Partai Golkar menyambut baik pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wapres ke-6 RI Try Sutrisno. Waketum Golkar, Idrus Marham menyebut pertemuan kedua tokoh tersebut dapat menghilangkan kecurigaan politik.
Selain itu pertemuan antara Gibran dengan Try Sutrisno disebut sebagai silaturahmi politik. Idrus mendorong para tokoh bangsa untuk saling bertemu.
Klik di sini untuk melihat video lainnya!
Mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa selama 10 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan Ijazah Palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Abraham Samad mengatakan sebagian besar pertanyaan penyidik diarahkan pada isi podcast miliknya, termasuk wawancara dengan Roy Suryo, Rizmon, Dr. Tifa, Kurnia, dan Rizal Fadila.
Jakarta –
KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Kedua lokasi itu adalah sebuah rumah di kawasan Depok dan kantor Kementerian Agama (Kemenag).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan untuk penggeledahan rumah di Depok, KPK menyita satu unit mobil dan aset. Dia belum merinci rumah yang digeledah milik siapa.
“Hari ini KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi, pertama, rumah pihak terkait yang berlokasi di Depok, dan diamankan 1 unit kendaraan roda empat serta beberapa aset,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
Sementara penggeledahan di kantor Kemenag, KPK menyita barang bukti sejumlah dokumen dan barang elektronik. Semua barang bukti ini diyakini memiliki kaitan dengan perkara yang tengah diusut.
“Penggeledahan juga dilakukan di kantor Kemenag. Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan BBE,” ucapnya.
“KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama, karena selama prosesnya membantu dan kooperatif,” imbuhnya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan adanya tersangka. Sejauh ini, total sudah ada tiga pihak yang dilakukan pencegahan ke luar negeri oleh KPK, salah satu yang dicegah ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).
Dalam perkara ini, Yaqut sendiri telah diperiksa pada Kamis (7/8). Yaqut saat itu diperiksa sekitar 4 jam.
Pangkal masalah dari kasus ini yakni pengalihan setengah dari tambahan 20 ribu kuota haji di era Yaqut. Dalam jumpa pers pada Sabtu, 9 Agustus 2025 dini hari, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkit pembagian kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20 ribu. Tambahan 20 ribu kuota haji didapat Presiden RI ke-7 Joko Widodo setelah bertemu dengan pemerintah Arab Saudi.
KPK menyebutkan pengalihan setengah kuota haji tambahan ke haji khusus tidak sesuai aturan. KPK mengungkap ada ratusan travel yang terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan dengan Kementerian Agama (Kemenag).
“Iya, tentu (didalami), termasuk juga kita pembagiannya. Kan tadi, travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/8).
Asep menjelaskan, memang banyak agen travel yang menerima pembagian kuota haji tambahan ini. Pembagiannya pun disesuaikan dengan besar kecilnya travel.
“Jadi pembagiannya banyak tuh. Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya kuotanya, dari tadi yang 10 ribu itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10, seperti itu. Jadi sesuai dengan travel, seperti itu,” terang Asep.
(fas/fas)
Jakarta –
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendampingi rombongan Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja dan panen raya di Kelurahan Raya, Kabupaten Maros, Selasa (12/8).
Kegiatan diawali perjalanan perahu menyusuri kawasan Kars Rammang-rammang. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi unggulan Geopark Maros-Pangkep yang terkenal dengan bentang alam karst terbesar ketiga di dunia.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menegaskan Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, berperan sebagai sentra produksi beras nasional dengan produktivitas mencapai 9 ton per hektare dan panen hingga tiga kali setahun.
“Ini harus kita jaga dan tingkatkan. Semua kebutuhan petani sudah kami catat, mulai dari combine harvester, traktor roda empat, pompa, hingga sumur dalam. Insyaallah traktor akan sampai minggu depan,” ujar Titiek dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).
Titiek menekankan sektor pertanian membutuhkan sinergi semua pihak untuk mengatasi tantangan cuaca, ketersediaan sarana produksi, dan infrastruktur irigasi.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari gunakan momentum panen raya ini sebagai titik tolak menuju produksi padi yang semakin meningkat, petani semakin sejahtera, dan kemandirian beras yang berkelanjutan,” ucap Titiek.
Dalam kunjungan ini, Kementerian Pertanian juga menyerahkan bantuan benih padi senilai Rp 420 juta untuk Pemkab Maros. Bantuan benih jagung senilai Rp 900 juta yang akan disalurkan pada musim tanam Oktober 2025.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi menyampaikan produksi padi Sulsel pada Januari-Agustus 2025 mencapai 3,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,92 juta ton beras, dengan surplus 1,21 juta ton setelah kebutuhan konsumsi domestik.
Fatmawati menilai pencapaian surplus tersebut merupakan bukti kolaborasi yang solid. “Surplus beras di Maros dan Sulsel mencerminkan kekuatan kerja sama pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fatmawati mengungkapkan pertumbuhan produksi tahun ini naik 443 ribu ton GKG dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, hal ini dapat menjadi bantalan ketahanan pangan nasional.
Terkait panen raya dan tudang sipulung, Fatmawati menilai kegiatan ini tidak hanya merayakan hasil bumi, tetapi juga meneguhkan komitmen Sulawesi Selatan mengamankan pasokan beras Indonesia.
Selain itu, forum tudang sipulung yang merupakan forum musyawarah petani khas Sulsel juga dinilai menjadi ruang strategis untuk membahas strategi peningkatan produktivitas, adaptasi teknologi, dan mitigasi risiko pertanian.
“Melalui sinergi pentahelix – pemerintah, petani, akademisi, pelaku usaha, dan media-, kita bisa menjaga Sulsel tetap menjadi lumbung pangan nasional,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Fatmawati juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa benih unggul, pupuk, dan alat pertanian yang dapat memperkuat produksi pada musim tanam berikutnya.
Dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan kerja sama lintas sektor, ia memastikan Sulsel siap melangkah sebagai lumbung pangan nasional.
“Kami akan memastikan bantuan ini tepat sasaran sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani,” pungkasnya.
(akd/akd)
Jakarta –
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memantau demo yang mendesak Bupati Pati Sudewo mundur gegara kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Prasetyo meminta semua pihak menahan diri.
“Yang pertama tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
“Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” lanjutnya.
Prasetyo berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik. Ia pun menghormati adanya usulan pemakzulan serta hak angket yang telah dibuat DPRD setempat.
“Kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik. Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Pantauan detikJateng pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD. Akhirnya DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.
“Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di kantor Bupati Pati, dilansir detikJateng, Rabu (13/8).
Sudewo juga menyatakan menghormati hak angket yang disepakati oleh DPRD Pati.
(eva/fas)
Jakarta –
Sekjen MPR RI Siti Fauziah mengatakan terdapat perbedaan pelaksanaan sidang tahunan MPR pada lusa mendatang. Rencananya, akan ada penayangan video capaian Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR.
“Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi ini juga yang tahun lalu tidak ada, jadi kali ini ada penayangan video,” kata Siti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Siti mengatakan penayangan video capaian kinerja Prabowo merupakan keterwakilan kerja-kerja dari semua lembaga. Siti mengaku pihaknya juga belum melihat video tersebut.
“Kita juga belum lihat ya videonya, dan itu bisa jadi bukan keterwakilan hanya dari kinerja Pak Presiden. Tetapi bisa juga dilihat dari kinerja atau perkembangan dari Presiden dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan,” jelasnya.
Nantinya, kata dia, dalam sidang tahunan MPR, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraannya. Selain itu, Prabowo juga akan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara.
“Di mana agenda sidang tahunan MPR adalah pidato Presiden Republik Indonesia, yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sekaligus pidato kenegaraan memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia,” paparnya.
Selanjutnya, dia mengatakan akan ada persembahan lagu-lagu Nusantara. Dia mengatakan acara nantinya akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan sidang oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
“Lalu dilanjutkan dengan pengantar sidang tahunan oleh Ketua MPR, pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPR,” tuturnya.
Halaman 2 dari 2
(amw/maa)
Pati –
Polisi telah menelusuri kabar yang menyebut ada korban tewas dalam demo Bupati Pati Sudewo hari ini. Hasilnya, polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam demo itu.
“Kabar meninggal tersebut kami sudah mengkonfirmasi informasi ada masyarakat yang meninggal akibat aksi unjuk rasa ini. Dan sampai saat ini sore ini hasil penelusuran nihil adanya tidak ada korban jiwa akibat aksi anarkis tersebut,” kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto di Pendopo Kabupaten Pati, dilansir detikJateng, Rabu (13/8/2025).
Dia mengatakan korban luka-luka dari kepolisian dan masyarakat. Dari polisi ada tujuh orang, sisanya dari masyarakat.
“Dari korban kedua belah pihak baik polisi dan masyarakat terhadap aksi anarkis ini ada 34 orang yang saat ini sedang diobati dan diobati di rumah sakit. Ada yang sudah pulang dari rumah sakit,” jelasnya.
“Ada 7 anggota Polri,” dia melanjutkan.
Koban luka mengalami luka lebam hingga bocor pada bagian kepala. Sebagian besar ada yang dirawat di rumah sakit.
“Dan sisanya dari masyarakat luka lebam, bocor kepala, robek kulit,” jelasnya.
Baca selengkapnya di sini
(idh/imk)
Jakarta –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.
“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).
Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, hari ini.
“Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.
Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional.
“Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” tuturnya.
Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurutnya, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.
“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.
Di lapangan, perubahan mulai terasa. Salah satu guru Sekolah Rakyat, Rahman (24) mengaku awalnya siswa sulit diatur.
“Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” kata Rahman.
Sementara itu, salah satu siswa Naufal Azzam (8) mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat.
“Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” tutup Naufal.
Sebagai informasi tambahan, saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).
Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.
(anl/ega)
Jakarta –
Banyaknya jumlah peserta demo di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah menggambarkan kemarahan warga atas kebijakan besaran iuran Pajak bumi dan Bangunan (PBB) yang dicanangkan oleh Bupati Sudewo beberapa waktu lalu.
Mengutip pantauan detikJateng pada Rabu pagi (13/8/2025), demo yang menuntut mundurnya Bupati Pati tersebut sempat ricuh. Massa terlihat melempar botol ke Kantor Bupati dan DPRD Pati.
Dalam orasinya, massa meminta Bupati untuk hadir menemui para pendemo. Namun karena tidak kunjung muncul, lemparan botol kembali terjadi disusul aksi panjat pagar Gedung DPRD.
Untuk meredam aksi ini, sebenarnya polisi sudah mengajak korlap aksi demo untuk koordinasi. Namun demikian, pihak kepolisian mengungkapkan jika demo tersebut telah disusupi oleh pihak-pihak lain.
Suasana semakin memanas tatkala tersebar isu jika Bupati Sudewo hari ini akan bertolak ke Tanah Suci untuk berumrah. Namun Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi mengatakan jika Bupati siap untuk menemui para pendemo jika situasinya sudah dianggap kondusif.
“Apabila situasi kondusif Pak Bupati Pati siap menemui massa. Wacana pergi umrah tidak benar. Barusan tadi kita temui kami bujuk agar bisa menemui aksi massa aliansi Masyarakat Pati Bersatu,” kata Kombes Jaka.
“Poin pertama semua pihak harus menahan diri demi menghindarkan potensi konflik horizontal. Kedua, menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi,” kata Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim dalam keterangan tertulis diterima wartawan, dilansir detikJateng, Senin (11/8/2025).
Sebelumnya, Bupati Pati, Sadewo meneken kebijakan kenaikan PBB setinggi 250 persen. Akibatnya, gelombang protes muncul dari akar rumput. Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan, tetap saja masyarakat Pati meminta Sadewo untuk mundur dari jabatannya.
“Meskipun besaran PBB menjadi kewenangan kepala daerah untuk menetapkan, menurut saya besaran kenaikan tersebut tidak wajar dan sangat tinggi. Kenaikan tersebut harus dievaluasi. Apalagi ketika besaran tersebut dikenakan untuk kepemilikan pribadi,” kata Irawan kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
Bagaimana situasi terkini aksi demonstrasi di Pati? detikSore secara khusus akan mengulasnya.
Beralih ke wilayah timur Indonesia, detikSore akan membahas kasus kematian Karya Listianty Pertiwi alias Tiwi (30) yang dibunuh rekan kerjanya, Aditya Hanafi (27) di Halmahera Timur beberapa waktu lalu.
Diketahui, Tiwi yang bekerja sebagai pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Haltim tersebut dibunuh di di rumah dinas korban di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Jumat (18/7) dini hari.
Pelaku diketahui juga melakukan pelecehan seksual sebelum membunuh Tiwi. Apa motif pembunuhan terhadap Tiwi? Apa saja fakta-fakta yang sudah terkumpul dari peristiwa ini? Ikuti laporan Jurnalis detikSulsel selengkapnya.
Jelang petang nanti detikSore akan kembali membuka kelas investasi. Seperti yang tengah ramai belakangan, hari ini kelas pekerja tengah menghitung berapa dana pensiun yang perlu dipersiapkan untuk hari tua nanti.
Meski sudah dipersiapkan, banyak faktor yang membuat dana pensiun lebih cepat menyusut. Lalu bagaimana cara menghitung kebutuhan dana pensiun? Apa strategi menjaga agar dana pensiun lebih awet? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk nanti.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
“Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”
(vys/vys)
Jakarta –
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Wali Kota Solo, Respati Ardi dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari upaya Eddy Soeparno memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi masalah sampah.
Sebelumnya, Eddy Soeparno bertemu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Bogor, Dedie Rahim dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie serta kunjungan ke PLTSa Benowo Surabaya.
Di titik pertama kunjungan kerjanya, Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kehadiran Eddy disambut langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, jajaran Direksi PLTSa dan juga PLN UID Jateng-DIY. Setelah dari Solo, pertemuan dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota.
Eddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan Walikota Solo dan juga Walikota Yogyakarta merupakan upayanya untuk mendalami permasalahan sampah yang dihadapi pemerintah daerah.
“Saat ini kita menghadapi potensi krisis sampah yang terjadi di kota-kota besar dan harus segera diatasi. Apalagi Solo dan Yogyakarta adalah destinasi wisata internasional dan kota yang kaya dengan peninggalan warisan budaya. Tentu permasalahan sampah ini harus dicarikan solusinya segera,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Ia menambahkan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta dan Solo ini merupakan arahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan tanpa proses yang rumit karena kondisinya yang sudah akut.
Kepada Walikota Solo dan Yogyakarta, Eddy juga sampaikan bahwa saat ini dirinya ikut membantu Menko Pangan dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang penanganan sampah, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini kami mendapatkan masukan dari Walikota Solo maupun dari Walikota Yogyakarta mengenai masalah sampah yang dihadapi pemda serta aspirasi agar kebijakan penanganan sampah ini tepat sasaran. Aspirasi dan masukan ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan revisi Perpres sampah yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.
Eddy menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kolaborasi berkomitmen untuk mempercepat dan mempermudah pemda mengatasi masalah sampah diantaranya dengan teknologi Waste to Energi (WTE).
“Kenapa teknologi waste to energy? Karena pendekatan ini bisa memberikan dua manfaat sekaligus, yang pertama adalah mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang tidak bisa ditampung di TPA dan menghasilkan sumber energi terbarukan. Saat ini yang sudah berjalan antara lain di PLTSa Benowo Surabaya dan PLTSa Putri Cempo Solo,” jelasnya.
“Setelah dari Bandung, Tangsel, Solo dan Yogyakarta ini kami berkomitmen terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya untuk membantu, mempercepat dan mempermudah dalam upaya mengatasi masalah sampah,” tutupnya.
(akn/akn)