Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terdistribusi dengan baik. Selain itu, beras SPHP juga dipastikan dapat diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau.

    Hal itu ia sampaikan saat meninjau ketersediaan dan harga pangan bersama Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Pasar Palimo, Kota Palembang.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

    Tito menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara spontan. Ia ingin memantau kondisi lapangan secara langsung tanpa persiapan khusus, sehingga bisa memperoleh gambaran nyata dari situasi yang ada.

    “Kita ini spontan datang ya. Tidak kita rencanakan mau datang ke sini, tidak. Kita spontan, random saja. Jadi apa adanya,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Perum Bulog terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan, diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan (intervensi),” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Secara month-to-month, Indonesia pada Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

    “Harga pangan yang lain, harga-harga lain relatif stabil. Memang yang kami, dengan Bapak Mentan, Kabulog fokus yaitu adalah masalah beras, karena beras ini kan komoditas rakyat,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Kulminasi Matahari Bisa Dilihat di Indonesia Bulan Ini, Catat Tanggalnya

    Kulminasi Matahari Bisa Dilihat di Indonesia Bulan Ini, Catat Tanggalnya

    Jakarta –

    Fenomena Kulminasi Matahari atau yang dikenal juga dengan sebutan Hari Tanpa Bayangan akan kembali terjadi di wilayah Indonesia. Peristiwa alam ini akan dimulai pada 7 September 2025 dan berlangsung hingga pertengahan Oktober mendatang.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis jadwal lengkap Kulminasi Matahari atau Hari Tanpa Bayangan untuk periode kedua tahun ini.

    Apa itu Kulminasi Matahari?

    Kulminasi Matahari atau Kulminasi Utama adalah fenomena ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat itu, bayangan benda yang berdiri tegak akan “menghilang” selama beberapa saat karena tertutup oleh benda itu sendiri. Ini terjadi karena posisi Matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa.

    Peristiwa ini terjadi dua kali dalam setahun untuk kota-kota yang terletak di antara Garis Balik Utara (23,5º Lintang Utara) dan Garis Balik Selatan (23,5º Lintang Selatan). Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya berada di antara garis-garis lintang tersebut, akan mengalami fenomena ini.

    Jadwal dan Kota yang Mengalami

    Berdasarkan data resmi dari BMKG, fenomena ini akan terjadi secara bertahap di berbagai kota di Indonesia. Jadwalnya dimulai dari wilayah paling barat Indonesia dan bergerak ke arah timur. Peristiwa Hari Tanpa Bayangan pertama akan dimulai di Sabang, Aceh, pada 7 September 2025.

    Perjalanan fenomena ini akan berlanjut ke wilayah lain di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi dan berakhir di wilayah timur Indonesia. Jadwal kulminasi ini berbeda di setiap kota karena posisinya yang juga berbeda. Puncak fenomena ini akan terjadi di Baa, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 21 Oktober 2025.

    7 September: Sabang8 September: Banda Aceh9 September: Jantho, Sigli, Meureudu, Bireuen, Lhokseumawe, Lhoksukon10 September: Simpang Tiga Redelong, Idi Rayeuk11 September: Calang, Takengon, Langsa12 September: Meulaboh, Suka Makmue, Blang Kejeren, Karang Baru13 September: Medan, Stabat, Binjai, Lubuk Pakam, Sei Rampah, Blangpidie14 September: Tapak Tuan, Kutacane, Tebing Tinggi, Limapuluh15 September: Tanjungselor, Sidikalang, Kabanjahe, Pematangsiantar, Kisaran, Tanjung Balai16 September: Sinabang, Subulussalam, Salak, Panguruan, Parapat, Aek Kanopan17 September: Singkil, Dolok Sanggul, Tarutung, Balige, Rantau Prapat, Bagan Siapiapi18 September: Sibolga, Pandan, Sipirok, Kota Pinang, Dumai19 September: Lotu, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Gunung Tua, Manado, Bengkalis20 September: Tanjung Pinang, Lahomi, Panyabungan, Sibuhuan, Pasir Pengaraian, Siak Sri Indrapura, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, Batam, Bandar Seri Bentan21 September: Pekanbaru, Teluk Dalam, Gorontalo, Sofifi22 September: Simpang Ampek, Lubuk Sikaping, Bangkinang, Pangkalan Kerinci23 September: Pontianak, Tembilahan, Lubuk Basung, Bukittinggi, Payakumbuh, Sarilamak24 September: Samarinda, Teluk Kuantan, Rengat, Pariaman, Parit Malintang, Padangpanjang, Batusangkar, Sawahlunto, Muaro Sijunjung25 September: Padang, Palu, Manokwari, Sorong, Arosuka, Solok, Sungai Dareh, Kuala Tungkal, Muara Sabak26 September: Painan, Muaro Bungo, Muara Tebo, Sengeti27 September: Jambi, Padang Aro, Muara Bulian28 September: Pangkal Pinang, Palangka Raya, Tua Pejat, Siulak, Sungai Penuh, Bangko, Sorolangun29 September: Mamuju, Jayapura, Mukomuko30 September: Palembang

    Adapun wilayah lain, termasuk Jakarta, akan mengalami fenomena Kulminasi Utama atau Hari Tanpa Bayangan mulai bulan Oktober 2025. Untuk jadwal lengkapnya bisa simak di situs resmi BMKG atau pada lampiran di bawah ini.

    (wia/idn)

  • Eddy Soeparno Imbau Aksi Demontrasi Tak Rusak Fasum-Pakai Kekerasan

    Eddy Soeparno Imbau Aksi Demontrasi Tak Rusak Fasum-Pakai Kekerasan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendatangi Wisma MPR RI di Kota Bandung yang terbakar dalam demonstrasi tanggal 29 Agustus lalu. Dia menyayangkan aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi, justru diduga disusupi sehingga menjadi aksi anarkis yang merusak cagar budaya.

    “Cukup kejadian ini menjadi yang terakhir. Pada akhirnya yang dirugikan masyarakat juga dan tidak ada sama sekali yang diuntungkan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

    Seperti diketahui Wisma MPR RI di Kota Bandung yang sebelumnya merupakan Kantor Wakil Gubernur tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung karena nilai historisnya.

    Doktor Ilmu Politik UI ini pun mengimbau agar ke depan aksi demonstrasi jangan sampai merusak fasilitas umum (fasum) yang selama ini digunakan oleh masyarakat.

    “Ketika stasiun MRT dirusak, halte Transjakarta dibakar maka pengguna kesulitan untuk menggunakan transportasi publik yang mereka gunakan sehari-hari. Demonstrasi dipersilahkan, aspirasi silahkan disampaikan tapi jangan merusak fasilitas umum,” tegasnya.

    Secara khusus, Eddy mengaku mendukung kampanye berbagai influencer yang menyampaikan pentingnya untuk Saling Jaga, Saling Bantu dan aksi demonstrasi tanpa merusak fasilitas umum.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut Eddy juga menyapa para pekerja mulai dari petugas kebersihan sampai keamanan yang terdampak aksi demonstrasi dan kerusuhan tersebut.

    (prf/ega)

  • Jadwal dan Lokasi di Indonesia Bisa Lihat Blood Moon 7-8 September 2025

    Jadwal dan Lokasi di Indonesia Bisa Lihat Blood Moon 7-8 September 2025

    Jakarta –

    Fenomena gerhana bulan total, yang populer disebut Blood Moon, akan kembali menghiasi langit Indonesia. Peristiwa alam yang langka ini akan terjadi pada 7-8 September 2025. Lantas, pukul berapa gerhana bulan total ini bisa diamati dari Indonesia?

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gerhana bulan total ini merupakan salah satu fenomena astronomi yang ditunggu-tunggu. Masyarakat di seluruh Indonesia berkesempatan untuk menyaksikan proses Blood Moon, baik secara langsung maupun melalui siaran daring. Berdasarkan data BMKG, puncak gerhana bulan akan terjadi pada dini hari.

    Kapan Puncak Fenomena Blood Moon Terjadi?

    Berdasarkan informasi resmi dari BMKG, fenomena gerhana bulan total ini akan berlangsung selama beberapa jam. Proses gerhana bulan akan dimulai pada Minggu, 7 September 2025, malam hari, dengan puncaknya terjadi pada dini hari Senin, 8 September 2025. Puncak gerhana diperkirakan akan terjadi pada pukul 01.30 WIB atau 02.30 WITA.

    Proses gerhana ini terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama, gerhana mulai (P1), yaitu saat bulan memasuki bayangan penumbra bumi, akan dimulai pada pukul 21.00 WIB atau 22.00 WITA. Selanjutnya, gerhana sebagian (U1) akan dimulai pada pukul 22.00 WIB atau 23.00 WITA. Puncak gerhana akan terjadi pada pukul 01.30 WIB (02.30 WITA). Fenomena ini akan berakhir pada Senin, 8 September 2025, pukul 05.00 WIB atau 06.00 WITA.

    Wilayah Mana Saja yang Dapat Menyaksikan?

    Menurut BMKG, seluruh wilayah di Indonesia dapat mengamati fenomena gerhana bulan total ini. Namun, waktu pengamatan berbeda-beda tergantung zona waktu masing-masing. Di wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB), puncak gerhana akan terlihat sekitar pukul 01.30 WIB. Sementara itu, di wilayah Waktu Indonesia Tengah (WITA), puncaknya akan terlihat pada pukul 02.30 WITA. Untuk wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT), fenomena ini akan terlihat pada pukul 03.30 WIT.

    Pengamatan di Planetarium dan Live Streaming

    Bagi pengamat yang ingin menyaksikan gerhana bulan total secara lebih mendalam, beberapa institusi menyediakan fasilitas pengamatan khusus. Salah satunya adalah Planetarium Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM). Menurut informasi dari akun resmi Planetarium Jakarta, mereka akan mengadakan acara pengamatan gerhana bulan total pada malam 7 hingga dini hari 8 September 2025.

    Mengapa Gerhana Bulan Total Disebut Blood Moon?

    Fenomena gerhana bulan total sering dijuluki “Blood Moon” atau “Bulan Darah” karena warnanya yang berubah menjadi merah pekat atau oranye saat mencapai puncaknya. Perubahan warna ini adalah hasil dari efek optik yang menarik. Menurut situs Time and Date, ketika gerhana bulan total terjadi, Bulan sepenuhnya memasuki bayangan gelap Bumi, dan seharusnya menjadi gelap. Namun, sebagian kecil cahaya Matahari masih bisa sampai ke permukaan Bulan.

    Mengutip dari NASA Space Place, Bulan tidak menghilang sepenuhnya karena cahaya Matahari disaring dan dibelokkan oleh atmosfer Bumi. Atmosfer kita bertindak seperti prisma raksasa yang menyaring sebagian besar spektrum cahaya. Gelombang cahaya pendek, seperti biru dan ungu, tersebar di atmosfer, sementara gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan oranye akan menembus atmosfer dan dibiaskan atau dibelokkan ke arah Bulan. Sinar merah inilah yang kemudian menyinari permukaan Bulan, membuatnya tampak seperti darah. Efek ini sering disebut sebagai hamburan Rayleigh, yang pada dasarnya seolah-olah memproyeksikan seluruh matahari terbit dan terbenam dari Bumi ke permukaan Bulan.

    Tonton juga video “Akan Ada Fenomena Gerhana Bulan Total 7 September, Catat Waktunya!” di siin:

    (wia/idn)

  • Menko Yusril Bersiap Revisi UU Pemilu, Ungkit Artis Jadi DPR Tuai Sorotan

    Menko Yusril Bersiap Revisi UU Pemilu, Ungkit Artis Jadi DPR Tuai Sorotan

    Jakarta –

    Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan pemerintah berancang-ancang merevisi UU Pemilu. Perubahan sistem pemilu, kata Yusril, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    “Hal-hal yang lain juga perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, itu memang sedang akan kita lakukan, karena sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/9/2025).

    Yusril mengatakan perubahan sistem pemilu sesuai dengan rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi polisi. Yusril menilai sistem saat ini tak terbuka luas, sorotan muncul kepada orang kaya dan selebriti.

    “Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya, supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja, dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis, yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Yusril menilai revisi UU Pemilu juga menyangkut dengan kritik terhadap kualitas anggota DPR. Sehingga sosok yang kompeten tidak bisa lolos ke parlemen di Senayan.

    “Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, sehingga diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu,” imbuhnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima beberapa waktu lalu mengatakan revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR. Aria Bima mengatakan revisi UU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II, bukan Baleg DPR.

    “UU Pemilu (prioritas Komisi II). Karena kita sudah menyelenggarakan mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat,” kata Aria Bima di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).

    Aria Bima mengatakan substansi pemilu berada di Komisi II. Karena itu, menurutnya, pembahasan revisi UU Pemilu sebaiknya dilakukan di Komisi II DPR.

    “Alangkah tepatnya baiknya kalau Undang-Undang Pemilu itu ya di leading sector mitra kerja di Komisi II,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/gbr)

  • Harapan Rakyat di Balik Demo Gaji DPR

    Harapan Rakyat di Balik Demo Gaji DPR

    Jakarta –

    Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada 25-31 Agustus 2025 meninggalkan jejak duka mendalam bagi bangsa ini. Ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan atas isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai berlebihan, terlebih setelah euforia peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus lalu.

    Suasana yang awalnya penuh semangat demokrasi berubah ricuh, berujung pada korban jiwa dan luka-luka di berbagai daerah. Tragedi ini bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi pengingat bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja.

    Tragedi yang Menyisakan Luka

    Di balik teriakan massa dan kobaran api, ada nama-nama yang kini tinggal kenangan. Mereka adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online di Jakarta; Sarina Wati, pegawai DPRD Makassar; Syaiful Akbar, pegawai DPRD Makassar; Muhammad Akbar Basri, pegawai DPRD Makassar; Rusdamdiansyah, pengemudi ojek online Makassar; Sumari, tukang becak di Surakarta; serta Rheza Shendy Pratama, mahasiswa Yogyakarta yang masih muda dan penuh cita-cita.

    Sementara itu, seorang korban lainnya, Anggota Satpol PP Makassar, Budi Haryadi, dikabarkan masih kritis setelah menjadi korban dalam tragedi saat gedung DPRD Makassar dibakar massa. Hingga kini, ia masih menjalani perawatan intensif karena tidak sadarkan diri.

    Mereka pergi dengan cara yang menyisakan luka, meninggalkan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai mereka. Setiap nama adalah kisah, setiap usia adalah potongan harapan yang kini hanya tinggal kenangan. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap peristiwa, ada manusia yang menjadi korban, dan ada keadilan yang masih harus diperjuangkan.

    Harapan Rakyat di Balik Demo Gaji DPR

    Gelombang protes yang muncul seiring isu gaji dan tunjangan DPR RI sejatinya mencerminkan keresahan publik. Bagi masyarakat, angka-angka fantastis yang melekat pada gaji, fasilitas, dan tunjangan para wakil rakyat dianggap mencederai rasa keadilan, apalagi ketika sebagian besar rakyat masih bergulat dengan persoalan biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan.

    Bagi rakyat kecil, setiap rupiah punya makna. Mereka ingin wakilnya tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga hadir dalam denyut kehidupan sehari-hari.

    Demo yang berakhir tragis ini sejatinya membawa pesan besar: rakyat ingin transparansi, akuntabilitas, dan empati dari para wakil yang mereka pilih. Harapan rakyat jelas agar DPR mampu menyeimbangkan kepentingan negara dengan kesejahteraan rakyat, bukan justru memperlebar jurang antara elit dan masyarakat.

    Dengan segala luka yang ditinggalkan, momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi DPR RI untuk melakukan introspeksi mendalam.

    Lebih jauh, tragedi ini menuntut adanya langkah nyata, bukan hanya janji kosong. DPR harus membuka diri terhadap audit publik, meninjau kembali standar gaji serta tunjangan, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Transparansi anggaran dan pola komunikasi yang jujur adalah kunci mengembalikan kepercayaan rakyat.

    Bila hal ini diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang ketidakpuasan rakyat akan semakin meluas.

    Menjaga Tenang, Menghindari Provokasi

    Namun, tragedi ini juga menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak membiarkan diri dipecah belah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi. Demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi menjaga kedamaian adalah tanggung jawab bersama. Kekerasan hanya akan menambah deretan korban, sementara tujuan utama perjuangan justru makin kabur.

    Kita perlu belajar dari duka ini: perjuangan menuntut keadilan harus ditempuh dengan cara-cara damai. Persatuan rakyat adalah kekuatan terbesar, dan jangan sampai retak oleh provokasi sesaat.

    Di balik duka para korban, tersimpan harapan besar agar parlemen lebih dekat dengan rakyat. Momentum ini jangan disia-siakan, sebab kepercayaan publik adalah modal utama demokrasi. Semoga tragedi ini tidak hanya dikenang sebagai luka, melainkan sebagai pintu menuju perubahan nyata agar politik kembali berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan: rakyat.

    Saputra Malik. Asisten Ombudsman RI.

    (rdp/imk)

  • Adhyaksa Awards 2025 Siap Digelar, Jejak Jaksa Jadi Rujukan Penilaian

    Adhyaksa Awards 2025 Siap Digelar, Jejak Jaksa Jadi Rujukan Penilaian

    Jakarta –

    Adhyaksa Awards 2025 siap digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap jaksa yang berintegritas, inovatif, serta berdedikasi bagi masyarakat. Penghargaan ini juga memperkuat kinerja jaksa sebagai penegak hukum dari berbagai daerah.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyebut program dokumenter ‘Jejak Jaksa’ yang digagas bersama detikcom menjadi bagian penting dari ajang penghargaan tersebut.

    “Terus terang bahwa dengan program Jejak Jaksa ini, ini menjadi bagian integral dari Adhyaksa Awards itu sendiri, karena kan dia memiliki satu perspektif yang sama terkait dengan bagaimana melihat perjalanan lintasan, perjalanan kehidupan para jaksa itu sendiri dalam menjalankan tugas fungsinya bahwa Adhyaksa Awards juga kan akan melakukan perekaman terhadap Jejak para jaksa, apakah dia menjadi jaksa yang inovatif, kemudian jaksa yang berintegritas dan lain sebagainya yang memiliki komitmen kuat dan melakukan aktivitas yang lebih dari yang biasanya terhadap institusi Adhyaksa,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Jumat (5/9/2025).

    Ia menambahkan rekam jejak yang ditampilkan pada program ini bisa dijadikan pertimbangan mengenai jaksa mana yang layak untuk mendapatkan penghargaan.

    “Sehingga ini akan bisa menjadi sinergitas dengan program Jejak Jaksa ini akan memberikan masukan kepada institusi untuk melihat ini loh jaksa-jaksa yang berkualitas. Sehingga ini akan menjadi sosialisasi yang efektif bagi kami dalam rangka untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh jaksa di daerah,” sambungnya.

    “Peran-peran itu kadang orang melihatnya kan hanya, ya jaksa itu penuntut umum padahal perannya banyak. Nah, melalui Jejak Jaksa itu kita berharap memberikan literasi kepada masyarakat tentang sebenarnya jaksa itu punya peran apa saja dan itu nanti merangkai dengan Adhyaksa Awards yang ada 7 kriteria dalam penghargaan itu.” tutur Pujiyono.

    “Artinya kalau yang kedua bisa berarti ketiga, keempat dan seterusnya saya yakin itu lebih lancar lagi gitu. Yang berat itu kan kalau yang kedua ini perjuangannya pasti berat bisa nggak dilakukan lagi gitu. Dan ini saya menyambut gembira akhirnya Adhyaksa Awards Tahun 2025 sudah terselenggara dan sudah mencapai titik tengah ini,” kata Boyamin.

    Adhyaksa Awards 2025 akan menjadi panggung apresiasi bagi para jaksa yang dianggap berhasil menjadi teladan. Hadirnya Jejak Jaksa juga memperkuat penghargaan yang diberikan, menggambarkan bahwa penegak hukum bisa menjalankan tugasnya secara humanis sekaligus inspiratif.

    detikcom bersama Kejaksaan Agung menghadirkan program khusus yang mengungkap realita penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Program ini tidak hanya menyorot upaya insan kejaksaan dalam menuntaskan kasus, namun juga mengungkap kisah dari dedikasi dan peran sosial para jaksa inspiratif.

    Program ini diharapkan membuka cakrawala publik akan arti pentingnya institusi kejaksaan dalam kerangka pembangunan dan penegakan supremasi hukum di masyarakat. Saksikan selengkapnya di sini.

    (akd/akd)

  • Rapat Senyap Nadiem Makarim Berujung Jeratan Status Tersangka

    Rapat Senyap Nadiem Makarim Berujung Jeratan Status Tersangka

    Jakarta –

    Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Total sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini.

    “Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Makarim),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam jumpa pers di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa berbagai saksi, termasuk saksi ahli.

    “Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi ahli petunjuk dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampidsus pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019-2024,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo.

    Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan ketiga yang dilakukan Kamis (4/9). Sebelumnya Nadiem diperiksa dalam kasus ini pada Senin (23/6) dan Selasa (15/7).

    Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tenteng Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Nadiem ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak Kamis (4/9).

    4 tersangka sebelumnya:

    1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW);
    2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL);
    3. Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS);
    4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM).

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo memberikan keterangan pers di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Kejagung menetapkan mantan menteri Nadiem Makarim sebagai tersangka. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

    Rapat Senyap Kendikbud dengan Google

    Kejagung mengatakan Nadiem menggelar rapat ‘senyap’ dengan pihak Google Indonesia terkait pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menggunakan Chromebook. Dalam rapat tertutup secara daring melalui Zoom Meeting itu, Nadiem mewajibkan peserta memakai headset.

    “Zoom Meeting dan meminta peserta memakai headset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM,” kata Nurcahyo.

    Rapat yang digelar 6 Mei 2020 itu diikuti Dirjen Paud Dikdasmen berinisial H, Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek berinisial T, serta JT dan FA selaku stafsus Nadiem.

    Rapat itu digelar padahal pengadaan Chromebook belum dimulai. Untuk meloloskan itu, sekitar awal 2020 Nadiem menjawab surat Google untuk pengadaan Chromebook ini.

    “Sedangkan saat itu pengadaan alat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google Kemendikbud. Sekitar awal 2020, NAM selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi pengadaan alat TIK di Kemendikbud,” katanya.

    Nurcahyo menyebutkan tawaran Google sebelumnya ditolak era Mendikbud Muhadjir Effendy karena uji coba gagal tahun 2019 dan tak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam.

    “Atas perintah NAM pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu ChromeOS,” ujar Nurcahyo.

    Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi ChromeOS.

    Akibat perbuatannya itu, Nadiem melanggar Perpres 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun 2021, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan peraturan LKPP 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

    Kejaksaan Agung menahan Nadiem pada Kamis (4/9/2025). (Foto: Ari Saputra/detikcom)

    Kerugian Negara Rp 1,98 T

    Kejagung mengungkapkan kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 1,98 triliun. Kerugian keuangan negara saat ini masih dalam perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan TIK, diperkirakan senilai kurang lebih Rp 1.980.000.000.000,” kata Nurcahyo.

    Kejagung juga masih mendalami terkait dana yang diterima Nadiem dalam kasus korupsi itu. Kejagung telah menyita sejumlah barang terkait kasus tersebut.

    “(Aliran uang diterima Nadiem) Itu masih dalami ya semuanya. Jangan dikira-kira (jumlahnya),” ujar Nurcahyo.

    Kata Nadiem Saat Ditahan

    Nadiem sempat buka suara saat dibawa Kejagung untuk ditahan. Dia mengaku tak melakukan apa pun mengenai kasus korupsi laptop.

    “Saya tidak melakukan apa pun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar. Allah akan mengetahui kebenaran,” ujar Nadiem sambil berteriak.

    Nadiem mengaku hidupnya menjunjung integritas dan kejujuran. Nadiem berharap dapat perlindungan menghadapi proses hukum.

    “Bagi saya seumur hidup saya integritas nomor satu, kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya insyaallah,” tuturnya.

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/maa)

  • Halo DPR, Deadline 17 Tuntutan Rakyat Jatuh Hari Ini

    Halo DPR, Deadline 17 Tuntutan Rakyat Jatuh Hari Ini

    Jakarta –

    Para aktivis hingga influencer menyerahkan tuntutan rakyat ’17+8′ atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke DPR RI pada Kamis kemarin. Diketahui 17 tuntutan itu tenggat waktunya jatuh hari ini.

    Tuntutan rakyat ’17+8′ itu kompak digaungkan masyarakat Indonesia lewat media sosial (medsos). Akhirnya tuntutan itu resmi diserahkan ke DPR pada Kamis (4/9) kemarin oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.

    Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez.

    Penyerahan 17+8 tuntutan warga ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.

    17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu, Deadline: 5 September 2025

    Tugas Presiden:

    1.⁠ ⁠Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    2.⁠ ⁠Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
    4.⁠ ⁠Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
    5.⁠ ⁠Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
    Tugas Ketua Umum Partai Politik:6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    7.⁠ ⁠Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    8.⁠ ⁠Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
    Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
    9.⁠ ⁠Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
    10.⁠ ⁠Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    11.⁠ ⁠Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.
    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia).
    12.⁠ ⁠Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
    13.⁠ ⁠Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14.⁠ ⁠Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.
    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi.
    15.⁠ ⁠Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
    16.⁠ ⁠Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17.⁠ ⁠Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun, Deadline: 31 Agustus 2026

    1.⁠ ⁠Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran
    Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

    2.⁠ ⁠Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

    3.⁠ ⁠Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

    4.⁠ ⁠Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

    5.⁠ ⁠Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

    6.⁠ ⁠TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

    7.⁠ ⁠Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

    8.⁠ ⁠Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

    Minta DPR Buktikan

    Mereka juga meminta DPR membuktikan secara konkret dan tak sekadar janji dalam mewujudkan tuntutan tersebut.

    “Hari ini, kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata ‘akan’, dengan kata-kata ‘meminta’. Kami ingin bukti konkret,” kata Abigail Limuria, salah satu influencer yang menyerahkan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (4/9).

    Dia menjelaskan tuntutan terbuka ini telah dibagikan di media sosial. Dia yakin pemerintah sudah memantau tuntutan ini.

    “Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin, itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat. Dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah, mereka pasti sudah aware,” jelasnya.

    Pihaknya pun sudah menindaklanjutinya lewat jalur informasi. Baru hari ini secara formal tuntutan itu diserahkan.

    “Pada akhirnya kemarin, pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspons oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya,” lanjutnya.

    Sementara Andhyta F Utami atau Afu membeberkan motivasi yang muncul hingga 17+8 tuntutan rakyat ini akhirnya tercipta. Dia mengungkapkan 17+8 tuntutan rakyat ini muncul dari kekecewaan dan rasa duka yang dalam melihat situasi kericuhan yang terjadi.

    “Sebelas orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini semua tidak seharusnya terjadi,” tutur Afu.

    Sedangkan Fathia Izzati menilai jika 17+8 tuntutan rakyat tidak diindahkan oleh DPR RI hingga besok, maka masyarakat akan menilai dengan sendirinya. Dia mengatakan pihaknya bersama beberapa influencer hanya sebagai kepanjangan tangan dari suara rakyat.

    “Ya kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya nggak dari kami, tapi dari rakyat, karena ini balik lagi cuman perpanjangan tangan suara rakyat,” imbuh Fathia.

    Dasco Akan Bahas Bareng Fraksi DPR

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh aktivis hingga influencer di media sosial. Dasco menyebut akan mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas hal tersebut.

    “Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8,” kata Dasco setelah menerima audiensi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) hingga anggota kepemudaan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).

    Dasco menyebut aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Dasco mengatakan bakal mengumpulkan fraksi-fraksi di DPR membahas hal itu.

    “Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ungkapnya.

    Dirangkum detikcom, Rabu (3/9), tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh sejumlah influencer hingga aktivis. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/jbr)

  • Tidak Akan Ada Negara Palestina!

    Tidak Akan Ada Negara Palestina!

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengkritik keras Prancis dan negara-negara lain yang berencana mengakui negara Palestina. Ia menegaskan tidak akan ada negara Palestina.

    Dilansir AFP, Jumat (5/9/2024), Rubio menyampaikan itu merespons rencana Israel mencaplok Tepi Barat. Ia menyebut langkah Israel itu perlu dilakukan untuk menghancurkan prospek negara Palestina yang merdeka.

    “Apa yang Anda lihat dengan Tepi Barat dan aneksasinya, itu bukanlah hal yang final, itu adalah sesuatu yang sedang dibahas di antara beberapa elemen politik Israel. Saya tidak akan memberikan pendapat tentang itu hari ini,” kata Rubio kepada wartawan di Ekuador.

    “Yang akan saya katakan kepada Anda adalah bahwa itu sepenuhnya dapat diprediksi,” katanya.

    Kemudian, Rubio menegaskan tidak akan ada negara Palestina. Ia menyebut negara Palestina terbentuk bukan dari pengakuan negara-negara lain,

    Ia juga mengulangi tuduhannya bahwa dorongan untuk mengangkat Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, telah membuat Hamas, saingannya, di Gaza, semakin berani. “Begitu, hari itu, Prancis mengumumkan hal yang mereka lakukan, hari itu juga, Hamas meninggalkan meja perundingan,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan akan mengakui negara Palestina di KTT PBB pada 22 September lalu. Ia menyuarakan kekesalannya atas situasi kemanusiaan yang mengerikan dan apa yang ia lihat sebagai sikap keras kepala Israel.

    (maa/maa)