Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Evakuasi Sayap Pesawat Nyangkut di Bogor Imbas Puting Beliung Tunggu Alat Berat

    Evakuasi Sayap Pesawat Nyangkut di Bogor Imbas Puting Beliung Tunggu Alat Berat

    Jakarta –

    Sayap pesawat bekas yang nyangkut di atap rumah warga usai dihempas puting beliung di Kemang, Bogor, belum dievakuasi. Proses evakuasi masih menunggu alat berat.

    “Tim evakuasinya nanti kami sedang bekerjasama dengan pemilik dari kuburan pesawat tersebut. Pemilik (sayap pesawat bekas) akan bekerjasama dengan BPPD dan akan menurunkan crane, yang akan mengangkat bagian daripada pesawat tersebut, yang menimpa rumah warga kami,” kata Kepala Desa Pondok Udik M Sutisna ditemui di lokasi, Senin (29/12/2025).

    “Dalam hal penanganan ini, kami sudah bekerjasama dengan Muspika, BPPD Kabupaten Bogor, Babinmas, Babinsa, perangkat desa semuanya ikut terjun, untuk dapat membantu kepada warga yang terdampak daripada musibah puting beliung ini,” imbuhnya.

    Sayap pesawat bekas tersebut terhempas dari tempatnya di penampungan atau ‘kuburan’ pesawat bekas. Lokasi penampungan berada sekitar 300 meter dari rumah warga yang tertimpa.

    Sayap pesawat tersebut terhempas puting beliung hingga terbang melewati jalan raya, lalu jatuh ke rumah warga. Di lokasi, tampak sejumlah pohon tumbang, bangunan warung dan atap rumah rusak dihempas puting beliung. Hingga pukul 20.00 WIB, sayap pesawat bekas belum dievakuasi dan masih menggantung di antara rumah warga.

    Sutisna menyebut, bagian pesawat yang terbang terbawa puting beliung berasal dari gudang atau ‘kuburan’ pesawat bekas yang berada sekitar 300 meter dari rumah warga. Bagian yang menimpa rumah warga diduga bagian sayap pesawat.

    “Kalau kita melihat daripada hal tersebut, ini bagian daripada sayap. Potongan sayap pesawat yang ada di kuburan pesawat tersebut, terbawa angin puting beliung,” kata Sutisna.

    (sol/whn)

  • Kemenkes Salurkan Bantuan Kesehatan-Starlink ke Korban Bencana Sumatera

    Kemenkes Salurkan Bantuan Kesehatan-Starlink ke Korban Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengintensifkan respons kesehatan menyusul dampak cuaca ekstrem berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Bencana tersebut mengakibatkan terganggunya pelayanan kesehatan serta terputusnya akses komunikasi di sejumlah wilayah terdampak.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan infrastruktur.

    “Kami bergerak cepat agar pelayanan kesehatan dasar tetap bisa diakses masyarakat, terutama di daerah yang infrastrukturnya terdampak parah,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

    Sejak awal kejadian, Kemenkes telah mengirimkan logistik kesehatan prioritas berupa obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta oxygen concentrator. Bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan medis darurat dan menopang operasional fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.

    Selain dukungan medis, Kemenkes menyalurkan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil sebagai langkah pencegahan risiko masalah gizi selama masa tanggap darurat.

    “Kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil harus dilindungi sejak awal agar tidak muncul masalah kesehatan lanjutan,” ujar Budi.

    Pada 1 Desember 2025, Kemenkes memperkuat respons dengan mengirimkan tenaga kesehatan dan logistik tambahan ke tiga provinsi terdampak. Dukungan tersebut meliputi 103 unit oxygen concentrator, ribuan paket makanan tambahan, serta perlengkapan medis seperti masker bedah dan alat pelindung diri bagi petugas lapangan.

    Kemenkes juga menyiagakan Emergency Medical Team (EMT) dari rumah sakit vertikal dan daerah untuk memperkuat layanan kegawatdaruratan di titik-titik dengan beban layanan tinggi.

    Untuk mengatasi kendala komunikasi akibat rusaknya infrastruktur, Kemenkes memasang perangkat Starlink di sejumlah lokasi terdampak guna mendukung koordinasi respons kesehatan.

    “Koordinasi di lapangan harus tetap berjalan, dan teknologi komunikasi darurat sangat membantu percepatan respons kesehatan,” ungkap Budi.

    Selama masa tanggap bencana, akses layanan kesehatan esensial dijaga melalui penguatan pos kesehatan, layanan kesehatan keliling, serta posko kesehatan di area pengungsian. Kemenkes juga memperluas cakupan imunisasi anak guna mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di tengah kondisi darurat.

    Upaya promotif dan preventif turut diperkuat melalui kegiatan edukasi kesehatan oleh Direktorat Promosi Kesehatan di sejumlah kabupaten di Aceh pada 18-23 Desember 2025. Selain itu, layanan kesehatan jiwa melalui Mobile Clinic dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah untuk membantu pemulihan psikologis para penyintas.

    Budi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular di lokasi pengungsian. Kemenkes memastikan dukungan kesehatan akan terus diberikan hingga kondisi kembali normal dan layanan kesehatan pulih sepenuhnya.

    “Kondisi pascabencana rawan memicu wabah, sehingga kewaspadaan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat harus terus dijaga,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Kronologi Kecelakaan Beruntun di Km 12 Tol Dalam Kota Arah Slipi

    Kronologi Kecelakaan Beruntun di Km 12 Tol Dalam Kota Arah Slipi

    Jakarta –

    Polisi menjelaskan kronologi kecelakaan beruntun tiga kendaraan di ruas Tol Dalam Kota Km (kilometer) 12 sore tadi. Kecelakaan melibatkan Toyota Rush, Toyota Avanza, dan Toyota Agya.

    “Ketiga kendaraan melaju dari arah Senayan ke arah Tomang,” kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dhono, Senin (29/12/2025).

    Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan Toyota Rush mengalami out off control atau hilang kendali. Hal itu dikarenakan pengemudi mengantuk.

    “Kemudian menabrak kendaraan yang melaju di depannya yaitu kendaraan Avanza dan Agya sehingga terjadi kecelakaan beruntun,” ucapnya.

    Akibat kecelakaan itu, ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan. Kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

    Sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Dalam Kota Km 12 sore ini. Akibatnya, terjadi kepadatan di sekitar lokasi kecelakaan.

    “#Tol_DalamKota Semanggi Km 8-Slipi KM 12 padat, ada penanganan kecelakaan kecelakaan di bahu luar atau kiri,” tulis keterangan PT Jasa Marga dalam akun X-nya @PTJASAMARGA pukul 17.33 WIB.

    “Sedang ditangani, saat ini dia kendaraan sudah dievakuasi,” kata dia.

    (rdh/whn)

  • Transisi Energi RI Harus Dipercepat, Kita Masih Bergantung Impor

    Transisi Energi RI Harus Dipercepat, Kita Masih Bergantung Impor

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno berkomitmen mengawal kebijakan dan legislasi strategis di sektor energi, khususnya percepatan transisi energi nasional. Eddy mengatakan dirinya terlibat aktif dalam sejumlah inisiatif kebijakan dan legislasi di bidang energi.

    “Tujuannya adalah bagaimana kita akan mampu mengawal proses transisi energi yang saat ini perlu kita laksanakan dengan cepat,” kata Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi paradoks energi. Di satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya energi yang sangat besar, baik energi fosil maupun terbarukan. Namun di sisi lain, kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor.

    “Indonesia memiliki sumber energi yang sangat besar, baik fosil maupun terbarukan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan energi kita masih bergantung pada impor,” kata Eddy.

    Menurutnya, paradoks tersebut dapat diatasi melalui percepatan transisi energi dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber energi domestik. Dia menilai langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

    Selain itu, Eddy mengatakan investasi di sektor energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja hijau atau green jobs, mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), serta melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi rendah karbon. Dia mendorong sosialisasi mengenai krisis lingkungan, energi terbarukan, dan transisi energi perlu terus dilakukan.

    Lebih lanjut, Eddy menyoroti sistem rantai birokrasi yang menghambat investasi. Menurutnya, banyak investor global ingin berinvestasi dalam energi terbarukan lantaran adanya aspek keberlanjutan.

    “Saya yakin mereka akan masuk memilih Indonesia sebagai salah satu sarana investasi yang terbaik bagi mereka,” tuturnya.

    (amw/eva)

  • Bank Jateng dan Kemendes Kolaborasi Perkuat Ekonomi Desa di Boyolali

    Bank Jateng dan Kemendes Kolaborasi Perkuat Ekonomi Desa di Boyolali

    Jakarta –

    PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) menjalin kolaborasi strategis dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia.

    Kerja sama ini difokuskan pada fasilitasi layanan perbankan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah. Langkah ini merupakan tindak lanjut nyata dari semangat ‘Menggempur Desa’ untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan akses permodalan dan digitalisasi keuangan.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menekankan bahwa Bank Jateng memiliki peran vital sebagai “Bapak Asuh” bagi kemandirian desa. Dia meminta perbankan tidak hanya menjadi penyedia modal, tetapi juga menjadi mentor bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kita harus keroyokan, kita harus gempur kemiskinan dan ketertinggalan di desa melalui dukungan akses permodalan yang nyata. Saya ingin Bank Jateng tidak hanya menjadi pemberi kredit, tetapi juga menjadi mentor bagi desa dalam mengelola arus kas serta membina pengelola usaha desa agar melek literasi keuangan,” tegas Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro menyatakan kesiapannya dalam menghadirkan sistem keuangan desa yang modern dan transparan melalui dukungan teknologi perbankan terkini.

    “Dengan aplikasi Siskeudes TNT (Transaksi Non Tunai) yang saat ini digunakan, proses pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Jawa Tengah akan semakin efisien, aman, dan memberikan manfaat besar, terutama dalam hal monitoring penggunaan dana desa secara akuntabel,” ujar Irianto.

    Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Boyolali sebagai pusat sinergi ini, sekaligus menjadi persiapan menuju Hari Desa Nasional 2026.

    “Ini adalah langkah konkret untuk memastikan kemudahan kedepannya. Kerja sama ini sangat strategis karena menyentuh aspek akselerasi ekonomi agar BUMDes kita mampu berdaya saing secara profesional, serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel,” ungkap Agus.

    (akd/ega)

  • Jejak Hakim Pengadil Tom Lembong yang Kini Diusulkan Kena Sanksi

    Jejak Hakim Pengadil Tom Lembong yang Kini Diusulkan Kena Sanksi

    Jakarta –

    Komisi Yudisial (KY) mengirimkan rekomendasi pemberian sanksi terhadap hakim yang mengadili mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Rekomendasi itu muncul setelah proses pengusutan atas laporan Tom Lembong.

    Dirangkum detikcom, Senin (29/12/2025), Tom Lembong awalnya divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta dalam kasus korupsi impor gula. Vonis itu diketok oleh majelis yang diketuai oleh Dennie Arsan Fatrika dengan anggota Purwanto S Abdullah dan Alfis Setyawan.

    Hakim menyatakan perbuatan Tom menyebabkan kerugian negara Rp 194 miliar yang menurut hakim merupakan keuntungan yang seharusnya didapatkan PT PPI selaku BUMN. Majelis hakim menyatakan Tom Lembong tak menikmati hasil korupsi tersebut.

    Hakim tak membebankan uang pengganti terhadap Tom Lembong. Vonis itu langsung dilawan Tom Lembong dengan mengajukan banding.

    Permohonan banding Tom Lembong didaftarkan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (22/7/2025). Nasib Tom Lembong berubah mendadak pada Kamis (31/7). Pemerintah dan DPR sepakat memberikan abolisi bagi Tom Lembong.

    Pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto itu membuat proses peradilan terhadap Tom Lembong, yang telah mengajukan banding, dihentikan. Tom pun bebas dari Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).

    Tom Laporkan Hakim ke KY

    Pada Jumat (1/8), pihak Tom Lembong menyatakan telah melaporkan majelis hakim yang mengadili perkaranya ke Komisi Yudisial (KY). Tom Lembong kemudian mendatangi gedung KY pada Senin (11/8).

    “Menindaklanjuti laporan kami ke Komisi Yudisial. Mengenai kekhawatiran proses sidang, terutama perilaku para hakim ya, majelis hakim,” kata Tom Lembong di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

    Saat itu, Tom mengatakan ingin memanfaatkan momentum abolisi. Dia berharap laporannya dapat mendorong perbaikan sistem peradilan.

    “Ya supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Sayang kan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya,” ujarnya.

    KY kemudian menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. KY menjamin tak akan membedakan penanganan laporan Tom dengan laporan lainnya.

    “KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Tidak ada pembedaan, sama dengan laporan-laporan yang lain,” kata ketua KY saat itu, Amzulian Rifai.

    KY Kirim Rekomendasi Sanksi

    Pada Selasa (23/12), KY menyatakan telah menyelesaikan rekomendasi sanksi untuk hakim yang menyidangkan Tom Lembong terkait kasus impor gula. Rekomendasi tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA).

    “Yang Tom Lembong itu sudah selesai. Tinggal proses administrasi untuk penjatuhan sanksi ke MA,” ujar Anggota KY Abhan di Gedung KY, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

    Dilansir Antara, KY menyatakan tiga hakim terlapor terbukti melanggar ode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY memberikan usul sanksi sedang kepada para terlapor berupa hakim nonpalu selama enam bulan.

    “Yaitu Angka 1 butir 1.1. (5) dan 1.1. (7), Angka 4, Angka 8, dan yaitu Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi Yudisial Rl Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH juncto Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH,” demikian petikan amar putusan.

    Rekomendasi itu diambil dalam sidang pleno KY Senin, 8 Desember 2025, yang dihadiri lima komisioner KY periode sebelumnya, yakni Amzulian Rifai selaku ketua merangkap anggota, serta Siti Nurdjanah, Mukti Fajar Nur Dewata, M Taufiq HZ, dan Sukma Violetta masing-masing sebagai anggota.

    Tindak lanjut rekomendasi sanksi itu berada di tangan MA. Namun, MA mengaku belum menerima surat tersebut.

    “Nanti kita cek dulu poin mana yang dilanggar apakah itu etik atau teknis. Belum dapat suratnya. Kalau teknis kan kewenangan MA kalau itu masuk etika dia punya kewenangan. Poin mana yang dilanggar,” ujar Jubir MA Yanto.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/dhn)

  • Menteri Agus Kirim 1.882 Napi High Risk ke Nusakambangan hingga Akhir 2025

    Menteri Agus Kirim 1.882 Napi High Risk ke Nusakambangan hingga Akhir 2025

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (KemenImipas) mencatat total 1.882 narapidana (napi) telah dikirim ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Mereka yang dipindah adalah napi yang terbukti berulah di dalam lapas, di antaranya terlibat peredaran narkoba, terlibat kejahatan penipuan dan pelanggaran pidana lainnya, atau disebut napi berisiko tinggi (high risk).

    Pemindahan ribuan napi high risk ini berdasarkan kebijakan Menteri Imipas Agus Andrianto, yang diyakini efektif untuk memerangi kejahatan yang bersumber dari napi. Sejak awal menjabat, Menteri Agus menegaskan dirinya berkomitmen memberantas tindak pidana dari dalam lapas yang selama ini menjadi temuan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN).

    “Lebih 1.880 orang kami pindahkan ke Nusakambangan. Ini mereka-mereka yang beresiko tinggi menjadi bagian peredaran narkotika dari dalam lapas, termasuk pelaku-pelaku penipuan yang di lapas,” katanya kepada wartawan usai Refleksi Akhir Tahun 2025 KemenImipas di Aula Inspektorat Jenderal KemenImipas, Lantai 18 Gedung KemenImipas, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (29/12/2025).

    Menteri Agus mengatakan pemindahan ribuan napi high risk dari seluruh penjuru Indonesia ke Nusakambangan secara teknis bukan perkara mudah. Diperlukan koordinasi antarinstansi untuk memastikan pemindahan bebas dari gangguan keamanan dan berjalan tertib.

    “Ini bukan pekerjaan mudah, memindahkan 1.800 lebih orang ke Nusakambangan tentu tidak mudah,” lanjut Menteri Agus.

    “Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian maupun BNN kan ini dinamikanya jalan terus. Mereka (polisi dan BNN) menangkap pengedar dan pelaku selama periode mereka berjalan. Sehingga di dalam lapas selalu ada (napi) yang baru, sehingga ini dinamikanya (potensi terjadi pelanggaran hukum oleh napi di lapas) juga akan terus begitu,” jelas Menteri Agus.

    Dia menekankan lagi upaya lainnya untuk membersihkan lapas dari pelanggaran hukum, yakni menindak oknum petugas, tak hanya penghuni yang berulah. “Namun tadi sudah kami sampaikan bahwa kita punya komitmen untuk terus melakukan upaya penindakan bukannya kepada mereka, tapi kepada pegawai yang melakukan penyimpangan juga kita lakukan penindakan. Ini mudah-mudahan akan mengurangi,” imbuh Menteri Agus.

    Berdasarkan data Sekretariat Jenderal KemenImipas yang sebelumnya disampaikan Sekjen KemenImipas Asep Kurnia pada reflekasi akhir tahun, tercatat 348 oknum pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah dijatuhi sanksi admnistrasi sepanjang 2025. Berikut datanya:
    * pelanggaran disiplin ringan 15 pegawai
    * pelanggaran disiplin sedang 84 pegawai
    * pelanggaran disiplin berat 71 pegawai
    * proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin 178 pegawai

    Dalam sejumlah kesempatan, berdasarkan catatan detikcom, Menteri Agus menyerukan sikap tegas soal penyelundupan ponsel dan narkoba dalam lapas. Dia mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

    “Zero ponsel dan narkoba harga mati,” tegas Menteri Agus di Jakarta, (8/5).

    Saat wawancara eksklusif dengan detikcom di program Blak-blakan, Menteri Agus menjelaskan HP adalah salah satu faktor utama penyambung lidah beredarnya narkoba dari dalam lapas. Dia kembali menegaskan arahannya kepada jajaran Direktorat Jenderal Permasyarakatan soal ‘zero HP, zero narkoba’.

    “Kami berkomitmen, dalam hal ini kepala-kepala lapas di seluruh Indonesia untuk agar tidak ada satupun HP di dalam lapas. Termasuk petugas-petugas lapas ketika sedang bekerja, karena terkadang mereka memanfaatkan petugas. Petugas yang terbukti terlibat juga sudah kita beri hukuman tegas dari mulai mutasi hingga dipidanakan secara hukum,” tegas Agus (18/6).

    Dia meminta Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rutan (Karutan) menggencarkan razia handphone dan narkoba. Jika tidak, Agus mengancam akan mencopotnya.

    “Para Kalapas dan Karutan saya minta razia berkala. Kalau tak pernah laksanakan, risikonya kalau ditemukan (hp atau narkoba), ya dicopot,” kata dia saat berkunjung ke Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (24/6).

    (aud/knv)

  • Menteri Agus Ajak Jajaran Fokus 15 Program Aksi, Evaluasi Kerja yang Belum Optimal

    Menteri Agus Ajak Jajaran Fokus 15 Program Aksi, Evaluasi Kerja yang Belum Optimal

    Jakarta –

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menggelar refleksi akhir tahun 2025 kinerja jajaran Kementerian Imipas di seluruh Indonesia. Dia mengajak para pegawai Kementerian Imipas untuk fokus pada 15 program aksi untuk 2026, dan mengevaluasi kinerja yang belum optimal.

    “Kelemahan dan kekurangan yang terjadi di tahun 2025 merupakan pembelajaran buat kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan dengan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Tahun 2026, saya memohon kepada Pak Wamen (Wamen Imipas Silmy Karim), kepada pejabat tinggi madya di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, pejabat tinggi pratama, kepada yang sudah menandatangani perjanjian kinerja 2026, agar orientasi kerjanya mulai diarahkan kepada apa yang sudah tertuang di dalam 15 program aksi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan,” ucap Menteri Agus di Aula Inspektorat Jenderal KemenImipas, Lantai 18 Gedung KemenImipas, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (29/12/2025).

    Adapun hasil evaluasi kinerja KemenImipas sebelumnya disampaikan oleh Sekjen KemenImipas Asep Kurnia. Evaluasi meliputi sektor keimigrasian dan permasyarakatan.

    Dari sektor keimigrasian, ditemukan sejumlah hal yang masih menjadi kendala di antaranya terkait ‘war’ Surat Dukungan Work and Holiday Visa Australia (SDUWHV); penanganan pengungsi; perlindungan WNI di luar negeri dari bahaya perdagangan orang dan banyak ditemukannya pekerja migran non-prosedural; tuntutan kebijakan diaspora terkait hak-hak yang hampir setara dengan
    WNI; dan kuota paspor.

    Sementara di sektor permasyarakatan, sejumlah bahan evaluasi kinerja yakni 22 UPT yang berada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terkena dampak bencana; tingkat hunian Lapas dan Rutan yang melebihi kapasitas ideal; keterbatasan jumlah Bapas dalam menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP BARU; serta masih kurangnya SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

    “Pada saat rapat koordinasi seluruh jajaran minggu yang lalu, kami sudah sampaikan evaluasi kinerja baik kepada jajaran di Imigrasi maupun jajaran di Permasyarakatan. Pada prinsipnya kepada mereka harus melakukan evaluasi atas kelemahan-kelemahan yang terjadi selama satu tahun kementerian ini menjalankan tugas dan fungsi imigrasi, maupun tugas dan fungsi permasyarakatan,” ujar Menteri Agus.

    “Saya atas nama pribadi dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, mohon maaf. Dan mudah-mudahan di tahun 2026 dengan 15 program kegiatan yang sudah kami canangkan, (15 program kegiatan) yang kami ambil dari 13 program akselerasi yang sudah kami canangkan tahun 2025, (13 program akselerasi) tentunya ini merujuk kepada program Asta Cita Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kemudian kami sinkronkan dengan 8 program prioritas Bapak Presiden di tahun 2026, keberadaan kita dapat membawa manfaat bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat luas,” tutur Menteri Agus.

    15 Program Aksi 2026 KemenImipas terdiri atas 5 program di Direktorat Jenderal Imigrasi, 6 program di Direktorat Jenderal Permasyarakatan, dua program aksi di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, satu program aksi di lingkungan Sekretariat Jenderal KemenImipas, dan satu program aksi di BPSDM KemenImipas. “Ini merupakan arah gerak Kemenimipas di 2026. Saya bermohon kepada kita sekalian untuk berniat baik, menyatukan niat, menyatukan tujuan, menyatukan arah untuk ada kontribusi kita bersama agar bisa mensukseskan program aksi kemenimipas tahun 2026,” imbuh Menteri Agus.

    Adapun 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 meliputi:

    1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.
    2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
    3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi.
    4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
    5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya, dan penambahan autogate di TPI bandara, pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
    6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
    7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.
    8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle).
    9. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis.
    10. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    11. Pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan.
    12. Efisiensi energi melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan biogas untuk daerah tertinggal, terdepan, dan perbatasan.
    13.Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan.
    14. Fasilitasi rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenimipas.
    15. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Sementara 13 program Akselerasi KemenImipas yang dicanangkan Menteri Agus sejak awal menjabat yaitu:

    1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan
    2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan
    3. Penguatan dan Peningkatan Pendayagunaan Warga Binaan Untuk Menghasilkan Produk UMKM
    4. Bantuan Sosial Kepada Keluarga Warga Binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan
    5. Mengatasi Permasalahan Overcapacity dan Overcrowding Dengan Solusi Yang Komprehensif
    6. Meningkatkan Pelayanan Publik Di Bidang Keimigrasian Berbasis Digital
    7. Pengembangan Autogate Pada Seluruh Bandara dengan Penerbangan Internasional
    8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM)
    9. Penguatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
    10. Pengembangan Lounge Khusus Untuk Pekerja Migran
    11. Bakti Sosial dengan Sasaran Di Wilayah Perbatasan
    12. Membangun Tambahan Lapas Modern Super Maximum Security dan Lembaga Pendidikan Berstandar Internasional
    13. Meningkatkan kebanggaan lembaga pendidikan dengan mengembalikan nama POLTEKIM dan POLTEKIP menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

    (aud/knv)

  • Video Megawati Tekankan Politik Tata Ruang dalam Mitigasi Bencana

    Video Megawati Tekankan Politik Tata Ruang dalam Mitigasi Bencana

    Seketaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pelepasan bantuan bencana Sumatera pada Senin (29/12).

    Megawati menekankan pentingnya politik tata ruang dalam upaya mitigasi bencana. Sebab, kata Megawati politik adalah kehidupan.

  • Kemensos Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Bencana Sumatera Rp 100,4 M

    Kemensos Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Bencana Sumatera Rp 100,4 M

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan bantuan penanganan tanggap darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sampai saat ini, total bantuan tanggap darurat kepada korban sebesar Rp 100,4 miliar.

    “Pertama, total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatera yang sudah tersalur sebanyak Rp 100.484.346.880 berupa lauk pauk, family kit, kidsware, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum,” kata Wamensos Agus Jabo dalam acara konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/11/2025).

    Agus merincikan, bantuan kepada korban di Aceh sebesar Rp 43 miliar, kepada korban di Sumatera Barat sebesar Rp 19 miliar, dan kepada korban di Sumatera Utara sebesar 37 miliar.

    “Pertama, untuk Provinsi Aceh itu nilainya Rp 43.606.958.300. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat nilainya Rp 19.418.596.580. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara nilainya sebesar Rp 37.458.792.000,” katanya.

    Lebih lanjut, Agus menuturkan santunan korban meninggal disalurkan kepada 86 ahli waris. Total santunan tersebut sebesar Rp 1,290 miliar.

    “Untuk Kabupaten Pidie 2 orang, untuk Kabupaten Pidie Jaya 30 orang, untuk Kota Sibolga 54 orang. Selanjutnya akan menyusul untuk penyaluran santunan kepada korban di Kabupaten Padang Panjang,” lanjutnya.

    Selanjutnya, kata Agus, dana itu akan dicairkan segera berdasarkan data yang dihimpun dan diverifikasi tiap pemda dan BNPB.

    (fca/lir)