Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Kita Negara Superpower Bidang Budaya

    Kita Negara Superpower Bidang Budaya

    Jakarta –

    Dalam kunjungan kerjanya ke Tabanan, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menghadiri Temu Wicara Budaya yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan. Ia juga meresmikan Pameran Seni Rupa “Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi”, hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan dengan Komunitas Maha Rupa Batukaru.

    Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan budaya Indonesia yang kaya dan beragam adalah jati diri serta identitas bangsa yang harus dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan bersama.

    “Kebudayaan kita luar biasa kaya dan beragam. Jangan sampai kita take it for granted. Ini adalah national treasure yang menumbuhkan national pride dari kita semua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Fadli pun menegaskan amanat UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

    Ia menegaskan hal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan bukan hanya untuk bangsa sendiri, tetapi juga untuk peradaban dunia.

    “Budaya adalah soft power yang sangat penting dalam strategi kebudayaan suatu negara. Indonesia dengan segala kekayaan budayanya memiliki kekuatan lunak yang tidak tertandingi. Kita harus yakin bahwa kita adalah negara superpower di bidang budaya,” tegasnya.

    “Museum bukan hanya tempat menyimpan koleksi, melainkan etalase budaya dan peradaban bangsa. Inisiatif pendirian Museum Tabanan akan kami dukung penuh sebagai kantong budaya yang dinamis dan mampu mendorong perekonomian,” lanjut Fadli.

    Fadli mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu peradaban tertua dunia. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah fosil purba yang ditemukan di Indonesia.

    Pada kesempatan ini, Fadli juga menyampaikan kepada para tamu undangan terkait penyelenggaraan CHANDI 2025 (Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation). Berlangsung pada 3-5 September 2025 di Denpasar, Bali, forum tersebut menjadi sarana dalam menjadikan Indonesia menjadi ibukota kebudayaan dunia.

    “Di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan, hanya budaya yang bisa menyatukan. CHANDI 2025 adalah platform yang dibangun Kementerian Kebudayaan untuk menjadikan Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia,” paparnya.

    Menutup sambutannya, ia berharap budaya dapat terus dijaga dan dilestarikan, khususnya di Tabanan. “Budaya kita adalah jati diri bangsa. Kita harus menjaganya bersama-sama agar bisa dikenal di tengah peradaban dunia,” ucapnya.

    Sementara itu, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Fadli pada acara Temu Wicara Budaya. Forum ini menjadi ruang dialog antara masyarakat, seniman, budayawan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam membahas potensi kebudayaan Tabanan, termasuk rencana pendirian Museum dan Galeri Seni Budaya.

    “Suatu kehormatan bagi kami atas kedatangan Menbud di Tabanan. Beginilah kultur agraris kami, di mana mayoritas masyarakat adalah petani. Kita harus bangga akan sejarah dan kekayaan budaya kita. Pemerintah Tabanan akan terus mendukung seluruh kegiatan budaya masyarakat untuk mendorong pelestarian budaya, menuju Tabanan yang aman, unggul, dan madani,” ucap I Komang Gede.

    Sebagai informasi, Temu Wicara Budaya di Tabanan menghadirkan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya dan Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana sebagai narasumber, dan dimoderatori oleh seniman sekaligus dosen ISI Surakarta, I Gusti Nengah Nurata.

    Kegiatan ini juga menampilkan pameran seni rupa ‘Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi’ sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah bersama komunitas terhadap karya para seniman Tabanan. Pameran resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang ditandai dengan penaburan bunga Sandat diiringi dengan sajian lagu daerah Bali berjudul ‘Bungan Sandat’.

    Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga; Kapolres Tabanan, I Putu Bayu Pati; Dandim 1619/Tabanan, Letkol Inf Trijuang Danarjati; Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana; para seniman, budayawan, serta masyarakat setempat.

    Turut mendampingi Menteri Kebudayaan, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya, Basuki Teguh Yuwono; Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi; serta Direktur Warisan Budaya, I Made Dharma Suteja.

    (prf/ega)

  • Hotman Mohon Bantuan Prabowo di Kasus Korupsi Jerat Nadiem, Ini Kata Kejagung

    Hotman Mohon Bantuan Prabowo di Kasus Korupsi Jerat Nadiem, Ini Kata Kejagung

    Jakarta –

    Pengacara mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris, sempat memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di Istana. Bagaimana tanggapan Kejagung?

    Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna tak banyak berkomentar mengenai permintaan Hotman itu. Dia hanya mengatakan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan sesuai ketentuan.

    “Perkara ini sedang dalam tahap penyidikan. Biarkan aja berjalan sesuai ketentuan dan kita menghormati asas praduga tak bersalah terhadap yang bersangkutan,” ucap Anang, Sabtu (6/9/2025).

    Menurut Anang, penyidik akan mendalami semua pihak yang terlibat dalam perkara itu. Secara bersamaan kebenaran juga akan terungkap.

    “Biar penyidik mendalami untuk mengungkap semua fakta hukum dan pihak pihak yang terlibat nantinya,” tutur Anang.

    Melalui akun Instagram-nya, Hotman Paris menyebut kliennya tidak melakukan korupsi dalam kasus tersebut. Hotman sudah mengizinkan pernyataannya dikutip.

    “Seluruh rakyat Indonesia ingin agar bener-bener hukum ditegakkan dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi, tapi kenapa dia ditahan?” kata Hotman, Sabtu (5/9/2025).

    Hotman sebelumnya ‘mencolek’ Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di Istana. Dia akan membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan perbuatan korupsi.

    “Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil Kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim, gelar perkaranya di Istana dan saya akan buktikan: Satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang satu sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya,” ucap Hotman.

    “Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, yang pernah jadi klien saya 25 tahun,” tambahnya.

    Dihubungi terpisah, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons pernyataan dari Hotman Paris tersebut. Hasan menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum.

    “Kita serahkan saja kepada penegak hukum ya. Pemerintah tidak intervensi proses hukum,” ujar Hasan.

    Nadiem Jadi Tersangka

    Seperti diketahui, Nadiem Makarim ditetapkan tersangka dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sebelumnya Nadiem telah dua kali diperiksa dalam kasus tersebut. Nadiem diperiksa pertama kalinya pada Senin (23/6), yang berlangsung sekitar 12 jam. Kemudian, Nadiem kembali diperiksa pada Selasa (15/7) selama sekitar 9 jam.

    Kemudian pada Kamis (4/9), merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem. Nadiem juga sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025.

    Kejagung sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 1,98 triliun.

    Kelima orang tersangka yakni:

    1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW);
    2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL);
    3. Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS);
    4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief(IBAM);
    5. Mendikbudristek 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim (NAM).

    Halaman 2 dari 2

    (ond/fca)

  • Polda Metro Bakal Usut Tuntas Aktor Utama di Balik Demo Ricuh

    Polda Metro Bakal Usut Tuntas Aktor Utama di Balik Demo Ricuh

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihak kepolisian akan mengusut tuntas aktor utama di balik kericuhan demo. Ade Ary menyebut saat ini tim penyidik tengah mengumpulkan barang bukti hingga pemeriksaan terhadap para saksi. Polda Metro Jaya menegaskan akan menindak tegas palaku anarkis saat demo.

  • Cabuli Wanita Berkebutuhan Khusus, Pria di Pelalawan Ditangkap Polisi

    Cabuli Wanita Berkebutuhan Khusus, Pria di Pelalawan Ditangkap Polisi

    Jakarta –

    Seorang pria berinisial S alias Cicap (26), warga Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, ditangkap oleh Unit PPA Satreskrim Polres Pelalawan. Ia diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang wanita dewasa yang berkebutuhan khusus.

    Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP I Gede Eka Yoga Pranata mengungkapkan penangkapan S dilakukan pada Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya. Pencabulan ini sendiri terjadi pada Mei 2025.

    “Tersangka kami lakukan penangkapan tanpa perlawanan,” ujar AKP I Gede Eka Yoga Pranata, dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

    Tim unit IV PPA Polres Pelalawan yang dipimpin oleh Ipda Marta Christina Marpaung berkoordinasi dengan personel Polsek Pangkalan Lesung untuk melakukan penangkapan ini.

    Eka Yoga menerangkan kasus ini bermula dari laporan yang diterima polisi pada 4 Agustus 2024. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, tim mendapatkan informasi bahwa pelaku, yang saat itu buron, sedang berada di rumahnya di Pangkalan Lesung.

    “Berdasarkan hasil interogasi, S alias Cicap mengakui perbuatannya. Korban wanita inisial E yang berkebutuhan khusus,” tuturnya.

    Saat ini Cicap masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Pelalawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

    (mei/dhn)

  • Gara-gara iPhone Warga, Damkar Depok Diminta Kuras Kolam Ikan

    Gara-gara iPhone Warga, Damkar Depok Diminta Kuras Kolam Ikan

    Depok –

    iPhone 15 Pro Max milik warga di Villa Graha Madani, Sawangan, Depok jatuh ke dalam kolam sedalam 2 meter. Warga tersebut meminta bantuan Damkar.

    Dilihat dari akun Instagram @depokfirerescue113, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok UPT Bojongsari turun ke dalam kolam di Villa Graha Madani, Jalan Raya Pahlawan RT 07 RW 07 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

    Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 5 September 2025. Dua orang petugas Damkar terlihat turun ke dalam kolam ikan tersebut untuk mencari iPhone yang terjatuh.

    Tidak hanya itu, petugas juga terlihat menguras air kolam dengan kedalaman 2 meter. Satu unit pompa air dikerahkan untuk menyedot air dari dalam kolam.

    “Masih dalam proses pengurasan kolam tersebut, diperkirakan kedalaman kolam 2 meter,” ujar seorang petugas dalam video yang diunggah Instagram @depokfirerescue113, dilihat detikcom, Sabtu (6/9/2025).

    “Petugas dengan hati-hati dan berhasil menemukan HP tersebut dengan kondisi hidup lalu dikembalikan ke pemiliknya,” tulis Damkar Depok.

    (mei/dhn)

  • Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur Usai Kurang Bayar Pajak Properti

    Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur Usai Kurang Bayar Pajak Properti

    London –

    Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner mengundurkan diri setelah mengakui kurang bayar pajak properti. Mundurnya Rayner menjadi pukulan telak bagi pemerintahan PM Inggris, Keir Starmer.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (6/9/2025), Rayner memutuskan mengundurkan diri “mengingat temuan” investigasi independen yang menyimpulkan bahwa ia tidak “mengindahkan peringatan” dari nasihat hukum yang diterimanya dan telah melanggar aturan menteri.

    Rayner mengakui telah kurang bayar pajak properti atas pembelian sebuah flat, dan menyalahkan kesalahan tersebut pada saran yang “tidak akurat”.

    Setelah sebuah laporan independen pada hari Jumat (6/9) menyatakan ia telah melanggar aturan menteri, Rayner menyerahkan pengunduran dirinya kepada PM Keir Starmer. Rayner menyebut temuan tersebut dan “dampaknya terhadap keluarganya” menjadi alasan dirinya untuk meninggalkan jabatan Wakil PM Inggris.

    Rayner pernah dianggap sebagai calon penerus Starmer karena popularitasnya di kalangan akar rumput partai. Wanita tersebut tumbuh besar di Stockport, di pinggiran Manchester di Inggris barat laut.

    Sejak usia dini, ia bertanggung jawab merawat ibunya, yang bipolar dan menderita depresi, sementara ayahnya sering tidak ada di rumah.

    Starmer Reshuffle Kabinet

    PM Inggris Keir Starmer melakukan perombakan (reshuffle) kabinet setelah Rayner mundur dari jabatan Wakil PM Inggris. Starmer mengangkat seorang wakil PM baru, menteri luar negeri (menlu), dan menteri dalam negeri (mendagri) pada hari Jumat dalam perombakan besar-besaran.

    Jabatan mendagri kemudian dijabat Shabana Mahmood yang sedianya menjabat menteri kehakiman.

    Starmer tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi Rayner setelah penasihat independen Inggris memutuskan bahwa wakilnya itu telah melanggar kode menteri dengan tidak membayar pajak yang benar.

    Rayner, 45, adalah menteri kedelapan, dan paling senior, yang meninggalkan tim Starmer, dan yang paling merusak setelah pemimpin Inggris itu menawarkan dukungannya ketika ia pertama kali dituduh menghindari pajak sebesar 40.000 pound ($54.000).

    Rayner meminta maaf kepada Starmer dalam surat pengunduran dirinya. “Saya sangat menyesali keputusan saya untuk tidak mencari nasihat pajak spesialis tambahan,” katanya.

    (jbr/dhn)

  • Janji Presiden Peru ke Prabowo Usut Pembunuhan Staf KBRI

    Janji Presiden Peru ke Prabowo Usut Pembunuhan Staf KBRI

    Jakarta –

    Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Zetro Leonardo Purba tewas usai ditembak orang tak dikenal saat di luar kediamannya di ibu kota Peru, Lima. Presiden Peru Dina Boluarte bersurat ke Presiden Prabowo Subianto janji mengusut tuntas kasus ini.

    Zetro ditembak saat baru tiba di kediamannya pada Senin (1/9/2025) malam setelah bersepeda dengan istrinya. Dia sempat dibawa ke rumah sakit setempat dalam kondisi kritis, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

    Otoritas Peru mengungkap Zetro tewas ditembak tiga kali oleh pelaku. Rekaman CCTV menunjukkan penyerang melepaskan tembakan, lalu kabur dengan sepeda motor bersama seorang rekan. Menteri Dalam Negeri Peru, Carlos Malaver, menyebut insiden ini sebagai “pembunuhan kontrak”.

    Polisi menegaskan tidak ada barang korban yang hilang, sehingga penyerangan tersebut diyakini memang bertujuan menghabisi nyawa. Zetro diketahui baru lima bulan bertugas di Peru, meninggalkan seorang istri dan tiga anak.

    Jenazah Zetro akan tiba awal pekan depan pada hari Selasa (9/9). Ketua RW setempat Aris Indra mengatakan jenazah Zetro nantinya tidak langsung dibawa ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan. Almarhum akan disemayamkan lebih dulu di kantor Kementerian Luar Negeri.

    “Info jenazah tiba di Jakarta langsung ke Gedung Pancasila Kemlu, Pejambon,” jelas dia.

    Namun Aris mengaku belum mengetahui pasti kapan jenazah akan terbang menggunakan pesawat. Jika perkiraan hari Selasa (9/9), maka jenazah perlu berangkat paling lambat sekitar Minggu (7/9).

    “Flight belum ada info, masih menunggu info lanjutan,” sambungnya.

    Presiden Peru Kirim Surat ke Prabowo

    Presiden Dina Boluarte melalui Menlu Elmer Schialer menyatakan belasungkawa mendalam kepada keluarga Zetro dan pemerintah Indonesia. Ia juga meyakinkan Presiden Prabowo bahwa penyelidikan akan dilakukan secara serius.

    “Nyonya Presiden juga meyakinkan Presiden Indonesia bahwa semua sumber daya yang diperlukan sedang dikerahkan untuk memastikan investigasi ini menyeluruh, cepat, dan efisien, serta untuk mengidentifikasi pelaku intelektual dan material dari tindakan kekerasan ini,” kata Schialer.

    Schialer menambahkan jenazah Zetro akan segera dipulangkan ke Indonesia bersama keluarga. Pemerintah Peru pun menawarkan peningkatan keamanan bagi KBRI dan warga negara Indonesia di Lima.

    Kemlu RI Tegaskan Kawal Kasus

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan akan terus mengawal penyelidikan kasus penembakan ini. Menlu RI Sugiono telah berkomunikasi langsung dengan Menlu Peru untuk mendesak investigasi yang transparan dan cepat.

    “KBRI Lima terus lakukan koordinasi dengan kepolisian Peru, meminta agar proses investigasi berjalan profesional dan dipercepat,” ujar Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.

    Kemlu RI memastikan dukungan penuh bagi keluarga almarhum, sekaligus menekankan perlindungan maksimal bagi personel diplomatik serta WNI di Peru. Pemerintah Indonesia menegaskan kasus ini tidak akan dibiarkan tanpa kejelasan hingga pelaku berhasil ditangkap dan diproses hukum.

    Sosok Zetro

    Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI merasa sangat kehilangan Zetro. Mereka mengenang sosok Zetro sebagai pribadi yang riang dan ramah kepada semua orang.

    “Orangnya sangat fun, sangat baik, sangat ramah, terus apa pun yang saya minta, ‘Siap, Bu, kita laksanakan bersama’. Saya terus terang sangat kehilangan salah satu orang terbaik saya ya, dan kita sangat kehilangan,” ujar Sekretaris Dirjen Kerja Sama ASEAN, Kemenlu, Carolina Tinangon, setelah melayat ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Bagi Carolina, Zetro adalah orang yang bisa diajak bekerja sama dengan baik. Sikap Zetro, menurutnya, dapat membawa banyak dampak positif kepada orang sekitarnya.

    “He is always ready to be apa pun, dia nggak milih-milih pekerjaan. Menurut saya itu, he is very helpful person. Dan buat kita, kita semua merasa kehilangan, dan orangnya ceria, gembira. Kalau ada apa-apa, ‘Bu, gimana?’ itu membuat suasana kantor enak gitu buat saya. Jadi kita semua merasa kehilangan,” ungkap dia.

    Carolina mengingat Zetro pernah bekerja dengannya di Ditjen Kerja Sama ASEAN dua tahun lalu. Di sana Zetro banyak mengurus hal yang berkaitan dengan logistik.

    Halaman 2 dari 2

    (wia/idn)

  • Eks Stafsus Presiden Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Eks Stafsus Presiden Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta –

    Staf Khusus Bidang Ekonomi Era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta, dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu dibenarkan PP Muhammadiyah.

    “Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah,” tulisnya dalam postingan Instagram @lensamu, Sabtu (6/9/2025).

    “Semoga almarhum husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya, serta ditempatkan di Jannatun Na’im,” tambahnya.

    Diketahui, Arif Budimanta pria yang lahir di Medan, 15 Maret 1968 itu dikenal sebagai ekonom Indonesia. Arif menempuh Pendidikan di IPB jurusan Ilmu Tanah pada 1990.

    Lalu ia melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Alam pada 1996. Kemudian, Artif meraih gelar doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI pada 2006.

    Dalam karier politiknya, Arif tercatat pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI pada 2009-2014 dan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI.

    Ia juga tercatat pernah menjadi Senior Advisor Menteri Keuangan pada 2014-2016; Tim Ahli Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2014-2019; Dewan Direktur Indonesia Eximbank 2015-2020.

    Dan tak lain, Arif juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Presiden ke-7 RI Jokowi pada 2016-2019.

    Selain itu, Arif juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute; Wakil Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia 2007-2012; Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah; Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

    (azh/azh)

  • Daftar PR Tuntutan Rakyat yang Sudah dan Akan Dikerjakan DPR

    Daftar PR Tuntutan Rakyat yang Sudah dan Akan Dikerjakan DPR

    Jakarta –

    Belakangan publik gencar mengawasi kinerja hingga tunjangan beserta gaji yang diterima oleh wakil rakyat di lembaga legislatif. Masyarakat menuntut adanya reformasi dari DPR RI secara besar-besaran.

    Demonstrasi yang dilakukan ke DPR bahkan berlangsung selama berhari-hari. Tuntutan 17+8 menggema di media sosial meminta DPR RI untuk segera berbenah.

    Berdasarkan tuntutan yang dilihat detikcom, ada sejumlah permintaan ke DPR RI dalam tenggat waktu satu tahun (berakhir pada 31/8/2026) hingga satu minggu (dengan deadline 5/9/2025). Permintaan itu tertulis “17+8 Tuntutan Rakyat Transparansi. Reformasi. Empati”

    Setidaknya ada tiga poin yang dialamatkan ke DPR RI dalam 17 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu satu pekan. Berikut bunyinya pada nomor 3-6:

    – Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
    – Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
    – Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

    Hal ini lantas dijawab oleh DPR RI di hari yang sama ketika tenggat waktu telah berakhir. DPR mengumumkan sejumlah kebijakan dan janji menyikapi kritik yang masuk ke lembaganya.

    Berikut beberapa tuntutan rakyat yang sudah dan akan dikerjakan oleh DPR RI:

    Puan Pimpin Reformasi DPR

    Puan pimpin rapt bersama ketua fraksi di DPR / Foto: (Dok. Istimewa)

    Ketua DPR Puan Maharani memimpin pertemuan pimpinan DPR dengan seluruh pimpinan fraksi partai politik di DPR pada Kamis (4/9). Puan mengumpulkan pimpinan fraksi membahas transformasi DPR, termasuk aspirasi-aspirasi dari rakyat.

    “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR,” kata Puan.

    “Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR akan terbuka dan melakukan evaluasi. Ketua DPP PDIP itu menyebut aspirasi dari masyarakat akan menjadi pedoman dalam melangkah.

    “Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan.

    Puan menegaskan dirinya yang akan langsung memimpin reformasi DPR. Puan berharap kinerja lembaga legislatif bisa sejalan dengan harapan rakyat.

    “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.

    DPR Hentikan Tunjangan Rumah-Moratorium Kunker Luar Negeri

    Foto: Rifkianto Nugroho

    Seluruh fraksi DPR menyepakati sejumlah tuntutan rakyat dalam 17+8 yang tenggatnya jatuh pada hari Jumat (5/9). DPR mengumumkan untuk menghentikan tunjangan rumah anggota DPR.

    “Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    DPR juga menghentikan kunjungan kerja atau kunker anggota DPR ke luar negeri. Anggota DPR dapat ke luar negeri hanya bila mendapat undangan kenegaraan.

    “Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR terhitung sejak tanggal 1 September 2025. Kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” imbuhnya.

    Pangkas Tunjangan Listrik, Telepon, Transportasi

    Rapat anggota dewan (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)

    DPR RI sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR. Selain itu, tunjangan anggota DPR meliputi tunjangan listrik hingga komunikasi intensif akan dipangkas.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

    Dasco juga mengatakan DPR melakukan moratorium perjalanan anggota DPR ke luar negeri per 1 September 2025. Hal itu dikecualikan jika ada undangan kenegaraan.

    Adapun Dasco mengatakan anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh parpol tak akan dibayarkan hak-haknya. Pimpinan DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan anggota Dewan yang telah dilakukan parpol melalui mahkamah partai.

    Janji Bakal Transparan

    Wakil Ketua DPR RI Dasci (Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya berjanji akan transparan terkait tunjangan hingga fasilitas yang didapat anggota Dewan. Mereka akan melibatkan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi yang dilakukan.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan: a. daya listrik dan b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Dasco.

    Dasco menyebut transparansi hingga keterlibatan masyarakat akan menjadi komitmen ke depannya. Adapun komitmen itu ditandatangani langsung oleh seluruh pimpinan di DPR RI.

    “DPR RI kan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” ungkap Dasco.

    Take Home Pay Anggota Dewan

    Foto: Ari Saputra/detikcom

    Tunjangan legislator Senayan yang akan dipangkas antara lain tunjangan listrik, tunjangan telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Dasco mengatakan akan transparan terkait gaji anggota DPR.

    Dokumen gaji dan tunjangan anggota dewan akan dibagikan kepada wartawan. Berdasarkan dokumen yang diterima berikut rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah ada pemangkasan.

    Gaji pokok dan tunjangan jabatan (Melekat)

    1. Gaji Pokok: Rp 4.200.000
    2. Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000
    3. Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000
    4. Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
    5. Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680
    6. Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
    Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680.

    Tunjangan konstitusional

    7. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
    8. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
    9. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
    10. Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan
    a. fungsi legislasi: Rp 8.461.000
    b. fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
    c. fungsi anggaran: Rp 8.461.000
    Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

    Total bruto: Rp 74.210.680
    Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950
    Tak home pay: Rp 65.595.730.

    MKD DPR Bakal Periksa Legislator Nonaktif

    Foto: Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam (tengah)-(Firda/detikcom)

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bakal memanggil lima anggota dewan yang dinonaktifkan partai di masa demonstrasi. Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan pihaknya segera memeriksa 5 legislator nonaktif, di antaranya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya) dan Adies Kadir.

    “Pasti, kita Senin kita melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal pemeriksaannya. MKD ini kan bukan partai, jadi harus kita sepakatin dulu kapan kita rapat. Beda sama partai-partai menonaktifkan cepat. Ini kan kita butuh anggota-anggota pimpinan agar kita sehati keputusannya,” kata Dek Gam saat dihubungi, Jumat (5/9/2025).

    Dek Gam menyebut setelah jadwal pemeriksaan ditentukan oleh pimpinan dan anggota MKD pelapor hingga terlapor akan diperiksa. Ia menyebut laporan itu masuk beberapa hari lalu atas nama Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.

    “Diperiksa. Diperiksa. Ya, berhenti tidaknya kan tergantung hasil pemeriksaan. Wajib MKD untuk meriksa itu. Pelapornya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia,” ujar Dek Gam.

    Ia menyebut pemeriksaan kepada 5 anggota dewan ini memiliki kasus yang berbeda-beda. Dek Gam menyebut laporan yang masuk mulai dari anggota yang joget-joget dalam sidang paripurna hingga ucapan kasar ke masyarakat.

    “Yang dilapor 5, bisa nanti hasil pengembangannya ya bisa lebih. Kalau yang dilaporin tentang joget, kita akan buka CCTV nanti. Yang jogetnya siapa aja. Begitu loh. Tapi kalau yang ngelawan masyarakat, ada videonya, itu fatal,” kata dia.

    Dek Gam lantas menjelaskan proses pemanggilan anggota dewan itu. Ia menyebut pelapor akan dimintai keterangan oleh MKD, baru setelah itu legislator dipanggil untuk pendalaman.

    “Surat pengaduan 1 September. Nah ini kan lagi diverifikasi tuh sama staff kita. Jadi kita, hari ini libur. Senin kita udah rapat internal dulu untuk menentukan tanggal pemanggilan pelapor dan terlapor,” ujar Dek Gam.

    “Nah kita kan yang pertama kita akan panggil si pengadu dulu nih. Pengadu apa sih yang kamu laporin Sahroni, ‘apa sih yang kamu laporin itu gitu loh’. Jadi nanti di situ kita ada bahan untuk kita dalami lagi. Kepada si peradunya,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 7

    (dwr/dwr)

  • Yusril Ungkit Artis Jadi DPR, Golkar Bicara Hak Warga Memilih dan Dipilih

    Yusril Ungkit Artis Jadi DPR, Golkar Bicara Hak Warga Memilih dan Dipilih

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Irawan merespons terkait sorotan terhadap para artis yang menjadi anggota DPR RI di tengah wacana merevisi UU Pemilu. Irawan menyebut menjadi anggota DPR adalah hak semua warga negara.

    “Terkait dengan fenomena artis, saya sendiri menilai dan berpendapat bahwa hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) hak semua warga negara yang telah memenuhi syarat. Hal mana hak tersebut tidak memandang latar belakang profesi untuk memilih dan dipilih,” kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (5/9/2025).

    Namun, Irawan mengembalikan kebijakan ‘merekrut’ artis untuk menjadi anggota dewan itu kepada masing-masing partai politik. Menurutnya, partai politik juga memiliki hak untuk mengajukan calonnya dalam pemilu.

    “Karena partai politik yang punya hak mengajukan nominasi dalam pemilu. Begitu juga dengan pemilih, mereka yang punya hak untuk memilih. Artis atau bukan artis, pemilih yang punya kedaulatan untuk memilih,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan pemerintah berancang-ancang merevisi UU Pemilu. Perubahan sistem pemilu, kata Yusril, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Yusril mengatakan perubahan sistem pemilu sesuai dengan rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi polisi. Yusril menilai sistem saat ini tak terbuka luas, sorotan muncul kepada orang kaya dan selebritas.

    “Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya, supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja, dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis, yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua,” ujarnya.

    “Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, sehingga diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu,” imbuhnya.

    (fas/gbr)