Pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengancam Israel dengan rudal jika negara itu melanjutkan perang besar-besaran di Lebanon. Qassem mengatakan Hizbullah, tentara dan rakyat Lebanon akan membela diri jika Israel terlibat dalam agresi skala besar.
Hizbullah mengatakan mereka tidak menyetujui perjanjian baru apapun selain yang sudah ada antara Lebanon dan Israel.
Heboh sejumlah motor mogok setelah mengisi bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.116.12 Pertamina di Jalan Kembang Kerep, Jakarta Barat (Jakbar). Setelah ditelusuri, ternyata Pertalite dari SPBU itu tercampur dengan solar.
SPBU 34.116.12 Pertamina pun mengakui peristiwa ini terjadi karena kelalaian petugas. Pertamina juga telah menutup sementara SPBU tersebut.
Simak berita lainnya seputar Jakarta Barat di sini.
Jakarta –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menganalisis barang bukti yang disita dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. KPK membuka peluang memanggil Hasto untuk mengonfirmasi nasib barang bukti yang telah disita terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019.
“Ya, kemungkinan-kemungkinan itu kan masih terbuka begitu ya, tentu kita terbuka untuk memanggil pihak siapapun untuk membantu, mendukung proses penanganan perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/8/2025).
KPK tentunya ingin perkara suap ini segera selesai, dan pihak yang diduga terlibat mendapatkan kepastian hukum. Terkait pencarian buron dikasus ini, yaitu Harun Masiku, Budi mengatakan KPK masih melakukan pencarian.
“Sampai saat ini KPK masih terus melakukan pencarian dan KPK juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya, melibatkan institusi lain yang punya instrumen untuk mendukung pencarian DPO Harun Masiku,” sebutnya.
Adapun Hasto Kristiyanto telah bebas dan proses hukumnya dihentikan usai mendapatkan amnesti dari pemerintah. Meski begitu, KPK masih melakukan analisis terhadap barang bukti yang disita dari Hasto.
Budi menegaskan perkara ini untuk tersangka lain masih berjalan. KPK, kata dia, ingin secepatnya memproses kasus ini.
“Tentu KPK juga ingin secepatnya memproses ini. Karena jangan sampai negara kalah dengan korupsi,” ujarnya.
Perihal kapan barang bukti yang disita akan dikembalikan, Budi mengatakan masih dipelajari. Budi belum menjawab lebih lanjut kapan barang bukti itu akan dikembalikan.
“Masih dipelajari,” sebutnya.
Adapun dalam kasus ini KPK menyita sejumlah barang dari Hasto. antara lain ponsel dan buku catatan milik Hasto. Penyitaan itu dilakukan saat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka Harun Masiku, Senin (10/6/2024). Kemudian KPK juga menyita flashdisk saat menggeledah rumah Hasto.
(ial/maa)
Jakarta –
Kejaksaan Agung RI siap menerbitkan DPO hingga red notice untuk tersangka impor minyak mentah, Riza Chalid, agar segera pulang ke Indonesia. Pakar hukum pidana yang juga Guru Besar Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menilai ada cara lain untuk memulangkan Riza Chalid.
Hal ini disampaikan Eva menanggapi Riza Chalid yang kembali tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebetulnya, Pemerintah sudah membatasi ruang gerak Rizak Chalid dengan mencabut paspornya, tapi yang bersangkutan tidak kunjung tertangkap.
Selain itu, Kejagung juga berencana menerbitkan DPO hingga red notice untuk Rica Chalid. Eva lantas membeberkan cara lain untuk bisa memulangkan Riza Chalid.
“Bargaining negara yang diidentifikasi yang bersangkutan ada di sana. Itu bisa didekati dengan G to G (Goverment to Goverment),” kata Eva kepada wartawan lewat pesannya, Rabu (6/8/2025).
Terkait dengan kemungkinan dilakukannya peradilan in absentia, Eva lebih menyarankan mengupayakan dulu pemulangan Riza Chalid ke Indonesia. Ia mewanti-wanti peradilan in absentia tidak mungkin terjadi di Indonesia.
Sementara itu, mengenai pembekuan sementara aset Riza Chalid, Eva menilai penyidik berhak melakukannya. Ia merujuk pada pasal 38 KUHAP ketika seorang penyidik menemukan barang bukti yang terkait dengan pidana.
“Kalau di kemudian hari pidananya tidak terbukti maka barang buktinya dikembalikan,” imbuh dia.
“Ini pemanggilan sudah yang ketiga loh. Nanti berikutnya akan ada langkah-langkah hukum yang akan kita ambil. Ya tentunya nantikan akan penetapan DPO. Soalnya tinggal tunggu seminggu kemudian,” kata kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (4/8).
Selain itu, Kejagung juga berencana mengajukan red notice untuk Riza Chalid. Anang Supriatna mengatakan permohonan red notice telah disampaikan kepada Divisi Hubungan Internasional Polri. Kemudian, Kejagung masih perlu mengumpulkan syarat-syarat red notice.
“Kalau ini kita on process karena dilengkapi dulu data-data semua yang termasuk mekanisme pemanggilan, kan dilengkapi dulu,” kata Anang.
Setelah seluruh syarat dilengkapi, nantinya red notice diteruskan oleh Polri kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis sebelum akhirnya diumumkan ke seluruh negara.
“Ada proses rapat dan pengecekan dulu setelah langkap di teruskan ke Lyon Prancis jika di-approve lanjut diumumkan red notice terhadap yang bersangkutan ke seluruh negara dan semua imigrasi di dunia akan terdaftar,” jelas Anang.
(maa/maa)
Jakarta –
Utusan Khusus Presiden bidang Pariwisata, Zita Anjani, hadir dalam penutupan Jakarta World Folker Festival (JWFF) 2025. Zita memuji pelaksanaan JWFF yang dinilainya sebagai contoh nyata diplomasi budaya.
“Jakarta World Folklore Festival 2025 adalah contoh nyata diplomasi budaya yang hidup. Dari irama gamelan yang memukau, energi dinamis tarian Bulgaria, gerakan anggun pertunjukan klasik India, hingga silat Betawi yang dahsyat, panggung ini bukan sekadar tempat pertunjukan, melainkan ruang perayaan yang tulus,” kata Zita saat memberi sambutan dalam acara penutupan JWFF 2025 di Senayan Park, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2025).
Zita menyebut JWFF 2025 bukan sekedar festival budaya, melainkan daya tarik dari kebudayaan Indonesia yang diyakini dapat membuka mata dunia untuk melihat jika kemajuan Indonesia di masa depan bersumber dari kekayaan budaya yang dimiliki.
“Jakarta adalah mega kota yang terus berkembang dan tak pernah kehilangan jiwanya. Tradisi Lenong, Gambang Kromong, Silat, dan tentu saja, keramahan warga Jakarta. Inilah fondasi sejati potensi pariwisata Jakarta dan Indonesia, budaya lokal kita yang hidup dan bernyawa,” tutur Zita.
“Kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita terus melestarikan dan merayakan budaya kita. Karena dalam budaya, kita menemukan jati diri. Dalam budaya, kita menemukan kekuatan untuk bangkit dan berkembang,” pungkasnya.
Penutupan JWFF 2025 dilakukan dengan penabuhan Rampak Gendang secara bersama-sama. Kemeriahan penutupan juga berlanjut dengan penampilan seni budaya dari para delegasi yang terdiri dari Bulgaria, Rusia, India, Korea Selatan, Jepang dan tentunya Indonesia.
(bel/maa)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap ada 22 tokoh yang diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan tanda jasa dan kehormatan. Nama-namanya tersebut sedang difinalisasi oleh Tim Gelar Tanda Kehormatan.
Prasetyo belum merinci 22 nama tersebut, namun mereka diketahui berasal dari berbagai latar belakang. Diketahui, pemberian tanda jasa dan kehormatan ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang HUT RI.
Simak berita lainnya seputar pemberian tanda jasa di sini.
Jakarta –
Komjen Dedi Prasetyo resmi ditunjuk sebagai Wakapolri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perwira tinggi dengan tiga bintang dipundaknya ini dikenal sebagai akademisi dengan capaian gelar profesor.
Gelar akademis tertinggi yang diraih Komjen Dedi adalah profesor, doktor, sarjana hukum, magister humaniora, magister ilmu kepolisian dan magister manajemen. Komjen Dedi juga merupakan penulis buku tentang kepolisian, dengan total lebih dari 30 judul buku.
Pada 28 Mei 2024, Dedi mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai satu-satunya perwira tinggi Polri yang menulis buku dengan jumlah terbanyak.
Sebelum ditunjuk sebagai Wakapolri, Komjen Dedi beberapa kali dipercaya menjadi pejabat utama Polri yakni Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas), Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Polri), dan terakhir Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Di satuan wilayah, Komjen Dedi pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Wakapolda Kalteng.
Suami dari Martha Dwi ini dipercaya sebagai oleh Kapolri sebagai Kasatgas Polri untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menerapkan food security yang menjadi kekhasan SPPG Polri. Ia juga bertindak selaku Pengawas Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan.
Pada 1992, Dedi menjabat Kapolsek Deket. Setahun kemudian, dia digeser sebagai Kasat Reserse Kriminal Polres Lamongan. Komjen Dedi lalu dimutasi ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah (Jateng) sebagai Dantontar dan Dankitar.
Pada 1997, ia dipercaya menjabat Kapolsek Serpong. Dia selanjutnya memutuskan mengikuti Pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Setelah itu Komjen Dedi lalu lalang di fungsi SDM sebagai Kaur Tihorkam Ditdalpers SSDM Polri, Kaur Tandispeg Ditdalpers SSDM Polri dan Kasubag Tihorkam Rowatpers SDM Polri hingga 2004. Komjen Dedi lalu bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Wakapolri pada 2004 hingga 2005.
Lalu dia kembali dimutasi sebagai Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur, kemudian Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jatim. Kariernya terus menanjak menjadi Kasat Serse Polwiltabes Surabaya pada 2007, lalu Kapolresta Kediri di 2008, dan Kapolres Lumajang pada 2009.
Pada 2010, Dedi Kembali masuk ke fungsi SDM 6 tahun lamanya, hingga akhirnya mendapat promosi job bintang 1 pada 2017 sebagai Wakapolda Kalteng. Setahun kemudian, 2018, Dedi dimutasi menjadi Karo Penmas Divisi Humas Polri.
Setahun kemudian dia kembali ke fungsi SDM sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) SSDM Polri. Irjen Dedi pada 2020 mendapat promosi sebagai Kapolda Kalteng.
Pada 2021, dia dimutasi menjadi pejabat Utama Polri pada jabatan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas). Dedi lalu dipercaya menjadi As SDM Kapolri pada 2023 hingga akhirnya ditunjuk sebagai Irwasum Polri.
(aud/eva)
Jakarta –
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas belanja barang dan jasa yang tidak mendesak dalam Rancangan APBD 2026. Menurutnya, anggaran bisa difokuskan untuk menyelesaikan masalah krusial seperti banjir dan kemacetan di Ibu Kota yang perlu penanganan serius.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” kata Ima dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).
Di sisi lain, Ima juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Sebab, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandate kepemimpinan.
“Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp 94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Ia merinci, anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 85,27 triliun, Belanja Daerah Rp 87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).
Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujarnya.
(bel/eva)
Jakarta –
Irjen Dadang Hartanto, Komandan Upacara Hari Bhayangkara ke-79 yang sempat dipuji Presiden Prabowo Subianto, mendapat kenaikan jabatan. Irjen Dadang Hartanto kini menjabat Kapolda Maluku.
Mutasi jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/1764/V/KEP./2025, tanggal 5 Agustus 2025. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Dadang Hartanto menjadi Kapolda Maluku.
“Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si. Ketua STIK Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Maluku,” bunyi TR Kapolri.
Irjen Dadang Hartanto menggantikan Kapolda Maluku sebelumnya Irjen Eddy Sumitro yang akan pensiun. Sementara itu, jabatan Ketua STIK Lemdiklat Polri dijabat oleh Brigjen Eko Rudi Sudarto
“Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. Karojianstra Slog Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Ketua STIK Lemdiklat Polri,” lanjut TR tersebut.
Momen itu berlangsung ketika upacara telah selesai. Irjen Dadang melaporkan ke Prabowo.
“Upacara telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan peragaan dan defile, laporan selesai,” ujar Dadang.
Prabowo kemudian mengucapkan terima kasih kepada para peserta upacara yang mengikuti kegiatan dengan baik. Dia meminta Dadang menghadap dirinya seusai acara.
“Terima kasih, komandan upacara, sampaikan ke seluruh peserta upacara penghargaan saya, upacara dilaksanakan dengan semangat, tertib, disiplin,” ujar Prabowo.
“Siap terima kasih, Bapak Presiden, kembali ke tempat,” ujar Dadang.
“Sesudah upacara, menghadap saya,” ucap Prabowo yang disambut tepuk tangan para peserta upacara.
(maa/eva)
Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menunjuk Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) Food Station Tjipinang Jaya. Pengumuman ini disampaikan Food Station melalui akun Instagram resminya, @foodstation_jkt.
“PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) beserta seluruh jajaran Komisaris, Direksi, dan Pegawai menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Teguh Setyabudi atas pelantikan sebagai Komisaris Utama Food Station,” tulisnya dalam unggahan tersebut pada Selasa (5/8/2025).
Teguh merupakan mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Ia menjabat menggantikan Heru Budi Hartono yang kini menjadi Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Saat ini, Teguh juga masih aktif menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri.
Food Station menyambut kedatangan Teguh dan menantikan kontribusi positif darinya.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Teguh Setyabudi sebagai bagian dari keluarga besar Food Station, dengan harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan dan arahan Bapak,” ujarnya.
Food Station pun berharap Teguh dapat menjalankan tugasnya dengan amanah.
“Semoga Bapak senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan amanah, serta membawa semangat baru dalam mendorong transformasi dan kemajuan berkelanjutan bagi PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda),” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Pramono mengungkapkan alasan dirinya menunjuk mantan Penjabat Gubernur Jakarta itu sebagai komisaris utama Food Station Tjipinang Jaya.
Menurutnya, setelah berunding dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, mereka menilai Teguh dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus membenahi BUMD tersebut usai tersandung kasus beras oplosan.
“Saya dan Bang Doel yang memutuskan kenapa Pak Teguh. Memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan juga rekam jejak yang mumpuni. Karena bagaimanapun persoalan FS ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).
(bel/maa)