Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Kejagung Akan Periksa Nadiem Makarim Lagi Terkait Kasus Pengadaan Laptop

    Kejagung Akan Periksa Nadiem Makarim Lagi Terkait Kasus Pengadaan Laptop

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun. Nadiem bakal diperiksa kembali pada Selasa, 15 Juli 2025 mendatang.

    “Penyidik setelah melakukan rapat-rapat, maka berketetapan akan melakukan pemanggilan. Sudah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan pada hari Selasa yang akan datang,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025).

    Pemilihan waktu itu, kata Harli, atas permintaan pihak Nadiem. Sebab, Nadiem sejatinya diperiksa 8 Juli 2025 lalu, namun dia tidak hadir.

    “Sebagaimana kita pahami bersama, beberapa waktu yang lalu kuasa hukumnya kan menyampaikan permintaan penundaan pemeriksaan,” jelas Harli.

    Karena itu, dia berharap Nadiem dapat hadir sesuai waktu pada surat panggilan yang telah dikirimkan. Adapun pemeriksaan pekan depan, merupakan lanjutan dari riksa pada Senin (23/6) lalu.

    Meski begitu, Harli enggan membeberkan lebih jauh mengenai materi yang akan digali dari Nadiem. Dia hanya menyebut banyak hal yang dapat didalami dari Nadiem.

    Dalam prosesnya penyidik Kejagung juga telah memeriksa satu stafsus, konsultan hingga sekretaris pribadi Nadiem. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kejagung juga masih menghitung kerugian negaranya.

    (ond/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kenneth DPRD DKI Minta RSUD Maksimalkan Anggaran BLUD untuk Pelayanan BPJS

    Kenneth DPRD DKI Minta RSUD Maksimalkan Anggaran BLUD untuk Pelayanan BPJS

    Jakarta –

    Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan buruknya pelayanan BPJS Kesehatan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Antrean panjang, pelayanan lambat, hingga proses rujukan yang berbelit membuat pasien merasa tidak mendapat hak pelayanan yang layak.

    Meski sudah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan, tak sedikit dari mereka yang terpaksa pulang tanpa penanganan maksimal karena keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.

    Menyoroti kasus ini, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menegaskan RSUD sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah wajib memberikan pelayanan yang optimal dan tidak boleh menolak pasien BPJS Kesehatan dengan alasan apa pun.

    “Saya sering menerima aduan bahwa beberapa RSUD di Jakarta tampak tidak ramah terhadap pasien BPJS. Ada yang dipersulit, bahkan ada yang ditolak dengan alasan administrasi atau ketiadaan kamar. Ini tidak boleh terjadi lagi di fasilitas kesehatan milik Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Kenneth mengatakan Undang-Undang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 174 ayat (2), menegaskan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, tidak boleh menolak pasien gawat darurat dengan alasan apapun, termasuk masalah administrasi.

    Adapun penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit dapat berakibat sanksi hukum, termasuk sanksi pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 174 ayat (2) UU Kesehatan dan Pasal 190 UU Kesehatan.

    Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth Meminta Setiap Rumah Sakit Umum Daerah Di Jakarta Supaya Bisa Memaksimalkan Pelayanan Terhadap Pasien Pengguna BPJS. Foto. Dok: DPRD DKI.

    Sebagaimana diketahui, di dalam Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025, Dinas Kesehatan DKI mengusulkan peningkatan anggaran untuk beberapa RSUD. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan peralatan medis baru, perbaikan infrastruktur rawat inap, serta penguatan layanan gawat darurat, sebesar Rp.3.377.583.529.856. Lalu, anggaran pendapatan pelayanan BLUD RSUD di Jakarta senilai Rp.3.344.659.483.588.

    Kent menilai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pendapatan RSUD dari jasa layanan kesehatan, sebaiknya tidak digunakan untuk keperluan pengadaan dan perbaikan infrastruktur. Menurutnya, pendapatan tersebut akan lebih baik dimaksimalkan untuk mendukung penguatan operasional dan harus menyentuh sektor pelayanan publik yang paling mendesak, salah satunya pelayanan BPJS Kesehatan.

    “Dana BLUD ini harus dikelola dengan baik, intinya kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu. Kita nggak tahu ya, yang namanya BPJS ini kan kadang-kadang ada saja masalah. Tapi yang pasti pelayanan kita kepada masyarakat Jakarta yang tidak mampu pengguna BPJS itu tidak boleh terhambat. Kita harus bisa memprioritaskan warga Jakarta yang menggunakan BPJS dan RSUD harus jadi garda terdepan layanan kesehatan warga Jakarta apalagi bagi Masyarakat Jakarta tidak mampu pengguna BPJS,” imbuhnya.

    Kent pun mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap standar pelayanan di seluruh RSUD. Ia juga meminta adanya sanksi tegas bagi rumah sakit yang melanggar prinsip universal health coverage.

    “Prinsip JKN itu gotong royong. Pemerintah harus hadir dalam menjamin kesehatan warganya, dan RSUD sebagai ujung tombak pelayanan tidak boleh abai. Kalau ada RSUD yang pilih-pilih pasien, menurut saya itu pelanggaran. Saya akan terus mengawal dan memastikan seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah tidak mengesampingkan hak-hak pasien BPJS,” tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI tersebut.

    Kent menjelaskan RSUD sebagai fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah harus memberikan perlakuan yang setara antara pasien umum dan peserta BPJS. Ia pun mengingatkan bahwa anggaran RSUD juga bersumber dari dana publik yang wajib dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan terbaik.

    “Tidak boleh ada lagi diskriminasi layanan kesehatan hanya karena pasien menggunakan BPJS. Pemerintah harus pastikan semua warga agar dilayani secara adil. Karena memang Pak Gubernur Pramono Anung menekankan sekali dan mendorong supaya RSUD di Jakarta ini bisa memberikan pelayanan yang prima dan meningkatkan standarnya menjadi rumah sakit Internasional,” tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.

    Kent menyadari menyetarakan RSUD dengan rumah sakit Internasional memang tidak mudah. Namun, untuk menuju ke arah itu perlu dilakukan perbaikan pelayanan lebih lagi. Terutama, tidak ada lagi keluhan-keluhan masyarakat pada saat berobat.

    “Jadi, jangan ada lagi alasan-alasan lah, khusus terkait pelayanan BPJS ini nanti mungkin kamarnya nggak ada lah, ini apa nggak ada lah, ini nggak bisa lah, itu nggak bisa. Saya berharap kedepannya jangan ada lagi drama drama seperti ini seperti contoh kamar penuhlah dan lain-lainnya,” tuturnya.

    Kent menambahkan, meski program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah berjalan lebih dari satu dekade. Namun, kualitas pelayanan di tingkat fasilitas kesehatan daerah masih menjadi tantangan.

    “Saya pribadi berkomitmen akan terus mengawal anggaran kesehatan agar bisa lebih tepat sasaran, dan memastikan seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah tidak mengesampingkan hak-hak pasien BPJS. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi rutin, saya optimis kualitas layanan kesehatan di ibu kota bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh Warga Jakarta tanpa terkecuali,” pungkasnya.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dalami Proses Penganggaran Proyek Jalan di Sumut, KPK Cecar 2 Saksi

    Dalami Proses Penganggaran Proyek Jalan di Sumut, KPK Cecar 2 Saksi

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa 2 orang saksi terkait kasus korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut). KPK mendalami soal bagaimana proses penganggaran dalam kasus ini.

    “Saksi didalami terkait proses penganggaran 2 proyek yang dimenangkan tersangka KIR-RAY,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

    Pemeriksaan dua orang itu dilakukan pada Kamis (10/7) kemarin. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” sebutnya.

    Saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haldun (PNS) dan Ryan Muhammad (PNS).

    Diketahui, dalam kasus ini telah ditetapkan 5 orang tersangka. Berikut ini lima orang tersangka dalam kasus ini:

    Dalam kasus ini, Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi.KPK menduga Topan mendapat janji fee Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar itu.

    KPK mengatakan Akhirun dan Rayhan telah menarik duit Rp 2 miliar yang diduga akan dibagikan ke pejabat yang membantu mereka mendapat proyek.

    (ial/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga Ceritakan Detik-detik Fortuner Tabrak 4 Mobil di Utan Kayu Jaktim

    Warga Ceritakan Detik-detik Fortuner Tabrak 4 Mobil di Utan Kayu Jaktim

    Jakarta –

    Seorang warga menyaksikan langsung detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan lima kendaraan di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, depan Halte Transjakarta Utan Kayu pagi ini. Kecelakaan itu bermula saat sejumlah kendaraan berhenti di lampu merah.

    Seorang warga sekaligus ojek online Hasan (55) mengatakan keadaan lalu lintas saat kejadian ramai lancar. Ada sekitar empat mobil dan dua motor berdekatan sedang menunggu lampu merah sebelum ditabrak.

    “Sekitar jam 6.12 lah itu. Itu yang saya lihat ada mobil taksi, Hyundai, Wuling tuh, terus Mobilio. Lagi pada berhenti, kan lampu merah. Ada juga motor yang kena dua. Nah tiba-tiba dari sana Fortuner, kencang. Nabrak, brak. Yang depan taksi itu kayaknya kaget langsung banting setir ke kiri, ketabrak jadi malang posisinya,” kata Hasan saat ditemui di lokasi, Jumat (11/7/2025).

    Hasan menuturkan sejumlah orang di lokasi kaget karena suara tabrakan kencang. Hasan yang juga sedang berada di dekat JPO sontak melihat ke arah tabrakan.

    “Saya nggak tahu sempat ngerem apa nggak, suara yang saya dengar itu pas suara tabrakannya aja,” jelasnya.

    “Di sini kan lagi ramai itu, ada ojol-ojol pada ngetem, yang jualan. Langsung pada lihatin,” sambungnya.

    “Nggak lama, sebelum jam 7 udah ada ambulans, polisi, mobil towing pada datang. Yang paling parah yg nabrak. Kayaknya gak pakai seatbelt, kena kacanya. Saya sempat ikut bantu evakuasi ke ambulans,” ungkapnya.

    Saksi lain Susi pedagang nasi uduk pun melihat langsung kejadian. Saat sedang membuat teh hangat, Susi mendengar suara benturan. Dia pun sempat melihat ke lokasi kejadian.

    Diberitakan sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, tepatnya di depan Halte Transjakarta Utan Kayu pagi ini. Dua orang terluka akibat peristiwa ini.

    “Ada dua korban luka-luka saja, kami bawa ke Unit Laka Lalu Lintas Jakarta Timur di Kebon Nanas,” kata Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Sunaryo di Jakarta Timur dilansir Antara, Jumat (11/7/2025).

    Sunaryo mengatakan kecelakaan terjadi pada pukul 06.30 WIB tadi. Dia mengatakan pihaknya masih menyelidiki kronologi kecelakaan yang melibatkan lima unit mobil dan dua unit sepeda motor tersebut.

    “Kronologi masih dalam penyelidikan kami, yang terlibat ada lima kendaraan mobil dan dua sepeda motor,” ujar Sunaryo.

    Sebanyak lima unit kendaraan mobil yang terlibat antara lain tiga unit minibus, satu taksi, dan satu mobil kendaraan listrik. Jajaran Satlantas pun turut mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan karena kecelakaan yang terjadi pada jam sibuk.

    “Tadi anggota langsung turun, olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengatur lalu lintas, untuk saat ini sudah berangsur lancar,” ucap Sunaryo.

    Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah dibawa ke Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Kebon Nanas untuk penanganan lebih lanjut.

    Sementara itu, salah satu korban yang merupakan sopir taksi bernama Ridwan (30) mengatakan kecelakaan terjadi ketika sebuah mobil Toyota Fortuner melaju kencang saat kondisi lampu lalu lintas sedang merah.

    “Kita posisi lagi antre lampu merah, kondisi lampu merah, tiba-tiba ada Fortuner nabrak langsung dengan kecepatan tinggi dan tidak rem,” kata Ridwan.

    Lalu, katanya, mobil tersebut langsung menabrak beberapa kendaraan di depannya. Dia mengatakan saat kejadian kondisi lalu lintas sedang ramai karena bertepatan dengan jam berangkat kerja.

    “Ramai itu, kejadian pagi sekitar pukul 06.30 WIB, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi saya salah satu korbannya,” ucap Ridwan.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator Minta Tempat Tinggal Pejabat Diawasi Buntut Diplomat Kemlu Tewas

    Legislator Minta Tempat Tinggal Pejabat Diawasi Buntut Diplomat Kemlu Tewas

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyoroti kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan (39), diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), yang meninggal dunia secara tak wajar. Ia berharap dari kasus ini pengawasan tempat tinggal pejabat publik ditingkatkan.

    “Kita tak bisa terus menunggu tragedi demi tragedi untuk memperbaiki sistem. Pola pengamanan dan pengawasan di ruang tinggal, terutama yang dihuni oleh aparatur sipil dan pejabat publik, perlu diperhatikan lebih,” kata Junico kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

    “Tidak semua harus diawasi ketat, tapi negara tetap wajib memastikan bahwa ruang hidup warga tidak menjadi ruang rawan,” tambahnya.

    Ia juga menyampaikan duka cita atas tewasnya ADP di kosan wilayah Menteng. Junico menyoroti ADP kerap menangani isu perlindungan WNI.

    “Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum salah satu diplomat kita, Arya Daru. Kepergiannya adalah kehilangan besar, tidak hanya bagi Kementerian Luar Negeri, tetapi juga bagi perjuangan Indonesia dalam isu kemanusiaan dan diplomasi global,” katanya.

    Junico menyerahkan penyelidikan yang tengah berjalan ke pihak yang berwenang. Namun, ia mengingatkan publik harus memiliki jaminan kasus ini diusut secara transparan.

    Ia mendorong pengusutan kasus kematian Arya dilakukan secara terbuka dan profesional. Ia menyebut negara harus memastikan masyarakatnya merasa aman.

    “Almarhum bukan hanya diplomat. Ia adalah pejuang kemanusiaan. Di balik tugas formalnya, Arya sebagai diplomat muda membawa empati dan keberanian untuk membela mereka yang rentan,” kata Junico.

    Aktivitas Terakhir Korban

    Polisi menjelaskan aktivitas terakhir ADP. Polisi menyebut korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum tewas.

    “Jadi malam hari itu dia sekitar pukul 22.00, jam sepuluhan mendekati 22.30 WIB. Dia nyapa (penjaga kos) ‘Ayo mas’, gitu aja,” kata Kapolsek Menteng Kompol Rezha Rahandhi saat dihubungi, Selasa (8/7).

    Rezha mengatakan korban tampak mengambil pesanan makanan dari ojek online. Dia menyebut korban sempat makan di ruang makan kosan.

    Dia menyebut korban tampak masuk ke dalam kamar dan tidak terpantau lagi dari CCTV. Dia juga menjelaskan komunikasi terakhir yang dilakukan korban ialah menghubungi istri pada pukul 21.00 WIB.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rano Karno Buka Pameran Cheng Ho, Harap Warga Paham Sejarah Nusantara-Tiongkok

    Rano Karno Buka Pameran Cheng Ho, Harap Warga Paham Sejarah Nusantara-Tiongkok

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka pameran bertajuk Miles Apart, Close Heart di Museum Keramik, Kota Tua, Jakarta Barat. Pameran ini menyoroti kisah pelayaran Laksamana Cheng Ho yang menjadi simbol perdamaian dan jalur diplomasi budaya Nusantara-Tiongkok berabad-abad silam.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, kerja sama ini lahir dari kolaborasi antara Museum Keramik dengan Museum Shanghai, yang dikenal sebagai salah satu museum terbesar di Tiongkok. Menurut Rano, pameran ini bukan soal artefak sejarah, tetapi juga jembatan kebudayaan antarbangsa.

    “Kami bahagia bisa melakukan kolaborasi dengan Museum Shanghai. Pelayaran Cheng Ho ini adalah simbol keterbukaan dan perdamaian. Nilai-nilai itu yang kita angkat agar generasi sekarang paham akar sejarah kita,” kata Rano di Museum Keramik, Jakarta Barat, Jumat (11/7/2025).

    Pameran Miles Apart, Close Heart memamerkan berbagai benda seni, keramik, replika alat kapal, serta catatan perjalanan Cheng Ho yang dahulu singgah di wilayah Nusantara. Sejumlah koleksi dipajang dengan narasi interaktif agar pengunjung, terutama anak muda, bisa mengenal jalur rempah dan jalur budaya maritim yang pernah menghubungkan Asia Tenggara dengan Tiongkok.

    Rano menegaskan, kerja sama ini diharapkan tidak berhenti di Jakarta. Pemprov DKI berencana menjadikan Museum Keramik dan Museum Shanghai sebagai sister museum dalam waktu dekat. Dengan status tersebut, pameran serupa ditargetkan bisa digelar di Shanghai pada 2027 mendatang.

    “Kalau sudah jadi sister museum, akan lebih mudah mendesain pameran balasan di Shanghai. Targetnya 2027, pas ulang tahun ke-500 Jakarta. Ini butuh perencanaan panjang, tapi saya optimis,” ujarnya.

    Pameran Miles Apart, Close Heart di Museum Keramik akan berlangsung selama satu bulan, dari tanggal 11 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Masyarakat Jakarta pun diimbau memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal sejarah hubungan Nusantara-Tiongkok melalui jalur maritim Cheng Ho.

    (bel/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pulau-pulau Kecil Tak Sebatas Bernilai Geografis

    Pulau-pulau Kecil Tak Sebatas Bernilai Geografis

    Jakarta –

    Isu penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia kembali menjadi sorotan. Sejumlah situs internasional seperti privateislandsonline.com menampilkan pulau-pulau di Indonesia seolah-olah bisa dibeli secara bebas. Pulau Ayam di Maluku, Pulau Gili Trawangan, hingga pulau-pulau di Kepulauan Seribu menjadi contoh kasus yang memicu keresahan publik.

    Persoalan yang menjadi pertanyaan mendasar ialah benarkah pulau bisa dijual? Jawabannya jelas tidak. Secara hukum, Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

    Artinya, pulau tidak bisa menjadi objek jual beli. Negara hanya dapat memberikan hak pengelolaan atau hak guna tertentu dalam batasan ketat, bukan hak milik absolut.

    Hal ini diperkuat dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil hanya bisa dikelola oleh pihak swasta melalui izin resmi, bukan dimiliki. Apalagi jika pulau tersebut berada di wilayah strategis atau perbatasan negara.

    Namun dalam praktiknya, banyak pulau “dijual” melalui mekanisme investasi properti jangka panjang, seolah-olah pembeli dapat memilikinya seutuhnya. Tentu ini jelas menyimpang dari hukum agraria nasional dan berpotensi merusak fondasi kedaulatan negara.

    Ancaman Nyata Geopolitik

    Pulau bukan hanya aset geografis, tetapi juga alat strategis dalam geopolitik. Seperti ditegaskan Prof. Hasjim Djalal (2009), posisi pulau-pulau kecil berperan penting dalam menetapkan batas laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut PBB.

    Jika pulau-pulau dikuasai oleh asing, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar wilayah tersebut. Hal ini bisa membuka konflik wilayah seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat atau kasus Sipadan dan Ligitan, yang berujung pada lepasnya dua pulau ke tangan negara tetangga.

    Masalah ini juga membuka potensi rawan penyusupan, aktivitas intelijen, dan pelanggaran keamanan laut. Sebuah pulau yang dikuasai pihak asing, walaupun hanya dalam bentuk pengelolaan hotel mewah atau resort, bisa menjadi titik rawan pertahanan maritim nasional.

    Pulau Kecil, Harga Diri Bangsa

    Friedrich Ratzel (1897), menyebutkan bahwa wilayah merupakan organ vital dari eksistensi sebuah negara. Kehilangan satu bagian, sekecil apapun, berarti mengancam keberlangsungan tubuh negara tersebut.

    Sementara Simon Dalby (2003) dalam teori critical geopolitics menekankan bahwa kedaulatan tidak hanya soal teritori, tapi juga identitas dan legitimasi. Maka, ketika pulau-pulau dijadikan komoditas komersial, bangsa ini sedang menegosiasikan identitasnya sendiri di hadapan pasar global.

    Sayangnya, laporan BPK RI tahun 2021 menyebutkan bahwa sekitar 83% dari lebih 17.000 pulau di Indonesia belum terdokumentasi secara administratif secara menyeluruh. Hal ini membuka celah bagi spekulasi pihak asing dan bahkan klaim yang tidak sah.

    Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 dengan tegas menyatakan bahwa “Kita tidak boleh kehilangan sejengkal pun dari tanah air kita. Pulau-pulau kecil adalah benteng terakhir kedaulatan kita di lautan”.

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut menegaskan komitmen kuat terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional, khususnya dalam menjaga pulau-pulau kecil yang menjadi garda terdepan pertahanan maritim Indonesia.

    Ungkapan “tidak boleh kehilangan sejengkal pun dari tanah air” merefleksikan semangat nasionalisme dan urgensi untuk melindungi setiap titik terluar wilayah NKRI dari ancaman geopolitik, eksploitasi asing, dan potensi pelanggaran kedaulatan.

    Sehingga, dalam konteks ini, pulau-pulau kecil tidak hanya memiliki nilai geografis, tetapi juga strategis dan simbolik sebagai penjaga eksistensi Indonesia di percaturan global.

    Rasminto, Dosen Geografi Politik Unisma dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI).

    (imk/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator PKB Minta Kasus Diplomat Kemlu Tewas di Kos Diusut Tuntas

    Legislator PKB Minta Kasus Diplomat Kemlu Tewas di Kos Diusut Tuntas

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ADP (39), tewas dengan kepala terlilit lakban di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, minta kasus ini diusut tuntas.

    Oleh tak ingin menduga-duga terkait kesimpulan penyebab ADP tewas karena masih diselidiki polisi. Namun jika ADP menjadi korban pembunuhan, Oleh mengutuk keras perbuatan keji tersebut.

    “Jikalau misalkan hasil investigasi ini dilakukan oleh pihak lain atau kata lain adanya pembunuhan berencana, meminta kepada pemerintah untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya dan menghukum seberat-beratnya terhadap pelaku pembunuhan,” kata Oleh kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

    Meski begitu, Oleh berpesan agar intelijen Polri harus meningkatkan kewaspadaan. Sebab, kata dia, jika ada kasus penyerangan kepada diplomat bisa mencederai wajah Indonesia di mata dunia.

    “Pemerintah dalam hal ini pihak keamanan dan pihak intelijen harus terus meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini bagaimana agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengambil alih penyelidikan kasus kematian ADP. Korban ditemukan tewas dengan kondisi kepala terlilit lakban dan berselimut di dalam kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7) pagi.

    Ade Ary belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait sejauh mana penyelidikan yang dilakukan oleh tim Subdit Resmob.

    “Yang jelas masih diselidiki semuanya, belum ada kesimpulan,” imbuhnya.

    “CCTV itu kan hanya petunjuk. Ini membutuhkan penyelidikan yang komprehensif, harus dibuktikan secara ilmiah sehingga tidak terbantahkan,” katanya.

    Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi terkait apa penyebab kematian korban sebelum ada hasil penyelidikan yang resmi keluar.

    (fas/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Selasa Depan

    Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Selasa Depan

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memanggil ulang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Rp 99 triliun. Pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea, memastikan kliennya bakal hadiri pemeriksaan Kejagung pada Selasa depan.

    “(Nadiem) Akan hadir (ke Kejagung) Selasa jam 8,” kata Hotman kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

    Seperti diketahui, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan Nadiem meminta pemanggilannya ditunda sepekan. Dia menuturkan penyidik akan melakukan penjadwalan.

    “Kalau panggilan sudah ada, kita akan informasikan. Ya berarti kan bisa kita hitung, ya kan? Kalau satu minggu dari surat panggilan yang di awal, ya berarti penyidik akan mencoba menjadwal,” kata Harli di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/7).

    “Tetapi itu kan tentatif, soal itu. Ya kan, karena juga terkait dengan bagaimana kesibukan penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang lain. Tetapi nanti kalau ada jadwal yang sudah pasti, kita akan informasikan,” lanjutnya.

    Nadiem sejatinya diperiksa 8 Juli 2025. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Nadiem juga telah diperiksa untuk pertama kalinya pada Senin (23/6). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam yang mengklarifikasi Nadiem dalam kapasitasnya sebagai menteri pada saat proyek pengadaan laptop senilai Rp 9,9 triliun itu dijalankan.

    “Bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp 9,9 triliun dalam proyek pengadaan Chromebook ini,” lanjutnya.

    Selain itu, penyidik mengonfirmasi Nadiem soal rapat yang terjadi pada 6 Mei 2020. Rapat itu terkait dengan kajian teknis pengadaan laptop yang akan diterapkan.

    Rapat itu dinilai janggal karena tak lama setelahnya muncul keputusan untuk melakukan pengadaan laptop Chromebook. Padahal, lanjutnya, dalam dalam kajian teknis yang digelar pada April 2020, Chromebook dianggap tak efektif.

    “Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis (pengadaan laptop) itu kan sudah dilakukan sejak bulan April 2020. Lalu pada akhirnya diubah di bulan, kalau saya nggak salah, di bulan Juni atau Juli,” terang Harli.

    (fas/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mayat Pria Mengambang di Kali Ciliwung Diduga Pegawai Kemendagri

    Mayat Pria Mengambang di Kali Ciliwung Diduga Pegawai Kemendagri

    Jakarta –

    Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel). Polisi menduga mayat tersebut adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Ya, kalau kemarin itu ada beberapa temannya (dari Kemendagri) yang datang, yang ikut nunggu di TKP,” kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur dilansir Antara, Jumat (11/7/2025).

    Mansur mengatakan sejumlah pihak melaporkan kehilangan orang. Ciri-ciri yang disebutkan persis seperti korban.

    “Walaupun sudah satu dengan yang lain sudah memberikan ciri-ciri, yang satu ada lukanya di lutut, yang satu lagi lukanya di lutut ada dua, terus pakai baju ini dan itu, tapi sampai saat ini kita belum bisa memastikan,” ujarnya.

    Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan identitas pelaku lantaran masih dalam tahap penyelidikan dan menunggu hasil autopsi dari RS Polri Kramat Jati. “Namun dari kami belum bisa memastikan, karena ini masih tahap penyelidikan dan memang kondisinya mayatnya sudah seperti itu. Jadi, kita sulit,” ucap Mansur.

    Sebelumnya, polisi menduga kepala korban dimakan binatang. Saat mayat ditemukan, ada beberapa biawak di sekitar tubuh korban.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini