Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • HNW Ingatkan Pemerintah Pembayaran Uang Muka Haji 2026 Harus Hati-hati

    HNW Ingatkan Pemerintah Pembayaran Uang Muka Haji 2026 Harus Hati-hati

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam pembayaran uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 2026. Ia menilai perlunya ketelitian karena penyelenggaraan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji atau Kementerian Haji dan Umrah, sedangkan pembayaran uang muka dilakukan oleh Dirjen PHU Kementerian Agama.

    “Jangan sampai uang muka ini sekarang dibayarkan oleh Kementerian Agama, lalu nanti keluar Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa Haji 2026 dilaksanakan oleh BP Haji. Sehingga agar pembayaran awal oleh Kemenag di kemudian hari tidak justru menjadi masalah, penting sejak awal ada tanggung jawab dan kerjasama di antara kedua lembaga. Agar tak jadi masalah hukum lagi. Terlebih saat ini juga ada kasus terkait haji tahun sebelumnya yang sedang ditangani di Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Agama mengajukan kepada Komisi VIII DPR-RI untuk persetujuan pembayaran uang muka BPIH dalam rangka pembayaran pemesanan zona tenda di Armuzna. Nilai yang diajukan untuk pembayaran tersebut sebesar 627,24 juta SAR atau sekitar Rp 2,7 Triliun, dengan batas akhir pembayaran yang ditentukan pihak Saudi Arabia yaitu pada 23 Agustus 2025.

    HNW menyayangkan pemerintah yang baru menyampaikan informasi mengenai kebutuhan mendesak pembayaran uang muka 2 hari menjelang tenggat waktu yang ditentukan Saudi. Apalagi, 22 dan 23 Agustus adalah Hari Jumat dan Sabtu di mana kedua hari tersebut merupakan hari libur di Arab Saudi.

    “Seharusnya hal ini dibahas sejak jauh-jauh hari, agar pembahasannya lebih matang dan mendalam. Karena meskipun DPR-RI sedang reses, ada mekanisme menyelenggarakan rapat di masa reses, jika memang isunya mendesak dan penting sebagaimana yang diutarakan Kemenag dan BP Haji hari ini,” imbuhnya.

    Selain itu, tanggung jawab juga harus dipegang bersama antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji sesuai regulasi yang masih berlaku yakni UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang PIHU dan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji.

    (akd/akd)

  • Video Wamenaker Kena OTT, Dasco: Presiden Tak Akan Lindungi

    Video Wamenaker Kena OTT, Dasco: Presiden Tak Akan Lindungi

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat suara soal operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Dasco mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari KPK dalam kasus tersebut. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi.

  • Ibas Sebut Rumah Pintar Warisan Visioner Ani Yudhoyono

    Ibas Sebut Rumah Pintar Warisan Visioner Ani Yudhoyono

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan Rumah Pintar merupakan warisan visioner Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono untuk menjangkau masyarakat terpencil melalui pendidikan. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan hadirnya ilmu dan nilai, sekaligus melanjutkan gerakan ini sebagai amal nyata bagi masa depan bangsa.

    Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bertajuk ‘Bersinergi Mencerdaskan Negeri: Membangun Generasi Cerdas Bersama Rumah Pintar Nasional’ yang dihadiri oleh pengurus Perkumpulan Pengelola Rumah Pintar Nasional (P2RPN). Ia didampingi oleh sang istri, Siti Rubi Aliya Rajasa Yudhoyono, yang juga menjabat sebagai Pembina Rumah Pintar Nasional sekaligus Ketua Persatuan Istri Anggota (PIA) Fraksi Partai Demokrat.

    Acara ini juga dihadiri oleh Chief of Staff Partai Demokrat, Yan Harahap beserta sejumlah anggota, seperti Dede Yusuf Macan Effendi, Marwan Cik Asan, Sabam Sinaga, Cellica Nurrachdiana, Dina Lorenza, Hinca Panjaitan dan Rizki Aulia Natakusuma. Sementara itu, turut hadir dari Rumah Pintar adalah Ketua P2RPN Okke Rajasa, Pembina P2RPN Murniati Widodo, Ketua Panitia Rakornas P2RPN 2025 Carolina Kaluku dan Sekretaris Panitia Rakornas P2RPN 2025.

    “Kami bersyukur, bahagia dan bangga sekaligus terharu. Hari ini seperti kita dikunjungi semangat Almarhumah Ibu Ani. Izinkan kami mengirimkan doa Al-Fatihah untuk Beliau, mengenang awal gerakan dari gagasan menjadi ‘to reach the unreached’,” terang Ibas dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Ia menerangkan program Indonesia Pintar adalah sebuah peninggalan dan aset bangsa yang lahir dari pemikiran visioner dan kepedulian sosial.

    “Melalui keteladanan dan pemikiran yang visioner dan kepedulian sosialnya, sebuah inisiatif dalam Gerakan Indonesia Pintar yang diluncurkan melalui SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu), bersama Presiden SBY, bersama Ibu Okke, Ibu Murniati, dan Ibu SIKIB lainnya, Rumah Pintar hadir bukan hanya sekedar memfasilitasi, tapi juga melainkan sebagai bagian dari ruang harapan. Harapan bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat pendidikan, yang tidak tersentuh buku, teknologi, apalagi pelatihan,” sambungnya.

    Dalam sambutannya, Ibas juga mengenang perkataan Ibu Ani mengenai pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa.

    Ia mengatakan program Rumah Pintar terus mengalami perkembangan setiap harinya. Seiring waktu, gagasan ini berkembang menjadi gerakan nasional, menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.

    “Mulai dari Rumah Pintar, Mobil Pintar, Motor Pintar, hingga Taman Belajar berbasis budaya lokal. Program Indonesia Pintar melalui Rumah Pintar ini bukan hal biasa-biasa saja, bersama Ibu Okke Hatta Rajasa dan Ibu Murniati Widodo A.S., Gerakan ini mengakar dan tumbuh,” bahasnya lebih lanjut.

    “Ribuan kader dilatih, ratusan komunitas juga terus terinspirasi dan jutaan anak-anak, ibu rumah tangga, guru paud, setengah warga desa ikut merasakan hadirnya negara melalui ilmu dan nilai,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ibas mengingatkan pentingnya peran negara dalam pendidikan. “Merasakan hadirnya negara melalui ilmu dan nilai,” sebutnya.

    “Ini bukan nostalgia, ini bukan romantika masa lalu. Tapi ini penggalan ilmu, pengalaman dan amal untuk bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Rakornas P2RPN 2025 Deden Arrifan berharap dengan adanya audiensi ini dapat memberikan manfaat konkret bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Kami optimis, Rumah Pintar di Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta membawa keberkahan bagi bangsa dan negara,” pungkas Deden.

    (akd/akd)

  • Patung Berompi Oranye KPK di Kemnaker Diungkit Usai Wamenaker Kena OTT

    Patung Berompi Oranye KPK di Kemnaker Diungkit Usai Wamenaker Kena OTT

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyesalkan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Yassierli mengungkit peringatan berupa patung berompi oranye KPK yang dipajang di lobi kantor Kemnaker.

    “Teman-teman kalau lihat, di sini ada patung orang pakai rompi oranye. Saya selalu mengingatkan proses layanan kita perbaiki,” kata Yassierli kepada wartawan di kantornya, Kamis (21/8/2025).

    Patung berompi oranye KPK di Kemnaker (Rumondang/detikcom)

    Pantauan detikcom di lokasi, patung yang dimaksud Menaker Yassierli berada di sebelah kanan lobi gedung A Kemnaker. Tepatnya persis di depan akses utama masuk ke gedung tersebut.

    Patung pria itu tampak menggunakan kemeja dilapisi dengan rompi oranye bertanda tahanan KPK. Dalam patung itu juga dikalungkan pesan larangan bertulisan ‘Jangan Mimpi Pakai Rompi Ini’.

    Meski begitu, Menaker Yassierli menghormati proses penyidikan kasus yang menjerat Wamenaker Noel yang masih bergulir di KPK. Dia juga masih menunggu informasi lengkap dari KPK terkait perkara tersebut.

    Yassierli memastikan pihaknya tengah berupaya memperbaiki sistem yang ada di Kemnaker. Dia mengaku telah membuat pakta integritas yang diteken oleh pejabat dan jajaran Kemnaker.

    “Jadi dari orangnya, kemudian oh ini ada potensi, ketika layanannya kita lihat berisiko, kita putar orangnya, kemudian pakta integritas, kemudian kita ingatkan terus,” ujarnya.

    “Apalagi K3 ini saya sangat concern, angka kecelakaan kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya,” imbuhnya.

    Noel Kena OTT KPK

    Sebagai informasi, KPK menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terkait kasus pemerasan. Tindak pidana itu berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).

    Noel ditangkap pada Rabu (20/8) malam. KPK belum menjelaskan berapa perusahaan yang telah diperas oleh Noel.

    Total ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Noel. Noel saat ini telah berada di KPK dan menjalani pemeriksaan intensif.

    (ond/fas)

  • Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah? Simak Info dan Jadwal Liburnya

    Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah? Simak Info dan Jadwal Liburnya

    Jakarta –

    Maulid Nabi Muhammad SAW akan kembali diperingati tahun ini, yang mana tanggal peringatannya jatuh pada bulan September 2025 dalam kalender Masehi. Setiap tahun, Maulid Nabi diperingati tanggal 12 Rabiulawal dalam kalender Hirjiah

    Lantas, kapan tepatnya peringatan Maulid Nabi 2025 dan bertepatan pada tahun ke berapa dalam kalender Hijriah?

    Maulid Nabi 2025 Adalah yang ke-1447 Hijriah

    Untuk menjawabnya dapat merujuk pada Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

    Tahun ini, Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan yang ke-1447 Hijriah. Berdasarkan kalender hijriah tersebut, peringatan Maulid Nabi SAW tanggal 12 Rabiulawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 5 September 2025 Masehi.

    Berikut informasi kalendernya:

    Kalender Hijriah Agustus 2025 (Foto: Dok. Bimas Islam Kemenag RI)

    Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang dirayakan setiap tahunnya oleh umah Islam setiap tanggal 12 Rabiulawal. Perayaan ini menjadi momen penting untuk mengenang dan memuliakan kelahiran Rasulullah SAW.

    Libur Nasional Maulid Nabi: 5 September 2025

    Tanggal tersebut juga telah ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk peringatan Maulid Nabi SAW. Penetapan ini sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terbaru tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.

    Sehubungan jatuhnya tanggal tersebut pada hari Jumat yang berdekatan dengan libur akhir pekan (Sabtu dan Minggu), maka memperpanjang durasi libur akhir pekan menjadi long weekend. Libur ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut.

    Berikut rincian tanggalnya:

    Kamis, 4 September 2025: Rekomendasi cutiJumat, 5 September 2025: Libur nasional Maulid Nabi SAWSabtu, 6 September 2025: Libur akhir pekanMinggu, 7 September 2025: Libur akhir pekanSenin, 8 September 2025: Rekomendasi cuti

    Demikian informasi seputar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini, yakni ke-1447 Hijriah, yang bertepatan pada hari Jumat, 5 September 2025. Tanggal ini juga telah ditetapkan sebagai hari libur nasional dan dapat dimanfaatkan sebagai long weekend atau libur panjang.

    (wia/imk)

  • Satpol PP Depok Bongkar 17 Bangunan Liar di Harjamukti

    Satpol PP Depok Bongkar 17 Bangunan Liar di Harjamukti

    Kota Depok –

    Satpol PP Kota Depok menertibkan bangunan liar di Jalan Pringgondani dan Jalan Taman Bunga Wiladatika, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Sebanyak 17 bangunan liar dibongkar petugas.

    Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, menjelaskan penertiban ini merupakan langkah lanjutan setelah pihaknya melayangkan sejumlah surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Penertiban dilakukan pada Rabu (20/8) pagi.

    “Kami telah mengirimkan surat pemberitahuan dan peringatan secara bertahap. Surat terakhir kami keluarkan pada 19 Agustus 2025, hari ini kami laksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Dede seperti dilihat di situs Pemerintah Kota Depok, Kamis (21/8/2025).

    Sebanyak 38 personel gabungan TNI dan Polri dilibatkan dalam kegiatan ini. Kegiatan ini turut disaksikan oleh sejumlah pejabat dari lingkungan kelurahan dan kecamatan.

    Dede menegaskan bahwa kegiatan penertiban tidak hanya dimaknai sebagai tindakan pembongkaran semata. Namun juga sebagai upaya nyata dalam menegakkan peraturan daerah.

    “Kami ingin menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Semua proses sudah kami laksanakan secara persuasif dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan tertib dan tanpa kendala,” tambahnya.

    “Kami berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menaati peraturan dan tidak membangun di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya,” tutupnya.

    (jbr/jbr)

  • Dasco Minta Piyu hingga Ariel cs Masuk Tim Perumus RUU Hak Cipta

    Dasco Minta Piyu hingga Ariel cs Masuk Tim Perumus RUU Hak Cipta

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) masuk ke tim perumus revisi UU Hak Cipta. Dasco menilai kedua elemen ini lebih memahami terkait dunia musik.

    Hal itu disampaikan Dasco dalam rapat konsultasi DPR bersama Kemenkum dan LMKN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Dasco mengatakan VISI maupun AKSI merupakan pihak yang berkepentingan.

    “Ini sebenernya kan UU Hak Cipta ini yang berkepentingan ini kan kita sudah jelas, penyanyi, pencipta lagu, kemudian nanti ada penyelenggara, dan tentunya yang ini kan lembaga ini kan yang akan menjalankan regulasi. Kalau sudah kemudian segala kepentingan dari para pencipta lagu, artis, produser itu kita penuhi haknya di dalam UU Hak Cipta,” kata Dasco.

    Dia pun mengusulkan agar VISI dan AKSI turut dimasukkan dalam ke tim perumus revisi UU Hak Cipta. Diketahui, dalam rapat tersebut hadir Nazril Irham atau Ariel ‘Noah’ sebagai perwakilan dari VISI, dan Piyu Padi perwakilan dari AKSI.

    “Jadi saya usul ini, ini temen-teman AKSI, teman-teman VISI ini untuk segera dimasukkan ke dalam tim perumus UU Hak Cipta,” ujarnya.

    Selanjutnya, kata dia, urusan regulasi pun dapat dirundingkan bersama VISI dan AKSI. Termasuk, lanjut Dasco, perihal syarat royalti.

    “Setuju,” jawab peserta rapat.

    (amw/gbr)

  • Wamenaker Kena OTT KPK, Istana: Kalau Terbukti Secepatnya Diganti

    Wamenaker Kena OTT KPK, Istana: Kalau Terbukti Secepatnya Diganti

    Jakarta –

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Noel akan diganti jika terbukti bersalah dalam kasus yang membuatnya kena OTT.

    “Apabila nanti terbukti akan secepatnya dilakukan pergantian,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2025).

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mendapat informasi terkait OTT Noel. Dia mengatakan Prabowo menyerahkan proses hukum Noel kepada KPK.

    “Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan,” ujarnya.

    Prasetyo mengatakan pihaknya akan menunggu proses hukum terhadap Noel. Dia mengatakan kemungkinan reshuffle masih menunggu perkembangan proses hukum.

    “Kita tunggu dulu 1×24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi, kalau memang terbukti ya akan segera mungkin lakukan proses terhadap yang bersangkutan. Apakah itu akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle itu tunggu dulu,” tuturnya.

    Prasetyo juga bicara opsi posisi Wamenaker dikosongkan lebih dulu. Dia mengatakan ada mekanisme yang diatur terkait posisi pejabat di Kementerian.

    “Ketika salah satu pejabat, kalau ini wakil ya. kalau pun menteri kan mekanisme itu tidak selalu hari itu juga dilakukan pergantian, bisa juga pejabat sementara atau penugasan khusus, ad interim, mekanismenya ada,” ujarnya.

    Sebelumnya, Noel kena OTT KPK terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan K3. Noel diamankan bersama 10 orang lainnya.

    KPK juga menyita sejumlah kendaraan, termasuk motor Ducati, terkait OTT ini. Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang kena OTT.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/haf)

  • Dishub DKI Uji Coba Kamera AI Hitung Penumpang Transjabodetabek Rute Bekasi

    Dishub DKI Uji Coba Kamera AI Hitung Penumpang Transjabodetabek Rute Bekasi

    Jakarta –

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menguji coba penggunaan kamera berbasis artificial intelligence (AI) untuk menghitung jumlah penumpang bus. Uji coba dilakukan pada layanan Transjabodetabek rute Dukuh Atas-Bekasi dan Cawang-Bekasi.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan kamera yang sudah tersedia di bus akan ditambahkan sistem khusus agar mampu menghitung kepadatan penumpang secara otomatis.

    “Ini model counting jumlah penumpang. Semacam survei on bus, tapi sekarang menggunakan AI. Kamera di dalam bus kan sudah ada, tinggal ditambahkan sistemnya untuk kalkulasi jumlah penumpang,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Menurutnya, tujuan utama teknologi ini adalah memantau kepadatan penumpang sehingga data yang terkumpul bisa digunakan untuk evaluasi dan pengembangan layanan Transjakarta.

    Syafrin menegaskan uji coba dipusatkan di Bekasi karena pola pergerakan penumpang dari wilayah tersebut dinilai lebih cocok sebagai proof of concept dibandingkan rute lain seperti Bogor. Dishub memastikan bila sistem ini terbukti efektif, teknologi kamera AI akan diterapkan secara bertahap di seluruh armada Transjakarta.

    “Bekasi lebih dekat dan pola pergerakannya mewakili urban dan super urban. Kalau Bogor kan seratusan kilometer. Karena sifatnya baru proof of concept, kita pilih Bekasi,” jelasnya.

    (bel/idn)

  • Laporan Kinerja, Dewas KPK Jawab Anggapan Kerja ‘Adem Ayem’

    Laporan Kinerja, Dewas KPK Jawab Anggapan Kerja ‘Adem Ayem’

    Jakarta –

    Dewas KPK menjelaskan capaian kinerja semester I di tahun 2025. Selama enam bulan terakhir sejak dilantik Desember tahun lalu, Dewas telah menerima 135 pengaduan dari masyarakat.

    “Selama semester I 2025 tugas yang kami laksanakan sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan terhadap 135 aduan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, pengaduan non-etik,” kata Ketua Dewas KPK Gusrizal di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

    Gusrizal mengatakan selama semester I tahun ini, Dewas KPK telah memeriksa 12 pengaduan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada kasus yang naik ke tahapan persidangan etik.

    “Pemeriksaan 12 pengaduan masyarakat terkait adanya pelanggaran kode etik dan pelaksanaan sosialisasi kode etik sebanyak 6 kegiatan,” ujar Gusrizal.

    Anggota Dewas KPK, Benny Mamoto, mengaku koordinasi dengan pimpinan KPK dan Dewas KPK periode sekarang lebih baik dari periode sebelumnya. Dia menyebut tidak ada hambatan saat Dewas KPK meminta data terkait masalah di KPK.

    Benny lantas menjawab anggapan kerja Dewas KPK periode sekarang terkesan adem ayem. Dia mengatakan hal itu imbas dari komunikasi kondusif dengan pimpinan KPK.

    “Ini yang kami rasakan satu hal yang tentunya capaian yang patut kami syukuri. Jadi kalau ada rekan-rekan tanya kok sekarang kelihatannya oke-oke aja? Iya karena tadi komunikasi bagus, ada ,” ujar Benny.

    (ygs/azh)