Category: Detik.com News

  • PKB DKI Dorong Pemprov Integrasikan Pesantren ke Skema Pembangunan Daerah

    PKB DKI Dorong Pemprov Integrasikan Pesantren ke Skema Pembangunan Daerah

    Jakarta

    Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menyoroti belum terintegrasinya penguatan pendidikan keagamaan dan kelembagaan pesantren ke dalam skema pembangunan daerah. Pihaknya mengatakan, terdapat lebih dari 120 pondok pesantren di Jakarta, sebagian besar berada di kawasan padat penduduk dengan fasilitas terbatas.

    Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PKB, Muhammad Lefy, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas tanggapan gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Jakarta, Senin (16/6/2025).

    “Padahal, di Jakarta, jumlah pondok pesantren yang tercatat lebih dari 120 lembaga, sebagian besar berada di kawasan padat dan dengan fasilitas yang terbatas,” kata Lefy.

    “Sebagai fraksi yang dilahirkan dari tradisi kebudayaan dan keagamaan pesantren, Fraksi PKB menyoroti belum terintegrasinya program penguatan pendidikan keagamaan dan kelembagaan pesantren ke dalam skema pembangunan daerah secara memadai,” lanjutnya.

    Ia menilai pesantren tak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

    “Hingga saat ini, belum ada program afirmatif yang diarahkan secara khusus untuk mendukung kemandirian pesantren,” ungkapnya.

    Meski demikian, kata Rano, Pemprov DKI tetap berkomitmen memberikan dukungan afirmatif melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

    “Melalui kerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama, telah disalurkan hibah insentif bagi lebih dari 1.400 guru dan tenaga kependidikan pesantren,” kata Rano.

    “Kami tetap berkomitmen memberi dukungan afirmatif,” imbuhnya.

    (bel/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penjelasan soal Prabowo Hadiri Undangan Putin dan Batal ke KTT G7

    Penjelasan soal Prabowo Hadiri Undangan Putin dan Batal ke KTT G7

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dengan begitu, Prabowo tak bisa menghadiri KTT G7.

    Adapun KTT G7 diketahui akan digelar pada 16 dan 17 Juni 2025. Adapun negara yang masuk dalam KTT G7 yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Sementara, Prabowo juga sudah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk mengunjungi Singapura, selain ke Rusia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan waktu kegiatan KTT G7 itu bentrok dengan agenda ke Rusia dan Singapura. Namun, Hasan menyebut pemerintah menghargai undangan yang terus berdatangan ke Prabowo.

    “Presiden mendapatkan banyak sekali kehormatan dengan diundang ke dalam berbagai forum di dunia. Undangan-undangan ini ada yang waktunya pas, ada yang waktunya itu agak bentrok. Hampir bersamaan,” kata Hasan kepada wartawan di kantornya, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    “Dengan jarak yang lumayan jauh itu titik-titiknya lumayan-lumayan jauh tuh. Ada yang di Kanada, ada yang di Singapura, ada yang di St. Petersburg. Pemerintah kita tentu menghargai undangan-undangan ini karena ini sebuah kehormatan terhadap pemerintah Indonesia,” lanjutnya.

    Sikap RI Tak ke Blok Mana Pun

    Foto: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi (Eva/detikcom)

    Istana menegaskan sikap Indonesia tak bergabung ke blok mana pun. Hal ini karena Prabowo tidak bisa memenuhi undangan KTT G7 karena bentrok dengan agenda bertemu Putin.

    “Jadi tidak condong ke blok mana pun. Kita tidak melihat dunia hitam-putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada,” kata Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan di kantornya, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Hasan mengatakan Indonesia akan bergabung ke forum mana pun berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan hubungan baik atau buruk negara-negara lain. Hasan mengambil contoh Indonesia yang tengah mengikuti aksesi BRICS dan di saat bersamaan juga ikut aksesi keanggotaan OECD.

    “Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana. Nah di saat yang bersamaan kita menjadi anggota BRICS dan di saat yang bersamaan kita juga dalam proses menjadi anggota OECD. Jadi nggak condong ke mana pun, kita akan bergabung dengan klub yang, kalau klub-klub internasional itu, klub-klub multilateral itu memberikan keuntungan strategis kepada bangsa kita, kita akan join,” ujarnya.

    “Kalau tidak memberikan keuntungan strategis kepada kita, ya kita mungkin tidak akan join. Kita kan juga aktif dalam G20, G7 ini kan bagian dari G20 dan kita aktif. Kita juga aktif di dalam APEC. Di APEC itu ada China, ada RRC, ada Amerika Serikat. Jadi kita sama sekali dalam pendirian politik kita yang bebas aktif tidak akan condong ke salah satu blok. Kita akan bergabung ke blok ekonomi, ingat blok ekonomi,” lanjut Hasan.

    Hasan menyebut Indonesia tegas menganut politik bebas aktif. Oleh karena itu, ia berharap tidak ada spekulasi liar soal sikap politik Indonesia.

    “Kita nggak akan masuk ke dalam blok militer, blok pertahanan. Kita masuk dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan buat bangsa kita. Jadi kira-kira itu. Jadi spekulasi kayak tadi harusnya kita taruh jauh-jauh dari pendirian politik luar negeri negara kita,” ujarnya.

    Pertemuan dengan Putin

    Foto: REUTERS/Pool/Maxim Shemetov

    Prabowo akan memenuhi undangan Putin untuk berkunjung ke negaranya pada 18-20 Juni mendatang. Sejumlah agenda bakal dijalani Prabowo dalam kunjungannya ke Saint Petersburg.

    “Bapak Presiden RI dan rombongan terbatas juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Saint Petersburg, Rusia pada tanggal 18-20 Juni mendatang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat kepada wartawan dalam jump pers di kantornya, Kamis (12/6/2025).

    Roy menjelaskan kunjungan Prabowo ke Rusia ini dalam rangka memenuhi undangan Putin. Selain itu, Prabowo dijadwalkan menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum 2025.

    “Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia. Dan juga sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum tahun ini yang sudah memasuki tahun berjalan sekitar berapa tahun,” jelasnya.

    Roy mengatakan kunjungan ini juga dilakukan dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara RI dan Rusia. Hal ini sangat penting dan memiliki makna penting bagi hubungan diplomatik kedua negara.

    “Dalam pertemuan bilateral nanti kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral. Serta melakukan tukar pikiran diantara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern,” jelasnya.

    Roy menyampaikan kunjungan ini juga diharapkan menghasilkan sejumlah langkah konkret yang pada saatnya nanti akan disampaikan lebih lanjut.

    “Karena sampai saat ini masih memasuki tahap finalisasi akhir,” tuturnya.

    Sementara itu, dalam Saint Petersburg International Economic Forum, Prabowo diagendakan menyampaikan pidato pada sesi pembukaan serta mengikuti sesi pleno bersama Putin.

    Dalam rangkaian kunjungan Prabowo ke Rusia, sejumlah pejabat bakal turut mendampingi. Sebelum itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia di Moskow.

    “Dan juga sebelum rangkaian pertemuan di tingkat Presiden direncanakan juga bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia di Moskow. Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dijadwalkan sebelumnya hanya tertunda sehingga baru bisa terlaksana minggu depan bila tidak ada halangan,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KAI Temukan 1.268 Barang Tertinggal Selama 2025, Nilainya Capai Rp 1,9 M

    KAI Temukan 1.268 Barang Tertinggal Selama 2025, Nilainya Capai Rp 1,9 M

    Bogor

    PT KAI mendata sebanyak 1.268 barang diduga milik penumpang tertinggal di KRL dan area stasiun selama periode Januari-Mei 2025. Total nilai barang yang ditemukan mencapai Rp 1,9 miliar.

    “Selama periode Januari hingga Mei 2025, KAI Daop 1 Jakarta telah mengamankan sebanyak 1.268 item barang. Total nilai temuan barang di Lost and Found mencapai Rp 1.985.817.500,00,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

    Ixfan mengatakan, ribuan barang tertinggal tersebut berupa makanan, barang umum dan barang berharga. Dari total 1.268, sebanyak 1.046 di antaranya sudah dikembalikan ke pemilik.

    “(Barang yang ditemukan) di antaranya, 115 item makanan, 548 item barang umum, 528 item barang berharga. Dari jumlah tersebut, 1.046 barang telah dikembalikan kepada pemiliknya, sementara sisanya masih disimpan dan diamankan oleh KAI,” kata Ixfan.

    Ixfan menambahkan, barang yang ditemukan di KRL atau area stasiun dapat diambil di Pos Pengamanan KAI Daop 1 Jakarta yang tersebar di beberapa stasiun, yakni Stasiun Pasar Senen, Gambir, Bekasi, Jatinegara, Cikarang, Karawang, dan Cikampek. Khusus untuk barang berupa makanan olahan, KAI menetapkan kebijakan bahwa apabila tidak diambil dalam waktu lebih dari 1×24 jam, maka barang tersebut akan dimusnahkan.

    “Semua barang temuan akan diberi label identifikasi, diverifikasi, dan dimasukkan ke dalam database Lost and Found milik KAI. Sistem ini memungkinkan pelacakan barang berdasarkan deskripsi atau ciri-ciri barang yang telah dilaporkan,” kata Ixfan.

    (sol/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin dan Erdogan Bahas Perang Iran-Israel via Telepon, Ingin Perang Diakhiri

    Putin dan Erdogan Bahas Perang Iran-Israel via Telepon, Ingin Perang Diakhiri

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan komunikasi melalui telepon. Mereka menyerukan agar pertempuran antara Iran dan Israel segera diakhiri.

    “Kedua pemimpin menyerukan agar permusuhan segera diakhiri dan masalah-masalah yang diperdebatkan, termasuk yang terkait dengan program nuklir Iran, diselesaikan secara eksklusif melalui cara-cara politik dan diplomatik,” kata Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia dilansir kantor berita AFP, Senin (16/6/2025).

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (14/6), Putin berbicara via telepon secara terpisah dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu setelah kedua negara terlibat aksi saling serang pada Jumat (13/6) waktu setempat.

    Diketahui Rusia dan Iran telah mempererat hubungan militer mereka di tengah serangan Moskow terhadap Ukraina, yang mengancam upayanya untuk mempertahankan hubungan hangat dengan semua pemain utama di kawasan Timur Tengah.

    Dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, sebut Kremlin, Putin menyatakan “kesiapannya untuk memberikan layanan mediasi guna mencegah eskalasi ketegangan lebih lanjut”.

    Israel diketahui telah melancarkan serangan ke pusat Teheran mulai Jumat (13/6/2025). Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan serangan balasan kepada Israel setelah sejumlah fasilitas nuklir dan militernya diserang.

    Pada Sabtu (14/6) dini hari, Angkatan Udara Israel melancarkan rentetan serangan menargetkan pertahanan udara Iran, termasuk lokasi-lokasi peluncur rudal, untuk melumpuhkan kemampuan militer negara tersebut.

    Pada Senin (16/6), Iran telah menginformasikan kepada mediator Qatar dan Oman pihaknya menutup melakukan negosiasi gencatan senjata saat diserang Israel. Iran menyampaikan tidak akan berunding kala diserang.

    (wnv/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ada Masalah Teknis, Pesawat Air India Putar Balik ke Hong Kong

    Ada Masalah Teknis, Pesawat Air India Putar Balik ke Hong Kong

    Jakarta

    Sebuah pesawat Boeing 787-8 Dreamliner milik maskapai Air India tujuan New Delhi, India terpaksa kembali ke tempat asal di Hong Kong, tak lama setelah lepas landas pada hari Senin (16/6). Ini sebagai tindakan pencegahan menyusul dugaan masalah teknis.

    Dilansir kantor berita Reuters, Senin (16/6/2025), pihak maskapai Air India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, bahwa penerbangan AI315 kembali ke Hong Kong karena apa yang disebutnya sebagai “masalah teknis”, tanpa memberikan rincian.

    Dikatakan bahwa penerbangan mendarat dengan selamat dan pesawat saat ini sedang menjalani pemeriksaan “sebagai tindakan pencegahan yang sangat hati-hati”.

    Menurut rekaman yang diunggah di situs web pemantauan lalu lintas udara LiveATC.net, dan dilihat oleh Reuters, salah satu pilot di pesawat itu memberi tahu pengawas lalu lintas udara sekitar 15 menit setelah lepas landas bahwa “karena alasan teknis, Pak, kami akan tetap dekat dengan Hong Kong, mungkin kami akan kembali dan mendarat kembali di Hong Kong setelah kami menyelesaikan masalah ini.”

    “Kami tidak ingin melanjutkan penerbangan lebih jauh,” kata pilot itu kemudian.

    Penerbangan AI315 kembali ke Bandara Internasional Hong Kong setelah meminta siaga lokal sekitar pukul 13.00 (0500 GMT) dan “mendarat dengan selamat sekitar pukul 13:15”, kata juru bicara Otoritas Bandara Hong Kong.
    Operasional bandara tidak terpengaruh, tambah juru bicara itu.

    Menurut situs web pelacakan penerbangan AirNav Radar, penerbangan AI315 lepas landas dari Hong Kong sekitar pukul 12:20 siang, mencapai ketinggian 22.000 kaki, dan kemudian mulai turun. Pesawat itu berusia tujuh tahun.

    Pekan lalu, sebuah penerbangan Air India tujuan London, Inggris yang menggunakan jenis pesawat Boeing yang sama, jatuh di kota Ahmedabad di India barat, beberapa saat setelah lepas landas. Kecelakaan ini menewaskan 241 dari 242 orang di dalam pesawat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Massa di Aceh Demo Bawa Bendera Bulan Bintang, Tolak 4 Pulau Masuk Sumut

    Massa di Aceh Demo Bawa Bendera Bulan Bintang, Tolak 4 Pulau Masuk Sumut

    Banda Aceh

    Massa di Banda Aceh menggelar aksi dengan membawa bendera bulan bintang di kantor Gubernur Aceh. Mereka menolak penetapan empat pulau menjadi wilayah Sumatera Utara (Sumut).

    Massa awalnya berkumpul di Taman Ratu Safiatuddin, tidak jauh dari kantor gubernur Aceh. Mereka berjalan kaki menuju tempat aksi dengan berjalan kaki serta truk.

    Sebagian massa tampak membawa bendera bintang bulan dan replika senjata dari kayu. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan ‘merdeka’ serta ‘referendum’.

    Setelah sempat berorasi di depan gerbang, massa yang tiba sekitar pukul 12.30 WIB kemudian masuk ke pekarangan kantor gubernur. Aksi itu mendapatkan pengawalan dari pihak Satpol PP serta polisi.

    “Kami menolak keputusan Mendagri menetapkan empat pulau ke wilayah Sumatera Utara (Sumut),” teriak seorang orator, Rizki dari atas truk komando, dilansir detikSumut.

    Dia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memecat Mendagri Tito Karnavian serta memeriksanya. Massa juga menyinggung rencana pembentukan empat batalion pembangun di Aceh.

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Masa Depan Ekonomi Kreatif Akan Tumbuh dari Infrastruktur Kuat

    Jakarta

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Ia menekankan kolaborasi antara infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif merupakan elemen strategis pembangunan nasional.

    “Ekosistem kolaboratif dari infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif bisa bekerja sama sebagai pilar kemajuan perekonomian nasional. Kami meyakini masa depan ekonomi kreatif Indonesia akan tumbuh dari fondasi infrastruktur yang kuat, dengan dukungan talenta terampil, dan ekosistem yang inklusif,” ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam sesi tematik International Conference on Infrastructure (ICI) bertajuk ‘Enabling Innovation: Developing Infrastructure for Education and Creative Economy’ yang digelar di Plenary Hall JICC, Kamis (12/06) beberapa waktu lalu.

    Sesi tersebut secara khusus membahas pentingnya infrastruktur dalam penguatan sektor pendidikan dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui transformasi digital, peningkatan akses, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    Riefky juga memaparkan berbagai strategi melalui program unggulan ASTA EKRAF yang fokus pada penguatan kapasitas talenta ekonomi kreatif, pengembangan teknologi baru, konsolidasi ekosistem konten kreator, hingga perluasan ruang-ruang kreatif.

    “Salah satu upaya strategis yang kami lakukan yaitu memperluas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Nongsa di Batam dan Singasari di Jawa Timur, yang fokus pada subsektor animasi,” imbuhnya.

    “Infrastruktur ekraf terkait erat dengan pendidikan dan pengembangan bakat. Ruang fisik memungkinkan pembelajaran praktis dan kewirausahaan untuk mendukung bakat serta inovasi subsektor ekonomi kreatif,” jelas Riefky.

    Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku tuan rumah ICI 2025, menyatakan konferensi ini menjadi wadah pertukaran ide dan penguatan kolaborasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

    Konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

    Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

    ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ojol hingga Kelompok Difabel Apresiasi Baktikes Polri, Ucap Terima Kasih ke Kapolri

    Ojol hingga Kelompok Difabel Apresiasi Baktikes Polri, Ucap Terima Kasih ke Kapolri

    Jakarta

    Polri menggelar Bakti Kesehatan (baktikes) dengan memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari banyak warga.

    “Terima kasih Pak Kapolri atas bakti kesehatannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya,” kata perwakilan sopir ojek online, Muklis, kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

    Kelompok difabel juga mengapresiasi kegiatan bakti kesehatan yang digelar Polri. Fikri Satria Nugraha, salah satu sopir ojol disabiitas, mengaku mendapatkan bantuan tongkat saat hadir di bakti kesehatan Polri di Polres Metro Bekasi.

    “Saya ingin mengucapkan kepada Bapak Kapolri Bapak Jenderal Listyo Sigit yang telah membantu memberikan tongkat kruk,” katanya.

    Apresiasi juga disampaikan oleh wanita bernama Rani. Dia diketahui merupakan Ketua Yayasan Disabilitas Produktif dan Mandiri Kabupaten Bekasi. Rani dan sembilan rekan disabilitasnya mendapatkan bantuan kursi roda dari Polri.

    Warga penerima bantuan di Bakti Kesehatan Polri (dok.istimewa)

    “Terima kasih untuk Bapak Kapolri dan Ibu Kapolri terhadap perhatiannya kepada kami, atas atensinya kepada kami. Kegiatan ini kami sangat senang sekali diundang dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, salah satunya menerima bantuan sembako dan bantuan kursi roda,” kata Rani.

    “Harapan kami adalah lebih banyak lagi perhatian kepada kami karena kami di sini hanya bersepuluh. Kami banyak dan mudah-mudahan ke depannya semua rekan-rekan disabilitas mendapatkan manfaat dan perhatian yang sama,” ujar Rani.

    Kegiatan bakti kesehatan merupakan rangkaian puncak dari kegiatan Bakti Kesehatan yang dilakukan jajaran Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-79. Bakti Kesehatan telah digelar sejak 1 Juni hingga 1 Juli mendatang dengan mengusung tema Polri Untuk Masyarakat.

    Jenderal Sigit mengatakan pada puncak Bakti Kesehatan ini, Polri menyediakan layanan kesehatan kepada 68.311 peserta. Para peserta terdiri dari kelompok disabilitas hingga pengemudi ojek online.

    “Pada pelaksanaan Puncak Bakti Kesehatan Serentak hari ini, Polri menyediakan layanan kesehatan kepada 68.311 peserta di antaranya 1.601 disabilitas dan 38.904 driver ojol dengan melibatkan 5.706 tenaga kesehatan,” katanya.

    Polri juga membagikan 68.311 paket sembako dalam puncak Bakti Kesehatan hari ini. Selain itu ada juga pembagian 5.000 paket imunitas, 2.500 kacamata gratis kepada masyarakat.

    Kapolri hadiri Puncak Bakti Kesehatan Polri di Bekasi (dok.istimewa)

    “Serta pemberian sebanyak 274 alat bantu disabilitas berupa 100 kursi roda, 29 alat bantu dengar, 75 kruk, 50 alat menulis braile, 10 alat bantu penyangga sendi kaki, 10 tongkat tuna netra,” katanya.

    (ygs/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Fadli Zon Dikecam karena Ucapan soal Pemerkosaan Mei 98, Istana Buka Suara

    Fadli Zon Dikecam karena Ucapan soal Pemerkosaan Mei 98, Istana Buka Suara

    Jakarta

    Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal tahun 1998 yang menuai banyak kritik. Hasan menyerahkan hal itu ke ahli sejarah.

    “Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan. Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini, dan untuk nanti kita pantau kita pelototi kita periksa bareng-bareng,” kata Hasan kepada wartawan di kantornya, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Hasan yakin proses penulisan sejarah ulang di Kemenbud melibatkan sejarawan yang kredibel. Untuk itu, ia meminta tak ada spekulasi dan perdebatan yang berujung polemik. Hasan juga mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik dengan cara diskusi dengan kementerian terkait.

    “Kalau ada kritik dan masukan silakan, tapi kalau hanya pergunjingan-pergunjingan di media sosial ya, citra-citra negatif yang seperti yang anda sebutkan apalagi dari orang-orang yang kalau dia mengerti sejarah silakan dialog dengan para ahli sejarah. Kalau bukan ahli sejarah ya kita baca sebagai macam bacaan-bacaan saja ya, bacaan di media sosial ya,” ujarnya.

    “Kalau ada baik buruk, ada pro kontra, ada setuju nggak setuju silakan disampaikan tapi juga oleh orang yang punya otoritas bukan berdasarkan hanya pergunjingan di media sosial,” lanjut Hasan.

    Diberitakan sebelumnya, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal 1998 menuai kritik luas hingga didesak minta maaf. Fadli Zon menjawab kritik tersebut.

    Dalam klarifikasinya, Fadli Zon mengapresiasi terhadap publik yang semakin peduli pada sejarah, termasuk era transisi reformasi pada Mei 1998. Fadli Zon mengatakan peristiwa huru hara pada 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidak adanya perkosaan massal. Bahkan, kata dia, liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal ‘massal’ ini.

    Demikian pula, kata Fadli, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah, dia menyebut perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.

    “Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan,” sambungnya.

    Fadli menjelaskan pernyataannya dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah ‘perkosaan massal’, yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.

    (eva/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kendaraan Over Dimensi-Overload Dianggap Lumrah, Harus Dibenahi

    Kendaraan Over Dimensi-Overload Dianggap Lumrah, Harus Dibenahi

    Jakarta

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menegaskan kendaraan over dimensi dan overload masih dianggap hal lumrah di Indonesia. Praktik muatan yang menyalahi aturan itu padahal merupakan ancaman bagi keselamatan berlalu lintas.

    “Selama ini kendaraan over dimensi dan over load dianggap hal yang lumrah, bahkan menjadi pemandangan sehari-hari di jalur-jalur distribusi utama seperti Pantura Jawa dan kawasan industri Sumatra,” kata Irjen Agus kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

    “Tapi di balik ‘kenormalan’ itu, tersembunyi ancaman besar bagi keselamatan lalu lintas dan keberlanjutan infrastruktur nasional,” sambungnya.

    Irjen Agus mengatakan budaya kendaraan over dimens dan overload terbentuk karena kombinasi tekanan ekonomi di sector logistik, serta toleransi kolektif terhadap pelanggaran atas nama efisiensi. Dia menyebut kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat semu yang dihasilkan.

    Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa kendaraan over dimensi dan overload secara signifikan mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, meningkatkan risiko kecelakaan fatal, dan menyebabkan kerugian ekonomi negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Kendaraan over dimensi dan overload juga menjadi ancaman serius bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki yang paling rentan di jalan raya.

    Irjen Agus menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah kendaraan over dimensi dan overload. Pendekatan itu dengan menggunakan prinsip situational crime prevention atau pencegahan kejahatan situasional.

    “Penindakan tetap dilakukan secara tegas. Tapi lebih dari itu, kita harus berani membenahi sistem logistik dari hulu ke hilir. Kita tidak boleh membiarkan keselamatan publik dikorbankan hanya karena efisiensi semu,” tegasnya.

    Korlantas Polri juga akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor dengan kementerian, pelaku industri, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah membangun sistem transportasi barang yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan, tanpa ketergantungan pada kendaraan over dimensi dan over load.

    (ygs/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini