Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Truk Gas ‘Nempel’ Truk Tronton di Tol JORR Sempat Terbawa 6 Kilometer

    Truk Gas ‘Nempel’ Truk Tronton di Tol JORR Sempat Terbawa 6 Kilometer

    Jakarta –

    Truk bermuatan gas elpiji mengalami kecelakaan hingga nempel di bagian belakang truk tronton di ruas tol JORR arah Cikunir. Truk gas tersebut sempat terbawa truk tronton sejauh 6 kilometer.

    “(Terbawa) dari Km 36 sampai Km 42,” kata Kasat PJR Polda Metro Jaya, AKBP Dhanar Dono, kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Kecelakaan tersebut mengakibatkan sopir truk elpiji meninggal dunia. Korban tewas dalam kondisi terjepit di kabin kemudi usai menabrak bagian belakang truk tronton nopol F-9174-FE yang dikemudikan oleh Rahmat (57).

    “Satu orang meninggal dunia. Korban Pengemudi light truck B-9704-TIT,” jelasnya.

    “Iya (korban terjepit di kabin kemudi),” Dhanar menambahkan.

    “Yang ada hanya STNK kendaraan. Itu pun fotocopy,” ungkapnya.

    Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 07.30 WIB pagi tadi. Arus lalu lintas sempat macet imbas kecelakaan tersebut.

    “Sudah dievakuasi, dibawa ke RS Polri Kramat Jati,” ucapnya.

    Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah dievakuasi. Puing-puing sisa kecelakaan sudah dibersihkan.

    (mea/mea)

  • Pesan Kemerdekaan untuk Birokrasi yang Cekatan

    Pesan Kemerdekaan untuk Birokrasi yang Cekatan

    Jakarta –

    Persoalan birokrasi kembali mengemuka dalam pernyataan-pernyataan para pemimpin nasional belakangan ini. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI 15 Agustus 2025, Presiden menyatakan bahwa perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi di institusi dan organisasi pemerintahan.

    Pada forum yang sama, Ketua DPR-RI menyampaikan bahwa negara dan para pemegang kekuasaan harus moved on dari pola birokrasi yang lamban, dari rutinitas yang hanya formal, dan kebiasaan menunda penyelesaian masalah rakyat. Tujuannya adalah agar terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif, adil, dan menyejahterakan masyarakat.

    Pesan-pesan penting tersebut bisa menjadi bahan bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan upaya-upaya reflektif atas pelaksanaan program reformasi birokrasi. Terlebih, tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Desain Besar (Grand Design) Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.

    Pada awalnya, reformasi birokrasi dipicu oleh krisis ekonomi 1997/1998 dimana salah satu sumber persoalan yang memicu krisis adalah lemahnya akuntabilitas sektor publik, termasuk inefisiensi dan penyalahgunaan kewenangan. Target reformasi birokrasi saat itu adalah memulihkan kembali kepercayaan publik melalui pemberantasan korupsi.

    Sejak saat itu, reformasi birokrasi terus bergulir dengan berbagai macam dinamika kebijakannya. Area-area yang berusaha di reform meliputi aspek organisasi, tatalaksana, peraturan perundangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja.

    Walakin, persoalan SDM aparatur seringkali menjadi isu yang paling disorot dan ramai diperbincangkan. Kebijakan penataan SDM aparatur mendominasi trajektori perubahan selama 20 tahun terakhir, seperti perbaikan remunerasi, penerapan sistem merit, seleksi terbuka (open bidding), de-eselonisasi, hingga penyelesaian persoalan tenaga honorer.

    Pada periode awal reformasi birokrasi, kebijakan yang menonjol untuk mengurangi praktik koruptif adalah dengan memperbaiki kesejahteraan PNS. Hal itu dilakukan melalui pemberian remunerasi kepada para PNS di beberapa K/L tertentu. Kebijakan ini merupakan embrio dari istilah tunjangan kinerja (tukin) yang kita kenal saat ini.

    Pada periode berikutnya, seleksi terbuka (open bidding) menjadi terobosan kebijakan dalam reformasi birokrasi. Pengisian jabatan setingkat eselon 1 dan eselon 2 dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Proses ini dilakukan untuk memastikan adanya meritokrasi dalam tubuh birokrasi.

    Selanjutnya, terjadi kebijakan yang begitu dramatis melalui penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon 3 dan eselon 4.

    Sejumlah 47.992 struktur pada 95 K/L dan 148.256 struktur pada 33 provinsi dan 498 instansi daerah, serta 44.870 jabatan administrasi pada 91 K/L, 31 provinsi, 371 kabupaten, dan 86 kota telah dihilangkan.

    De-eselonisasi itu bertujuan untuk memangkas hierarki dan prosedur yang berlebihan agar mempercepat pengambilan keputusan. Secara garis besar, kebijakan ini dan kebijakan-kebijakan di bidang manajemen ASN lainnya bertujuan untuk menciptakan apa yang sering kita sebut dengan performance based bureaucracy.

    Oleh karena itu, agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto–dalam Astacita- memuat 7 (tujuh) program kerja untuk meningkatkan kualitas ASN.

    Ketujuh program tersebut terkait dengan beberapa isu strategis, seperti integritas, kompetensi, kesejahteraan, budaya kerja, akses belajar, manajemen talenta, dan manajemen kinerja. Program-program tersebut diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas kebijakan (policy capacity) para ASN.

    Kapasitas kebijakan (policy capacity) diartikan sebagai seperangkat kemampuan (kompetensi) dan sumber daya (kapabilitas) yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan (X.Wu, M. Ramesh & M. Howlett, 2015). Terdapat tiga kapasitas yang harus dimiliki oleh SDM ASN, yaitu kapasitas analitik, kapasitas operasional, dan kapasitas politis.

    Pertama, kapasitas analitik menyangkut kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah dan mengolah berbagai informasi sebagai dasar dalam melakukan analisis kebijakan (evidence based policy). Untuk mencapai ini maka akses belajar bagi ASN akan dibuka seluas mungkin melalui pendidikan gelar maupun non-gelar.

    Kedua, kapasitas operasional berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi manajerial dari suatu kebijakan. Fungsi-fungsi tersebut melingkupi diantaranya perencanaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi. Kemampuan ini terutama ditujukan bagi pimpinan organisasi yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.

    Ketiga, kapasitas politis yang menyangkut kemampuan untuk membaca konteks politik dari suatu kebijakan. ASN harus dapat menemukan aktor-aktor kunci yang mempengaruhi kebijakan, memahami kepentingan aktor-aktor tersebut, serta menggali pandangan dan hubungan diantara aktor-aktor kebijakan dimaksud.

    Hanya dengan kepemilikan atas kemampuan-kemampuan tersebut maka harapan para pemimpin nasional akan adanya profil birokrasi yang cekatan dan lincah (agile) dapat terwujud.

    Husni Rohman. Perencana Ahli Madya di Kementerian PPN/Bappenas.

    (rdp/imk)

  • Trump Doakan Pertunangan Travis Kelce dan Taylor Swift: Semoga Beruntung

    Trump Doakan Pertunangan Travis Kelce dan Taylor Swift: Semoga Beruntung

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengomentari pertunangan antara pemain American Football Travis Kelce dan penyanyi Amerika Serikat Taylor Swift. Trump mendoakan mereka mendapatkan banyak keberuntungan.

    Dilansir BBCNews, Rabu (27/8/2025), Trump tiba-tiba ditanya oleh salah satu jurnalis terkait pertunangan Travis Kelce dan Taylor Swift. Trump ditanya reaksinya atas berita tersebut.

    “Saya harus memberi tahu Anda berita budaya pop terbesar tahun ini muncul saat kita berada di rapat kabinet ini, Travis Kelce dan Taylor Swift bertunangan dan dunia ingin tahu reaksi Anda,” kata salah satu jurnalis.

    Trump lantas menjawab pertanyaan jurnalis tersebut. Dia mendoakan keduanya.

    “Yah, aku mendoakan mereka dilingkupi banyak keberuntungan,” jawab Trump.

    Trump juga memuji keduanya. Ia menyebut Travis pria yang hebat dan Taylor Swift sosok yang luar biasa.

    “Kurasa dia pemain yang hebat, kupikir Travis pria yang hebat, dan kupikir Taylor orang yang luar biasa, jadi kudoakan mereka banyak keberuntungan,” ujar dia.

    Sebagai informasi, Travis Kelce dan Taylor Swift baru saja bertunangan. Keduanya bertunangan setelah 2 tahun pacaran.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/yld)

  • BPH Jadi Kementerian, Legislator Minta Masalah Kuota-Pengelolaan Dana Dibenahi

    BPH Jadi Kementerian, Legislator Minta Masalah Kuota-Pengelolaan Dana Dibenahi

    Jakarta –

    Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina mengingatkan persoalan fundamental usai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Dia meminta kementerian baru itu harus bisa menyelesaikan masalah kuota hingga pengelolaan dana haji.

    “Kementerian baru ini harus mampu menjawab persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian jamaah, mulai dari kepastian kuota, efisiensi penerbangan, kualitas akomodasi dan konsumsi, hingga transparansi dalam pengelolaan dana haji. Reformasi manajemen yang profesional dan akuntabel menjadi kunci agar perubahan ini benar-benar berdampak positif bagi jamaah,” kata Selly Andriany saat dihubungi, Rabu (27/8/2025).

    Selly meminta pembentukan kementerian jadi momentum perbaikan sistem secara menyeluruh. Dia juga mengingatkan pentingnya penyiapan standar pelayanan minimal (SPM) yang jelas dan terukur.

    “Sehingga jemaah haji memperoleh kepastian hak atas layanan sejak keberangkatan, saat berada di tanah suci, hingga kembali ke tanah air. Kami akan mengawal agar setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah berpihak pada jamaah, bukan semata-mata menambah lapisan birokrasi,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Selly menyebut perubahan Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah strategis. Dia yakin, Kementerian Haji dan Umrah juga bisa memperkuat hubungan diplomasi antara negara Indonesia dan Arab Saudi.

    Diketahui DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Pengesahan UU tersebut membuat urusan haji dan umrah, yang selama ini berada di Kementerian Agama, bakal beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.

    (wnv/eva)

  • Israel Serang Suriah Selatan, 4 Orang Tewas

    Israel Serang Suriah Selatan, 4 Orang Tewas

    Damaskus –

    Militer Israel melakukan penyerang ke wilayah Suriah Selatan. Sebanyak empat orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

    Dilansir AFP, Rabu (27/8/2025), Israel terus menyerang para pemimpin baru negara itu bahkan di tengah upaya perundingan. Israel telah melancarkan ratusan serangan di Suriah sejak aliansi yang dipimpin kelompok Islamis menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad pada bulan Desember.

    “Tiga tentara tewas dalam serangan di dekat Damaskus,” kata seorang pejabat di Kementerian Pertahanan kepada AFP.

    “Sebuah pesawat nirawak Israel menargetkan salah satu bangunan militer divisi ke-44 tentara Suriah di Kiswah, sebelah barat Damaskus, menewaskan tiga anggota divisi tersebut,” kata pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

    Sebelumnya pada hari itu, kantor berita resmi SANA melaporkan bahwa “seorang pemuda tewas dalam serangan Israel di sebuah rumah di desa Taranja”, di sisi garis gencatan senjata yang sebelumnya dikuasai Suriah di Dataran Tinggi Golan.

    Suriah pun mengutuk serangan Israel. “Serangan Israel baru-baru ini mengakibatkan gugurnya seorang pemuda”, kata Kementerian Luar Negeri Suriah.

    Suriah juga mengutuk serangan pasukan Israel ke sebuah kota di pedesaan Quneitra, “kampanye penangkapan mereka terhadap warga sipil”, dan “pengumuman mereka tentang kelanjutan kehadiran ilegal mereka di puncak Gunung Hermon dan zona penyangga”.

    “Praktik-praktik agresif ini merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan, serta merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut”.

    Militer Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah melakukan “beberapa kegiatan pekan lalu di Suriah selatan untuk menemukan senjata dan menangkap tersangka”.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan serangan Israel merupakan “pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Republik Arab Suriah dan hukum internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Qatar menyerukan “masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap pendudukan Israel dan memaksanya menghentikan serangan berulang kali di wilayah Suriah”.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Sosok Dwi Hartono Aktor Penculikan Kacab Bank, Pengusaha-Motivator

    Sosok Dwi Hartono Aktor Penculikan Kacab Bank, Pengusaha-Motivator

    Polisi telah menangkap empat aktor intelektual atau otak terkait penculikan dan pembunuhan kepala cabang (kacab) bank di Jakarta, Mohamad Ilham Pradipta (37). Salah satunya adalah Dwi Hartono atau DH.

    Dwi Hartono diketahui merupakan seorang pengusaha bimbel online. Di kampung halamannya, di Rimbo Bujang, Tebo, Jambi, ia dikenal sebagai orang yang dermawan sekaligus seorang motivator.

  • Gempa Darat M 4,4 Terjadi di Melonguane Sulut

    Gempa Darat M 4,4 Terjadi di Melonguane Sulut

    Jakarta –

    Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,4 terjadi di Melonguane, Sulawesi Utara. Gempa berpusat di darat.

    BMKG melaporkan gempa terjadi Rabu (27/8/2025), pukul 02.45 WIB. Gempa terjadi pada kedalaman 79 kilometer.

    “480 km barat laut Melonguane-Sulut,” tulis @infoBMKG.

    Titik pusat gempa dilaporkan berada di 8,31 lintang utara dan 126,33 bujur timur. Sampai saat ini belum ada informasi terkait dampak gempa itu.

    “Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” lanjut BMKG.

    (maa/maa)

  • Gempa M 4,6 Guncang Maluku Tenggara Barat

    Gempa M 4,6 Guncang Maluku Tenggara Barat

    Jakarta –

    Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,6 terjadi di Maluku Tenggara Barat. Gempa beprusat di laut.

    BMKG melaporkan gempa terjadi Rabu (27/8/2025), pukul 02.15 WIB. Gempa terjadi pada kedalaman 202 kilometer.

    “218 km BaratLaut Maluku Tenggara Barat,” tulis @infoBMKG.

    Titik koordinat gempa berada di 6,82 lintang selatan (LS) dan 129,71 bujur timur (BT). Sampai saat ini belum ada informai terkait dampak gempa tersebut.

    “Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” lanjut BMKG.

    (maa/maa)

  • Bayi Raya di Sukabumi Bukan Meninggal karena Cacing, tapi Diduga TBC

    Bayi Raya di Sukabumi Bukan Meninggal karena Cacing, tapi Diduga TBC

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyebut Raya, balita 4 tahun di Sukabumi tidak meninggal karena cacing yang ada di tubuhnya. Melainkan diduga karena meningitis tuberkulosis (TBC)

    “Kemarin kan ada yang meninggal karena cacing, itu sebenarnya kalau dokter-dokter lihat medical recordnya, ahli-ahli datang, meninggalnya bukan karena cacing. Dugaannya meningitis karena TBC,” kata Budi Gunadi dalam acara #DemiIndonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

    Budi menduga infeksi yang diderita Raya mungkin terjadi karena beberapa kemungkinan. Salah satu diagnosanya yakni batuk berbulan-bulan yang dialami Raya.

    “Ini saya bukan alihnya, saya akui, tapi sebagai apa, enggak ada orang yang meninggal karena cacing itu enggak ada. Tapi cacing itu berdampak apa itu ada. Biasanya berdampak ke infeksi, berdampak karena TBC, berdampak lain-lain,” jelas Budi.

    “Anak ini meninggalnya, dugaan utamanya adalah TBC. Karena dia batuk tiga bulan tanpa henti. Ya, itu pasti sekeluarga sudah pasti tertular kalau seperti itu,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Budi Gunadi menyatakan penanganan TBC menjadi salah satu tugas prioritas di kementeriannya. Dia menjelaskan bahwa TBC merupakan penyakit menular pembunuh paling besar di Indonesia.

    “Setiap tahun yang kena 1 juta, yang meninggal 125 ribu. Jadi saya bilang ke teman-teman, jangan banyak omon-omon, kerja aja cepat,” ungkapnya.

    Dia mengatakan cara terbaik mengatasi penyakit menular seperti TBC adalah cepat mengetahuinya. Tujuannya agar penularannya dapat diantisipasi.

    Salah satu mendeteksi TBC, lanjut Budi, dapat melalui program cek kesehatan gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah. “Jadi kalau cek kesehatan gratis jangan lupa screen TBC,” pungkasnya.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam acara #DemiIndonesia ‘Wujudkan Asta Cita’ malam ini. Adapun mereka yang hadir yakni Menkop Budi Arie, Menaker Yassierli, Menag Nasaruddin Umar.

    Ada juga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji.

    Mereka mengupas tuntas programnya dalam mewujudkan Asta Cita Prabowo. Acara dialog interaktif diikuti oleh stakeholder, peserta didik, asosiasi, hingga komunitas.

    Acara ini didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/maa)

  • Bayi Raya di Sukabumi Bukan Meninggal karena Cacing, tapi Diduga TBC

    Menkes Bakal Bertolak ke Sumenep Tangani KLB Campak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait kasus campak di Sumenep, Jawa Timur. Dia mengatakan akan bertolak ke Sumenep dalam rangka penanganan Kasus Luar Biasa (KLB) tersebut.

    “Rencananya saya mau ke sana, saya mau ke sana,” kata Budi Gunadi di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

    Namun, dia belum membeberkan kapan waktu pasti akan menyambangi Sumenep. Di sisi lain, Budi Gunadi mengakui angka kasus campak di Pulau Madura memang meningkat.

    “Sebenarnya nggak hanya di Sumenep, tapi di beberapa kota di Madura itu memang naik (kasusnya),” ucap Budi.

    “Salah satu penyebab utamannya karena memang imunisasinya rendah sekali di sana,” lanjutnya.

    Sebelumnya, kasus campak di Sumenep sudah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) setelah 17 orang meninggal. Daerah tersebut juga mencatat ada 2.035 kasus suspek yang tersebar di 26 kecamatan.

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menyebut kasus kematian akibat campak di Sumenep mayoritas tidak memiliki riwayat imunisasi. Kebanyakan pasien meninggal karena campak adalah balita.

    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan imunisasi terkait campak di Sumenep tergolong rendah. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa orang tua tidak memberikan vaksinasi pada anak.

    “Banyak (alasan keluarga nggak mau vaksinasi anak). Ada yang dikaitkan soal agama, takut karena nanti ada efek samping,” kata Prof Dante kepada wartawan di kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/8).

    “Sebenarnya ini sudah kami kaji. Vaksinasi-vaksinasi yang kami berikan ke masyarakat itu sudah dikaji secara empiris dalam waktu lama, sehingga aman untuk diberikan ke anak,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/maa)