Category: Detik.com News

  • Ketua DPD Harap Kesepakatan IEU-CEPA Buka Peluang Peningkatan Investasi

    Ketua DPD Harap Kesepakatan IEU-CEPA Buka Peluang Peningkatan Investasi

    Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik kesepakatan perdagangan bebas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Dia menilai hal ini menunjukkan kemampuan RI dalam memperluas kemitraan strategis.

    “Kesepakatan ini merupakan langkah penting yang mencerminkan efektivitas diplomasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global, capaian ini menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memperluas kemitraan strategis secara konstruktif,” ujar Sultan kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

    Sultan menyebut pendekatan diplomasi lintas kawasan yang dilakukan Prabowo itu tidak hanya bertujuan memperluas pasar ekspor. Tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global.

    “Di era ketidakpastian global, kepemimpinan yang mampu menjalin hubungan internasional dengan percaya diri dan berorientasi pada kepentingan nasional adalah bentuk nyata dari kekuatan soft power. Presiden Prabowo telah menunjukkan hal tersebut dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi,” jelasnya.

    Secara ekonomi, lanjut Sultan, pasar Uni Eropa menurutnya memiliki potensi besar untuk produk-produk unggulan Indonesia. Meski demikian, regulasi seperti Renewable Energy Directive II (RED II) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menurutnya tetap menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh.

    Lebih lanjut, dia berharap kesepakatan ini bisa membuka peluang investasi baru yang bisa mendukung transformasi ekonomi nasional.

    “Dengan penandatanganan IEU-CEPA, kami berharap berbagai hambatan teknis dalam perdagangan dapat diminimalkan. Kesepakatan ini juga membuka peluang bagi peningkatan investasi dan alih teknologi yang mendukung transformasi ekonomi nasional,” katanya.

    Pertemuan berlangsung Minggu (13/7) di Gedung Europa, Brussel, Belgia. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut secara resmi oleh Costa.

    Hubungan Indonesia-Uni Eropa, menjadi penting dalam pertemuan ini dengan ditandai tercapainya kemajuan signifikan dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Prabowo mengatakan kesepakatan ini sebagai langkah strategis menuju masa depan kemitraan global yang lebih setara dan saling menguntungkan.

    Menurut Prabowo, kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan kepercayaan bersama antara dua kekuatan besar dunia dalam membangun kerja sama ekonomi yang inklusif dan berbasis nilai. Prabowo menekankan Indonesia dan Eropa memiliki keterkaitan yang saling mengisi dalam bidang teknologi, energi, hingga pangan dan mineral penting.

    “Kami memandang Eropa sebagai kawasan yang sangat penting dan berharap Eropa dapat terus memainkan peran sentral dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Dunia saat ini secara nyata sedang bergerak menuju tatanan multipolar,” imbuh Presiden Prabowo.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Belum Jadi Menteri, Nadiem Bikin Grup WA Bahas Rencana Pengadaan Laptop

    Belum Jadi Menteri, Nadiem Bikin Grup WA Bahas Rencana Pengadaan Laptop

    Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap proyek digitalisasi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud memang disiapkan untuk Nadiem Makarim. Rencana pengadaan itu telah disiapkan bahkan sebelum Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkap adanya grup Whatsapp ‘Mas Menteri Core Team’ yang dibuat sejak Agustus 2019. Padahal, Nadiem baru diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada Oktober 2019.

    “Pada bulan Agustus 2019 (Jurist Tan) bersama sama dengan NAM dan Fiona membentuk grup WhatsApp bernama ‘Mas Menteri Core Team’ yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila nanti NAM diangkat pada tanggal 19 Oktober 2019,” kata Qohar dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

    Kemudian sekitar bulan Desember 2019, Jurist menghubungi Ibrahim Arief dan dam seorang bernama Yeti Khim untuk membuatkan kontrak kerja penunjukan pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di Kemendikbud. Ibrahim Arief pun bertugas membantu program TIK Kemendikbud dengan menggunakan Chrome OS.

    “JS selaku Staf Khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui zoom meeting meminta kepada tersangka SW selaku Direktur SD, tersangka MUL selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir dalam rapat zoom meeting agar pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan Chrome OS,” jelas Qohar.

    Padahal, kata dia, posisi Jurist sebagai Stafsus Menteri tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang atau jasa. Perencanaan itu pun dibahas pada Februari dan April 2020.

    Nadiem Makarim, kata Qohar, kemudian bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Datu Alam membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya, Jurist Tan menindaklanjuti perintah Nadiem untuk bertemu dengan pihak Google tersebut.

    Dia menyebut, dalam rapat disampaikan apabila program TIK tahun 2022 menggunakan Chrome OS, co-investment 30 persen dari Google untuk Kemendikbudristek. Lalu, pada 6 Mei 2020 Jurist Tan bersama dengan Sri Wahyuningsih bersama Mulatsyah dan Ibrahim Arief melakukan rapat daring bersama Nadiem Makarim.

    Kala itu, Mulatsyah merupakan Direktur SMP Kemendikbudristek, sementara Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek.

    Selepas itu Ibrahim Arief selaku selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek sekaligus orang dekat Nadiem sudah merencanakan untuk menggunakan produk Chrome OS. Dia mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS.

    “Pada tanggal 17 April 2020, tersangka IBAM sudah mempengaruhi tim teknis dengan cara mendemonstrasikan chromebook pada saat zoom meeting dengan tim teknis,” tutur Qohar.

    “Ibrahim tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang belum menyebutkan Chrome OS dalam pengadaan TIK di Kemendikbudristek sehingga dibuatkan kajian yang kedua,” pungkasnya.

    Kapuspenkum Kejagug, Harli Siregar menyebut Nadiem terlibat aktif dalam pengadaan laptop tersebut. Buktinya, pengadaan ini masuk dalam program digitalisasi yang sudah direncanakan sebelum Nadiem menjadi menteri.

    “Perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022. Bahkan sudah dilancarkan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet,” pungkas Harli.

    Kini Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, antara lain:

    1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW);
    2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL);
    3. Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS);
    4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM).

    (ond/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eks Stafsus Nadiem Masih di LN, Ibrahim Arief Tahanan Kota

    Eks Stafsus Nadiem Masih di LN, Ibrahim Arief Tahanan Kota

    Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Salah satunya yaitu mantan staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menyebut Jurist belum dilakukan penahanan. Sebab, Jurist hingga kini belum berada di Tanah Air.

    “Karena yang bersangkutan tidak berada di Indonesia dan sudah beberapa kali dipanggil secara patut dalam kapasitas sebagai saksi tidak mengindahkan surat panggilan,” kata Harli di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

    “Jadi supaya ada informasi bagi kita. Karena tadi ditetapkan empat orang tersangka, tapi terkait dengan penahanan baru terhadap tiga orang,” jelasnya.

    Keempat tersangka itu antara lain:

    1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW);
    2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL);
    3. Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS);
    4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM).

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, mengatakan dua tersangka, yakni Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah ditahan di rutan. Sementara, Ibrahim menjadi tahanan kota karena memiliki riwayat sakit jantung.

    Terkait Jurist, Qohar menyatakan telah tiga kali absen panggilan penyidik. Namun, lanjut Qohar, Jurist sempat meminta untuk memberikan keterangan tertulis.

    “Yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta dimintai keterangan secara tertulis, tapi itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Sehingga keterangannya yang dikirim ke kita ke penyidik secara tertulis nanti mungkin dapat digunakan sebagai alat bukti surat,” ujar Qohar.

    Qohar mengatakan, dalam pelaksanaan pengadaan proyek ini, para tersangka secara sepihak diduga membuat kesepakatan untuk menggunakan Chrome OS yang kualitasnya dianggap di bawah standar.

    Pilihan yang telah ditetapkan para tersangka ini diduga membuat program Kemendikbudristek tersebut tidak tepat sasaran dan membuat negara merugi.

    “(Para tersangka) menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarahkan ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan Chrome OS pada tahun anggaran 2020-2022 sehingga merugikan keuangan negara serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chrome OS banyak kelemahan untuk daerah 3T,” kata Qohar.

    Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 14 juncto Pasal 42 ayat 1 juncto Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    (ond/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Komisi VIII DPR Nilai Kampung Haji RI di Mekkah Permudah Layanan Haji-Umrah

    Komisi VIII DPR Nilai Kampung Haji RI di Mekkah Permudah Layanan Haji-Umrah

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyambut baik kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Yang Mulia Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS) untuk mendirikan kampung haji bagi jemaah Indonesia. Singgih menilai kesepakatan itu menjadi terobosan dan akan memberikan dampak bagi para jemaah haji.

    “Ini adalah kabar yang sangat membanggakan dan menggembirakan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi calon jemaah haji dan umrah kita,” kata Singgih kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

    “Dukungan langsung dari Yang Mulia Pangeran Muhammad Bin Salman untuk menyediakan lahan bagi ‘Kampung Indonesia’ adalah bukti nyata kedekatan hubungan bilateral kedua negara dan perhatian Kerajaan Saudi Arabia terhadap kenyamanan jemaah Indonesia,” sambungnya.

    Politikus Partai Golkar ini menilai lokasi kampung haji bagi jemaah Indonesia di dekat Masjidil Haram merupakan lokasi yang strategis dan premium. Menurutnya, lokasi itu akan meringankan beban fisik dan finansial jemaah, terutama bagi lansia.

    “Kita semua tahu betapa berharganya setiap meter di sekitar Masjidil Haram. Lokasi sejauh 400 meter berarti jemaah kita akan memiliki akses yang sangat mudah dan cepat menuju pusat ibadah, tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan atau menghadapi kemacetan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia berharap kampung haji bagi jemaah Indonesia dapat menjadi pusat layanan terpadu untuk jemaah. Singgih memastikan pihaknya akan mengawal realisasi pembangunan kampung haji tersebut.

    “Dengan adanya area khusus ini, kita memiliki potensi untuk mengelola dan menyediakan layanan haji dan umrah yang lebih terintegrasi, mulai dari akomodasi, katering, hingga pusat informasi dan kesehatan yang spesifik untuk kebutuhan jemaah Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi jemaah selama berada di Tanah Suci,” ujarnya.

    Hal tersebut diungkap Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani saat memberikan keterangan pers di Brussels, Belgia, Minggu (13/5). Rosan menjelaskan terkait kunjungan kerja Presiden Prabowo yang diawali bertemu Pangeran MBS di Jeddah, Arab Saudi.

    “Bapak Presiden yang di mana kita mulai berangkat dari Jeddah melakukan beberapa pertemuan. Tapi yang salah satu yang sangat memorable adalah pertemuan dengan Crown Prince Muhammad Bin Salman,” kata Rosan.

    “Yang di mana beliau menyetujui permintaan dari Bapak Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang di mana lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter dari Masjidil Haram,” ujarnya.

    (amw/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video Lisa Mariana Akui Jadi Pemeran Video Porno

    Video Lisa Mariana Akui Jadi Pemeran Video Porno

    Lisa Mariana mengakui sosok wanita di video syur yang beredar adalah dirinya. Hal itu ia sampaikan saat mendatangi Polda Jawa Barat (Jabar) untuk diperiksa terkait dilaporkan soal video porno.

    Lisa sebelumnya menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam di Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. Lisa, yang didampingi pengacaranya, tak membantah dirinya menjadi pemeran dalam video porno tersebut.

  • Suriah Umumkan Perdamaian di Wilayah Konflik Sekte Usai Israel Mau Intervensi

    Suriah Umumkan Perdamaian di Wilayah Konflik Sekte Usai Israel Mau Intervensi

    Jakarta – Menteri Pertahanan Suriah, Murhaf Abu Qasra, mengumumkan gencatan senjata tak lama setelah pasukan pemerintah memasuki ibu kota provinsi Suwaida hari ini. Langkah ini diambil menyusul bentrokan sektarian yang menewaskan puluhan orang, serta laporan dari kantor berita pemerintah tentang serangan Israel di wilayah tersebut.

    Dalam pernyataannya, Abu Qasra mengatakan, setelah tercapainya “kesepakatan dengan para tokoh dan pemuka kota Suwaida,” pasukan pemerintah hanya akan merespons terhadap “sumber tembakan” dan menangani setiap serangan dari kelompok-kelompok di luar hukum.

    Bentrokan dimulai akibat serangkaian penculikan, dan serangan balasan antara anggota suku Badui Sunni lokal dan faksi bersenjata Drusen di provinsi selatan, yang merupakan pusat komunitas Drusen. Pasukan keamanan pemerintah yang dikerahkan pada Senin (14/6/2025) untuk memulihkan ketertiban, juga sempat terlibat bentrokan dengan kelompok bersenjata Drusen.

    Di tengah kekacauan, Israel meluncurkan serangan terhadap tank militer Suriah, dan menyatakan tindakan itu dilakukan untuk melindungi minoritas agama Drusen. Di Israel sendiri, komunitas Drusen dikenal sebagai kelompok minoritas loyal yang sering bertugas di angkatan bersenjata.

    Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai serangan Israel pada Selasa. Namun, Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris melaporkan, Israel menyerang sebuah tank militer Suriah saat pasukan mulai bergerak lebih jauh ke dalam kota Suwaida. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi.

    Damai, lalu berbalik marah

    Para pemuka agama Drusen di Suriah pada Selasa (15/7) pagi, awalnya menyerukan agar faksi-faksi bersenjata menghentikan perlawanan terhadap pasukan pemerintah, dan menyerahkan senjata. Namun, salah satu otoritas agama utama merilis pernyataan video yang mencabut seruan tersebut.

    Pernyataan awal menyerukan, agar kelompok bersenjata Drusen di Suwaida “bekerja sama dengan pasukan Kementerian Dalam Negeri, tidak melawan kedatangan mereka, dan menyerahkan senjata.” Mereka juga mendorong “dialog terbuka dengan pemerintah Suriah untuk mengatasi dampak dari peristiwa yang terjadi.”

    Namun, Sheikh Hikmat al-Hijri, pemimpin spiritual Drusen yang selama ini menentang pemerintah Damaskus, menyatakan dalam sebuah video, bahwa pernyataan sebelumnya dikeluarkan setelah kesepakatan dengan pihak berwenang, namun “mereka mengingkari janji dan terus membombardir warga sipil yang tidak bersenjata.”

    “Kami sedang mengalami perang pemusnahan total,” katanya.

    Ketegangan komunal dan kekhawatiran regional

    Drusen merupakan sekte agama minoritas yang muncul pada abad ke-10 sebagai cabang dari Ismailiyah, salah satu aliran Syiah. Dari sekitar satu juta penganut Drusen di dunia, lebih dari setengahnya tinggal di Suriah. Sisanya tersebar di Lebanon dan Israel, termasuk di Dataran Tinggi Golan yang direbut Israel dari Suriah dalam Perang Timur Tengah 1967 dan dianeksasi pada 1981.

    Sejak jatuhnya Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu, bentrokan antara pasukan pro-pemerintah dan gerilyawan Drusen telah berulang kali terjadi. Aksi kekerasan terbaru menimbulkan kekhawatiran terhadap lingkaran kekerasan sektarian yang lebih luas.

    Pada Maret lalu, penyergapan terhadap pasukan keamanan pemerintah oleh loyalis Assad juga memicu tindak kekerasan dan pembalasan sektarian yang menewaskan ratusan warga sipil, sebagian besar dari kalangan minoritas Alawit, kelompok yang menaungi dinasti Assad.

    Pemerintah pusat lalu membentuk komisi khusus, untuk menyelidiki serangan tersebut, namun hasilnya hingga kini belum diumumkan ke publik.

    Ketegangan ini juga meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi campur tangan Israel di wilayah Suriah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Senin menyatakan, militer Israel “menyerang target di Suriah sebagai pesan dan peringatan yang jelas kepada rezim Suriah—kami tidak akan membiarkan kaum Drusen di Suriah disakiti.”

    Meskipun banyak warga Drusen di Suriah menyatakan penolakan terhadap intervensi Israel atas nama mereka, kecurigaan terhadap otoritas baru di Damaskus tetap tinggi, terutama setelah serangan terhadap kelompok Alawit dan minoritas lain dalam beberapa bulan terakhir.

    rzn/as (AP, Reuters)

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Video Aria Bima ke Jokowi: Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Video: Anies Sentil Presiden RI Sering Absen di Forum PBB, Puan Merespons

    19 Views | Selasa, 15 Jul 2025 20:18 WIB

    Politisi PDIP Aria Bima menanggapi ucapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencurigai adanya agenda politik besar di balik polemik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Aria Bima menilai, sebagai presiden dua periode, Jokowi seharusnya tak mengeluarkan narasi yang tidak jelas.

    Sehingga berdampak pada kebingungan publik, akibat munculnya skenario tersebut. Menurut dia, Jokowi tentu lebih paham karena hal itu terjadi dalam politik.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Titiek Minta Perusahaan Terlibat Beras Oplosan Ditindak: Harus Ada Efek Jera

    Titiek Minta Perusahaan Terlibat Beras Oplosan Ditindak: Harus Ada Efek Jera

    Jakarta

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titiek meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak.

    “Beras oplosan ya, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindaklah gitu, supaya ada efek jera gitu,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Dia mengatakan pemerintah sedang berupaya mewujudkan swasembada pangan. Dia berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Kita semua ini lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng lah semuanya supaya tertib gitu,” ujarnya.

    Titiek mengatakan Komisi IV DPR akan menggelar rapat bersama Kementerian Pertanian terkait temuan tersebut. Rapat akan digelar Rabu (16/7).

    “Kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok (saat rapat) ditanyain sama kita,” kata dia.

    Praktik ini diketahui usai dilaksanakannya investigasi oleh Kementerian Pertanian. Hasilnya di sejumlah wilayah ditemukan beras bermerek dijual dengan harga premium, namun isinya ternyata campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar mutu beras premium.

    “Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (14/7).

    (amw/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Simak! Ini Cara Laporkan Bansos Tak Tepat Sasaran Secara Online

    Simak! Ini Cara Laporkan Bansos Tak Tepat Sasaran Secara Online

    Jakarta – Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kerap menemui kendala, seperti penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Jika kamu menemukan penerima bansos yang tidak sesuai kriteria, ada cara untuk melaporkannya.

    Cara melaporkan adanya penyaluran bansos tidak tepat sasaran bisa dengan mengajukan sanggahan secara online melalui aplikasi Cek Bansos yang dikelola Kemensos. Berikut langkah-langkahnya.

    1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

    Aplikasi resmi dari Kementerian Sosial ini tersedia di Play Store (Android) dan App Store (iOS).

    2. Daftar Akun

    Masukkan data berikut saat mendaftar:
    – Nama lengkap
    – NIK sesuai KTP
    – Nomor HP aktif
    – Alamat email
    – Swafoto dengan KTP

    3. Login ke Aplikasi

    Setelah akun aktif, masuk menggunakan username dan kata sandi.

    Pilih menu “Sanggahan” di halaman utama, lalu klik opsi “Tambah Sanggahan”. Kemudian akan dialihkan ke menu “Pencarian Daftar Penerima Manfaat”.

    5. Isi Data Penerima Bansos

    Isi sejumlah data seperti:
    – Provinsi
    – Kabupaten/Kota
    – Kecamatan
    – Kelurahan/Desa

    6. Pilih Nama yang Dianggap Tidak Layak

    7. Berikan Alasan Sanggahan

    Masukkan alasan secara jelas. Contoh: memiliki kendaraan pribadi, penghasilan tinggi, atau tidak tinggal di alamat tersebut.

    8. Sertakan Catatan Tambahan dan Foto

    Tambahkan keterangan tambahan dan unggah bukti foto pendukung yang relevan (misalnya, foto kendaraan atau rumah mewah).

    9. Centang Pernyataan Kebenaran

    10. Kirim Sanggahan

    Setelah semua data dan bukti lengkap, klik “Kirim Sanggahan”.

    Dengan melaporkan bansos yang tidak tepat sasaran, kamu turut membantu agar bantuan pemerintah lebih tepat guna dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Lapor jika menemukan ketidaksesuaian di lingkungan sekitarmu!

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Ancam Tarif 100% Jika Tak Setop Perang Ukraina, Rusia Tak Peduli!

    Trump Ancam Tarif 100% Jika Tak Setop Perang Ukraina, Rusia Tak Peduli!

    Moskow

    Rusia memberikan reaksi santai terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal penerapan tarif sebesar 100 persen terhadap Moskow, jika tidak ada kesepakatan damai untuk mengakhiri perang Ukraina dalam waktu 50 hari.

    Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap para pembeli ekspor Rusia, yang dimaksudkan untuk melumpuhkan kemampuan Moskow bertahan dari sanksi Barat yang sudah sangat berat.

    Respons terhadap ancaman Trump itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (15/7/2025), disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, yang juga mantan presiden Rusia dan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin.

    Medvedev menyebut ancaman Trump sebagai “ultimatum teatrikal” dan mengatakan Moskow tidak mempedulikannya.

    “Trump mengeluarkan ultimatum teatrikal kepada Kremlin. Dunia bergidik, mengantisipasi konsekuensinya. Eropa yang agresif kecewa. Rusia tidak peduli,” tulis Medvedev dalam pernyataan berbahasa Inggris yang diposting ke media sosial X.

    Ini menjadi reaksi resmi pertama Rusia terhadap ancaman terbaru Trump, meskipun Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia sejauh ini belum memberikan tanggapan langsung.

    Trump, dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte duduk disampingnya usai pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (14/7), mengumumkan pasokan senjata baru untuk Ukraina dan mengancam tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap pembeli ekspor Rusia, yang sebagian besarnya adalah minyak mentah.

    Trump memberikan batas waktu 50 hari bagi Rusia untuk mencapai kesepakatan damai guna mengakhiri perang di Ukraina. Jika Moskow gagal mencapai kesepakatan, maka tarif itu menanti.

    Tarif sekunder itu menargetkan mitra dagang Rusia yang tersisa — yang tampaknya menjadi upaya melumpuhkan kemampuan Moskow bertahan dari sanksi Barat yang sudah sangat berat.

    Dalam momen itu, Trump juga mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap Putin. Dia mengatakan dirinya tidak ingin menyebut pemimpin Rusia itu “seorang pembunuh, tetapi dia adalah pria yang tangguh”, yang tampaknya merujuk pada komentar mantan Presiden Joe Biden yang menyebut Putin “seorang pembunuh” dalam wawancara tahun 2021 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini