Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • KPK Sita Barang Bukti Duit Rp 200 Juta Terkait OTT Bupati Koltim

    KPK Sita Barang Bukti Duit Rp 200 Juta Terkait OTT Bupati Koltim

    Jakarta –

    KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur. KPK menyita uang tunai Rp 200 juta saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus ini.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan uang tersebut disita saat KPK melakukan OTT di Sultra. Dari OTT itu, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka termasuk Abdul Azis. Berikut daftarnya:

    Pemberi:

    – Deddy Karnady (DK), selaku pihak swasta-PT PCP
    – Arif Rahman (AR), selaku pihak swasta-KSO PT PCP

    Penerima:

    – Abdul Azis (ABZ) selaku Bupati Koltim
    – Andi Lukman Hakim (ALH), PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD
    – Ageng Dermanto (AGD) selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim

    Barang bukti uang itu pun ditampilkan dalam konferensi pers. Terlihat ada 2 tumpuk uang pecahan Rp 50 ribu.

    Kemudian ada 1 tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu. Selain itu ada juga handphone yang diamankan sebagai barang bukti.

    Duduk Perkara

    Kasus yang menjerat Abdul Azis ini terkait dengan proyek pembangunan RSUD di Kelas C Kabupaten Koltim. Bermula pada Desember 2024, diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan 5 konsultan perencana untuk membahas basic design RSUD yang didanai oleh dana alokasi khusus (DAK).

    Kemenkes kemudian membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan, dengan cara penunjukkan langsung di masing-masing daerah. Sementara, basic design proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dikerjakan Nugroho Budiharto dari PT Patroon Arsindo.

    Singkat cerita, pada Januari 2025 terjadi pertemuan antara Pemkab Koltim dengan pihak Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur. Di sini, Ageng Dermanto selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim memberikan sejumlah uang kepada Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD.

    Selanjutnya, Abdul Azis bersama jajarannya di Pemkab Koltim terbang ke Jakarta. Abdul Azis diduga kongkalikong agar PT Pilar Cerdas Putra (PCP) memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kab. Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim.

    “Selanjutnya, Saudara ABZ bersama GPA selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, DA, dan NS selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim, menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT. PCP memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten. Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim,” ujar Asep.

    Pada Maret 2025, PPK melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dengan PT. PCP senilai Rp 126,3 miliar. Kata Asep, Abdul Azis meminta fee senilai 8% atau senilai Rp 9 miliar dari proyek itu.

    “AGD meminta commitment fee sebesar 8% saudara ABZ dengan saudara AGD yaitu kira-kira Rp 9 miliar,” ujar Asep.

    Deddy Karnady dari PT Pilar Cerdas Putra kemudian melakukan penarikan cek Rp 1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng Dermanto. Kemudian Ageng menyerahkan uang itu ke Yasin staf Abdul Azis.

    “Pada Agustus 2025, Saudara DK kemudian melakukan penarikan cek Rp 1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. AGD. Sdr. AGD kemudian menyerahkannya kepada YS selaku staf Saudara ABZ. Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Saudara ABZ, yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Saudara ABZ,” ujar Asep.

    “Saudara DK juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp 200 juta yang kemudian diserahkan kepada saudara AGD. Selain itu, PT. PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp 3,3 miliar,” imbuh Asep.

    Abdul Azis, Andi Lukman Hakim dan Ageng Dermanto (AGD) dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Deddy Karnady dan Arif Rahman dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (ial/whn)

  • KPK Tegaskan Bupati Koltim Ditangkap Tak Berkaitan dengan Rakernas NasDem

    KPK Tegaskan Bupati Koltim Ditangkap Tak Berkaitan dengan Rakernas NasDem

    Jakarta –

    KPK menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Aziz (ABZ), terkait dugaan korupsi pembangunan RSUD Koltim dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Abdul Aziz ditangkap di Makassar, Sulsel, tidak saat mengikuti rangkaian Rakernas NasDem.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan operasi tangkap tangan kasus ini dilakukan di 3 lokasi yakni, Kendari, Sultra, Makassar dan Jakarta. Abdul Aziz sendiri diamankan KPK di Makassar pada Jumat (8/8) dini hari kemarin.

    “Saudara ABZ ini baru kita amankan itu pada dini hari yang lalu, ini kita (Sabtu) pagi dini hari, berarti dini hari Jumat,” ujar Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

    “Bisa kami sampaikan bahwa prosesnya di awal itu, kami ada 3 tim, tim yang di Jakarta, tim yang di Kendari kemudian tim yang di Makassar,” imbuhnya.

    Asep mengatakan bahwa OTT ini tidak ada kaitannya dengan Rakernas NasDem di Makassar. Asep menyebut Abdul Aziz diamankan KPK sebelum Rakernas NasDem dimulai. KPK sendiri melakukan OTT pada Kamis dan Jumat ini.

    Asep menambahkan bahwa tidak ada oknum yang menghalangi KPK saat melakukan OTT. Dia mengatakan Abdul Aziz juga kooperatif saat diamankan penyidik.

    “Terkait dengan adanya oknum, itu sejauh ini tidak ada. Justru kami tadi di akhir menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak, kepada khususnya ini yang di Makassar, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, kemudian juga Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda yang kami hubungi pada saat itu dan berkomunikasi memberikan dukungan yang penuh dalam rangka penanganan perkara ini,” tuturnya.

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Berikut daftarnya:

    Abdul Azis (ABZ), Bupati Koltim 2024-2029
    Andi Lukman Hakim (ABZ), PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD
    Ageng Dermanto (AGD) selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim
    Deddy Karnady (DK), selaku pihak swasta-PT PCP
    Arif Rahman (AR), selaku pihak swasta-KSO PT PCP

    KPK mengatakan kasus ini terkait dengan proyek pembangunan RSUD di Kelas C Kabupaten Koltim. KPK menyebut proyek ini mencapai Rp 126 miliar.

    “Pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyek 126,3 miliar. Namun demikian pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi,” jelas Asep.

    (lir/rfs)

  • KPK Tahan Bupati Kolaka Timur dan 4 Orang Terkait OTT di Sultra

    KPK Tahan Bupati Kolaka Timur dan 4 Orang Terkait OTT di Sultra

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Koupsi (KPK) rampung memeriksa sejumlah orang terkait rangkaian OTT di Sulawesi Tenggara (Sultra). Total ada 5 orang yang langsung ditahan, termasuk Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis.

    Pantauan detikcom di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025), pukul 01.15 WIB, mereka turun dari ruang pemeriksaan KPK. Mereka tampak telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

    Mereka digiring sejumlah pegawai KPK menuju ruang konferensi pers. Selain itu, tangan para tersangka itu juga turut diborgol.

    Diketahui dalam perkara ini, rangkaian OTT berlangsung di tiga lokasi. Yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

    Salah satu pihak yang terjaring dalam OTT adalah Bupati Koltim Abdul Azis. Abdul ditangkap usai mengikuti gelaran rakernas Partai NasDem.

    OTT itu terkait dengan dugaan suap DAK pembangunan rumah sakit. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan kegiatan OTT itu dilakukan di tiga lokasi tersebut.

    (ial/rfs)

  • Lahan Persawahan di Lebak Kebanjiran, Saluran Air Tol Serpan Dinormalisasi

    Lahan Persawahan di Lebak Kebanjiran, Saluran Air Tol Serpan Dinormalisasi

    Jakarta –

    Lahan sawah di pinggir Tol Serang-Panimbang (Serpan), perbatasan Cibadak dan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, terendam banjir. Petugas dari pemerintah dan pengelola tol sepakat untuk melakukan normalisasi saluran air yang melintasi persawahan tersebut.

    Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus Tauchid, menyebutkan bahwa hamparan sawah yang terendam berada di antara Desa Tambak Baya (Cibadak) dan Desa Sukadaya (Cikulur).

    Di Desa Tambak Baya, area yang tergenang banjir seluas dua hektare, dan area yang terancam seluas tiga hektare. Umur tanam adalah baru di tanam sampai 30 hari setelah tanam.

    Sementara di Desa Sukadaya, area yang tergenang seluas tiga hektare, dan tujuh hektare terancam. Umur tanamnya adalah tujuh hari sampai 36 hari setelah tanam.

    “Tidak terjadi puso,” ujar Agus, Jumat (8/8/2025).

    “Curah hujan yang tinggi dalam dua hari terakhir, tanggal 6 dan 7 Agustus 2025, menyebabkan air hujan merendam persawahan tersebut. Hal ini biasa terjadi, baik sebelum maupun sesudah adanya jalan tol,” ujar Agus.

    Menurutnya, gorong-gorong saluran air tersebut sudah sesuai standar dan menyesuaikan dengan lebar saluran air. Adanya saluran air pun dianggap tidak mengganggu aliran, baik saat debit normal maupun saat hujan deras.

    Agus menyebut sudah ada kesepakatan dengan PT WIKA Kontraktor, selaku pengelola tol, untuk menormalisasi saluran air. Untuk radius tiga meter ke luar akan dikerjakan oleh PT WIKA. Sementara untuk area yang lebih jauh, pihak Desa Tambak Baya diminta mengirim surat permohonan normalisasi kepada PT WIKA Kontraktor terlebih dahulu.

    “Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, yang berada pada lintasan jalan tol dan saluran air, diminta melalui kepala desa atas nama masyarakat pemilik lahan sepanjang saluran air untuk menyampaikan surat permohonan normalisasi saluran bagian hilir, sampai air dapat mengalir ke pembuangan akhir di sungai yang ada di wilayah Desa Tambak Baya, kepada pihak PT WIKA Kontraktor,” katanya.

    (aik/whn)

  • Motor Penggembala Bebek di Bekasi Digondol Maling, Pelaku Ditangkap

    Motor Penggembala Bebek di Bekasi Digondol Maling, Pelaku Ditangkap

    Jakarta –

    Polres Metro Bekasi menangkap komplotan pencuri motor yang beraksi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak lima pelaku dari dua komplotan berbeda sudah ditangkap.

    Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengatakan tiga tersangka J (27), BA (30), dan AS (22) ditangkap Polsek Cikarang Timur. Sedangkan dua tersangka AS (21) dan S (32) ditangkap tim Unit Jatanras.

    Dari laporan yang diusut Polsek Cikarang Timur, peristiwa terjadi pada Rabu (9/7). Motor milik korban digasak maling saat tengah menggembala bebek.

    “Korban memarkir sepeda motor dalam keadaan terkunci setang di TKP. Setelah korban pulang menggembala bebek, sepeda motor milik korban sudah tidak ada,” kata Mustofa kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

    Pihak kepolisian bergerak melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Polisi berhasil menangkap pelaku J (27), BA (30), dan AS (22) pada Senin (28/7).

    Sementara itu, dari laporan yang diusut Jatanras, peristiwa terjadi pada Kamis (17/7). Korban yang saat itu baru bangun tidur kaget lantaran motor yang diparkir di kontrakannya hilang.

    Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua tersangka AS (21) dan S (32) pada Jumat (1/8). Kedua pelaku ditangkap saat tengah mencari mangsa dengan menggunakan motor hasil curian juga.

    Saat ini kelima maling motor itu sudah diterapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 363 KUHP.

    (wnv/whn)

  • Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel Buntut Ingin Caplok Gaza

    Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel Buntut Ingin Caplok Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman mengumumkan penghentian sementara semua izin ekspor senjata ke Israel. Penghentian ini dilakukan menyusul pernyataan Israel yang berencana menguasai jalur Gaza, Palestina.

    Dilansir kantor berita BBC, Jumat (8/8/2025), keputusan itu disampaikan langsung Kanselir Friedrich Merz. Hal itu sebagai reaksi Jerman terhadap rencana Israel untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Merz mengatakan pemerintahnya tidak akan menyetujui ekspor peralatan militer apa pun ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Merz belum memerinci sampai kapan penghentian ekspor ini.

    “Dalam situasi ini, pemerintah Jerman tidak akan mengizinkan ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Merz.

    Secara historis, Jerman telah menjadi salah satu pemasok senjata terbesar ke Israel. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (Sipri), eksternal sebuah lembaga penelitian yang meneliti konflik dan persenjataan, AS adalah pemasok impor militer terbesar bagi Israel dalam periode antara 2020-2024, diikuti oleh Jerman sebagai pemasok terbesar kedua.

    Rencana Israel Caplok Gaza

    Berdasarkan rencana untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel “akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran”, demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).

    Kabinet keamanan–dengan suara mayoritas–mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    (whn/rfs)

  • Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan ancaman geopolitik global yang kian kompleks.

    Mulai dari krisis Laut China Selatan hingga fluktuasi harga minyak akibat perang Rusia-Ukraina, memberi tekanan besar terhadap ekonomi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dalam situasi tersebut dunia usaha Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh, yakni stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum.

    “Stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum adalah syarat utama dalam membangun iklim usaha dan investasi yang sehat di Indonesia. Jika kita gagal menjaga iklim usaha dan stabilitas nasional, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari para investor yang sudah susah payah kita bangun selama dua dekade terakhir,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi pembekalan Retret KADIN 2025 oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (8/8). Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, para pengurus pusat KADIN Indonesia serta para ketua KADIN provinsi dan asosiasi di bawah KADIN.

    Bamsoet menjelaskan kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat arus keluar dana asing mencapai Rp 28,6 triliun selama kuartal pertama 2025.

    Lemahnya Rupiah menekan biaya impor bahan baku industri, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi terhadap sektor riil. Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan dunia usaha membutuhkan keyakinan.

    “Dan keyakinan itu tumbuh dari komitmen negara dalam menjaga kepastian hukum, keamanan, iklim politik yang stabil, serta transparansi kebijakan,” kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

    Bamsoet menjelaskan negara harus siap menghadapi ancaman siber, kelangkaan energi, dan ketegangan lintas batas. Untuk itu, ketahanan ekonomi nasional harus dibangun di atas fondasi pertahanan nasional yang kokoh. Baik dari segi militer, energi, pangan, hingga keamanan digital. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan struktural.

    Selain mendorong proyek strategis nasional, pemerintah juga membangun sistem pertahanan ekonomi melalui perluasan pasar ekspor, penguatan logistik nasional, dan pengamanan energi nasional. Menurut Bamsoet, KADIN terus mendorong pelaku usaha untuk memperkuat manajemen risiko.

    “Mitigasi risiko bukan sekadar formalitas ISO atau pelatihan teknis. Ini kunci keberlanjutan bisnis,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Karena ancaman bisa datang kapan saja, dari mana saja,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Saking Macetnya TB Simatupang Hingga Pemotor Mampir ‘Rest Area’

    Saking Macetnya TB Simatupang Hingga Pemotor Mampir ‘Rest Area’

    Jakarta –

    Macet di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, kini bak makanan sehari-hari warga Jakarta. Di tengah kemacetan parah itu, terdapat warung di sekitar lokasi yang menjadi rest area dadakan bagi para pengendara.

    Kemacetan di TB Simatupang dipicu oleh proyek pemasangan pipa air limbah yang pengerjaannya memakan bahu jalan. Proyek itu diproyeksikan rampung pada 26 Desember mendatang.

    Warung di TB Simatupang Kini Jadi Rest Area Pengendara

    Warung di TB Simatupang Jakarta Selatan jadi rest area dadakan bagi para pengendara motor yang terkena macet. Warga menyempatkan ngopi hingga makan camilan sebelum menghadapi macet di kawasan Fatmawati.

    detikcom melihat langsung warung tersebut pada Jumat (8/8/2025). Warung itu terletak di Jalan TB Simatupang arah Ragunan, persisnya di seberang gedung PKS. Warung tersebut menjual air minum hingga makanan ringan. Tak hanya itu, ada lapak lain seperti warung pecel, bubur ayam, hingga gorengan.

    Pengendara Sarapan Ditemani Pemandangan Macet di TB Simatupang

    Sejumlah pengendara motor menyempatkan waktu berhenti di warung itu. Ada yang sekadar ngopi dan makan gorengan, ada juga yang makan nasi pecel untuk sarapan.

    Fahmi (31) salah satu pengendara motor mengatakan mampir sebentar sebelum lanjut ke tempat kerjanya. Kondisi macet di Jalan TB Simatupang membuatnya lelah dan mengantuk saat berkendara.

    “Kita mau ke Fatmawati situ. Ini mampir aja, ngopi bentar biar nggak ngantuk di jalan,” kata Fahmi saat ditemui di lokasi.

    Dia mengatakan, sudah beberapa kali mampir ke warung tersebut hanya untuk sekadar melepas lelah. Fahmi tahu betul Jalan TB Simatupang selalu macet, apalagi akhir-akhir ini ada proyek galian. Untuk itu Fahmi dan rekannya sengaja beristirahat sejenak di tengah kemacetan TB Simatupang.

    “Kalau lewat sini kadang mampir warung ini. Itung-itung istirahat sama ngelarisin warung. Capek iya kalau ngelewatin macet tuh, kadang meleng dikit bisa nabrak depannya,” kata dia.

    Hal senada disampaikan warga lainnya bernama Nana (29). Dia dan suaminya menyempatkan diri untuk mampir makan pecel di warung yang jadi rest area dadakan seberang gedung PKS. Nana menyebut, makan di warung itu punya pemandangan menarik, yaitu antrean kendaraan yang mengular sampai flyover.

    “Betul, makan pecel with view macet Simatupang,” kata Nana sambil tertawa saat ditemui di lokasi.

    Pemilik Warung ‘Rest Area’ TB Simatupang Raup Cuan

    Nana mengatakan sarapan pecel di warung itu memang tak selalu dilakukannya tiap pagi. Namun dia pasti mampir jika sedang tidak memasak di rumahnya.

    “Kadang-kadang aja. Kalau masak dari rumah biasanya kita buat bekal juga ke kantor,” ungkapnya.

    Nana dan suami hendak menuju tempat kerja di kawasan Lebak Bulus. Mereka berangkat dari rumah di sekitar Pasar Rebo.

    Warung jadi rest area di Jalan TB Simatupang. (Taufiq/detikcom)

    Katanya, sarapan di rest area dadakan tersebut sebagai persiapan untuk menghadapi kemacetan sepanjang TB Simatupang. Nana tahu ada beberapa galian yang belum kelar di sepanjang TB Simatupang sebelum tempat kerjanya.

    “Iya persiapan macet ini. Kan masih banyak ya galian di sana. Iya itu di Cibis sama Fatmawati. Makan dulu jadinya,” kata Nana.

    Di sisi lain, warung pecel milik Priyo itu jadi lumayan ramai. Priyo mengatakan biasanya pelanggan yang datang ke warungnya adalah pegawai di sekitar lokasi, kini banyak juga pengendara motor yang mampir.

    “Lumayanlah, ada aja yang mampir. Biasanya pegawai-pegawai aja yang makan di sini,” jelas Priyo.

    Petugas Disiagakan Pagi dan Sore Atur Lalin di TB Simatupang

    Pemprov DKI Jakarta menyiagakan petugas di sejumlah titik galian di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk mengurai kemacetan. Langkah ini diambil menyusul padatnya arus lalu lintas imbas pekerjaan galian yang memakan bahu jalan.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan penempatan petugas dilakukan sejak pagi hingga sore hari.

    “Bentuk upaya yg dilakukan adalah dengan menempatkan petugas dan membuat beberapa spanduk pemberitahuan untuk mengurangi volume kendaraan di TB Simatupang,” kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).

    Budi menjelaskan ada empat titik galian yang memakan separuh badan jalan, yakni di depan gedung Nestle, Simpang Kebagusan, depan Cibis Park, dan depan Pom Bensin jalan TB Simatupang. Kondisi ini membuat antrean kendaraan tak terhindarkan, terutama di jam sibuk.

    “Dalam kesehariannya, jalan TB Simatupang cukup padat pagi dan sore hari. Ditambah adanya kegiatan yang memakan bahu jalan, jadi sementara solusi yang dapat dilakukan adalah menempatkan anggota dari pagi sampai sore di lokasi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, hari ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menggelar rapat untuk membahas langkah lanjutan mengatasi kemacetan di ruas tersebut.

    “Rencananya siang ini akan dirapatkan di Dinas Perhubungan,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 4

    (ygs/ygs)

  • BPS Dilaporkan ke PBB soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

    BPS Dilaporkan ke PBB soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen (year on year/yoy) pada triwulan II 2025. Data ini pun diragukan oleh sejumlah pihak karena tidak sejalan dengan kondisi riil di Indonesia.

    Salah satu pihak yang meragukan data tersebut adalah Center of Economic and Law Studies (CELIOS). CELIOS bahkan sampai menyurati badan statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

    Simak berita lainnya seputar pihak yang meragukan data BPS.

  • Hadiri Perayaan HUT Perwala, Sekjen MPR RI Dorong Penguatan Peran Perempuan

    Hadiri Perayaan HUT Perwala, Sekjen MPR RI Dorong Penguatan Peran Perempuan

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah menghadiri Acara Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wanita Lampung (Perwala) ke 57 di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Siti Fauziah mewakili Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno yang berhalangan hadir, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada Perwala yang telah memasuki generasi ketiga.

    “Ini merupakan suatu kebanggaan, bagaimana kita bisa merawat dan menjaga silaturahmi persaudaraan yang sudah berjalan selama tiga generasi dan memasuki usia ke 57 tahun,” ungkap Siti dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Sekretaris Jenderal MPR perempuan pertama ini juga mengatakan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia juga menyoroti peran ganda perempuan masa kini yang tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga.

    “Kelihatannya pekerjaan ibu-ibu di rumah itu mudah, padahal itu merupakan pekerjaan yang berat. Tetapi, ibu-ibu yang hadir hari ini sangat hebat karena mampu membagi waktu antara keluarga dan kegiatan organisasi,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Siti juga menyampaikan bahwa perayaan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi saja, tetapi juga menjadi momentum refleksi dan motivasi bagi para perempuan yang ada di Indonesia. Selain itu, juga dapat menjadi wadah pemberdayaan dan penguatan peran perempuan dalam masyarakat.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wanita Lampung, Roslina Daan, menyampaikan untuk selalu menjaga nilai-nilai persaudaraan yang berlandaskan cinta dan rasa memiliki. Bukan hanya sekadar warisan, tetapi nilai-nilai luhur untuk saling merangkul di tengah perbedaan, menghormati perbedaan pendapat, dan menjaga hati agar tetap satu.

    “Perkumpulan ini akan terus tumbuh jika kita menjaganya seperti kita menjaga rumah sendiri. Perbedaan itu manusiawi, tapi jangan saling menyakiti dan saya percaya kita bisa menjadi saudara yang saling menguatkan, mendoakan, dan mendukung untuk menjaga warisan dan menjadikannya tempat untuk pulang,” kata Roslina.

    “Ibu-ibu yang menjadi pengurus ini sangat luar biasa, semoga pengabdiannya ini menjadi berkah dan dapat memberikan sumbangsihnya pada bangsa dan negara,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara ini diantaranya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Sri Wahyuni; Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung periode 2024-2025, Maida Syamsudin; Perwakilan Women International Club, Ketua Organisasi Wanita dari wilayah Sumbagsel, dan para pengurus Persatuan Wanita Lampung (Perwala).

    (prf/ega)