Category: Detik.com News

  • Kesaksian Eks Sekda di Sidang Korupsi Duta Palma Rp 78,7 T: Tiap Hari Konflik

    Kesaksian Eks Sekda di Sidang Korupsi Duta Palma Rp 78,7 T: Tiap Hari Konflik

    Jakarta

    Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu, Hendrizal, menceritakan konflik yang terjadi terkait perkebunan kelapa sawit ilegal PT Duta Palma Group. Hendrizal mengatakan konflik dipicu tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan memberikan 20% luas lahan ke masyarakat.

    Hal itu disampaikan Hendrizal saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pindana pencucian uang (TPPU) kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal Duta Palma Group di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). Mulanya, Hendrizal mengaku mengetahui soal perusahaan yang tergabung dalam Duta Palma Group, yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari dan PT Kencana Amal Tani saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Indragiri Hulu 2012-2016.

    “Saya kenal dengan perusahaan ini pada tahun 2012 sampai dengan 2016 saya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2008 itu ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu. Dari sinilah saya kenal dengan lima perusahaan ini,” ujar Hendrizal.

    Hendrizal mengatakan Duta Palma Group wajib memberikan 20% dari luas lahan kebun untuk pengembangan kebun masyarakat sekitar yang dikenal sebagai Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) atau kemitraan plasma sesuai Permentan tahun 2006. Dia mengaku sering didatangi masyarakat terkait persoalan itu.

    “Saya kenal selama berdinas perkebunan, hanya berkutat dengan beberapa konflik. Selalu saya didatangi masyarakat terkait dengan konflik di lapangan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tapen tadi, di mana masyarakat meminta plasma. Memang di satu pihak sesuai dengan Permentan tahun 2006, kewajiban perusahaan untuk memberikan 20%,” jawab Hendrizal.

    Dia mengatakan Duta Palma Group belum mendapatkan izin pelepasan. Dia mengaku telah menyurati Duta Palma Group untuk mengurus izin pelepasan tersebut.

    Hendrizal mengatakan kewajiban 20% ke masyarakat itu tidak dipenuhi Duta Palma Group hingga saat ini. Dia mengatakan hal itu memicu konflik dan demonstrasi yang hampir terjadi setiap hari.

    “Kan saudara mengatakan harus memberikan 20% kepada masyarakat, apakah itu terjadi diberikan kepada masyarakat atau bagaimana di lapangan?” tanya jaksa.

    Jaksa mendalami upaya yang dilakukan Hendrizal selaku Sekda untuk menangani konflik tersebut. Hendrizal mengatakan pihaknya melakukan penghentian aktivitas, pengukuran hingga menyurati Duta Palma Group untuk memberikan kewajiban plasma dan mengurus izin pelepasan tersebut.

    “Pemerintah sudah beberapa kali, ada yang hentikan aktivitas, kemudian ada yang melaksanakan pengukuran, ada juga surat supaya PT Duta Palma ini memberikan plasma, kemudian mengurus izin, kemudian menberikan CSR, CSR kepada masyarakat di sekitar situ. Itu sudah kita lakukan,” jawab Hendrizal.

    Sebelumnya, korporasi PT Duta Palma Group didakwa merugikan keuangan negara Rp 4,79 triliun dan 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS) terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Indragiri Hulu, Riau. Perbuatan ini disebut dilakukan dalam periode 2004-2022.

    “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 dan USD 7.885.857,36 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” ujar jaksa Bertinus Haryadi Nugroho saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

    Jaksa mengatakan kerugian negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berupa korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Duta Palma Group, yang meliputi PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific. Sementara TPPU dilakukan dengan cara mengirimkan uang hasil korupsi ke PT Darmex Plantations sebagai holding perusahaan perkebunan di Riau milik Surya Darmadi.

    Jaksa mengatakan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh PT Darmex Plantations antara lain untuk penempatan dana dalam bentuk pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, penyetoran modal. Kemudian, transfer dana ke PT Asset Pacific, PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, dan perusahaan afiliasi lainnya.

    Dari transfer dana itu, kata jaksa, para perusahaan kemudian melakukan pembelian sejumlah aset atau setidak-tidaknya menguasai aset dengan mengatasnamakan perusahaan maupun perorangan, termasuk kepemilikan sejumlah uang yang bersumber dari hasil korupsi yang ditempatkan pada PT Darmex Plantations, PT Asset Pacific dan perusahaan terafiliasi lain serta perorangan. Jaksa mengatakan hal itu bertujuan untuk menyamarkan asal usul uang hasil kejahatan.

    Jaksa mengatakan perbuatan ini juga merugikan perekonomian negara Rp 73,9 triliun berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 24 Agustus 2022. Kerugian ini terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha.

    “Juga merugikan perekonomian negara yaitu sebesar Rp 73.920.690.300.000 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan,” ujarnya.

    Jika ditotal kerugian negaranya mencapai Rp 78.720.719.886.962. Dalam kasus ini, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting selaku direktur kelima perusahaan. Sementara PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific diwakili oleh Surya Darmadi selaku pemilik manfaat kedua perusahaan.

    PT Duta Palma Group didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 3 atau Pasal 4 juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (mib/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Terima Ditegur, Peserta Pawai Sound Horeg di Malang Serang Warga

    Tak Terima Ditegur, Peserta Pawai Sound Horeg di Malang Serang Warga

    Seorang warga di Malang menjadi korban pengeroyokan peserta pawai sound horeg. Aksi pengeroyokan itu dipicu korban yang protes volume sound horeg mengganggu anaknya yang sakit.

    Diketahui peristiwa ini terjadi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mulyorejo, pada Minggu (13/7). Kedua pihak yang berseteru pun sepakat berdamai.

    Simak berita lainnya seputar sound horeg di sini.

  • Kejagung Usut Benang Merah Kasus Chromebook dengan Investasi Google ke Gojek

    Kejagung Usut Benang Merah Kasus Chromebook dengan Investasi Google ke Gojek

    Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil satu per satu petinggi dan mantan petinggi perusahaan transportasi Gojek terkait kasus pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun. Kejagung mendalami apakah ada keterkaitan antara kasus ini dengan investasi Google ke Gojek.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menjelaskan bahwa penyidik melihat ada keterkaitan para petinggi perusahaan transportasi dengan proyek yang tengah diusut. Harli mengatakan karena itu lah penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam.

    “Jadi saya kira seputaran terkait dengan tugas-tugas fungsi dan peran yang bersangkutan apakah terkait dengan orang-orang yang dipanggil hari ini dan terkait dengan pengadaan chromebook ini yang akan terus digali oleh penyidik,” jelas Harli.

    Diketahui, hari ini penyidik tengah memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)Nadiem Makarim. Sebelum menjadi menteri, Nadiem dikenal sebagai pendiri Gojek.

    Ditanya perihal apakah ada hubungan proyek pengadaan laptop dengan investasi yang pernah diberikan Google kepada Gojek, Harli hanya mengatakan semua informasi akan didalami penyidik. Terlebih, pihaknya juga telah memeriksa pihak Google terkait perkara.

    “Ya itu yang mau didalami, makanya ada kaitan investasi, apakah itu mempengaruhi, apakah investasi itu betul, ya kan,” ungkap Harli.

    Sedangkan mengenai tujuan pemeriksaan bos GoTo dan Gojek dalam kasus ini, Harli belum menjawab pasti. Sebab, kata dia, proses pendalaman masih berjalan.

    “Pasti penyidik melihat ada urgensinya, ada keterkaitannya ya, maka penyidik memandang perlu untuk memanggil pihak-pihak itu,” tutur Harli.

    Sebelumnya, penyidik Kejagung memeriksamantan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo dan pendiri PT Gojek Indonesia, Melissa Siska Juminto pada Senin (14/7) kemarin. Namun Harli belum membeberkan lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan terhadap keduannya.

    Gojek Dapat Investasi dari Google

    Dilansir detikInet, Gojek pernah mendapat sejumlah dana investasi dari nama-nama besar seperti Alphabet (induk perusahaan Google), Temasek Holdings, KKR & Co, Warburg Pincus LLC, dan Meituan-Dianping pada 2018 lalu.

    Beberapa perusahaan tersebut secara bersama-sama menggelontorkan dana sebesar USD 1,2 miliar, atau kurang lebih setara dengan Rp 16 triliun sebagai investasi pada Gojek.

    Nadiem Makarim selaku pendiri dan CEO Gojek membocorkan bentuk kolaborasinya dengan Google. Dana dari mereka salah satunya akan dialokasikan untuk berkolaborasi dengan Google di bidang data dan produk.

    “Google sangat impress dengan kita, bagaimana kita bisa mengadaptasi begitu banyak macam bisnis digital digabung menjadi satu, sehingga sangat menarik bagi mereka untuk berkolaborasi di bidang produk, terutama engineering,” kata Nadiem saat itu.

    (ond/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa yang Dilakukan MK Menyalahi UUD

    Apa yang Dilakukan MK Menyalahi UUD

    Jakarta

    Ketua DPR RI Puan Maharani menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu tak sesuai UUD 1945. Puan mengatakan pemilu harus digelar 5 tahun sekali dan putusan MK menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD).

    “Terkait dengan MK, semua partai politik mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama 5 tahun,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    “Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi Undang-Undang Dasar,” sambungnya.

    Puan mengatakan mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji putusan MK tersebut. Nantinya, kata dia, semua partai politik akan menyikapi putusan itu sesuai dengan kewenangan yang ada.

    “Semua partai pasti kan mendiskusikan hal itu (putusan MK), tapi baru berdiskusi, belum ada keputusan terkait apa yang akan diputuskan,” ujarnya.

    “Kita semua mendiskusikan bahwa ya, apa yang menjadi keputusan MK sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar karena memang sesuai dengan undang-undang, pemilu adalah 5 tahun sekali,” sambung Puan.

    “Kita akan tindaklanjuti (RUU Pemilu) sesuai dengan mekanismenya apakah nanti itu di Baleg, di Komisi II. Jadi antara Komisi II dan Baleg masih akan kami diskusikan di pimpinan,” tuturnya.

    (amw/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wagub Rano Soal Dugaan Food Station Langgar Mutu Beras: Kalau Salah, Tindak

    Wagub Rano Soal Dugaan Food Station Langgar Mutu Beras: Kalau Salah, Tindak

    Jakarta

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara terkait dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station Tjipinang. Rano memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikap transparan dan tak segan menindak jika memang terbukti ada pelanggaran.

    “Kalau memang salah, tindak, nggak ada urusan,” kata Rano di Kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selasa, Selasa (15/7/2025).

    Rano telah menerima laporan dari Food Station yang membantah tuduhan beras subsidi dioplos. Meski demikian, dia menekankan bahwa masalah ini akan didalami secara objektif.

    “Saya sudah mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Tapi ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” ujarnya.

    Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Rano memastikan audit dan pemeriksaan internal akan dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta sudah turun tangan untuk mengawasi proses ini.

    “Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun,” ungkapnya.

    “Terhadap kedua merk tersebut, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta secara periodik sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi,” kata Hasudungan dalam keterangan resmi, Senin (14/7).

    Sepanjang 2025, pengambilan sampel sudah dilakukan dua kali, yakni pada 24 Januari dan 16 Juni 2025. Hasil uji laboratorium Saraswanti di Jakarta Pusat menunjukkan mutu beras masih sesuai kelas premium.

    Adapun Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Diketahui ada empat produsen beras yang diperiksa hari ini.

    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf kepada wartawan Kamis (10/7).

    Keempat produsen itu adalah WG, ⁠FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen.

    Dia hanya membenarkan bahwa pemeriksaan empat produsen beras ini termasuk dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.

    “Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran kepada wartawan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (7/7).

    (bel/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Viral, Duo Maling Berbaju Rapi Jambret HP Ibu Antar Anak Sekolah di Jaktim

    Viral, Duo Maling Berbaju Rapi Jambret HP Ibu Antar Anak Sekolah di Jaktim

    Jakarta

    Aksi pencurian handphone (HP) terjadi di depan sebuah sekolah dasar (SD) kawasan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim). Aksi komplotan pencuri HP berjumlah dua orang ini pun berhasil ditangkap warga dan viral di media sosial.

    Dalam video viral yang dilihat detikcom, Selasa (15/7/2025), terlihat salah satu terduga pelaku, pria, menggunakan jaket cokelat dengan celana hitam dan berkemeja putih menghampiri seorang ibu-ibu saat sedang duduk di motor bersebelahan dengan anaknya yang mengenakan seragam SD. Pria tersebut tampak seperti bertanya kepada si ibu.

    Namun saat bertanya, terlihat tangan kiri pria tersebut seperti mengambil sesuai dalam dashboard sepeda motor si ibu. Dengan cepat pria tersebut langsung berjalan kembali meninggalkan si ibu.

    Rupanya, pada saat pria tersebut merogoh bagian dashboard sepeda motor si ibu, anak yang berada di dekat si ibu sadar bahwa pria tersebut telah mengambil sebuah HP. Si anak pun langsung memberitahu si ibu yang langsung mengejar pria tersebut.

    Saat berupaya kabur, pria tersebut dibonceng oleh pria lainnya menggunakan sepeda motor. Namun upaya kabur kedua pria tersebut gagal setelah ramai warga memberhentikan keduanya saat keluar area SD.

    Dikonfirmasi, Kapolsek Pasar Rebo, Kompol I Wayan Wijaya menjelaskan pihaknya telah mengetahui kejadian viral tersebut. Dia mengatakan saat ini tengah melakukan pengecekan ke TKP.

    Dia menyebut sejauh ini belum ada pihak korban yang melaporkan kejadian ini. Namun, kepolisian berupaya untuk segera melakukan pengecekan sebagai upaya konfirmasi terhadap kejadian tersebut.

    “Belum ada LP yang masuk. Betul (datang ke TKP untuk konfirmasi kejadian),” ungkapnya.

    (mea/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nadiem Makarim Tiba di Kejagung Didampingi Hotman Paris

    Nadiem Makarim Tiba di Kejagung Didampingi Hotman Paris

    Jakarta

    Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan Kejaksaan Agung (Kejagung). Nadiem akan diperiksa lagi terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun.

    Pantauan detikcom Selasa (15/7/2025), Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, sekira pukul 09.00. Dia didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.

    Nadiem terlihat mengenakan kemeja bernuansa cokelat muda dengan celana kain berwarna gelap. Dia tampak membawa sebuah tas hitam berukuran sedang. Sedangkan Hotman mengenakan setelan jas hitam mencolok.

    Baik Nadiem maupun Hotman tak berbicara apa pun mengenai pemeriksaan lanjutan hari ini. Nadiem hanya melempar senyum kepada wartawan sambil mengatupkan tangan.

    Hotman pun demikian, hanya tersenyum menjawab semua pertanyaan awak media. Mereka kemudian berlalu meninggalkan wartawan untuk menuju ruang pemeriksaan.

    Adapun Nadiem sejatinya diperiksa pada Selasa (8/7) pekan lalu. Namun Nadiem absen dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.

    Pemeriksaan Nadiem Sebelumnya

    “Kemudian terkait dengan substansinya bahwa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, posisi yang bersangkutan pada waktu itu adalah sebagai menteri,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Senin (23/6).

    “Bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp 9,9 triliun dalam proyek pengadaan Chromebook ini,” lanjutnya.

    “Ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitannya dengan rapat yang terjadi pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu sudah dilakukan sejak bulan April,” jelas Harli.

    Rapat itu dinilai janggal karena tak lama setelahnya muncul keputusan untuk melakukan pengadaan laptop Chromebook. Padahal, lanjutnya, dalam dalam kajian teknis yang digelar pada April 2020, Chromebook dianggap tak efektif.

    “Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis (pengadaan laptop) itu kan sudah dilakukan sejak bulan April 2020. Lalu pada akhirnya diubah di bulan, kalau saya nggak salah, di bulan Juni atau Juli,” terang Harli.

    (ond/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bisa-bisanya Israel Berdalih Salah Sasaran Usai Tewaskan Anak-anak Gaza

    Bisa-bisanya Israel Berdalih Salah Sasaran Usai Tewaskan Anak-anak Gaza

    Jakarta

    Serangan rudal Israel menghantam anak-anak yang sedang mengambil air di Gaza, Palestina. Israel berdalih serangan mereka itu salah sasaran.

    Dilansir Reuters, Senin (14/7/2025), serangan rudal Israel menghantam titik distribusi air di Jalur Gaza bagian tengah pada Minggu (13/7). Serangan ini menewaskan sedikitnya delapan warga Palestina, yang sebagian besar anak-anak, dan melukai lebih dari selusin orang lainnya.

    Militer Israel berdalih ada malfungsi yang membuat serangannya salah sasaran. Rudal Israel itu menghantam area tersebut saat anak-anak Palestina sedang mengambil air.

    Israel mengatakan serangan rudal itu dimaksudkan untuk menargetkan seorang militan Jihad Islam, sekutu Hamas, di area tersebut, namun terjadi malfungsi yang menyebabkan rudal itu jatuh di area berjarak “puluhan meter dari target”.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menyesalkan adanya korban jiwa bagi warga sipil yang tidak terlibat,” ucap militer Israel dalam pernyataannya.

    Militer Israel menambahkan bahwa insiden tersebut sedang ditinjau lebih lanjut.

    Serangan rudal Israel tersebut, menurut seorang dokter gawat darurat di Rumah Sakit Al-Awda, Ahmed Abu Saifan, telah menghantam titik distribusi air yang ada di area kamp pengungsi Nuseirat hingga menewaskan sedikitnya enam anak-anak dan melukai 17 orang lainnya.

    Kekurangan Pasokan Air di Gaza Makin Memburuk

    Warga antre untuk mengambil air bersih di Gaza (Foto: AP/Abdel Kareem Hana)

    Kekurangan pasokan air di Jalur Gaza semakin memburuk tajam dalam beberapa pekan terakhir, dengan kekurangan bahan bakar yang membuat fasilitas desalinasi dan sanitasi ditutup, membuat orang-orang bergantung pada pusat pengumpulan air di mana mereka dapat mengisi kontainer atau wadah plastik.

    Beberapa jam kemudian, serangan Israel lainnya menghantam sebuah pasar di area Gaza City hingga menewaskan sedikitnya 12 orang, termasuk seorang konsultan rumah sakit terkemuka yang bernama Ahmad Qandil. Militer Israel belum mengomentari laporan tersebut.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada Minggu (13/7) bahwa lebih dari 58.000 orang tewas sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas pada Oktober 2023, dengan sedikitnya 139 orang di antaranya tewas dalam 24 jam terakhir.

    Kementerian Kesehatan Gaza tidak membedakan antara warga sipil dan petempur Hamas dalam penghitungannya. Disebutkan juga bahwa lebih dari separuh korban tewas merupakan perempuan dan anak-anak.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 2 Pemerkosa Gadis Cianjur Kabur usai Viral, Diduga Ada di Bogor-Jakarta

    2 Pemerkosa Gadis Cianjur Kabur usai Viral, Diduga Ada di Bogor-Jakarta

    Jakarta

    Polisi masih memburu dua pelaku pemerkosaan seorang gadis berusia 16 tahun selama berhari-hari di Cianjur, Jawa Barat (Jabar). Para pelaku kabur usai kasus tersebut dilaporkan korban dan beritanya viral.

    “Dua lagi, lagi kita cari. Karena viral itu perkaranya, dia kayaknya bersembunyi, lagi kita buru,” kata Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto saat dihubungi, Selasa (15/7/2025).

    Pelaku diduga berada di wilayah Jakarta atau Bogor. Saat ini Polres Cianjur berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan polres jajaran.

    “Kemungkinan berada di daerah Bogor dan Jakarta. Nomornya off, jadi sekarang lagi kita analisa dulu. Nggak hanya (koordinasi) Polda Metro, kita koordinasi sama teman-teman yang lain, lagi kita analisa dulu,” ujarnya.

    Tono menambahkan, pihak kepolisian bersama stakeholder terkait juga memberikan pendampingan terhadap korban. Dalam waktu dekat, korban akan menjalani pemeriksaan psikologis.

    “Kita fasilitasi untuk pendampingan psikologi. Di minggu-minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban,” imbuhnya

    Korban pertama kali diperkosa empat pemuda di salah satu rumah di kawasan Puncak pada 19 Juni dan pada 20 Juni korban diserahkan kepada dua orang pelaku lain yang melakukan hal yang sama.

    Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap 10 orang pelaku pemerkosaan. Mirisnya, empat orang pelaku di antaranya masih berusia anak atau belum 17 tahun.

    (wnv/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puluhan Motor Sport di Jakarta Kena Jerat karena Tanpa Pelat

    Puluhan Motor Sport di Jakarta Kena Jerat karena Tanpa Pelat

    Jakarta

    Puluhan motor sport di Jakarta Pusat (Jakpus) ditilang Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Motor sport tersebut ditindak lantaran tidak menggunakan pelat nomor.

    “Ini juga cenderung tidak menggunakan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komaruddin kepada wartawan, Senin (14/7/2025).

    Komarudin menyebut total ada 30 motor sport yang ditindak. Komaruddin menjelaskan puluhan motor sport ini ditindak di kawasan Jakarta Pusat, dari Monas, Bundaran HI, hingga Senayan City.

    “Cukup banyak, kemarin ada sekitar 30 yang kita tindak,” ujarnya.

    Komaruddin menekankan agar para pengguna motor sport ini bisa taat berlalu lintas, termasuk melengkapi TNKB.

    “Silakan menggunakan kendaraan yang dimiliki, tapi patuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat dengan patuh itu sudah lebih dari cukup untuk membuat ataupun meminimalisir permasalahan transportasi atau lalu lintas di Jakarta,” imbuhnya.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini