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama, informasi cuaca, hingga penerapan rekayasa arus lalu lintas, sehingga seluruhnya dapat terlayani dengan baik. Keberhasilan pelayanan Nataru merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas, karena hal tersebut menjadi kunci utama keberhasilan operasi,” ujar AKBP Victor.

Foto: Polres Tangsel menggelar apel Operasi Lilin 2025 dalam rangka pengamanan Nataru 2026 (dok. istimewa)

Usai pelaksanaan apel, Kapolres bersama Wakil Wali Kota dan para pejabat terkait melakukan pengecekan kendaraan operasional roda dua dan roda empat yang akan digunakan selama Operasi Lilin 2025. Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga menyerahkan dua unit mobil dinas Pamapta kepada Polsek Ciputat Timur dan Polsek Kelapa Dua guna meningkatkan kegiatan patroli serta pelayanan kepada masyarakat.

(dek/idn)

19/12/2025 23:58
PBHI Minta Prabowo Bubarkan Komisi Reformasi Polri: Kembali ke Jalur Legislasi

Jakarta –

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta agar Presiden Prabowo Subianto membubarkan Komisi Reformasi Polri. PBHI mempertanyakan kontribusi Komisi Reformasi Polri terhadap perbaikan sistemik dan struktural Polri.

“Sejak awal, PBHI telah menegaskan adanya potensi politisasi, gimmick belaka, bahkan hanya menciptakan keributan lewat konten viral di media sosial. Bagaimana perdebatan soal nama (delegasi) anggota Komisi Reformasi Polri justru lebih ramai dan mendahului gagasan dan fungsi komisi,” kata Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Julius Ibrani, dalam keterangan yang diterima, Jumat (19/12/2025).

“Sehingga PBHI menegaskan agar forum reformasi Polri yang begitu fundamental tetap berada pada jalur konstitusional, yakni proses legislasi antara Presiden dan DPR RI, tentu berkonsultasi dengan MPR RI selaku pembentuk UUD Negara RI Tahun 1945 yang memandatkan fungsi dan tugas Kemanan dan Ketertiban pada institusi Polri melalui Pasal 30,” imbuhnya.

Julius mengatakan Komisi Reformasi Polri diharapkan dapat menjawab persoalan sistemik dan struktural di tubuh Polri, tentu dengan basis dan linimasa yang jelas dan on target, mengingat Polri menjalankan fungsi yang berkelindan dengan kebutuhan harian masyarakat.

“Faktanya, Komisi Reformasi Polri justru bergerak sangat lambat, minus kontribusi, bahkan justru memproduksi komentar sesat soal Putusan MK No. 114 terkait penempatan Anggota Polri pada institusi di luar Kepolisian. Perlu dipahami secara benar, bahwa Putusan MK No. 114 menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ pada Bagian Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2/2002 tentang Polri dinyatakan inkonstitusional. Lebih lanjut, pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi juga merujuk pada Pasal 13 dan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN terkait jabatan. Apa makna dan dampak Putusan MK No. 114?” kata dia.

PBHI meminta agar Presiden Prabowo memerintahkan Komisi Reformasi Polri berpegang teguh pada UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5), di mana ada kebutuhan pengaturan lebih konkret dan detil mengenai fungsi Keamanan dan Ketertiban yang diemban Polri itu ada sangkut pautnya dengan institusi negara apa saja (Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi Negara). Tentu, kata dia, dengan pertimbangan kapasitas dan kompetensi Anggota Polri dalam menjalankan mandat fungsional tersebut.

“Putusan MK No. 114 memang tidak menafsirkan secara konstitusional institusi dan jabatan apa yang ada sangkut pautnya dengan fungsi Polri, melainkan hanya merujuk pada lingkup jabatan di Pasal 13 dan Pasal 18 UU ASN, dan basis serta mekanisme teknisnya yang telah diatur oleh Pasal 19 ayat (3) UU ASN, dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP 11/2017),” ucapnya.

“Pasal 19 Ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari TNI dan Polri, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan dan tata cara pengisian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lalu, Pasal 19 Ayat (3) mengatur pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota Polri pada instansi pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang masing-masing,” kata dia.

Julius kemudian menyinggung Pasal 147 PP nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi, tugas pokok, dan fungsi, serta persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, Pasal 148 mengatakan bahwa Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari Prajurit TNI dan Anggota Polri yang berada pada Instansi Pusat dan sesuai dengan undang-undang mengenai TNI dan undang-undang mengenai Polri. Dan terakhir, menurutnya, Pasal 149 menjelaskan Pangkat Prajurit TNI dan pangkat Anggota Polri untuk menduduki Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri, yang dimaksudkan adalah persetujuan tentang Penetapan pangkat dari Menteri PANRB.

“Singkatnya, Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, yakni pada institusi yang ada sangkut pautnya dengan fungsi Polri tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun dari Polri, dengan persetujuan dari Menteri PANRB terkait kepangkatan. Tanpa ada tafsir dan penyebutan konkret serta detil mengenai institusi apa saja yang dimaksud sebagai ‘di luar Kepolisian’,” tutur dia.

Julius kemudian menyinggung pertanyaan pimpinan Komisi Reformasi Kepolisian yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dan Mahfud Md. Kedunya memberikan komentar terkait putusan MK soal jabatan anggota Polri di luar institusi.

“Pernyataan Prof Jimly dan Prof Mahfud Md yang menyatakan bahwa Putusan MK No. 114 melarang total penempatan jabatan sipil di luar kepolisian oleh Anggota Polri dan harus ada penarikan mundur 4 ribuan Anggota Polri yang berada di institusi selain Polri secara mutatis mutandis, jelas adalah sebuah penyesatan publik. Komisi Reformasi Polri yang seharusnya mencari solusi dan memperbaiki sistem serta struktur Polri yang dianggap sebagai akar masalah, justru menimbulkan masalah sendiri dalam komentarnya, bahkan menjadi sumber masalah dalam agenda reformasi Polri itu sendiri,” katanya.

“Perlunya ada tafsir dan definisi konkret serta detil mengenai institusi di luar Kepolisian yang ada sangkut pautnya dengan fungsi Polri, adalah PR terbesar dan sangat fundamental untuk diselesaikan. Hegemoni dwifungsi ABRI yang lahir kembali dan menjadi momok dalam perluasan jabatan Anggota TNI di ranah sipil via UU No. 3/2025 tentang Revisi UU TNI, tentu tidak dapat dijadikan rujukan sebagaimana komentar prof. Mahfud MD. Begitu juga ketiadaan konsiderans berupa “Putusan MK No. 114″ pada Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 10/2025 tidak dapat dijadikan dalil oleh Prof Jimly pada situasi ini,” tuturnya.

Julius menilai Komisi Reformasi Polri lamban dalam bekerja. Dia juga menyoroti komentar dari Komisi Reformasi Polri.

“Lambannya Komisi Reformasi Polri dalam bekerja, ditambah komentar sesat dan menyesatkan publik, tidak mendorong langkah konstitusional Presiden Prabowo untuk memperbaiki institusi Polri. Lahirnya Putusan MK No. 114 tanpa tafsir dan penyebutan institusi apa yang dimaksud di luar Kepolisian, harusnya menjadi momentum baik dan besar bagi Komisi Reformasi Polri untuk meminta Presiden Prabowo mengambil langkah konstitusional, mengikuti alur logika berfikir Pasal 30 UUD Negara RI Tahun 1945,” sebut dia.

Dia berharap Pemerintah, DPR hingga MK untuk menyusun tafsir terkait institusi yang ada keterkaitan dengan tugas Polri. Sehingga, kata dia, hal tersebut menjadi jelas.

“Dengan mengundang DPR RI dan MPR RI serta MK untuk menyusun tafsir konstitusional terkait fungsi Polri dan institusi di luar Polri yang ada sangkut pautnya dengan fungsi tersebut. Tentu dengan mengkonfirmasi Menteri PANRB dalam menentukan kebutuhan kapasitas dan kompetensi apa dari Anggota Polri. Hingga kemudian dapat ditentukan institusi dan jabatan apa yang tepat untuk diatur lebih lanjut oleh UU Polri sebagaimana dimaksud oleh UU ASN dan PP 11/2017,” sebut dia.

“Lambannya, Komisi Reformasi Polri dan Presiden Prabowo, serta minimnya inisiatif dari DPR RI meski telah membentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, tentu menjadi satu celah besar dari segi linimasa yang harus direspons oleh Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo, yang menghadapi situasi di mana 4 ribuan anggotanya sedang bertugas di institusi non-Kepolisian,” ucap dia.

Julius mengatakan alur legislasi dalam mentafsirkan mengenai institusi dan jabatan di luar kepolisian yang ada sangkut pautnya dengan Polri seharusnya direspon dengan cepat dan tepat oleh Komisi Reformasi Polri sejak pemeriksaan Perkara No. 114/PUU-XXIII/2025 berlangsung dan seketika sejak diputus MK.

“Akan tetapi, gelagat untuk bergerak cepat dan tepat itu tidak terlihat, justru muncul wacana politisasi lewat usulan Prof Yusril terkait pembentukan Kementerian Keamanan sebagai institusi baru yang membawahi Polri dan beberapa institusi yang dianggap ada sangkut pautnya dengan fungsi Polri, sebagai replikasi dari Kementerian Pertahanan yang membawahi TNI. Tanpa menjawab pertanyaan utama: mendefinisikan fungsi dan institusi mana yang ada sangkut pautnya dengan Polri,” katanya.

Julius menilai pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian hanya berujung pada gimik. Dia meminta agar komisi ini tidak dijadikan ajang show off. Oleh karena itu, dia meminta Prabowo membubarkan komisi tersebut.

“PBHI menegaskan, pembentukan komisi reformasi, tim percepatan atau apapun itu, berdasarkan catatan PBHI hanya berujung pada gimmick dan sarat politisasi kepentingan lain. Publik menuntut agar agenda reformasi Polri sebagai kebutuhan konstitusional masyarakat jangan dijadikan komoditas politik dan show off lewat pemberitaan media,” katanya.

“PBHI menuntut Pemerintah Presiden Prabowo dan DPR RI untuk dorong tafsir konstitusional mengenai fungsi Keamanan pada Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) UUD Negara RI Tahun 1945 dan tuangkan dalam produk legislasi yang cepat dan tepat: UU Polri. Meski tidak ada kata terlambat, namun penting juga untuk segara membubarkan Komisi Reformasi Polri yang terlalu bermasalah karena komentar-komentar sesat,” pungkasnya.

Halaman 2 dari 2

(lir/fjp)

19/12/2025 22:45
KPK Segel Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Terkait OTT Bupati

Jakarta –

KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi yang turut menjaring Bupati Ade Kuswara. KPK turut menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi Eddy Sumarman yang diduga terkait OTT tersebut.

“Benar, tim melakukan penyegelan rumah tersebut,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Budi menjelaskan secara rinci terkait penyegelan rumah Kajari Bekasi. Adapun Bupati Bekasi itu sendiri masih menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Foto: Rumah Kajari Kabupaten Bekasi. (Rachma/detikcom)

KPK sendiri mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap proyek. Ada 7 orang yang diangkut ke KPK yang terdiri dari Bupati Bekasi Ade Kuswara dan enam pihak swasta. KPK juga melakukan penyegelan di Bekasi pada sejumlah lokasi.

“Satu Bupati dan enam lainnya berstatus sebagai swasta,” ujar Budi, Jumat (19/12).

Suasana Rumah Kajari Bekasi

Pantauan di lokasi, ada dua pintu rumah yang disegel. Kedua pintu tersebut ditempel stiker bertuliskan ‘Dalam Pengawasan KPK’. Menurut pengakuan tetangga sekitar bernama Novi (45), penyegelan tersebut sekitar pukul 20.00-21.00 WIB kemarin malam.

“Mungkin di jam 20.00 atau 21.00 gitu,” sambungnya.

Novi menyebut sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Dia mengatakan rumah yang ditempati Kajari Bekasi sudah berkali-kali ditempati jaksa sebelumnya.

“Oh saya udah 15 tahun di sini, jadi udah berkali-kali ya jaksa ganti. (Ditempati Kajari) Dari Juli ya kalau nggak salah,” katanya.

Namun dia mengaku tak tahu-menahu soal rumah tersebut yang sedang berada di bawah pengawasan KPK.

“Saya pikir kan hiasan natal, tapi ternyata itu ada tulisan (dalam pengawasan) KPK-nya gitu ngeliatnya sih,” tuturnya.

(ial/idn)

19/12/2025 21:39
Cerita Megawati Cek Gudang Bantuan Bencana, Heran Isinya Cuma Mie Instan

Jakarta –

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menceritakan pengalamannya saat mengecek sebuah gudang di lokasi bencana yang hanya berisi mie instan. Dia mengaku heran karena gudang itu hanya ada satu jenis makanan.

“Pernah Ibu, di sebuah tempat. Bantuannya mana? Waktu itu sudah wapres. Wah, dikasih tahu gudang. Isinya hanya apa? Hanya mie. Lah, kok mie? Mau bikin mie-nya itu di mana ya? Mie itu, apa sih? Ah, instan,” kata Megawati dalam Seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Dia menyebut, relawan yang turun membantu korban bencana harus punya kepekaan mengenai kebutuhan korban bencana. Terlebih mie juga perlu dimasak menggunakan alat masak.

“Jadi kamu mesti lihat ini. Apa yang diperlukan. Karena kalau mie semua, kembung perut orang. Loh, iya dong? Terus mie-nya mau diapakan? Jadi apa? Instan itu ya, yang pakai plastik itu toh,” jelasnya.

Dia menyarankan, agar relawan yang turun ke lokasi bencana membuka dapur umum. Sehingga bahan mentah yang ada dapat diolah menjadi makanan.

Dalam hal ini, Megawati menyebut bencana yang dia lihat saat itu adalah bencana kering seperti misalnya kebakaran. Sehingga perlu berhati-hati bila membuat masakan dengan api.

“Di Baguna ini kan saya buat dapur umum. Jadi tidak ada perintah lagi. Begitu Bagunan turun, harus buka dapur umum. Dan pada waktu seperti sekarang, dapur umumnya harus dapur umum dengan masakannya itu basah,” imbuh dia.

(dek/dek)

19/12/2025 20:45
Pramono Minta Sopir Bus Natal-Tahun Baru Cek Darah-Urine Sebelum Berangkat

Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta sopir bus untuk melakukan cek kesehatan menjelang membawa pemudik Natal dan Tahun Baru. Pramono juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan selama perjalanan.

“Untuk penumpang menjadi nyaman, semua sopir yang berangkat dilakukan pengecekan secara menyeluruh mulai dari darah, urine, dan sebagainya. Baik sopir utama maupun sopir cadangan karena untuk menjaga keselamatan penumpang,” kata Pramono usai meninjau kesiapan angkutan Nataru di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Selain itu, Pramono menekankan bahwa Dishub DKI Jakarta juga akan melakukan pengecekan kondisi bus selam periode Nataru. Hal itu, kata dia, agar bus aman selama perjalanan.

“Dan yang paling penting adalah selama menyambut Natal dan Tahun Baru ini, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan pelaksanaan ramp check secara terus-menerus dari tanggal 19 November sampai dengan 5 Januari di terminal-terminal utama,” ujar dia.

Selain itu, Pramono juga mengimbau warga mengikuti aturan dan berhati-hati selama perjalanan. Dia menyebut Jakarta juga terbuka untuk warga yang berkunjung.

“Bagi warga yang akan memanfaatkan liburan Natal dan Tahun Baru, yang pertama tentu harus berhati-hati, yang kedua mentaati peraturan, dan yang ketiga menikmati perjalanan. Dan secara khusus sebagai Gubernur Jakarta, Jakarta menerima siapa pun yang akan berkunjung ke Jakarta,” kata Pramono.

Sementara itu, dalam peninjauan tersebut Pramono menyebut lonjakan penumpang bus antarkota mulai terjadi seiring dimulainya libur Nataru. Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu (20/12) dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 5.000 orang per hari atau meningkat hampir 100 persen.

“Diperkirakan salah satu puncaknya itu besok. Tanggal 20 Desember akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, hampir 5.000 penumpang per hari atau meningkat hampir 100 persen,” tuturnya.

(bel/lir)

19/12/2025 19:37
Libur Natal-Tahun Baru, 200 Personel Gabungan Siaga di Jalur Puncak Bogor

Bogor –

Sebanyak 200 aparat gabungan disiapkan mengamankan Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, selama libur Natal dan Tahun Baru. Kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata masyarakat ketika musim liburan, sehingga perlu pengamanan meminimalisir kemacetan.

“Untuk jalur Puncak sendiri kita ada sekitar 200 personel khusus jalur Puncak, di mana kita juga dapat bantuan BKO dari Brimob Mabes Polri. Kemudian kemarin kita juga terakhir kita mendapat bantuan dari Direktorat Sabhara Baharkam Polri, jadi ada 40 personel yang nantinya akan kita tempatkan di jalur Puncak,” kata Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, Jumat (19/12/2025).

Pihak kepolisian telah melakukan rapat lintas sektoral bersama stakeholder lainnya untuk membahas pengamanan di wilayah tersebut, serta seluruh wilayah di Kabupaten Bogor. Total personel gabungan untuk mengamankan Kabupaten Bogor sebanyak sekitar 3.300.

“Kita melakukan pergelaran total seluruhnya 3.300-an personel. Terdiri dari 1.085 personel Polres yang ditambah dengan personel gabungan, baik TNI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan juga elemen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Selain kawasan Puncak, pengamanan juga dilakukan di wilayah timur, barat, hingga pusat pemerintahan di Cibinong khususnya Stadion Pakansari.

Berdasarkan hasil asesmen, wilayah sekitar Stadion Pakansari juga akan menjadi titik konsentrasi masyarakat saat malam Tahun Baru. Sehingga pengamanan di sana juga perlu menjadi perhatian.

(rdh/idn)

19/12/2025 18:36
Megawati Minta Pemda Pasang Alarm Bencana, Bisa Gunakan Kentongan

Jakarta –

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta setiap daerah punya alarm bencana alam. Menurutnya, kentongan bisa jadi alarm atau alat untuk mengingatkan warga akan adanya bencana.

Hal itu disampaikan Mega dalam sambutannya di Seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). Dia menyampaikan bila alarm penanda bencana perlu dimiliki.

“Nah orang saya aja minta sama pemerintah daerah, mbok ya kamu kalau daerahnya itu udah ada, mungkin kemungkinan ada bencana gitu, mbok pasang ini, anda seperti itu. Alah, kadang saya sampai sebel, ya uangnya kan nggak ada, waduh mati dah gua,” kata Megawati.

“Lah tau kentongan apa nggak? Di daerah kamu yang lain apa namanya saya nggak tahu apa, entah lah pokoknya namanya, tapi ngerti maksud saya kan, nggak ada umpamanya ini, pake opo bambu, pake tok tok tok,” sambungnya.

Megawati melanjutkan, suara kentongan bisa menandakan gentingnya bencana yang akan datang. Misalnya ketukan pertama menandakan siap-siap, lalu ketukan kedua panjang harus segera evakuasi.

“Nah, kalau nanti kejadian ini pada ngelongok semua, karena saya udah ajarin. Jadi kalau pertama itu dia itu, tong, tong, musti siap. Kalau di rumah segera ambil itu, tunggu aja dulu, kalau mulai tong, tong, tong, tong, itu dua kali kan, nah tinggal nunggu apa, namanya titiran, tong, tong, tong, tong, lari ngerti apa tidak?,” sambungnya.

“Kalau di Jepang dibuat sirine, sirine pertama saya itu pernah ngalami. Lagi makan hoka-hoka bento sama anak-anak, tau-tau kok bunyi sirine pertama. Nah, saya padahal sudah dibilangi teman saya orang Jepang. Kalau ada sirine itu kita mau nggak mau, harus segera pergi,” ucapnya.

Dia mengatakan, saat itu alarm kedua berbunyi. Dia mengaku sempat berdiri dan hendak lari keluar.

“Yang harus kita tunggu yang kedua. Yang kedua bunyi nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, nguing, Fukusima itu luar biasa, saya bilang, kapan Indonesia bisa gini?,” kata dia.

(dek/dek)

19/12/2025 17:33
KSAD Ungkap Progres Pembangunan Jembatan di Daerah Terdampak Bencana Sumatera

Jakarta –

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut pihaknya ditunjuk untuk mengurus jembatan yang terdampak bencana Sumatera. Dia memastikan TNI AD akan menyiapkan untuk pembangunan jembatan yang terdampak.

“Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dansatgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia. Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana. Kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk bailey ada 18 yang sudah kita siapkan,” kata Maruli dalam konpers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Maruli mengatakan saat ini TNI AD sudah menyelesaikan perbaikan 7 jembatan bailey di Sumatera. Sedangkan 11 jembatan lainnya sedang dalam proses pembangunan dan pengiriman konstruksinya ke wilayah terdampak bencana.

“Sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan bailey. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh (Kementerian) PU. Ada 6 dalam tahap pemasangan, 5 unit sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan, karena perlu pembenahan jalan-jalannya,” ucap Maruli.

“Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang, saya kira anggota kami itu bekerja sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada, khususnya bailey, per Januari kami hitung Januari 50-an bailey mudah-mudahan bisa tergelar,” sambungnya.

Lebih lanjut, Maruli menyebut pihaknya juga sudah menerima daftar perbaikan 37 jembatan armco. Namun, kata dia, untuk pembangunan jembatan armco prosesnya cukup sulit karena konstruksinya harus dipesan dan dikirim dari Jakarta.

“Ini memang sulit karena kita harus survei, setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak. Jadi kita loading, berangkatkan, dorong ke tempatnya posisi untuk pembangunan juga banyak rintangan,” imbuhnya.

(fas/imk)

19/12/2025 16:27
Seskab Pastikan Bantuan ke Sumatera Mengalir: 100 Kapal-Heli Dikerahkan

Jakarta –

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera akan terus mengalir. Ratusan kapal dan helikopter pengangkut bantuan telah dikerahkan ke lokasi.

“Dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU (Pekerjaan Umum) mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan Teddy saat menjawab anggapan pemerintah tidak serius menangani bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh karena tidak berstatus nasional. Teddy mengatakan pemerintah telah melakukan mobilisasi nasional dalam membantu penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

“Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” katanya.

Dia menjelaskan ada 50 ribu lebih personel TNI-Polri yang telah dikerahkan ke lokasi. Petugas dari Basarnas dan BNPB beserta relawan juga berjibaku sejak hari pertama bencana Sumatera dan Aceh terjadi.

“Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota, 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” jelas Teddy.

Teddy memastikan pemerintah tidak akan setengah hati dalam menangani bencana Sumatera. Dia menyebut banyak infrastruktur di Aceh dan Sumatera yang saat ini juga telah diperbaiki usai terjadinya bencana.

“Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh, jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah, dukung semuanya, kita saling dukung di sini,” pungkas Teddy.

(ygs/imk)

19/12/2025 15:22
Diburu Berhari-hari, Tersangka Penembakan Kampus AS Bunuh Diri

Washington DC –

Seorang pria yang diyakini sebagai tersangka penembakan massal di Brown University, Rhode Island, Amerika Serikat (AS), ditemukan tewas. Kepolisian AS menyatakan bahwa tersangka penembakan massal yang diburu selama berhari-hari itu, menghabisi nyawanya sendiri.

Penembakan massal mengguncang Brown University, yang terletak di Providence, Rhode Island, pada Sabtu (13/12) waktu setempat. Seorang pria bersenjata senapan menerobos masuk ke dalam gedung kampus bergengsi itu, ketika para mahasiswa sedang mengikuti ujian.

Pria bersenjata tersebut melepas tembakan, menewaskan dua mahasiswa, kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Delapan orang lainnya mengalami luka-luka, dengan satu orang dalam kondisi kritis, dalam penembakan mematikan yang menggemparkan AS tersebut.

Perburuan terhadap pelaku berlangsung selama berhari-hari tanpa membuahkan hasil, dengan otoritas penegak hukum tampaknya tidak memiliki banyak petunjuk. Foto seorang pria yang dicurigai sebagai tersangka dan foto seseorang yang terlihat berdiri di dekat tersangka dirilis ke publik.

Namun, pelaku tak kunjung ditangkap. Hingga akhirnya, seperti dilansir AFP, Jumat (19/12/2025), Kepolisian Providence mengumumkan pada Kamis (18/12) waktu setempat, bahwa seorang pria yang diduga kuat sebagai tersangka penembakan di Brown University, ditemukan sudah tak bernyawa.

Otoritas setempat mengatakan bahwa tersangka merupakan seorang warga negara Portugal yang berusia 48 tahun dan pernah menjadi mahasiswa di Brown University. Kepala Kepolisian Providence, Oscar Perez, mengidentifikasi tersangka sebagai Claudio Neves-Valente.

“Dia mengakhiri hidupnya sendiri malam ini,” kata Perez dalam pernyataan pada Kamis (18/12).

Disebutkan bahwa tersangka ditemukan sudah tak bernyawa di dalam sebuah unit storage atau penyimpanan di area New Hampshire bersama dengan dua senjata api. Dia diyakini bertindak sendirian dalam penembakan massal tersebut.

“Malam ini, warga Providence akhirnya dapat bernapas sedikit lebih lega,” ucap Wali Kota Brett Smiley saat berbicara kepada wartawan setempat.

Para pejabat setempat juga meyakini bahwa pria yang sama bertanggung jawab atas penembakan fatal terhadap seorang pakar fisika dari Massachusetts Institute of Technology, juga merupakan universitas bergengsi di AS. Penembakan itu terjadi secara terpisah di rumah pakar fisika itu di area Boston.

Hingga kini belum ada indikasi langsung mengenai motif penembakan ganda di dua universitas terkemuka di AS tersebut.

“Penyelidikan yang dimulai di kota Providence… membawa kita pada keterkaitan tersebut,” ujar Perez, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Dua mahasiswa Brown University yang tewas dalam penembakan itu diidentifikasi sebagai Ella Cook yang merupakan wakil presiden asosiasi Partai Republik di universitas tersebut dan Muhkhammad Aziz Umurzokov, yang berasal dari Uzbekistan dan berharap menjadi dokter bedah saraf.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/12/2025 14:21