Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Protes Aktivis Ditahan, Admin Gejayan Memanggil Mogok Makan di Rutan Polda

    Protes Aktivis Ditahan, Admin Gejayan Memanggil Mogok Makan di Rutan Polda

    Jakarta –

    Admin Gejayan Memanggil, Syahdan Husein, melakukan aksi mogok makan di dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya. Aksi itu dilakukan sebagai protes lantaran aktivis ditahan saat kericuhan terjadi beberapa waktu lalu.

    “Sejak 11 September, Syahdan sudah mogok makan. Berarti, per hari ini, sudah seminggu. Ini sebagai bentuk protesnya dia atas penangkapan-penangkapan seluruh aktivis,” kata kakak Syahdan, Sizigia Pikhansa, di Polda Metro Jaya, Rabu (17/9/2025).

    Sizigia mengatakan aksi mogok makan itu akan terus dilakukan hingga tahanan politik dibebaskan. “Dia mengatakan akan mogok makan sampai seluruh tahanan politik dibebaskan,” imbuhnya.

    Dia mengatakan pihak keluarga tidak dihubungi polisi sejak Syahdan ditangkap. Dia juga menyebut saat ini pihak keluarga dan pendamping hukum kesulitan untuk mengunjungi Syahdan hingga berdampak pada psikisnya.

    Delpiero Hegelian juga datang ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk adiknya, Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Rismansyah, yang juga ditahan. Dia menyebut berat badan adiknya turun.

    “Kondisi Delpedro di dalam, untuk fisik dia sehat, tapi ada penurunan berat badan selama dia ditahan kurang lebih dua minggu di dalam Polda Metro Jaya,” kata Delpiero.

    Dia meyakini adiknya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Dia juga meminta adiknya segera dibebaskan.

    “Delpedro dan kawan-kawan tidak bersalah, tapi kami tidak ingin mengemis permohonan ampun dari pemerintah. Kami siap menjalani proses hukumnya. Namun, jika memang tidak bersalah, tolong segera dilepaskan, harus segera dilepaskan, karena mereka memiliki hak asasi manusia kawan-kawan yang ada di dalam,” tuturnya.

    Diketahui, sebanyak 68 orang masih ditahan di Polda Metro Jaya dan polres jajaran buntut kericuhan yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Para tersangka dibagi menjadi beberapa klaster, mulai penghasutan hingga perusakan dan pembakaran fasilitas umum (fasum).

    Total ada enam tersangka penghasut yang diduga memicu anarki dan kerusuhan semasa unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Mereka yakni Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Rismansyah (DMR), MS, Admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, KA, RAP, dan TikToker Figha Lesmana (FL) yang menyebarkan hasutan melalui platform media sosial (medsos) untuk mendorong pelajar dan anak-anak melakukan kerusuhan di lokasi unjuk rasa.

    “Keenam pelaku ini ditangkap setelah Satgas Gakkum Anti Anarkis melakukan penyelidikan sejak Senin (25/8) dan menemukan sejumlah bukti serta keterangan yang membuat kami melakukan penetapan tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary.

    (wnv/jbr)

  • Pansus DPRD DKI: PAD Potensi Rugi Rp 700 M Per Tahun Akibat Parkir Ilegal

    Pansus DPRD DKI: PAD Potensi Rugi Rp 700 M Per Tahun Akibat Parkir Ilegal

    Jakarta –

    Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menyegel dua tempat parkir tak berizin di kawasan Jakarta Timur. Kedua parkir ilegal itu dikelola oleh operator Buana Parking.

    Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan langkah itu diambil untuk memberi efek jera terhadap pengelola parkir yang nakal. Terlebih praktik parkir ilegal, kata dia, merugikan keuangan daerah hingga Rp 700 miliar per tahun.

    “Tentunya juga merugikan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dianggap lebih dari 70 persen pendapatan dianggap bocor dan potensi kerugian pendapatan asli daerah sekitar Rp 700 miliar per tahun dari sisi pendapatan sektor perparkiran,” kata Jupiter kepada wartawan Rabu (17/9/2025).

    Selain menyebabkan kebocoran PAD, praktik parkir ilegal juga menjadi salah satu pemicu kemacetan. Di sisi lain, parkir ilegal juga sering merugikan masyarakat karena tarifnya tidak sesuai dengan aturan.

    Pansus Perparkiran DPRD dan Dishub Jakarta menyegel 2 titik parkir tak berizin di Jaktim. Parkir ilegal berpotensi merugikan PAD hingga Rp 700 miliar per tahun. (Rumondang/detikcom)

    “Karena Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari, setiap saat,” tutur Jupiter.

    “Sampai hari ini kami meyakini bahwa operator ilegal juga punya potensi dalam hal mengemplang pajak, mereka tidak melaporkan pajak dan itu juga ada potensi ke arah sana,” lanjut dia.

    Jupiter menuturkan masih banyak operator parkir yang tidak memiliki izin di Jakarta. Dia menyebut operator tak berizin yang menarik tarif parkir dari masyarakat sama saja dengan pungutan liar (pungli).

    “Oleh karena itu pungli itu adalah pidana, itu adalah perbuatan pidana dan dari sisi perizinan saja mereka tidak patuh, apalagi dari sisi pembayaran kepada Bapenda,” sebutnya.

    “Untuk di Jakarta yang ilegal kami meyakini ada lebih dari 50 operator,” sambung Jupiter.

    Dia menyebut bakal mendorong kepolisian agar turut mengusut praktik parkir ilegal karena ada pelanggaran pidana.

    “Jadi kami berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk mengusut,” terang Jupiter.

    Politikus Partai NasDem itu memastikan, sebelum menyegel Dinas Perhubungan telah mengirim surat peringatan terlebih dahulu, namun tak diindahkan. Dia mengatakan penyegelan merupakan tindakan tegas untuk memastikan aturan ditegakkan.

    “Kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kerjasamanya menyampaikan dan tidak membayar kepada operator parkir ilegal dan ini tidak dibenarkan dan tidak boleh operator parkir yang tidak memiliki izin untuk memungut biaya,” ucapnya.

    Turut hadir dalam penyegelam itu sejumlah Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta di antaranya Heri Kustanto, Muhammad Al Fatih, Francine Widjojo, Raden Gusti Arief Yulifard, dan August Hamonangan serta sejumlah petugas Unit Pengelola Perparkiran Dishub Jakarta.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/jbr)

  • Profil Menko Polkam Djamari Chaniago, Eks Jenderal Tempur Kostrad

    Profil Menko Polkam Djamari Chaniago, Eks Jenderal Tempur Kostrad

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam definitif. Karier Djamari Chaniago malang melintang jadi jenderal tempur militer.

    Prabowo melantik Djamari Chaniago di Istana Negara, Jakarta, (17/9/2025). Prabowo mengambil sumpah Djamari sebagai Menko Polkam menggantikan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya Menko Polkam ad interim.

    Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Djamari lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabari) tahun 1971 dari kecabangan infanteri.

    Karier militer:
    – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) 1998-1999
    – Wakil Kepala Staf TNI AD 1999-2000
    – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI 2000-2004
    – Anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) 1998

    Karier sipil:
    – Anggota MPR Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat 1997-1998 dan Fraksi ABRI 1998-1999
    – Komisaris Utama PT Semen Padang 2015-2016
    – Poltikus Partai Gerindra

    Presiden Prabowo sebelumnya resmi melantik Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam. Pada saat yang sama, Prabowo juga melantik Erick Thohir menjadi Menpora. Selain itu, ada sembilang pejabat lainnya yang dilantik.

    Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9). Pelantikan ini berdasarkan tiga Keputusan Presiden (Keppres) yakni: Keppres Nomor 96P/2025, Keppres Nomor 97P/2025, dan Keppres Nomor 152/TPA 2025.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pelantikan sejumlah pejabat tersebut. Prabowo membacakan sumpah yang diikuti Djamari Chaniago hingga Erick Thohir.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab,” bunyi sumpah tersebut yang diikuti pejabat yang dilantik.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/imk)

  • Menteri HAM Tanggapi Laporan KontraS soal 3 Orang Hilang Usai Demo

    Menteri HAM Tanggapi Laporan KontraS soal 3 Orang Hilang Usai Demo

    Jakarta –

    KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) melaporkan 3 orang masih hilang sejak demo 30-31 Agustus 2025. Namun Menteri HAM Natalius Pigai memiliki pendapat berbeda.

    “Saya sudah bentuk tim juga untuk cek, tapi gini ya, kita jangan… Ini kan baru satu minggu ya, kita tunggu saja, tunggu saja. Maksudnya gini, dalam suasana kepanikan itu, orang suka menyembunyikan diri, kemudian oleh orang-orang tertentu menyatakan hilang,” ucap Pigai menjawab pertanyaan wartawan setelah mengikuti suatu acara di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada Selasa (17/9/2025).

    “Terlalu dini untuk menyatakan orang itu hilang,” imbuh Pigai.

    Pigai lalu menyebutkan 3 orang yang dinyatakan hilang oleh KontraS itu belum kelihatan. Menurutnya, istilah ‘hilang’ itu masih prematur.

    “Jadi saya pakai… Menteri Hak Asasi Manusia menyatakan mereka belum kelihatan atau mereka belum kembali ke rumah,” kata Pigai.

    Pigai kemudian berbicara panjang lebar tentang penyelidikan seseorang yang disebut hilang tersebut. Upaya profiling menurut Pigai perlu juga dilakukan untuk mengetahui sosok orang-orang yang disebut hilang itu.

    “Apakah tokoh gerakan? Apakah mereka adalah pengurus dalam organisasi? Apakah mereka adalah motor utamanya? Tapi kalau mereka adalah setelah di-profiling, mereka adalah orang biasa, di saat yang sama, dan momentum yang sama, ya itu harus membutuhkan waktu yang cukup dalam pendalaman,” kata Pigai.

    “Karena itu, gini, teman-teman dari KontraS, saya sampaikan ya, harus mengerti tentang penyelidikan. Ya, penyelidikan, sabar, kita sama-sama kerja sama-sama, KontraS juga bekerja, kami juga bekerja, kita akan lihat tapi, jangan buru-buru berkesimpulan hilang, apalagi pakai kata, hilang paksa. Kata paksa itu adalah kata yang tindakan visual. Tindakan visual. Siapa menyaksikan, dia dipaksa. Dipaksa. Siapa pelakunya? Kapan? Dan di mana? Jadi, KontraS tidak boleh seperti itu,” imbuh Pigai.

    Identitas 3 Orang yang Disebut KontraS Hilang

    Sebelumnya, melalui akun Instagram @kontras_update, KontraS yang membuka posko pengaduan orang hilang menyebutkan ada 3 orang yang masih hilang sejak demo pada 30-31 Agustus 2025. KontraS menyatakan 1 orang merupakan non-demonstran, sedangkan 2 lainnya adalah demonstran. Berikut ini 3 identitas orang tersebut:

    1. Bima Permana Putra (non-demonstran)
    – Hilang sejak 31 Agustus 2025
    – Lokasi terakhir di Glodok, Jakarta Barat

    2. M Farhan Hamid (demonstran)
    – Hilang sejak 31 Agustus 2025
    – Lokasi terakhir di Brimob Kwitang, Jakarta Pusat

    3. Reno Syahputradewo (demonstran)
    – Hilang sejak 30 Agustus 2025
    – Lokasi terakhir di Brimob Kwitang, Jakarta Pusat

    (dhn/fjp)

  • Jaksa Cecar Saksi Kasus Suap Vonis Lepas Migor: Anda Pernah Buang HP?

    Jaksa Cecar Saksi Kasus Suap Vonis Lepas Migor: Anda Pernah Buang HP?

    Jakarta –

    Jaksa menghadirkan M Syafei sebagai saksi kasus dugaan suap hakim untuk vonis lepas perkara dugaan korupsi ekspor minyak goreng (migor). Syafei sempat dicecar apakah pernah membuang handphone (HP)-nya.

    Syafei disebut menjabat Head Social Security and License Wilmar Group saat kasus ini terjadi. Syafei juga telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas migor dengan terdakwa korporasi.

    “Apakah di periode itu saudara pernah membuang alat komunikasi Saudara berupa HP?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    “Waktu itu kita jalan pak, jatuh, ya udah,” jawab Syafei.

    “Udah nggak diambil?” tanya jaksa.

    “Ternyata balik, dapat lagi, saya serahkan sama penyidik Pak,” jawab Syafei.

    Terdakwa dalam sidang ini ialah mantan Ketua PN Jakarta Selatan sekaligus eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta; mantan Panitera Muda Perdata PN Jakut, Wahyu Gunawan; hakim pengadil perkara korupsi migor, Djuyamt, Agam Syarief Baharudin, dan hakim Ali Muhtarom.

    Jaksa lalu mencecar Syafei alasan mengganti nomor handphone saat perkara ini diusut. Syafei mengaku saat itu mengganti nomor karena banyak menghubungi.

    “Ya karena banyak Pak, banyak orang hubungi, masalah-masalah kebun, masyarakat ini, jadi saya ganti aja Pak,” jawab Syafei.

    “Tidak ada informasi penting di nomor lama?” tanya jaksa.

    “Tidak ada Pak,” jawab Syafei.

    Jaksa kemudian mencecar alasan Syafei menitipkan HP ke rekan kerjanya bernama Tara. Jaksa mempertanyakan mengapa Syafei tak menyerahkan langsung HP ke penyidik saat digeledah.

    “Waktu itu saya bilang, ‘Tolong bu pegang, saya mau naik’,” jawab Syafei.

    “Betul, kenapa saksi serahkan? Kenapa tidak saksi serahkan kepada penyidik langsung?” cecar jaksa.

    “Waktu ditanya saya bilang ada sama bu Tara, langsung Pak karena saya waktu itu langsung dibawa gitu Pak,” jawab Syafei.

    “Iya, alasan saksi apa?” tanya jaksa.

    “Nggak ada, kami biasa Pak, titip barang di bawah, titip ini, biasa,” jawab Syafei.

    Syafei membantah menitipkan HP karena dalam keadaan bingung saat digeledah penyidik. Dia mengaku langsung memberitahu penyidik jika HP itu dititipkan ke Tara.

    “Apakah waktu saksi menitipkan saksi dalam keadaan bingung dan galau?” tanya jaksa.

    “Nggak Pak, nggak,” jawab Syafei.

    Sebagai informasi, majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas ke terdakwa korporasi migor diketuai hakim Djuyamto dengan anggota Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom. Jaksa mendakwa Djuyamto, Agam, Ali menerima suap dan gratifikasi secara bersama-sama terkait vonis lepas tersebut.

    Total suap yang diterima diduga sebesar Rp 40 miliar. Uang suap itu diduga diberikan Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan M Syafei selaku pengacara para terdakwa korporasi migor tersebut.

    Uang suap Rp 40 miliar itu dibagi bersama antara Djuyamto, Agam, Ali, eks Ketua PN Jakarta Selatan sekaligus eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, serta mantan panitera muda perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

    Dalam surat dakwaan jaksa, dari total suap Rp 40 miliar, Arif didakwa menerima bagian Rp 15,7 miliar, Wahyu menerima Rp 2,4 miliar, Djuyamto menerima bagian Rp 9,5 miliar, serta Agam dan Ali masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.

    Halaman 2 dari 3

    (mib/haf)

  • Rapat Bareng Kajati Sulsel, Legislator Tanya Kasus Uang Palsu UIN Makassar

    Rapat Bareng Kajati Sulsel, Legislator Tanya Kasus Uang Palsu UIN Makassar

    Jakarta –

    Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam kesempatan itu, ada sejumlah kasus yang dibahas, termasuk kasus peredaran uang palsu di UIN Makassar.

    Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Mulanya, Kajati Sulsel Agus Salim membeberkan perkembangan kasus uang palsu di UIN Makassar yang kini tengah memasuki sidang vonis oleh hakim.

    Cuplikan video terkait kasus tersebut juga sempat disetel di ruang rapat Komisi III DPR. Selanjutnya, para anggota Komisi III DPR menanggapi perkembangan kasus tersebut.

    Salah satunya yang memberi sorotan yakni anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. Ia menilai kasus uang palsu di UIN Makassar memang menyita perhatian publik.

    “Saya melihat bahwa persoalan ini memang cukup mendapat perhatian publik, karena ini suatu kejahatan yang saya kira menyangkut masalah, apa lagi peredaran uang palsu dan sebagainya, saya dari awal sudah memberi statement dan penghargaan dan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang ada di Sulsel yang berhasil membongkar adanya kejahatan terutama terkait pencetakan uang palsu,” kata Sarifuddin Sudding saat rapat tersebut.

    Ia lantas mempertanyakan terkait peredaran uang palsu itu. Ia bertanya bagaimana cara mendeteksi jika uang palsu yang dicetak para tersangka sudah beredar di masyarakat.

    “Nah bagaimana kalau itu misalnya sempat beredar? Bahkan sudah sempat beredar kalau saya tidak salah ya uang uang itu. Itu kan sangat sulit apa ya, kalau kita misalnya uang-uang itu beredar sangat susah dideteksi seperti yang dijelaskan tadi, karena begitu canggihnya pencetakan uang palsu itu,” tanya Sarifuddin.

    Ia juga bertanya terkait tuntutan yang diberikan Kejati Sulsel kepada para terdakwa. Kajati Sulsel Agus Salim memastikan para terdakwa dituntut hukuman maksimal.

    “Yang dilakukan jajaran penegak hukum baik di Polda maupun pihak Kejaksaan yang memberi tuntutan. Itu tuntutan maksimal pak atau apa di kasus ini?” ucap Sarifuddin.

    “Pasal 37,” jawab Agus Salim.

    “Itu tuntutan maksimal?” tanya Sarifuddin.

    “Iya,” jawab Agus Salim lagi.

    “Dan keinginan masyarakat di sana memang masyarakat juga menghendaki ini dilakukan secara maksimal terkait persoalan di Sulawesi Selatan ini,” tutur Sarifuddin.

    Seperti diketahui, polisi menetapkan 18 tersangka kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Terungkap, sindikat ini diotaki pengusaha Annar Salahuddin Sampetoding dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim alias AI.

    Belasan tersangka itu kini tengah diadili di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa. Beberapa di antaranya juga sudah divonis oleh hakim.

    (maa/dwr)

  • Kronologi Mahasiswi di Ciracas Dibunuh Pacar ABG gegara Cemburu Buta

    Kronologi Mahasiswi di Ciracas Dibunuh Pacar ABG gegara Cemburu Buta

    Jakarta –

    Seorang mahasiswi berinisial IM (23) ditemukan tewas di sebuah indekos di kawasan Ciracas, Jakarta Timur (Timur). Korban diduga dibunuh pacarnya remaja inisial FF (16) lantaran dipicu cemburu.

    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Teta mengatakan peristiwa terjadi pada Jumat (12/9) malam pukul 23.40 WIB. Saat itu pelaku tengah berkunjung ke indekos korban.

    “ABH (anak berkonflik dengan hukum) dan korban berbincang-bincang sambil mengecek HP korban lalu didapati foto korban bersama pria lain yang tidak dikenal,” kata Teta kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

    Korban Dicekik hingga Mati Lemas

    Pelaku terbakar api cemburu hingga terjadi percekcokan antara keduanya. Pelaku lalu gelap mata dan mencekik pacarnya tersebut.

    “Terjadi adu mulut percekcokan sehingga ABH menjadi cemburu dan marah besar sehingga memaki korban dan korban berteriak minta tolong,” ujarnya.

    Korban sempat berteriak meminta tolong saat dicekik pelaku. Teriakan itu juga disebut sempat terdengar oleh tetangga kos.

    “Dikarenakan korban berteriak minta tolong, ABH mencekik korban yang menyebabkan korban menjadi terkapar lemas,” jelasnya.

    Pelaku Ditangkap

    Setelah itu, pelaku meninggalkan kosan korban. Beberapa jam usai penemuan mayat IM, polisi menangkap remaja FF pada Sabtu (13/9) dini hari pukul 00.15 WIB di rumahnya.

    “Sebagai barang bukti diamankan satu lembar helai kaos tanpa lengan warna biru putih, satu helai celana pendek coklat, satu helai celana dalam pink, satu helai seprai berwarna cokelat, satu buah bantal berbusa beserta sarung bantal terdapat noda darah,” imbuhnya.

    Remaja FF saat ini sudah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH). Dia dijerat dengan Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat 3 KUHP.

    (wnv/mea)

  • Netanyahu Bilang Serangan Israel ‘Dibenarkan’ karena Qatar Danai Hamas

    Netanyahu Bilang Serangan Israel ‘Dibenarkan’ karena Qatar Danai Hamas

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan Tel Aviv terhadap para pejabat senior Hamas di Qatar pekan lalu “dibenarkan” karena hubungan yang terjalin antara Doha dengan kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza tersebut.

    Netanyahu dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), menyebut Qatar tidak hanya memiliki koneksi dengan Hamas, tetapi juga melindungi dan mendanai kelompok tersebut.

    “Qatar terkait dengan Hamas, mendukung Hamas, melindungi Hamas, mendanai Hamas… Qatar memiliki pengaruh yang kuat (yang dapat dimanfaatkannya), tetapi memilih untuk tidak melakukannya,” kata Netanyahu dalam konferensi pers terbaru pada Selasa (16/9) waktu setempat.

    “Oleh karena itu, tindakan kami sepenuhnya dibenarkan,” tegasnya, merujuk pada serangan Israel menargetkan pejabat senior Hamas di Doha pada 9 September lalu.

    Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap target Hamas di Doha itu merupakan serangan pertama Israel terhadap Qatar, yang merupakan sekutu Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.

    Pengeboman Tel Aviv itu menewaskan sedikitnya enam orang, yang terdiri atas lima anggota Hamas dan satu personel pasukan keamanan Qatar. Namun tidak ada satu pun dari korban tewas itu adalah pejabat tinggi Hamas yang menjadi target utama Israel.

    Merespons serangan tersebut, Qatar menggelar pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Senin (15/9) waktu setempat, yang mempertemukan hampir 60 negara untuk menyerukan tindakan tegas terhadap Israel.

    Qatar tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan telah sejak lama menjadi tuan rumah bagi para pemimpin biro politik Hamas, yang serangannya terhadap Tel Aviv pada 7 Oktober 2023 memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

    Doha juga memainkan peran penting dalam memediasi Israel dan Hamas dalam perundingan gencatan senjata dan pembebasan 251 sandera yang ditahan oleh militan di Jalur Gaza sejak serangan Oktober 2023 tersebut.

    Antara tahun 2018 hingga tahun 2023 lalu, Qatar mengirimkan jutaan dolar Amerika dalam bentuk uang tunai dan bantuan bulanan ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, dengan persetujuan kabinet Netanyahu pada saat itu.

    Awal tahun ini, media lokal Israel melaporkan bahwa dua ajudan Netanyahu sedang diselidiki oleh badan keamanan internal Shin Bet atas dugaan menerima pembayaran dari Qatar. Skandal yang dijuluki “Qatargate” tersebut memicu pertanyaan tentang kemungkinan adanya pengaruh kantor di Kantor PM Israel.

    Netanyahu, yang dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan kasus itu pada Maret lalu, mengecamnya sebagai “perburuan penyihir politik”.

    Media-media lokal Israel mengaitkan pemecatan kepala Shin Bet Ronen Bar dan upaya untuk memecat Jaksa Agung Gali Baharav-Miara dengan peran mereka dalam penyelidikan kasus tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Israel Lancarkan Serangan Darat-Udara ke Gaza, Ini Respons PBB

    Israel Lancarkan Serangan Darat-Udara ke Gaza, Ini Respons PBB

    Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut penghancuran sistematis sedang berlangsung di Gaza pada Selasa (16/9). Ia mengatakan kondisi di Gaza saat ini sangat mengerikan. Diketahui, Israel tengah melancarkan serangan darat di Gaza hari ini.

    Guterres mengatakan serangan Israel tidak dapat ditoleransi secara moral, politik, dan hukum. Ia juga mengatakan siap bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump di PBB minggu depan

  • 800 Ribu Orang Akan Demo Protes Kebijakan Presiden Macron, Prancis Bersiap

    800 Ribu Orang Akan Demo Protes Kebijakan Presiden Macron, Prancis Bersiap

    Jakarta –

    Sebanyak 800.000 orang diperkirakan menggelar aksi demonstrasi di Prancis. Pemerintah Prancis waspada menghadapi gelombang protes tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/9/2025), sumber yang dekat dengan pihak berwenang mengatakan sekitar 800.000 orang diperkirakan turun ke jalan Kamis (18/9). Prancis bersiap menghadapi protes nasional itu.

    Serikat buruh telah mendesak rakyat Prancis untuk mogok kerja guna memprotes rancangan anggaran “pertunjukkan horor” dari pemerintah yang dirancang untuk mengurangi utang Prancis yang membengkak. Lalu lintas jalan raya, kereta api, dan layanan udara diperkirakan akan terganggu dan banyak sekolah akan ditutup.

    Demonstrasi yang direncanakan itu terjadi setelah Presiden Emmanuel Macron pekan lalu menunjuk sekutu dekatnya Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru untuk menyelesaikan krisis politik yang semakin dalam.

    Pendahulu Lecornu, Francois Bayrou, kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen atas upaya untuk mengesahkan anggaran penghematan, yang ia harapkan dapat mengurangi defisit Prancis dan mengatasi tumpukan utang yang terus bertambah. Rabu lalu, sekitar 200.000 demonstran turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan akar rumput terhadap Macron menyusul seruan di media sosial untuk “memblokir segalanya”.

    Para pejabat memperkirakan jumlah peserta yang akan turun ke jalan pada Kamis nanti akan jauh lebih besar, menunjuk pada tekad serikat buruh untuk membawa massa yang berunjuk rasa ke jalan sementara kemarahan meningkat atas kebuntuan politik dan biaya hidup yang semakin tinggi.

    Setidaknya 250 demonstrasi diperkirakan akan berlangsung pada hari Kamis, kata sumber keamanan. Sebuah sumber yang dekat dengan pihak berwenang memperkirakan sekitar 800.000 orang diperkirakan akan melakukan unjuk rasa.

    Skala aksi protes diperkirakan akan sebanding dengan tahun 2023 terhadap reformasi pensiun yang kontroversial ketika antara 280.000 hingga lebih dari satu juta orang berdemonstrasi, tergantung pada harinya.

    Menteri Dalam Negeri yang akan lengser, Bruno Retailleau, mengatakan kepada para pejabat penegak hukum bahwa “risiko gangguan ketertiban umum sangat signifikan karena adanya kelompok-kelompok kecil penganut paham ultra-kiri yang akan mencoba menyusup ke pawai resmi”.

    (whn/zap)