Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Jakarta International Marathon Selesai, Sejumlah Ruas Jalan Kembali Dibuka

    Jakarta International Marathon Selesai, Sejumlah Ruas Jalan Kembali Dibuka

    Jakarta –

    Sejumlah ruas jalan di Jakarta yang sempat ditutup sementara karena ada ajang Jakarta International Marathon 2025 mulai dibuka. Sejumlah kendaraan sudah mulai bisa melewati jalan-jalan utama Jakarta.

    Pantauan detikcom, Minggu (29/6/2025), pukul 09.30 WIB, salah satunya di jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, hingga Jalan Jenderal Sudirman telah dibuka di kedua lajur. Kendaraan sudah mulai melewati jalur tersebut.

    Volume kendaraan yang melewati lajur tersebut masih sepi. Namun pengendara yang dari Jenderal Sudirman menuju Jalan Sisingamangaraja masih dialihkan melalui Sudirman Central Business District (SCBD). Sedangkan di Jalan Gerbang Pemuda arah Gelora Bung Karno masih ditutup. Pengendara hanya dapat melalui satu lajur dari arah Jalan Gelora.

    Foto: Jalan Sudirman-Thamrin kembali dibuka usai ajang Jakarta International Marathon. (Adrial/detikcom)

    Mengutip dari akun Instagram Pemkot Jakarta Pusat, Minggu (29/6), beberapa ruas jalan di Jakarta akan ditutup mulai pukul 03.30 WIB hingga 11.30 WIB saat pelaksanaan Jakarta International Marathon 2025. Masyarakat bisa melewati jalur lain yang tersedia.

    Ini ruas jalan yang bersinggungan dengan rute BTN Jakarta International Marathon 2025:

    – Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur
    – Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan – Jalan Thamrin sisi Timur
    – Simpang Jalan Kebon Sirih – Jalan Thamrin sisi Timur
    – Simpang Jalan Wahid Hasyim – Jalan Thamrin sisi Timur
    – Jalan M.H. Thamrin sisi Timur (Bundaran HI sisi Timur)
    – Simpang Jalan Agus Salim – Jalan Imam Bonjol
    – Simpang Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan Imam Bonjol
    – Jalan Imam Bonjol
    – Jalan HOS Cokroaminoto
    – Simpang Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan DR Kusuma Atmaja
    – Simpang Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan Cianjur
    – Simpang Jalan HOS Cokroaminoto – Jalan Sumenep

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video Kata Warga yang Tetap CFD-an Meski Jalanan Ditutup

    Video Kata Warga yang Tetap CFD-an Meski Jalanan Ditutup

    Sejumlah warga tetap melangsungkan Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (29/6). Walaupun CFD ditiadakan dikarenakan adanya Jakarta International Marathon 2025.

    Sejumlah ruas jalan di Jakarta diketahui ditutup sementara karena digunakan sebagai rute. Walaupun begitu, warga memanfaatkan trotoar jalan sebagai rute untuk CFD

  • CFD Bundaran HI Ditutup Hari Ini, Warga Jakarta: Saatnya Coba CFD Depok

    CFD Bundaran HI Ditutup Hari Ini, Warga Jakarta: Saatnya Coba CFD Depok

    Jakarta –

    Kegiatan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Bundaran HI, Jakarta, ditiadakan hari ini. Warga Jakarta lantas memilih berolahraga di kawasan CFD Depok.

    Pantauan detikcom di CFD Margonda, Depok, Minggu (29/6/2025) pukul 07.30 WIB, mulai dari Simpang Juanda, kedua jalur ramai dipenuhi warga yang berolahraga. Tampak ada warga yang bersepeda, senam, hingga jalan sehat.

    Suasana CFD Depok, Minggu (29/6/2025). (Devi Puspitasari/detikcom)

    Tampak kedua jalur dipenuhi para pedagang jajanan di atas trotoar. Banyak juga warga yang duduk di atas separator sembari makan jajanan yang dibeli.

    Saat menyusuri jalur CFD, terdapat pengamen, ondel-ondel, dan anomali. Ramai anak-anak yang berswafoto dan didokumentasikan momennya oleh orang tua.

    Salah satu warga Kemang, Fina (26) bersama temannya mengaku beralih ke CFD Depok karena CFD Sudirman ditiadakan hari ini. Ini menjadi momentumnya untuk mencoba berolahraga di CFD Depok.

    “Biasanya emang di sana (CFD Sudirman) tapi lagi mau coba ke sini (CFD Depok) kesempatan nyobain jogging,” kata Fina saat ditemui detikcom.

    “Aku sih udah tau akan ramai, biasa liat di TikTok emang rame banget. Tapi bisa kok jalan atau jogging kecil-kecilan kan treknya jauh Margonda. Sekalian cuci mata sama jajanan,” ucapnya.

    Warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, Fuad (27), mengaku pertama kali ke CFD Depok lantaran CFD Sudirman ditiadakan hari ini. Menurutnya lokasi CFD Depok juga lebih dekat dari rumahnya.

    Dia mengaku bersama temannya sembari jogging juga hendak melihat sepatu-sepatu bekas di lokasi untuk jogging.

    “Iya (tujuan) ke sini olahraga, sama lihat-lihat sepatu kalau ada,” tuturnya.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 6 Fakta OTT KPK di Sumut Jerat 5 Tersangka

    6 Fakta OTT KPK di Sumut Jerat 5 Tersangka

    Jakarta –

    KPK menetapkan lima dari enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting (TOP).

    Penetapan tersangka ini terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Simak 6 poin fakta kasusnya dirangkum detikcom.

    Deretan Tersangka

    Lima orang tersangka yang ditetapkan KPK memiliki keterlibatan masing-masing dalam kasus ini. Mereka berasal dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan swasta.

    “Menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu satu TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Nomor dua, Saudara RES (Rasuli Efendi Siregar) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

    Sementara tersangka kasus suap dari pihak swasta ialah Direktur Utama PT DNG, M Akhirun Efendi Siregar (KIR) dan Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).

    “Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku direktur utama PT DNG dan Saudara RAY selaku direktur PT RM, ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada tiga orang tadi dari dua dinas yang berbeda,” lanjut Asep.

    Dua Klaster OTT

    KPK menjelaskan pihak-pihak yang diamankan ada dari ASN/Penyelenggara Negara dan swasta. Ada dua klaster dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan.

    Klaster pertama terkait dugaan korupsi pembangunan jalan proyek PUPR Sumut. Kemudian klaster berikutnya menyangkut proyek-proyek di Satker PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah I Sumut.

    Ditahan di Rutan KPK

    KPK menahan Kadis PUPR Provinsi Sumut Topan Ginting dan empat tersangka lainnya terkait kasus korupsi proyek jalan di Sumut. Lima orang tersangka ini ditahan selama 20 hari ke depan.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut yaitu saudara TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni hari ini sampai dengan 17 Juli 2025,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.

    Asep menjelaskan lima orang tersangka tersebut ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Kadis PUPR Sumut Atur Pemenang Proyek

    Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting. (Kurniawan/detikcom)

    Dalam kasus ini, Topan disebut telah mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Topan menginstruksikan kepada RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek ini untuk menunjuk Dirut PT DNG, KIR, menjalankan proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai total kedua proyek Rp 157,8 miliar.

    “Seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNG ini sudah dibawa sama Saudara TOP ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk Saudara KIR. Di sini sudah terlihat perbuatannya,” kata Asep dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

    Selanjutnya, kata dia, RES pun menelepon KIR tentang penayangan proyek yang akan dilakukan pada Juni 2025. RES sekaligus meminta KIR menyiapkan dan memasukkan penawaran sebagai pihak yang akan mengelola proyek jalan tersebut.

    Informasi dari RES kemudian ditindaklanjuti oleh KIR yang meminta stafnya, termasuk anaknya, RAY, untuk berkoordinasi mengenai penyiapan hal teknis mengenai proses e-katalog. Pada akhirnya, RES dan KIR pun berhasil mengatur proses e-katalog hingga PT DNG berhasil memperoleh proyek tersebut.

    “Atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut, terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES yang dilakukan melalui transfer rekening. Jadi ada yang diberikan secara langsung tunai, ada yang diberikan juga melalui transfer, seperti itu,” ujar Asep.

    Asep mengungkapkan uang yang diduga diberikan KIR dan RAY ini kepada beberapa pihak untuk memuluskan pemenangan pengerjaan proyek sejumlah jalan di Sumut diketahui setelah adanya kegiatan penarikan tunai senilai Rp 2 miliar yang dilakukan keduanya.

    “Kami sudah mendapatkan informasi, ada penarikan uang sekitar Rp 2 miliar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek ya terkait dengan pembangunan jalan,” pungkasnya.

    Alasan KPK Gercep OTT

    Asep menjelaskan pihaknya menerima adanya informasi soal praktik korupsi dari laporan masyarakat. Saat menerima laporan tersebut, dia mengatakan pihaknya dihadapkan pada dua pilihan.

    Pertama, pihaknya punya pilihan untuk menunggu hingga proses lelang pengerjaan proyek jalan ini selesai. Meskipun pada prosesnya, lelang proyek ini sudah ditentukan pemenangnya oleh Topan Ginting yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Pembangunan jalan ini berjalan, dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sudah di-setting menang. Kita akan menunggu nanti sejumlah uang, pada umumnya 10 sampai 20%,” kata Asep.

    Asep menyebut pada pilihan ini, KPK berpotensi mengamankan uang dari hasil praktik korupsi yang dilakukan ditaksir mencapai Rp 41 miliar atau sekitar 20 persen dari nilai proyek bernilai Rp 231,8 miliar. Kemudian dia menjelaskan pilihan kedua bisa diambil KPK yakni langsung melakukan OTT agar pihak perusahaan yang dipastikan menang proses lelang tidak bisa menjalankan proyek tersebut karena kecurangannya.

    Asep mengatakan dari dua pilihan yang bisa diambil, KPK memilih untuk langsung melakukan OTT meski dengan penyitaan uang dari barang bukti yang diperoleh jumlahnya tidak besar. Namun, kata dia, dalam pilihan kedua ini KPK dapat mencegah agar proyek jalan tidak dikerjakan dengan proses curang.

    “Karena kalau dibiarkan pihak-pihak ini mendapatkan proyek ini, tentu nantinya proyek yang atau hasil pekerjaannya, tidak akan maksimal. Karena sebagian dari uangnya tersebut paling tidak tadi, sekitar 46 miliar itu akan digunakan untuk menyuap memperoleh pekerjaan tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan jalan,” ujar Asep.

    Peluang Panggil Bobby Nasution

    Foto: Gubsu Bobby Nasution. (Nizar Aldi/detikcom)

    Dalam jumpa pers KPK itu, wartawan menanyakan tentang kedekatan Topan dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Topan pun pernah ditunjuk Bobby sebagai Plt Sekda Kota Medan semasa Pilkada 2024. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengaku akan mendalami hal tersebut.

    “Saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti ke mana uang itu. Kalau nanti ke siapapun, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, ke mana pun itu dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak. Nah kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan,” ucap Asep.

    “Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya,” imbuh Asep memberi penegasan.

    Bahkan, lanjut Asep, tak melulu soal aliran uang. Pemanggilan seseorang ke hadapan penyidik KPK bisa terkait dugaan adanya perintah-perintah tertentu.

    “Tidak harus selalu ada aliran uang termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah, perintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini, uangnya belum dapat, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban. Seperti itu,” ucap Asep.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator Minta KAI Tegas Tindak Pembobol Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Legislator Minta KAI Tegas Tindak Pembobol Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Jakarta –

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, menyebut pembobolan tembok pembatas rel kereta api di Jatinegara, Jakarta Timur, masuk tindakan unsur pidana. Dia meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tegas menindak para perusak fasilitas KAI.

    “Saya kira terkait hal ini perlu tindakan tegas ya dari pihak PT. Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap para pelaku pengrusakan terhadap infrastruktur milik PT KAI tersebut, karena ini sudah masuk kepada tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setiap upaya perusakan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” kata Ali kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    Ali juga mendorong PT KAI melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan seperti patroli dan menangkap pelaku.

    “Terkait tembok yang dirusak atau dijebol agar segera diperbaiki oleh PT KAI, apakah di pasang beton atau dipasang tiang-tiang besi sebagai penghalang agar tidak melebar lubang tersebut,” ucapnya.

    Lubang di Tembok Pembatas Rel di Jatinegara

    Sebelumnya, sejumlah lubang muncul pada tembok pembatas perlintasan kereta lintas Jatinegara-Bekasi. Lubang-lubang ini bisa ditemui mulai dari flyover dekat Stasiun Jatinegara hingga ke seberang Lapas Cipinang.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (28/6/2025), lubang-lubang ini memiliki ukuran yang beragam. Posisi lubang ini juga letaknya tidak seragam.

    Model atau bentuk dari lubang-lubang ini juga tidak sama. Ada yang menyamping, ada pula yang berbentuk vertikal atau ke atas.

    Bukan cuma lubang, ada juga tembok yang tampak sudah tidak terpasang sebagai pembatas ke jalur rel kereta api. Namun, bagian yang tidak ada temboknya tersebut sudah dipasang pagar besi.

    (fas/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Peringati HUT Bhayangkara, Polres Priok Gelar Lomba PBB-Senam Tongkat

    Peringati HUT Bhayangkara, Polres Priok Gelar Lomba PBB-Senam Tongkat

    Jakarta –

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyelenggarakan serangkaian perlombaan, seperti baris-berbaris (PBB), senam tongkat dan borgol dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79. Kegiatan itu digelar di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Kegiatan dibuka secara resmi melalui apel dipimpin oleh Kabag SDM Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kompol Supriyadi dan perlombaan dipimpin langsung oleh Kasatbinmas AKP Sudirman Agus pada Sabtu (28/6/2025). Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing menyampaikan kegiatan itu menjadi wadah untuk membangun solidaritas dan meningkatkan profesionalisme satuan pengamanan (Satpam) di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan rasa disiplin, kekompakan, dan semangat juang yang tinggi bagi para personel Satpam. Ini juga menjadi ajang silaturahmi antara Polri dan para mitra kerja,” ujar AKBP Martuasah.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama, di antaranya PS. Kabag Ops Subianto, Kabag SDM Kompol Supriyadi, Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, Kaurbinops Satbinmas IPTU Agus Setiarto, Kanitbinkamsa IPTU Hari Prasetyo, Kanitbintibsos IPTU Achmad Mansyurudin, Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan, dan Peserta lomba dari 12 perusahaan Satker Satpam.

    Adapun peserta pada lomba PBB, yaitu TPK Koja, Indonesia Power, Pelindo Tower, JICT 1, PNP, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, IPC Terminal Peti Kemas, PT Salim Ivomas, PTP, IKT dan MTI. Sementara peserta lomba senam tongkat dan borgol, yaitu PT Rukindo, IPC Terminal Peti Kemas, PT MAL, PTP, Indonesia Power, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, MTI, PNP, IKT.

    Acara itu diharapkan menjadi agenda rutin dalam memperkuat sinergitas antara Polri dan mitra kerja Satuan Pengamanan di wilayah hukum Pelabuhan Tanjung Priok.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 2 Orang Tewas, 14 Luka-luka

    2 Orang Tewas, 14 Luka-luka

    Jakarta –

    Rusia melancarkan serangan drone ke kota pelabuhan selatan Ukraina, Odesa. Serangan itu menewaskan dua orang dan melukai 14 orang, termasuk anak-anak.

    Dilansir AFP, Minggu (29/6/2025), otoritas setempat menyampaikan Moskow telah meningkatkan serangan drone dan rudal di Ukraina dan pembicaraan damai yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik tiga tahun itu telah terhenti.

    “Tim penyelamat menarik jenazah dua orang dari reruntuhan yang tewas akibat serangan drone musuh di sebuah bangunan tempat tinggal,” kata Gubernur Odesa Oleg Kiper di Telegram.

    Serangan malam itu melukai 14 orang, kata Kiper. Ia menyebut tiga di antaranya anak-anak.

    Secara terpisah, pihak berwenang di wilayah Kherson selatan Ukraina mengatakan satu orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan Rusia selama sehari terakhir.

    “Pasukan Rusia menargetkan infrastruktur kritis dan sosial serta area permukiman di wilayah tersebut,” kata gubernur Kherson, Oleksandr Prokudin, di Telegram.

    Kementerian pertahanan Rusia mengatakan pada Sabtu bahwa pertahanan udaranya telah menembak jatuh 31 pesawat nirawak Ukraina semalam.

    Moskow juga mengatakan telah merebut desa lain di wilayah Donetsk, yang diklaim Kremlin sebagai bagian dari Rusia sejak akhir 2022.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua DPD RI Minta Penyelenggara Pemilu Perhatikan Data Pemilih Usai Putusan MK

    Ketua DPD RI Minta Penyelenggara Pemilu Perhatikan Data Pemilih Usai Putusan MK

    Jakarta –

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Sultan mengingatkan penyelenggara pemilu dan pemerintah agar mengantisipasi dinamika perubahan data pemilih.

    “Pembaharuan data pemilih akan sangat cepat dan menjadi tantangan tersendiri, sehingga membutuhkan upaya yang ekstra bagi penyelenggara. Karena jarak waktu 2 tahun (jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan daerah) adalah waktu yang signifikan mempengaruhi jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap,” ujar Sultan kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    Sultan berharap pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu ini dapat meningkatkan partisipasi politik warga. Selain itu juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Harapannya pemisahan pemilu nasional dan lokal semakin meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat hubungan antara pusat dan daerah. Namun pembuat UU perlu melihat secara hati-hati dan komprehensif dalam menerjemahkan keputusan MK ini ke dalam material UU pemilu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sultan mengatakan penyederhanaan, inovasi Pemilu melalui rekayasa konstitusional perlu disesuaikan dengan struktur lembaga politik dan tuntutan kepentingan pembangunan nasional dan daerah. Perlu juga dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi pada beberapa UU yang terkait dengan Pemilu seperti UU MD3.

    “Keputusan MK ini cukup baik dan penting, tidak hanya dalam mengurai persoalan beban kerja para penyelenggara pemilu, tapi juga merupakan momentum untuk menata kembali struktur kekuasaan legislatif kita dalam UU MD3. Karena DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah telah dimasukkan dalam kelompok Pemilu lokal,” terangnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.

    “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai,” ujar Ketua MK Suhartoyo mengucapkan Amar Putusan, Kamis (26/6).

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamen Haji Saudi Apresiasi Kerja PPIH Atasi Ragam Tantangan Haji 2025

    Wamen Haji Saudi Apresiasi Kerja PPIH Atasi Ragam Tantangan Haji 2025

    Jakarta –

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Arab Saudi Abdul Fattah Mashat mengunjungi kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah. Abdul Fattah menyampaikan apresiasi atas kinerja PPIH hingga syarikah.

    Kunjungan ini merupakan yang pertama kali petinggi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ke kantor PPIH. Abdul Fattah didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini dan Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami.

    Mereka diterima oleh Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Mahzumi, serta para Kepala Bidang dan Kepala Sektor Hotel Jemaah Haji Indonesia.

    Abdul Fattah menyampaikan rasa syukur dan ucapan selamat kepada jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Dia mengatakan peningkatan layanan untuk kelancaran haji 2025 merupakan perintah langsung dari Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman.

    Abdul Fattah mengatakan ada sejumlah catatan teknis untuk Indonesia selama haji 2025. Dia menyebut beragam kendala yang terjadi telah diatasi dan tak sampai menyebabkan krisis.

    “Catatan tersebut tidak sampai menodai kesuksesan haji tahun ini dan tidak sampai pada tingkat krisis. Semua berhasil dimitigasi dan diantisipasi, berkat koordinasi yang solid antara seluruh pihak, termasuk PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji, dan para syarikah layanan,” ujar Abdul Fattah di Makkah seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemenag, Sabtu (28/6/2025).

    “Ini harus menjadi perhatian kita semua dalam menyusun langkah-langkah persiapan yang lebih baik di masa mendatang, termasuk dalam penyaringan, pemantauan, dan pendampingan kesehatan jemaah sejak sebelum keberangkatan,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama proses penyelenggaraan haji. Dia berharap layanan haji terus ditingkatkan untuk kebaikan jemaah.

    Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini, juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat PPIH Arab Saudi dan Kementerian Haji. Dia mengatakan masalah seperti satu kloter ditangani bahyak syarikah bisa diatasi lewat koordinasi antara PPIH, Kemenhaj dan syarikah.

    “Catatan teknis lapangan telah ditangani dengan baik sepanjang operasional haji berlangsung,’ ujarnya..

    Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami, mengatakan ada kelompok kerja lintas sektor untuk persiapan haji 2026 yang akan mulai bekerja pekan depan. Dia berharap persiapan lebih dini dapat membuat pelayanan haji semakin baik.

    “Kelompok kerja ini akan membahas berbagai kebijakan baru dan timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” tegasnya.

    Ketua PPIH, Muchli M Hanafi, menyampaikan apresiasi kepada Arab Saudi yang melakukan beragam perbaikan pada musim haji 2025. Dia menyebut Saudi sukses menyelenggarakan haji yang aman dan tertib di tengah tantangan global dan regional.

    “Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujarnya.

    (haf/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 6 WNI dari Iran Tiba di Jakarta, 18 Orang Masih di Azerbaijan

    6 WNI dari Iran Tiba di Jakarta, 18 Orang Masih di Azerbaijan

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melaporkan bahwa enam warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Jakarta. Enam WNI itu terbang dari Baku, Azerbaijan, dan melakukan beberapa penerbangan transit.

    “Pada hari ini tanggal 28 Juni 2025 telah tiba 6 WNI evacuee dari Iran yang menempuh perjalanan dengan rute Baku-Doha-Bangkok-Jakarta,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Sabtu (28/6/2025).

    Judha mengatakan bahwa hingga 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 79 orang yang terdiri dari 78 orang WNI dan satu warga negara Iran.

    Sementara itu, 18 orang sisanya, dari total 97 orang yang dievakuasi dan masih berada di Baku, Azerbaijan, akan dipulangkan secara bertahap pada 28 dan 29 Juni 2025. Lima orang lagi dijadwalkan tiba di Jakarta pada 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda.

    Jumlah orang yang masih berada di Baku yaitu 13 orang dengan jadwal kepulangan esok hari pada 29 Juni 2025 dari Baku. Orang-orang yang dievakuasi pada gelombang terakhir tersebut dijadwalkan tiba di Jakarta pada 30 Juni 2025.

    Judha mengatakan Kemlu berkoordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini