Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Komisi X DPR Bakal Panggil Fadli Zon soal Ucapan Terkait Pemerkosaan Massal ’98

    Komisi X DPR Bakal Panggil Fadli Zon soal Ucapan Terkait Pemerkosaan Massal ’98

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menuai kecaman karena menyatakan tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998. Komisi X DPR RI akan memanggil Fadli Zon untuk klarifikasi.

    “Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu secara resmi diklarifikasi. Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

    “Tentu Masa Sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni atau minggu depan, kami akan mengagendakan Raker/RDP dengan seluruh mitra Komisi X, termasuk Kementerian Kebudayaan,” sambungnya.

    Lalu menerangkan Fadli Zon harus mengklarifikasi pernyataannya mengingat permasalahan sejarah kekerasan seksual di Indonesia sangat sensitif bagi bangsa. Dia menyebut pernyataan Fadli Zon meragukan temuan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang bisa melukai dan mencederai penegakan HAM.

    “Hal ini penting dilakukan mengingat, permasalahan sejarah kekerasan seksual di Indonesia, adalah yang cukup sensitif bagi bangsa. Meragukan temuan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) tersebut, bisa melukai dan mencederai semangat penegakan HAM dan rekonsiliasi nasional,” ujarnya.

    “Menurut saya pemerintah perlu menunjukkan sikap yang lebih empatik kepada para korban dan keluarganya alih-alih meragukan fakta yang dihimpun TGPF,” imbuhnya.

    “Tragedi Mei 1998 tetap harus masuk dalam narasi sejarah nasional, termasuk dalam kurikulum dan kebijakan kebudayaan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan memori dan menghindari penghapusan sejarah (historical denialism),” lanjutnya.

    Legislator PKB ini mengatakan pihaknya mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998. Komisi X, kata Lalu, mempunyai andil untuk memperjuangkan keadilan bagi korban serta memastikan tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

    “Kami Komisi X DPR-RI sangat berkepentingan untuk menjaga kebenaran sejarah, memperjuangkan keadilan bagi korban, serta memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang di masa depan,” tambahnya.

    Pernyataan Fadli Zon Dikecam

    Diberitakan sebelumnya, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal 1998 menuai kritik luas hingga didesak minta maaf. Fadli Zon menjawab kritik tersebut.

    Kritik hingga kekecewaan terhadap Fadli Zon disampaikan oleh sederet aktivis. Pernyataan Fadli Zon dalam sebuah wawancara itu dinilai keliru.

    Komnas Perempuan menyebut penyintas tragedi ini telah lama memikul beban. Oleh karenanya, pernyataan Fadli Zon itu dinilai menyakitkan dan memperpanjang impunitas.

    “Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas,” ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih kepada wartawan, Minggu (15/6).

    Sementara itu, dalam klarifikasinya, Fadli Zon mengapresiasi terhadap publik yang semakin peduli pada sejarah, termasuk era transisi reformasi pada Mei 1998. Fadli Zon mengatakan peristiwa huru hara pada 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidak adanya perkosaan massal. Bahkan, kata dia, liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal ‘massal’ ini.

    Demikian pula, kata Fadli, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah, dia menyebut perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.

    “Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998,” kata Fadli dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

    “Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan,” imbuhnya.

    (whn/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Babak Anyar Sengketa 4 Pulau Sumut dan Aceh, Bukti Baru Mengemuka

    Babak Anyar Sengketa 4 Pulau Sumut dan Aceh, Bukti Baru Mengemuka

    Jakarta –

    Proses penyelesaian sengketa terkait 4 pulau Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara (Sumut) terus berlanjut. Kini, bukti baru terkait status empat pulau tersebut mengemuka.

    Dirangkum detikcom, Senin (16/6/2025), empat pulau yang direbutkan itu menjadi polemik karena disebut berada di wilayah Sumut. Padahal keempat pulau tersebut awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh.

    Empat pulau yang kini masuk wilayah Sumut itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata mendukung klaim Gubernur Sumut Bobby Nasution lewat Keputusan Mendagri yang terbit pada 25 April 2025 lalu.

    “Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

    Pihak Pemprov Aceh pun tidak menerima keputusan tersebut. Peninjauan ulang keputusan tersebut sampai saat ini masih diperjuangkan. Pihak Pemprov Aceh masih berjuang agar keempat pulau kembali masuk wilayah administratif Aceh.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut. Keputusan ini berdasarkan hasil komunikasi DPR dengan Prabowo.

    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (14/6).

    Selain itu, Dasco menyatakan bahwa Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut selesai pekan ini. Setelah itu, kata Dasco, Prabowo menyampaikan keputusannya.

    “Dalam pekan depan (pekan ini, red) akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya.

    Lantas, bagaimana kelanjutan status empat pulau tersebut? Baca halaman selanjutnya.

    Tanggapan Kemendagri

    Foto: Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali (kedua dari kiri) (Kurniawan F/detikcom)

    Kemendagri memberikan penjelasan terkait polemik empat pulau yang saling diperebutkan oleh kedua pemprov. Kemendagri menjelaskan kisruh empat pulau tersebut bermula dengan adanya perubahan nama pulau yang diajukan Pemerintah Provinsi Aceh pada 2009 silam.

    Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyebut pada saat itu, tim nasional pembakuan rupabumi Kemendagri mendapati ada 213 pulau di wilayah Sumut. Dia mengatakan dari jumlah tersebut, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang.

    “Hasil verifikasi tersebut, mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara, lewat surat nomor sekian, nomor 125, tahun 2009 yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau yang tadi, yang empat pulau itu,” jelas Safrizal saat jumpa pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

    Kemendagri Punya Bukti Baru

    Foto: Wamendagri Bima Arya (Ahmad Firizqi Irwan/detikBali)

    Kemendagri pun telah melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini dilakukan untuk memutuskan status empat pulau tersebut.

    “Siang ini pukul 14.00 WIB kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh, tim nasional rupabumi dan jajaran Kemendagri,” ujar Wamendagri, Bima Arya, kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

    Bima Arya menyebut Kemendagri punya bukti baru mengenai status 4 pulau tersebut. Bukti ini berdasarkan penelusuran Kemendagri.

    “Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum, atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri,” Bima Arya.

    Bima mengatakan novum tersebut akan melengkapi data-data yang telah ada. Bima mengatakan data baru tersebut akan dilaporkan ke Mendagri Tito Karnavian lalu ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

    Keputusan Akan Segera Diambil

    Foto: Wamendagri Bima Arya. (Anggi/detikcom)

    Meski begitu, Bima Arya enggan mengungkapkan bukti baru tersebut. Bima memastikan data-data tersebut akan bermanfaat.

    “Kami belum bisa sampaikan ya, itu substansinya nanti akan kami sampaikan langsung ya. Tetapi data-data ini sangat penting sekali untuk mengambil keputusan,” ujarnya.

    “Data-data ini Insyaallah akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Bima mengatakan pihaknya akan berupaya mendengarkan dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai status 4 pulau tersebut. Bima memastikan pihaknya akan segera mengambil keputusan.

    “Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki,” paparnya.

    “Apa pun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan empat pulau tadi,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Garda Revolusi Iran Sebut Bakal Terus Serang Israel, Rudal Disiapkan

    Garda Revolusi Iran Sebut Bakal Terus Serang Israel, Rudal Disiapkan

    Jakarta –

    Garda Revolusi Iran menyebut akan menyerang Israel ‘tanpa henti hingga fajar’ dari Senin hingga Selasa. Pihaknya sudah menyiapkan pesawat tanpa awak hingga rudal dalam serangan tersebut.

    “Gelombang kesembilan serangan gabungan pesawat tak berawak dan rudal telah dimulai dan akan terus berlanjut tanpa henti hingga subuh,” kata juru bicara Garda Revolusi Iran, Ali Mohammad Naini, dilansir kantor berita AFP, Selasa (17/6/2025).

    Sementara, media Aljazeera melaporkan sirene serangan udara terdengar di Tel Aviv, dengan gambar langsung menunjukkan suar di langit. Tentara Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran, setelah Teheran mengatakan telah meluncurkan serangan pesawat tak berawak dan rudal lainnya di Tel Aviv dan Haifa.

    Israel diketahui telah melancarkan serangan ke pusat Teheran mulai Jumat (13/6/2025). Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan serangan balasan kepada Israel setelah sejumlah fasilitas nuklir dan militernya diserang.

    Teheran membalas dengan rentetan serangan drone dan rudal pada Jumat (13/6) malam dan Sabtu (14/6) pagi yang menargetkan wilayah Israel.

    Pada Sabtu (14/6) dini hari, Angkatan Udara Israel melancarkan rentetan serangan menargetkan pertahanan udara Iran, termasuk lokasi-lokasi peluncur rudal, untuk melumpuhkan kemampuan militer negara tersebut.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ada Remaja Dijadikan PSK di Hotel Cilegon, Diimingi Duit Jutaan hingga Skincare

    Ada Remaja Dijadikan PSK di Hotel Cilegon, Diimingi Duit Jutaan hingga Skincare

    Banten –

    Polisi mengungkap delapan orang termasuk anak di bawah umur dijadikan pekerja seks komersial (PSK) oleh muncikari di hotel Kota Cilegon, Banten. Para korban diberi gaji senilai Rp 9 juta, dan uang skincare antara Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu setiap bulan.

    “Uang makan korban setiap hari Rp100 ribu. Setiap hari korban melayani sembilan sampai dengan 11 orang tamu,” kata Dirreskrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan, Senin (16/6/2025).

    Kasus prostitusi tersebut terungkap setelah polisi melakukan penggerebekan pada Jumat (13/6) pukul 22.00 WIB. Total enam orang muncikari ditangkap, yaitu lima laki-laki berinisial AL (22), IB (21), RF (31), AM (21), dan TB (23); serta satu perempuan berinisial LS (35).

    “Mereka sebagai mucikari yang merekrut, menampung, dan menawarkan para korban pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi MiChat untuk melayani para lelaki hidung belang,” ujarnya.

    Dian menyebut, para tersangka merupakan pekerja di hotel tersebut yang memfasilitasi praktik prostitusi. Para korban pun disiapkan kamar untuk menginap dan untuk melayani lelaki hidung belang.

    “Pihak hotel menyediakan beberapa kamar untuk menampung para korban. Pihak hotel menyediakan beberapa kamar tempat para korban melayani para lelaki hidung belang,” ujarnya.

    (aik/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Karyawan Hotel di Cilegon ‘Double Job’, Jual PSK ke Pria Hidung Belang

    Karyawan Hotel di Cilegon ‘Double Job’, Jual PSK ke Pria Hidung Belang

    Jakarta –

    Polda Banten menangkap enam orang saat menggerebek hotel yang diduga memfasilitasi prostitusi di Kota Cilegon, Banten. Mereka merupakan karyawan hotel yang juga berperan sebagai muncikari.

    “Pihak hotel menyediakan beberapa kamar untuk menampung para korban. Pihak hotel menyediakan beberapa kamar tempat para korban melayani para lelaki hidung belang,” kata Dirreskrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan, Senin (16/6/2025).

    Enam orang tersebut yaitu lima laki-laki berinisial AL (22), IB (21), RF (31), AM (21), dan TB (23); serta satu perempuan berinisial LS (35). Mereka menjual pekerja seks komersial (PSK) kepada para pria hidung belang.

    “Mereka sebagai mucikari yang merekrut, menampung, dan menawarkan para korban pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi MiChat untuk melayani para lelaki hidung belang,” ujarnya.

    Terdapat delapan orang korban yang dijadikan PSK, salah satunya anak di bawah umur atau berumur 17 tahun. Para korban diberi gaji senilai Rp 9 juta, dan uang skincare antara Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu setiap bulan.

    “Uang makan korban setiap hari Rp100 ribu. Setiap hari korban melayani sembilan sampai dengan 11 orang tamu,” ujarnya.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Sebut Perang Israel Vs Iran Berakhir Jika Ali Khamenei Terbunuh

    Netanyahu Sebut Perang Israel Vs Iran Berakhir Jika Ali Khamenei Terbunuh

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap cara mengakhiri perang yang berkecamuk melawan Iran. Netanyahu menyebut membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei akan ‘mengakhiri konflik’ antara kedua musuh bebuyutan itu.

    “Ini tidak akan meningkatkan konflik, ini akan mengakhiri konflik,” kata Netanyahu dilansir AFP, Selasa (17/6/2025).

    Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah wawancara ketika ditanya tentang laporan, bahwa Presiden AS Donald Trump memveto rencana Israel untuk membunuh pemimpin tertinggi karena khawatir hal itu akan meningkatkan pertikaian Iran-Israel.

    Netanyahu menyebut apa yang dilakukan Iran membawa ke ambang perang nuklir. Dia mengklaim apa yang dilakukan Israel mencegah hal itu terjadi.

    “Perang selamanya adalah apa yang diinginkan Iran, dan mereka membawa kita ke ambang perang nuklir,” kata Netanyahu.

    “Faktanya, apa yang Israel lakukan adalah mencegah hal ini, mengakhiri agresi ini, dan kita hanya bisa melakukannya dengan melawan kekuatan jahat,” tambahnya.

    Teheran membalas dengan rentetan serangan drone dan rudal pada Jumat (13/6) malam dan Sabtu (14/6) pagi yang menargetkan wilayah Israel.

    Pada Sabtu (14/6) dini hari, Angkatan Udara Israel melancarkan rentetan serangan menargetkan pertahanan udara Iran, termasuk lokasi-lokasi peluncur rudal, untuk melumpuhkan kemampuan militer negara tersebut.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puluhan Personel Polres Inhu Donorkan Darah Sambut Hari Bhayangkara ke-79

    Puluhan Personel Polres Inhu Donorkan Darah Sambut Hari Bhayangkara ke-79

    Inhu –

    Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Polres Indragiri Hulu (Inhu), Riau menggelar donor darah. Puluhan personel mendonorkan darah untuk disalurkan ke Palang Merah Indonesia (PMI).

    Kegiatan ini digelar di Polres Inhu, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Inhu, pada Senin (16/6/2025). Tercatat sebanyak 150 orang mendaftar sebagai peserta donor darah, di antaranya 80 personel polres dan polsek jajaran, 7 personel Kodim 0302/Inhu, 12 orang dari Bhayangkari, 3 dari Satpol PP, 10 dari Senkom, 8 orang dari PSMTI, 10 dari ITB, 11 dari STAI Madinatun Najah, 1 dari UNRIDA, serta 8 orang dari masyarakat umum.

    Sebelum proses donor darah dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up untuk memastikan kelayakan donor dan mencegah potensi risiko medis.

    Polisi hingga masyarakat donorkan darah dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-79. (dok. Polres Inhu)

    “Dari total pendaftar, berhasil dikumpulkan 83 kantong darah yang nantinya akan disalurkan kepada PMI untuk disimpan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan medis masyarakat di Kabupaten Inhu dan sekitarnya,” ujar Kapolres Inhu AKBP Fahrian Siregar.

    Kapolres menyampaikan kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari agenda rutin Hari Bhayangkara yang berorientasi pada pelayanan sosial dan kemanusiaan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat hubungan solidaritas antara Polri dan masyarakat serta membantu mereka yang membutuhkan transfusi darah, khususnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu,” imbuhnya.

    (mea/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator Usul Batas Wilayah Diatur UU Cegah Polemik Aceh-Sumut Berulang

    Legislator Usul Batas Wilayah Diatur UU Cegah Polemik Aceh-Sumut Berulang

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Irawan mengusulkan penetapan batas wilayah diatur dengan undang-undang (UU) tersendiri menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ia juga mendorong agar dilakukan revisi terhadap sejumlah beleid Pemerintah terkait persoalan ini.

    “Ke depan, memang lebih memadai dari aspek konstitusional agar pengaturan mengenai batas wilayah diatur dan ditetapkan melalui undang-undang,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

    “Karena nyatanya batas wilayah menyangkut imajinasi bangsa dan daerah tentang sejarahnya, budayanya, masa depannya dan lain sebagainya,” lanjut Irawan.

    Selain UU khusus, Irawan pun berpandangan diperlukan penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017.

    Adapun PP Nomor 43 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Sementara Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 merupakan pedoman penegasan batas wilayah.

    “PP tentang penyelesaian sengketa wilayah dan Permendagri mengenai penetapan batas daerah harus kita dorong juga untuk direvisi guna mengantisipasi kasus seperti ini terjadi lagi di kemudian hari,” ucap Irawan.

    Meski di media sosial masalah sengketa wilayah ini menimbulkan kontroversi, Irawan menilai polemik tersebut tidak akan menyebabkan disintegrasi seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan.

    “Tidak akan ada disintegrasi. Kita sudah terikat perasaan (common soul) sebagai suatu bangsa dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya.

    “Sebagai anggota DPR RI, saya mengapresiasi keinginan politik tersebut karena akan membuat mekanisme penyelesaian lebih efektif dan lebih kredibel yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak,” tuturnya.

    Irawan berpandangan, Prabowo bukan mengambil alih tanggung jawab dan kewenangan Mendagri, melainkan ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

    “Bukan mengambil alih tanggung jawab, tapi Presiden Prabowo berkehendak turun langsung mengatasi, menyelesaikan dan memutuskan persoalan ini,” ujar Irawan.

    Wamendagri Bima Arya sebelumnya mengatakan pemerintah mengkaji ulang terkait keputusan 4 pulau Aceh masuk wilayah Sumut yang berujung polemik. Bima Arya menyebutkan Kemendagri punya bukti baru mengenai status 4 pulau tersebut.

    “Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum, atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri,” Bima Arya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6).

    Bima mengatakan novum tersebut akan melengkapi data-data yang telah ada. Data baru tersebut akan dilaporkan ke Mendagri Tito Karnavian dan kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    (dwr/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PKB DKI Dorong Pemprov Integrasikan Pesantren ke Skema Pembangunan Daerah

    PKB DKI Dorong Pemprov Integrasikan Pesantren ke Skema Pembangunan Daerah

    Jakarta –

    Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menyoroti belum terintegrasinya penguatan pendidikan keagamaan dan kelembagaan pesantren ke dalam skema pembangunan daerah. Pihaknya mengatakan, terdapat lebih dari 120 pondok pesantren di Jakarta, sebagian besar berada di kawasan padat penduduk dengan fasilitas terbatas.

    Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PKB, Muhammad Lefy, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas tanggapan gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Jakarta, Senin (16/6/2025).

    “Padahal, di Jakarta, jumlah pondok pesantren yang tercatat lebih dari 120 lembaga, sebagian besar berada di kawasan padat dan dengan fasilitas yang terbatas,” kata Lefy.

    “Sebagai fraksi yang dilahirkan dari tradisi kebudayaan dan keagamaan pesantren, Fraksi PKB menyoroti belum terintegrasinya program penguatan pendidikan keagamaan dan kelembagaan pesantren ke dalam skema pembangunan daerah secara memadai,” lanjutnya.

    Ia menilai pesantren tak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

    “Hingga saat ini, belum ada program afirmatif yang diarahkan secara khusus untuk mendukung kemandirian pesantren,” ungkapnya.

    Meski demikian, kata Rano, Pemprov DKI tetap berkomitmen memberikan dukungan afirmatif melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

    “Melalui kerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama, telah disalurkan hibah insentif bagi lebih dari 1.400 guru dan tenaga kependidikan pesantren,” kata Rano.

    “Kami tetap berkomitmen memberi dukungan afirmatif,” imbuhnya.

    (bel/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penjelasan soal Prabowo Hadiri Undangan Putin dan Batal ke KTT G7

    Penjelasan soal Prabowo Hadiri Undangan Putin dan Batal ke KTT G7

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dengan begitu, Prabowo tak bisa menghadiri KTT G7.

    Adapun KTT G7 diketahui akan digelar pada 16 dan 17 Juni 2025. Adapun negara yang masuk dalam KTT G7 yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Sementara, Prabowo juga sudah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk mengunjungi Singapura, selain ke Rusia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan waktu kegiatan KTT G7 itu bentrok dengan agenda ke Rusia dan Singapura. Namun, Hasan menyebut pemerintah menghargai undangan yang terus berdatangan ke Prabowo.

    “Presiden mendapatkan banyak sekali kehormatan dengan diundang ke dalam berbagai forum di dunia. Undangan-undangan ini ada yang waktunya pas, ada yang waktunya itu agak bentrok. Hampir bersamaan,” kata Hasan kepada wartawan di kantornya, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    “Dengan jarak yang lumayan jauh itu titik-titiknya lumayan-lumayan jauh tuh. Ada yang di Kanada, ada yang di Singapura, ada yang di St. Petersburg. Pemerintah kita tentu menghargai undangan-undangan ini karena ini sebuah kehormatan terhadap pemerintah Indonesia,” lanjutnya.

    Sikap RI Tak ke Blok Mana Pun

    Foto: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi (Eva/detikcom)

    Istana menegaskan sikap Indonesia tak bergabung ke blok mana pun. Hal ini karena Prabowo tidak bisa memenuhi undangan KTT G7 karena bentrok dengan agenda bertemu Putin.

    “Jadi tidak condong ke blok mana pun. Kita tidak melihat dunia hitam-putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada,” kata Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan di kantornya, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Hasan mengatakan Indonesia akan bergabung ke forum mana pun berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan hubungan baik atau buruk negara-negara lain. Hasan mengambil contoh Indonesia yang tengah mengikuti aksesi BRICS dan di saat bersamaan juga ikut aksesi keanggotaan OECD.

    “Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana. Nah di saat yang bersamaan kita menjadi anggota BRICS dan di saat yang bersamaan kita juga dalam proses menjadi anggota OECD. Jadi nggak condong ke mana pun, kita akan bergabung dengan klub yang, kalau klub-klub internasional itu, klub-klub multilateral itu memberikan keuntungan strategis kepada bangsa kita, kita akan join,” ujarnya.

    “Kalau tidak memberikan keuntungan strategis kepada kita, ya kita mungkin tidak akan join. Kita kan juga aktif dalam G20, G7 ini kan bagian dari G20 dan kita aktif. Kita juga aktif di dalam APEC. Di APEC itu ada China, ada RRC, ada Amerika Serikat. Jadi kita sama sekali dalam pendirian politik kita yang bebas aktif tidak akan condong ke salah satu blok. Kita akan bergabung ke blok ekonomi, ingat blok ekonomi,” lanjut Hasan.

    Hasan menyebut Indonesia tegas menganut politik bebas aktif. Oleh karena itu, ia berharap tidak ada spekulasi liar soal sikap politik Indonesia.

    “Kita nggak akan masuk ke dalam blok militer, blok pertahanan. Kita masuk dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan buat bangsa kita. Jadi kira-kira itu. Jadi spekulasi kayak tadi harusnya kita taruh jauh-jauh dari pendirian politik luar negeri negara kita,” ujarnya.

    Pertemuan dengan Putin

    Foto: REUTERS/Pool/Maxim Shemetov

    Prabowo akan memenuhi undangan Putin untuk berkunjung ke negaranya pada 18-20 Juni mendatang. Sejumlah agenda bakal dijalani Prabowo dalam kunjungannya ke Saint Petersburg.

    “Bapak Presiden RI dan rombongan terbatas juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Saint Petersburg, Rusia pada tanggal 18-20 Juni mendatang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat kepada wartawan dalam jump pers di kantornya, Kamis (12/6/2025).

    Roy menjelaskan kunjungan Prabowo ke Rusia ini dalam rangka memenuhi undangan Putin. Selain itu, Prabowo dijadwalkan menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum 2025.

    “Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia. Dan juga sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum tahun ini yang sudah memasuki tahun berjalan sekitar berapa tahun,” jelasnya.

    Roy mengatakan kunjungan ini juga dilakukan dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara RI dan Rusia. Hal ini sangat penting dan memiliki makna penting bagi hubungan diplomatik kedua negara.

    “Dalam pertemuan bilateral nanti kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral. Serta melakukan tukar pikiran diantara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern,” jelasnya.

    Roy menyampaikan kunjungan ini juga diharapkan menghasilkan sejumlah langkah konkret yang pada saatnya nanti akan disampaikan lebih lanjut.

    “Karena sampai saat ini masih memasuki tahap finalisasi akhir,” tuturnya.

    Sementara itu, dalam Saint Petersburg International Economic Forum, Prabowo diagendakan menyampaikan pidato pada sesi pembukaan serta mengikuti sesi pleno bersama Putin.

    Dalam rangkaian kunjungan Prabowo ke Rusia, sejumlah pejabat bakal turut mendampingi. Sebelum itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia di Moskow.

    “Dan juga sebelum rangkaian pertemuan di tingkat Presiden direncanakan juga bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia di Moskow. Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dijadwalkan sebelumnya hanya tertunda sehingga baru bisa terlaksana minggu depan bila tidak ada halangan,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini