Ketua DPR Puan Maharani menggunakan mobil Maung Komodo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Rapat Paripurna RAPBN 2026. Puan menyampaikan alasannya menggunakan Maung Komodo.
Puan mengatakan menggunakan Maung karena produk Indonesia. Menurut Puan menggunakan Maung Komodo terlihat gagah.
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Presiden Korea Selatan (Korsel), Cho Jung-sik. Kunjungan itu dalam rangka memperkuat kemitraan strategis khusus kedua negara.
Dilihat dari laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Jumat (15/8/2025), pertemuan berlangsung Kamis (14/8) kemarin. Cho Jung-sik sendiri merupakan anggota parlemen senior Korsel dari Partai Demokrat Korea.
“Dalam pertemuan tersebut, Utusan Khusus ROK meneruskan salam hangat dan komitmen Presiden ROK, Lee Jae-myung, untuk bersama-sama Presiden RI menguatkan Kemitraan Strategis khusus kedua negara,” tulis keterangan Kemlu RI.
Dalam kesempatan itu, Cho Jung-sik juga menyampaikan undangan dari Lee Jae-myung. Undangan yang diberikan untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Ibu Kota Korea Selatan, Seoul.
“Selain itu, Utusan Khusus ROK juga menyampaikan undangan dari Presiden ROK kepada Presiden RI untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul,” ujarnya.
Sugiono juga mengapresiasi komitmen pemerintah ROK dan mendorong peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia yang saat ini tercatat lebih dari 2.300 entitas. Sugiono dan Cho Jung-sik juga bertukar pandangan mengenai isu-isu di Kawasan.
Seentara, Cho Jung-sik mengapresiasi peran penting Indonesia di Kawasan, termasuk dalam mendorong penguatan kemitraan ASEAN-ROK.
(dek/idn)
Jakarta –
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengecek stok beras di Pasar Muara Angke. Pengecekan dilakukan guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing menjelaskan pengecekan dipimpin Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Krisnha Narayana. Pengecekan ini turut melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kecamatan Penjaringan.
Foto: Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengecek stok beras di Pasar Muara Angke. (Dok. ist)
Pengecekan dilakukan terhadap dua pelaku usaha yang memiliki gudang penyimpanan beras. Pertama toko Dewi Sri dengan total stok 425 Kg dan toko Abadi Jaya Yonnasir yang memiliki total stok 4.400 Kg.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan stok beras yang dimiliki para pelaku usaha masih dalam batas wajar,” kata Martuasah kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).
Martuasah mengatakan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menghindari terjadinya kelangkaan serta spekulasi khususnya harga beras di pasar.
Foto: Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengecek stok beras di Pasar Muara Angke. (Dok. ist)
“Sebagai langkah antisipasi, apabila ditemukan dugaan penimbunan di kemudian hari, pelaku usaha akan diberikan waktu selama 2 (dua) hari ke depan untuk menindaklanjuti (hingga batas waktu 17 Agustus 2025). Jika tidak ada upaya perbaikan, maka akan diambil tindakan tegas melalui proses hukum,” ujar Krishna.
“Kegiatan ini akan terus dilakukan oleh Satgas Pangan Polri secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional,” ucapnya.
(idn/idn)
Jakarta –
Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Sekjen partai. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap partai semakin solid usai penunjukan Hasto tersebut.
“Ya itu merupakan prerogatif dari ketua umum. Yang kami harapkan adalah partai ke depan PDI perjuangan tentu akan menjadi lebih baik semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, otokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” kata Puan seusai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Puan menuturkan penunjukan tersebut menjadi prerogatif Megawati. Menurutnya, pertimbangan itu sudah ada setelah pelaksanaan Kongres ke-V PDIP beberapa waktu lalu.
“Itu prerogatif ketua umum. Jadi ya saat datang kemudian sudah ada pelantikan, jadi memang itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres di Bali,” kata dia.
Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan posisi sekjen partai periode 2025-2030. Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.
(fca/lir)
Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengukuhkan 42 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi DKI Jakarta. Paskibraka ini akan bertugas saat HUT-80 RI di Balai Kota Jakarta.
Pantauan detikcom, pengukuhan digelar di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (15/8/2025). Pramono yang mengenakan setelan jas berwarna hitam dan dasi merah itu melantik 42 anggota Paskibraka DKI yang berasal dari enam wilayah di Jakarta. Pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’.
Kemudian, Purna Paskibraka Indonesia tahun 1979, Bambang Tedjo Baskoro memimpin pembacaan Ikrar Putra-Putri Indonesia yang diikuti para anggota Paskibraka DKI 2025.
Setelah itu, anggota Paskibraka melakukan prosesi ‘mencium Bendera Merah Putih’ sebagai lambang cinta bangsa dan tanah air. Setelah itu, Pramono pun langsung mengukuhkan 42 anggota Paskibraka.
Pramono mengatakan ada 42 anggota Paskibraka yang dikukuhkan. Puluhan Paskibraka itu akan bertugas sampai 1 Juni 2026.
“Hari ini saya mengukuhkan Paskibraka DKI Jakarta yang berjumlah 42 orang. Mereka akan bertugas sampai dengan 1 Juni 2026,” ujar Pramono.
Pramono menjelaskan, seluruh anggota Paskibraka tersebut telah melalui proses seleksi terbuka yang diikuti perwakilan dari seluruh wilayah di DKI Jakarta.
“Mereka diseleksi dari seluruh daerah dan dipilihlah 42 orang yang akan bertugas. Mudah-mudahan besok pelaksanaan pengibaran bendera berjalan dengan baik,” ucapnya.
Di pagi hari, Pramono akan bertindak sebagai inspektur upacara di Balai Kota. Kemudian Pramono akan menghadiri detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta.
“Besok saya akan upacara di dua tempat. Satu di Balai Kota sebagai inspektur upacara, yang kedua di Istana sebagai peserta upacara,” jelasnya.
(bel/whn)
Jakarta –
Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Adapun strateginya yakni melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diusung oleh Presiden Prabowo.
Menurutnya, DTSEN menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu data terpadu yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan.
Hal ini disampaikan olehnya usai menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.
“DTSEN sebagai strategi presiden agar program bansos tepat sasaran. Untuk pertama kalinya Indonesia punya data tunggal. DTSEN dikelola langsung BPS dan dijadikan pedoman seluruh stakeholder,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, Kemensos ikut membantu pemutakhiran data secara berkala. “Dengan data ini, kita bisa menentukan dengan tepat siapa yang berhak menerima bansos, sekaligus siapa yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, DTSEN memutuskan kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi secara akurat.
“Hal ini juga menjadi dasar untuk program pendidikan berasrama Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1-2),” tuturnya.
Sementara itu, Prabowo menegaskan pemerintah bakal serius dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan strategi yang komprehensif.
“Dalam 10 bulan terakhir, Kabinet Merah Putih memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen dalam tempo sesingkatnya. Kami telah membentuk sistem DTSEN sebagai pegangan utama untuk memastikan program pemerintah bagi masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya, kami mendapat laporan masih ada orang kaya yang mendapat subsidi rakyat,” kata Prabowo.
Dia mengatakan berbagai strategi pun telah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya lewat Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, dia menjelaskan sudah ada 100 Sekolah Rakyat terbangun. Angka tersebut juga bakal terus bertambah di tahun-tahun mendatang.
“Salah satu upaya memutus rantai kemiskinan adalah dengan membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Tahun depan 200, selanjutnya 300, dan seterusnya. Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1-2 dan benar-benar sangat membutuhkan. Mereka kita asramakan dan berdayakan dengan kualitas yang baik. Ini adalah langkah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu miskin,” tutupnya.
(akd/akd)
Jakarta –
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah permasalahan yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Puan menyinggung pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga royalti hak cipta lagu.
Hal itu disampaikan Puan dalam pembukaan paripurna ke-1 DPR periode 2025-2026. Puan menyebut DPR memberikan atensi penuh terhadap permasalahan yang berkaitan langsung dengan rakyat.
“Fungsi pengawasan DPR RI, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan UU. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain: penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK,” ujar Puan dalam pidato di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Puan kemudian menyoroti rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. Tak lupa, ia juga menyertakan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah;
rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun,” ujar Puan.
Puan mengatakan harus ada perlindungan yang ketat terhadap data pribadi WNI. Terakhir, Puan menyoroti pelaksanaan royalti hak cipta lagu yang dikeluhkan oleh publik.
“Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP,” ujar Puan.
“Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pelaksanaan royalti hak cipta lagu,” tambahnya.
Ketua DPP PDIP ini menyebut dalam satu tahun terakhir, DPR telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 5.642 laporan. Ia menyebut per harinya bisa ada 15-16 laporan masyarakat yang masuk.
“Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat,” imbuhnya.
Halaman 2 dari 2
(dwr/rfs)
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak para pelaku tambang ilegal dan pihak yang membekingi. Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendukung langkah Prabowo tersebut.
“Tentu itu sangat baik dan Presiden itu mention bukan baru pertama kali. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau sangat concern terhadap bagaimana upaya memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi,” kata Sultan usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sultan menegaskan lembaga DPD memiliki perangkat untuk melakukan pengawasan. Dia mengatakan pihaknya akan mengawasi praktik-praktik pelanggaran seperti yang menjadi atensi Prabowo.
“Tentu kita melalui perangkat yang ada kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi. Kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden, semua sesuai sesuai aturan aja dan undang-undang dan sesuai dengan regulasi,” katanya.
Prabowo sebelumnya menegaskan bakal menindak pelanggar tambang. Prabowo tak akan melindungi siapa pun, termasuk anggota koalisi dan partainya sendiri jika ada yang terlibat.
Dia lalu meminta seluruh anggota Dewan memberikan dukungan untuk menindak pelanggar-pelanggar aturan di bidang tambang. Permintaan itu disampaikan Prabowo juga kepada partai-partai politik.
(fca/rfs)
Jakarta –
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengganti dasi saat Sidang Tahunan MPR dari merah menjadi biru. Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara.
“Langsung tanyakan saja ke beliau,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Dia berharap penggantian warna dasi itu tidak dipersoalkan. Dia mengutip pesan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta semua pihak harus move on usai pesta demokrasi selesai.
“Jangan terlalu sensitif lah, kan juga ada pesan dari Bu Puan kan, usai demokrasi selesai kita harus move on dan jangan baperan,” ujarnya.
Diketahui, Gibran awalnya memakai setelan jas hitam dengan dasi warna merah saat tiba di Gedung MPR. Saat itu, Gibran disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Kemudian, dasi Gibran berganti saat acara Sidang Tahunan MPR RI dimulai. Gibran tidak lagi memakai dasi warna merah.
(eva/haf)
Jakarta –
Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai tanggal merah. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terbaru, yakni perubahan atas peraturan sebelumnya tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.
Lantas, tanggal merah 18 Agustus 2025 libur dalam rangka apa?
18 Agustus 2025: Cuti Bersama HUT RI
Pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025, sebagai cuti bersama nasional dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat sehari setelah hari libur nasionalnya pada Minggu, 17 Agustus 2025.
SKB No. 933/2025, No. 1/2025, dan No. 3/2025 ini merupakan perubahan atas SKB No. 1017/2024, No. 2/2024, dan No. 2/2024. Perubahan tersebut menetapkan tambahan tanggal merah pada 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama HUT RI.
Dengan adanya tambahan libur 18 Agustus 2025, maka tanggal merah yang tersisa sepanjang tahun ini mulai dari Agustus hingga Desember masih ada lima. Mulai dari tanggal 17 Agustus, 18 Agustus, 5 September, 25 Desember, dan 26 Desember.
Ketentuan Cuti Bersama 18 Agustus 2025
Dalam SKB itu disebutkan bahwa unit, satuan organisasi, lembaga, serta perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup kepentingan masyarakat luas, dapat mengatur penugasan pegawai, karyawan, atau pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(wia/imk)