Category: Detik.com News

  • Polda Metro Bongkar Narkoba Rp 53,5 M Selama Mei-Juni, Ribuan Pelaku Dijerat

    Polda Metro Bongkar Narkoba Rp 53,5 M Selama Mei-Juni, Ribuan Pelaku Dijerat

    Jakarta

    Polda Metro Jaya mengungkap ratusan kilogram narkoba selama operasi Mei-Juni 2025. Selama dua bulan operasi tersebut, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan jajaran menangkap 1.672 tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan pengungkapan narkoba ini merupakan wujud komitmen Polda Metro Jaya dalam memberantas peredaran narkoba.

    “Polda Metro Jaya terus berkomitmen. Bapak Kapolda Metro Jaya dalam setiap kesempatan menyampaikan kepada anggota bahwa penanggulangan narkoba harus dilakukan secara masif dan bekerja sama dan setiap hari,” kata Ade Ary dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (26/5/2025).

    Penanggulangan narkoba oleh Polda Metro Jaya tidak hanya dilakukan oleh jajaran reserse narkoba, tetapi operasi secara simultan dilakukan secara komprehensif juga dilakukan dari mulai fungsi preemtif kepolisian dengan pelaksana dari Bhabinkamtibmas dan fungsi intelijen.

    “Melalui metode door to door system, Sambang Bhabin, Ngopi Kamtibmas, Jumat Curhat, dan lain sebagainya, itu metode preemtif yang dilakukan,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David menjelaskan dalam kurun waktu dua bulan Mei-Juni 2025, kami berhasil mengungkap 1.423 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka 1.672 orang.

    Ahmad David menyampaikan penindakan narkoba ini merupakan wujud program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, serta komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam penguatan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

    “Barang bukti yang kami sita 321,5 kilogram,” ujar Ahmad David.

    – ganja sebanyak 179,19 kg
    – sabu 33,15 kg
    – ekstasi 16.793 butir
    – tembakau sintetis 4,52 kg
    – obat-obatan berbahaya 166.327 butir
    – liquid THC 2.360 ml
    – ketamine prekusor narkoba 2,87 kg
    – serbuk sinte 7,86 kg
    – kokain 1,48 gram
    – heroin 1,56 kilogram.

    “Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang tanpa lelah mengungkap para pengedar narkoba. Karena dalam hal ini kita telah menyelamatkan 770.000 masyarakat Jakarta dari bahaya buruk narkoba itu sendiri. Kalau kita konversi ke nominal, kita telah berhasil mengungkap sebesar Rp 53,52 miliar,” pungkasnya.

    (mea/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bangun Kemandirian Desa, Kejagung & Kemendes Luncurkan Jaksa Garda Desa

    Bangun Kemandirian Desa, Kejagung & Kemendes Luncurkan Jaksa Garda Desa

    Jakarta

    Kejaksaan Agung RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meluncurkan program Jaksa Garda Desa di 8 kota/kabupaten se-Provinsi Banten. Program ini bertujuan membangun kemandirian kemandirian desa dan mengelola dana desa secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

    Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan program yang diinisiasi oleh Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel), Reda Manthovani ini dapat membantu ketahanan pangan di Provinsi Banten.

    “Kita memiliki kepentingan serius dengan program Jaksa Garda Desa dengan melakukan pola tanam untuk ketahanan pangan dan juga kesejahteraan masyarakat desa,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

    Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Desa Sarakan, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (25/6/2025).

    Yandri berharap program Jaksa Garda Desa yang didukung seluruh Kejaksaan Negeri se-Indonesia itu dapat mempercepat capaian Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

    Yandri pun mengajak Kepala Desa di Indonesia untuk lebih melek teknologi, termasuk untuk bisa meningkatkan produksi hasil bumi untuk sukseskan ketahanan pangan. Hal ini berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis karena program ini nantinya membutuhkan bahan baku yang banyak.

    Lewat MBG ini, kata Yandri, desa-desa diharapkan menjadi pelaku utama untuk menyediakan bahan baku seperti cabai dan telur.

    “Ada siklus ekonomi dari program ini. Olehnya, kita perlu mulai menata desa tematik yang nantinya jadi pemasok utama untuk 83 juta penerima manfaat,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

    “Melalui Kopdes Merah Putih kita memotong tengkulak dan memastikan pelayanan kepada masyarakat desa semakin dekat,” papar Yandri.

    Yandri juga menegaskan jika kepala desa tidak perlu takut lagi untuk menggunakan Dana Desa karena ada program Jaksa Garda Desa.

    Lewat Jaksa Garda Desa, Yandri mengajak Kades, BPD dan Pendamping Desa untuk berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membangun desa.

    Sementara itu Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Reda Manthovani berharap dengan program Pemberdayaan Lahan melalui pola tanam ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

    Reda berharap Jaksa mengawal dan membimbing Kepala Desa saat mengelola Dana Desa berjalan sesuai dengan peruntukannya.

    “Saya harapkan kepada Para Jaksa untuk menindaklanjuti program kerjasama ini,” jelas Reda.

    Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut, Yandri dan Jamintel Reda Manthovani bersama sejumlah tamu turut melakukan penanaman bibit bawang merah.

    Turut hadir pada kegiatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani bersama jajaran Kejaksaan RI, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Jayabaya, Plh Bupati Serang Rudy Suhartanto, Bupati Pandeglang Dewi Setyani, Pimpinan PT Pupuk Indonesia, Pimpinan Telkomsel University, dan Para tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku pembangunan desa.

    Hadir pula mendampingi Yandri, Dirjen PEID Tabrani, Irjen Teguh, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Inspektur Wilayah 5 Husin Fahmi.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PP Justice Collaborator Diteken, Sahroni Harap Dalang Kasus Mudah Dijerat

    PP Justice Collaborator Diteken, Sahroni Harap Dalang Kasus Mudah Dijerat

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 yang isinya memberikan penghargaan berupa hukuman ringan hingga bebas bersyarat kepada justice collaborator (JC). Dia menyebut selama ini mekanisme JC memang belum jelas.

    “Kami dari Komisi III lega sekali karena akhirnya aturan soal saksi pelaku atau JC ini ada aturan yang jelas. Selama ini kan kita tau banyak mekanisme JC yang dijalankan namun standar dan mekanismenya belum jelas sehingga tidak efektif dijalankan,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (26/6/2025).

    Sahroni berharap JC bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para aparat penegak hukum. Dia berharap dalang dalam suatu kasus mudah dijerat.

    “Padahal apabila JC dijalankan dengan baik. Kasus-kasus korupsi atau narkoba yang selama ini hanya bisa memenjarakan operator-operator kecil di bawah, bisa diusut lebih dalam untuk memenjarakan dalangnya,” katanya.

    Selain itu, Sahroni juga meminta JC tidak dimanfaatkan untuk memberikan keringanan kepada saksi pelalu yang memang tidak membantu dalam pengungkapan kasus.

    “Jadi setelah aturan ini ditandatangani, saya harap penegak hukum dapat mengaplikasikannya dengan bijak. Jangan sampai justru dipakai buat hal-hal curang seperti memangkas jumlah tuntutan padahal yang bersangkutan tidak memberikan kontrobusi pada kasus,” katanya.

    Aturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap saksi pelaku dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Serta menjamin hak saksi pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana.

    Selama ini pengaturan mengenai mekanisme penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku belum diatur secara komprehensif dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan aturan mengenai mekanisme penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku.

    (azh/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bobby Nasution Siapkan Formulasi Tekan Harga Tiket Pesawat dari Kualanamu

    Bobby Nasution Siapkan Formulasi Tekan Harga Tiket Pesawat dari Kualanamu

    Jakarta

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution telah menyiapkan formulasi untuk menurunkan harga tiket pesawat dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Kualanamu sebagai pintu gerbang Indonesia wilayah barat.

    Bobby menyampaikan sejak sebelum dilantik sebagai gubernur, ia bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto ingin Kualanamu menjadi bandara utama masuknya wisatawan mancanegara maupun pelancong domestik ke Sumatera Utara.

    “Masih banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya adalah harga tiket pesawat yang masih tergolong sangat tinggi,” ujar Bobby dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

    Hal tersebut disampaikan Bobby saat meresmikan Autogate dan Lounge PMI (Pekerja Migran Indonesia) bersama Agus di Bandara Kualanamu, Selasa (24/6) yang lalu.

    Ia menambahkan, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap harga-harga komoditas dan layanan publik, termasuk tiket pesawat, menjadi motivasi bagi pihaknya untuk mencari solusi konkret.

    Bobby mengatakan telah memiliki rumusan strategis yang dapat menurunkan harga tiket, baik untuk rute domestik seperti Jakarta maupun rute internasional.

    Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan penurunan harga tiket akan memberikan dampak signifikan terhadap konektivitas dan daya saing Sumatera Utara, baik secara nasional maupun internasional.

    Bobby juga mengapresiasi penambahan fasilitas Autogate dan Pelayanan PMI yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi di bandara tersebut. Menurutnya, peningkatan infrastruktur pelayanan ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Bandara Kualanamu sebagai simpul penting dalam pertumbuhan Sumut.

    “Kami ingin Sumut semakin besar dan membanggakan. Dengan kerja sama dan arahan dari Pak Menteri, kami yakin bisa mewujudkannya,” tutupnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Terdakwa Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Terdakwa Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Jakarta

    Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan kembali digelar hari ini. Hasto akan diperiksa sebagai terdakwa.

    Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025). Sidang diagendakan pukul 09.00 WIB.

    “Dari penundaan sidang Minggu lalu sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, besok diagendakan pemeriksaan Terdakwa Hasto,” kata jaksa KPK Takdir Suhan kepada wartawan.

    Hasto diperiksa sebagai terdakwa setelah pemeriksaan saksi dilakukan. Pemeriksaan saksi dan ahli meringankan selesai dilakukan pada Kamis (19/6) lalu.

    Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

    Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

    Jaksa juga mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendikti Saintek Pesan ke Pengurus Ponpes untuk Terus Beri Motivasi ke Santri

    Mendikti Saintek Pesan ke Pengurus Ponpes untuk Terus Beri Motivasi ke Santri

    Jakarta

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berpesan ke pengurus pondok pesantren (ponpes) untuk terus semangat mendidik santri. Brian mengatakan pengurus ponpes harus memberikan motivasi ke santrinya.

    Hal tersebut disampaikan Brian di depan para pengurus pondok pesantren dalam International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) di sebuah hotel kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025). Mulanya, Brian bercerita memiliki murid atau mahasiswa yang masih mengingat dirinya setelah sukses mendirikan bisnis.

    “Saya ada cerita, saya punya, tiba-tiba ada murid saya, Itu dia WA saya. ‘Pak Brian, gimana kabarnya?’ Sehat, kamu di mana? Saya lupa-lupa ingat kan. ‘Saya telepon Pak’, dia telepon ke saya. ‘Pak Brian, saya Amron, mahasiswa Bapak dulu’. Saya bingung, mahasiswa saya kan banyak ya. ‘Yang mana ini?’ Saya bilang,” kata Brian di depan para pengurus ponpes.

    Brian mengingat dirinya pernah memotivasi muridnya itu. Kemudian sampailah di momen Brian diundang ke acara bisnis milik muridnya itu.

    “Kamu bekerja di mana? Saya bilang. ‘Saya bikin parfum Pak’. Saya pikir orang jualan parfum ya. Dia bikin parfum. Nah mereknya itu HUMNS, H-M-N-S. Itu salah satu merek parfum Indonesia. Dia undang saya di Grand Indonesia launching parfum. Waduh gaya juga saya bilang. Pas saya datang, saya duduk seperti ini. Dia maju ke depan, launching parfum,” kisahnya.

    Brian mengaku terkejut muridnya itu masih mengingatnya. Brian menyebut pernah memberi motivasi murid tersebut di perkuliahan.

    “Itu padahal Pak, kata-kata yang saya berikan ke Amron ini. Itu saya sudah lupa Pak. Abis itu kan banyak mahasiswa datang lagi. Tapi dia ingatnya sampai luar biasa. Sampai dia punya parfum, sekarang omset dia Pak, jualan parfum. Itu sudah Rp 100 miliar. Dia masih ingat ke saya. Hanya gara-gara saya sebagai dosen memberikan semangat,” sambungnya.

    Berangkat dari itu, Brian meminta kepada seluruh pengurus ponpes agar tidak minder atau berkecil hati saat mendidik santri. Sebab menurutnya, hal kecil yang dilakukan seorang guru akan bermakna besar bagi muridnya, bahkan bakal terus diingat.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bahas Nasib Driver Ojol, Komisi V DPR Panggil Menhub Pekan Depan

    Bahas Nasib Driver Ojol, Komisi V DPR Panggil Menhub Pekan Depan

    Komisi V DPR RI akan mengundang rapat bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas persoalan pengemudi ojek online. Rapat tersebut akan digelar pada 30 Juni 2025 di Gedung DPR RI, Senayan.

    Adian berharap agar Menhub Dudy Purwagandhi bersedia memenuhi undangan untuk ke DPR. Rapat akan membahas salah satunya terkait tarif ojol.

  • Detik-detik Evakuasi Turis Brasil yang Jatuh di Jurang Rinjani

    Detik-detik Evakuasi Turis Brasil yang Jatuh di Jurang Rinjani

    Jenazah Juliana Marins, turis asal Brasil yang jatuh ke jurang di jalur menuju puncak Gunung Rinjani, berhasil dievakuasi tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri.

    Proses evakuasi berlangsung dramatis karena medan terjal dan cuaca buruk yang menghambat upaya helikopter mencapai lokasi.

    Tonton video 20Detik lainnya, klik di sini!

  • Teror Bom di 2 Pesawat Saudia Airlines, Legislator: Harus Jadi Alarm Keras

    Teror Bom di 2 Pesawat Saudia Airlines, Legislator: Harus Jadi Alarm Keras

    Jakarta

    Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyoroti dua pesawat Saudia Airlines tujuan Jakarta dan Surabaya yang mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut) usai menerima teror bom. Dini mengatakan hal itu bagian dari teror psikologis yang harus menjadi alarm pemerintah.

    “Meskipun dinyatakan sebagai hoaks, ancaman tersebut merupakan bentuk teror psikologis serius yang dapat mengganggu mental jemaah, mengancam keselamatan penerbangan, serta menciptakan keresahan nasional,” kata Dini kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).

    Dini mengatakan kesehatan mental dan ketenangan jemaah harus menjadi prioritas oleh negara. Ia mengapresiasi respons cepat pihak Polda Sumut, Jihandak Brimob hingga TNI yang telah menangani kasus itu.

    Menurut Dini, kasus ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Dia mendorong adanya evaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Namun, peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan agar sistem keamanan penerbangan, khususnya untuk kloter haji, ditingkatkan secara menyeluruh,” katanya.

    Legislator NasDem ini merekomendasikan penambahan SOP pemeriksaan keamanan penerbangan secara berkala, terutama dalam hal deteksi dini terhadap ancaman bom. Ia menilai hal tersebut penting untuk diterapkan di semua embarkasi haji dari berbagai wilayah Indonesia.

    Sebelumnya, pada Selasa (17/6), pesawat Saudia Airlines rute Jeddah-Jakarta sempat mendarat darurat di Bandara Kualanamu usai menerima ancaman bom. Ada sekitar 442 penumpang jemaah haji di dalam pesawat itu. Setelah diperiksa, pesawat dinyatakan steril dari benda bermuatan bom.

    Kejadian serupa rupanya berlanjut pada Sabtu (21/6). Pesawat Saudia Airlines rute Muscat-Surabaya juga mendarat darurat di Bandara Kualanamu karena mendapatkan ancaman bom. Lagi-lagi, ancaman bom tersebut ternyata hoax dan pesawat dipastikan aman.

    (dwr/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemarin Cenderung Masih Diatur Kemenag

    Kemarin Cenderung Masih Diatur Kemenag

    Jakarta

    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pihaknya tengah mensinkronisasi dan harmonisasi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia menyebut pembahasan yang dilakukan oleh Baleg akan menekankan pada kewenangan Bedan Penyelengaraan (BP) Haji atau Kementerian Agama (Kemenag) dalam menuntaskan persoalan itu.

    Doli mengatakan semestinya revisi UU ini mengatur Badan Penyelengara (BP) Haji yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Ia menyebut hasil pembahasan Komisi VIII yang kemudian diteruskan ke Baleg justru masih menekankan kewenangan dari Kemenag dalam urusan haji.

    “Sekarang kami punya tanggung jawab untuk mengharmonisasi dan sinkronisasi Undang-Undang Haji ya, yang kemarin diselesaikan di Komisi VIII. Tapi ya kami waktu itu memang mereka minta ya, sebelum masa sidang kemarin habis,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Doli mengatakan pembahasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR pengaturannya masih kuat di Kementerian Agama. Padahal, kata dia, sudah ada BP Haji yang nantinya menangani persoalan itu.

    “Cuma setelah kami pelajari, ya menurut kami isinya masih terlalu banyak yang perlu kita diskusikan. Apalagi sekarang kan pengalihan ini, urusan haji itu dari Kementerian Agama kemudian mau diambil ke BP Haji,” ujar Doli.

    “Nah kecenderungannya kemarin itu masih kuat pengaturannya di Kementerian Agama, jadi seolah-olah badan ini ya seperti tidak ada fungsinya,” tambahnya.

    Ia berharap dalam dua minggu ini harmonisasi revisi UU Haji sudah bisa rampung. Ia menyebut Baleg juga tengah melakukan rapat internal membahas revisi UU Haji.

    (dwr/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini