Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Kapolri Bentuk Tim Reformasi Kepolisian: Kami Dengar Semua Masukan

    Kapolri Bentuk Tim Reformasi Kepolisian: Kami Dengar Semua Masukan

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah terkait pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Pembentukan tim menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang perbaikan di tubuh Polri.

    “Yang jelas, tentunya Polri terus mengikuti perkembangan yang ada, apa yang menjadi harapan masyarakat,” kata Jenderal Sigit di Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

    Sigit menyebut Korps Bhayangkara selalu berupaya memenuhi harapan terhadap pelayanan publik. Baik dari sisi operasional, instrumental, pengawasan, hingga hal-hal yang menjadi perhatian publik.

    “Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan,” ucapnya.

    Jenderal Sigit menjelaskan, tim internal yang dibentuknya akan bertugas melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang telah dilakukan. Sehingga saran juga masukan tentang perbaikan institusi bisa langsung dilaksanakan.

    “Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat, dari pakar dan seluruh masyarakat yang tentunya selama ini bersentuhan atau berada dalam lingkup yang polri memiliki tugas untuk memberikan layanannya. Baik di dalam bidang harkamtibmas maupun dalam bidang penegakan hukum,” jelas dia.

    Dia memastikan semua masukan yang ada akan dikaji oleh tim yang telah dibentuk. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Korps Bhayangkara ke depan betul-betul bisa ditindaklanjuti.

    “Semuanya terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan perbaikan. Baik dari sisi yang selalu disoroti oleh masyarakat, apa yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat tentunya itu menjadi bagian-bagian penting yang juga harus segera kita lakukan perbaikan,” terang Kapolri.

    “Yang jelas, polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi,” tegasnya.

    (ond/azh)

  • Rapat RKUHAP, Wamen HAM Usul Izin Sadap-Larangan Penahanan di Kantor Penyidik

    Rapat RKUHAP, Wamen HAM Usul Izin Sadap-Larangan Penahanan di Kantor Penyidik

    Jakarta –

    Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Kementerian HAM untuk meminta masukan terkait RUU KUHAP. KemenHAM memberikan 10 poin rekomendasi.

    Rapat yang digelar di ruang Komisi III DPR, Jakarta, Senin (22/9/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro. Rapat juga dihadiri Wakil Menteri HAM Mugiyanto.

    Ia mulanya memberi masukan soal penangkapan. Ia mengusulkan agar syaratnya diperjelas dalam RKUHAP.

    “KUHAP hanya mensyaratkan cukup alasan tanpa standar jelas, sehingga terlalu umum. Rekomendasi kami adalah untuk memperjelas bukti permulaan sahih, wajib pencatatan rinci, dan bawa ke hakim maksimum 48 jam,” kata Mugiyanto.

    Kemudian syarat penahanan praperadilan yang direkomendasikan agar adanya alternatif seperti wajib lapor dan lainnya. Ketiga, alasan penahanan di RKUHAP yang terlalu umum agar dibuat lebih spesifik.

    “Ini (alasan penahanan) persoalannya ada di Pasal 22 yang penyebutan alasan yang abstrak atau generik. Kami merekomendasikan supaya rumusannya dibuat lebih spesifik, terukur, dapat diverifikasi,” tuturnya.

    Kemudian direkomendasikan perlu adanya evaluasi periodik untuk penahanan. Tempat penahanan juga harus dipisahkan antara tahanan biasa dengan pihak yang ajukan praperadilan.

    “Rekomendasi kami adalah larangan ditahan di kantor penyidik. Wajib pemisahan tahanan praperadilan dan narapidana sesuai dengan ICCPR Pasal 10,” ungkapnya.

    Dalam hal otoritas penahanan juga direkomendasikan hanya hakim independen yang bisa memperpanjang penahanan. Terkait urusan bantuan hukum juga harus bisa diakses sejak awal oleh pihak yang ditangkap.

    “Rekomendasi kami adalah adanya akses sejak awal penangkapan, komunikasi privat, penasihat hukum yang efektif,” tuturnya.

    Lebih lanjut, KemenHAM merekomendasikan soal penyadapan, yaitu diharapkan dilakukan dalam jangka waktu terbatas dan perlu akuntabilitas. Direkomendasikan juga penyadapan yang perlu izin hakim untuk tindak pidana serius.

    “Terkait penyadapan. Belum ada pengawasan judicial yang kuat,” ucapnya.

    “Rekomendasi kami adalah kewajiban adanya izin dari hakim hanya untuk tindak pidana serius, jangka waktu terbatas, adanya aspek akuntabilitas dan pemberitahuan pasca penyandapan,” tambah dia.

    Halaman 2 dari 2

    (ial/maa)

  • Menyelaraskan Kebijakan Institusi Negara dengan Visi-Misi Presiden

    Menyelaraskan Kebijakan Institusi Negara dengan Visi-Misi Presiden

    Jakarta –

    Konsolidasi Kabinet Merah Putih melalui tiga kali reshuffle menjadi upaya Presiden Prabowo Subianto memperbaiki dan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahannya. Selain fokus mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, Presiden Prabowo juga fokus pada upaya memperbaiki kinerja kabinet melayani masyarakat. Semua anggota Kabinet Merah Putih diharapkan menyelaraskan fokus dan kebijakan teknis institusi dengan fokus atau visi-misi Presiden Prabowo.

    Ragam masalah yang berkait langsung dengan kepentingan atau kebutuhan harian masyarakat begitu sering mengemuka di ruang publik, akhir-akhir ini. Dari kasus beras oplosan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta, hingga rentetan kasus keracunan makanan dalam program MBG (makan bergizi gratis) untuk siswa sekolah. Semua persoalan ini tak bisa dipisahkan dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sejumlah institusi negara sebagai regulator maupun pelaksana teknis.

    Masyarakat yang sangat terganggu oleh ragam persoalan itu tentu saja menyuarakan kekecewaan, kecaman dan pertanyaan. Reaksi seperti itu wajar adanya dan karena sudah menjadi persoalan nyata yang eksesnya dirasakan jutaan orang, masyarakat pun menilai dan melihat gambaran tentang melemahnya fungsi sejumlah institusi negara sebagai regulator. Melalui media sosial, publik pun sudah menyoal dan mempertanyakan efektivitas tupoksi institusi-institusi yang terkait langsung dengan aneka persoalan tadi.

    Selain masalah yang berkait dengan kebutuhan harian masyarakat, melemahnya penegakan hukum pun terus dipersoalkan berbagai kalangan. Institusi penegak hukum terlihat melemah dan tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tupoksi-nya. Masyarakat kecewa karena tebang pilih kasus penegakan hukum dipraktekkan secara terbuka. Ada kasus korupsi yang cepat ditanggapi, sementara kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat justru terkesan diambangkan. Rasa keadilan publik pun saat ini terhina karena ada terpidana yang tak kunjung dieksekusi.

    Patut untuk disadari oleh semua pejabat negara bahwa kesan publik tentang melemahnya efektivitas sejumlah institusi dalam melaksanakan tupoksi-nya memberi pengaruh sangat signifikan bagi terbentuknya persepsi publik tentang plus-minus kepemimpinan Presiden Prabowo. Sejumlah institusi terkesan tidak atau belum menyelaraskan fokus kebijakan dan programnya dengan visi-misi Presiden Prabowo. Itulah salah satu alasan mengapa Presiden Prabowo Harus tiga kali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sepanjang tahun 2025 ini.

    Tidak sulit-sulit amat untuk memahami karakter dan fokus kepemimpinan Presiden Prabowo. Ketika merealisasikan program MBG, presiden memberi pesan kepada semua pihak bahwa dia sangat peduli pada aspek kebutuhan dasar masyarakat, utamanya pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan. Maka, kasus beras oplosan seharusnya tidak terjadi atau minimal bisa dicegah untuk tidak berlarut-larut. Jutaan keluarga sudah dirugikan oleh kasus ini.

    Bagi sebagian besar masyarakat, BBM termasuk kebutuhan rutin karena berkait mobilitas. Kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta pun seharusnya tidak terjadi ketika situasi dan kondisi sangat normal seperti sekarang. Presiden Prabowo tahu dan mendengar bahwa masyarakat sangat terganggu oleh kasus kelangkaan itu.

    Merespons kelangkaan BBM di SPBU swasta, Presiden Prabowo pada Jumat (19/9) memanggil Direktur Utama Pertamina, Simon Mantiri. Sudah pasti bahwa Presiden Prabowo memerintahkan Pertamina dan institusi terkait lainnya agar kelangkaan itu segera diatasi. Dengan memperbaiki tata kelola pengadaan, masyarakat tentu berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi.

    Mengetahui MBG sebagai program unggulannya menimbulkan masalah di tingkat pelaksanaan, Presiden Prabowo pun pasti segera bereaksi. Sangat disayangkan karena program populis ini dilaksanakan dengan semangat kehati-hatian yang terbilang minim. Jangankan Presiden Presiden, masyarakat pun sangat kecewa dengan realisasi program MBG. Selain kasus keracunan, ada sejumlah keluhan lain yang sudah disuarakan masyarakat di ruang publik. Muncul kesan bahwa realisasi program MBG tidak disertai pengawasan yang memadai.

    Pada kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta, Presiden Prabowo sudah memanggil institusi terkait untuk segera mengatasi masalah di sub-sektor itu. Pemanggilan itu hendaknya ditanggapi sebagai pesan kepada semua institusi negara untuk selalu fokus pada program dan mewujudkan kinerja yang mumpuni.

    Setiap pimpinan institusi tentu berwenang menerbitkan kebijakan atau peraturan baru untuk percepatan realisasi program. Namun, akan sangat ideal jika setiap kebijakan atau peraturan baru yang diberlakukan selalu berdasarkan kalkulasi yang tepat dan bijak, serta mengandung kepastian bahwa kebijakan baru itu tidak menimbulkan ekses yang berujung pada kerugian masyarakat.

    Dengan mengenali dan memahami karakter dan fokus kepemimpinan Presiden Prabowo, semua anggota Kabinet Merah Putih diharapkan segera menyelaraskan fokus dan kebijakan teknis institusi masing-masing dengan fokus atau visi-misi Presiden Prabowo. Menyelaraskan yang segera sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan kesimpangsiuran kebijakan, demi terwujudnya citra dan persepsi positif bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI; Eks Ketua MPR RI ke-15; Eks Ketua DPR RI ke-20; Ketua Komisi 3 DPR RI ke-7. Pengajar Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)

    (ega/ega)

  • AS Tegaskan Prioritas Keamanan Israel Usai Inggris Akui Negara Palestina

    AS Tegaskan Prioritas Keamanan Israel Usai Inggris Akui Negara Palestina

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) merespons keputusan sejumlah negara sekutu utamanya, termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Washington menyebut langkah tersebut hanyalah gestur “performatif”.

    “Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius, bukan gestur performatif,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Prioritas kami jelas: pembebasan para sandera, keamanan Israel, dan perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh kawasan yang hanya mungkin terjadi jika terbebas dari Hamas,” tegas juru bicara tersebut.

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan negara-negara Barat tersebut. Namun, Presiden Donald Trump sebelumnya telah memperjelas bahwa dirinya menentang langkah semacam itu.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal kompak mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah tersebut didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, seperti dilansir Reuters, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam pengumumannya saat mengakui negara Palestina, menyebut “krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah”. Dia juga menyebut kelaparan dan kehancuran di Gaza “benar-benar tidak tertahankam”.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” tegasnya.

    PM Kanada Mark Carney, dalam pernyataan terpisah, mengatakan pengakuan resmi untuk negara Palestina yang diberikan negaranya akan memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan mengakhiri Hamas.

    “Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, juga bukan imbalan untuk itu,” tegasnya.

    Dalam pernyataannya, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Penny Wong bahwa negaranya resmi mengakui negara Palestina.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Albanese, seperti dilansir CNN.

    Pengakuan resmi oleh Portugal disampaikan melalui Menlu Paulo Rangel di markas besar misi tetap Portugal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Rangel menegaskan bahwa pengakuan untuk negara Palestina menjadi “garis fundamental kebijakan luar negeri Portugal”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Perluas Operasi di Gaza, Israel Kerahkan Divisi Ketiganya

    Perluas Operasi di Gaza, Israel Kerahkan Divisi Ketiganya

    Israel mulai melakukan langkah untuk memperluas operasinya di wilayah Gaza. Militer Israel yakni IDF, mengerahkan divisi ketiganya, Divisi ke-36.

    Divisi ke-36 mulai bergerak ke Gaza sebagai bagian dari operasi darat yang disebut “Kereta Perang Gideon B” yang bertujuan memperluas cakupan serangan.

  • Hamas Sambut Inggris Cs Akui Negara Palestina, Desak Israel Setop Gempur Gaza

    Hamas Sambut Inggris Cs Akui Negara Palestina, Desak Israel Setop Gempur Gaza

    Jakarta –

    Hamas menyambut terbuka sikap negara-negara Barat yang mengakui negara Palestina. Kelompok Hamas menilai hal itu sebagai kemenangan warga Palestina.

    “Perkembangan ini merupakan kemenangan bagi hak-hak Palestina dan keadilan perjuangan kami,” kata pejabat senior Hamas Mahmud Mardawi dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    Dia mengatakan pengakuan dari negara barat terhadap negara Palestina merupakan bukti keteguhan rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah airnya.

    “Sejauh apa pun pendudukan melakukan kejahatannya, mereka tidak akan pernah bisa menghapus hak-hak nasional kami,” ujar Mardawi.

    Pernyataan itu disampaikan Hamas pada Minggu (21/9). Usai adanya pengakuan dari negara Barat terhadap negara Palestina, Hamas juga mendesak Israel segera menghentikan operasi militernya di jalur Gaza.

    “Langkah-langkah tersebut harus mencakup penghentian segera perang genosida yang dilancarkan terhadap rakyat kami di Jalur Gaza dan menghadapi proyek-proyek aneksasi dan Yahudisasi yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Yerusalem,” kata kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan.

    Sejauh ini ada empat negara yang telah secara resmi mengumumkan mengakui negara Palestina. Keempat negara itu mulai dari Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal. Pengumuman itu disampaikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri masing-masing negara pada Minggu (21/9)

    (ygs/yld)

  • Dugaan Pemicu ABG di Tangerang Tabrak 3 Motor hingga Tewaskan 1 Orang

    Dugaan Pemicu ABG di Tangerang Tabrak 3 Motor hingga Tewaskan 1 Orang

    Jakarta –

    Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan maut yang melibatkan pemobil remaja 15 tahun di Tangerang, Banten. Polisi menyebut remaja itu diduga hilang kendali hingga mobilnya menabrak 3 motor.

    “Sampai saat ini karena kita baru minta keterangan awal, dengan CCTV yang kita lihat juga, memang lost control, karena di situ ada water barier juga yang ketabrak sebelum adanya kecelakaan itu. Itu dari CCTV,” kata Kasatlantas Polres Metro Tangerang Selatan, AKP Danny Trisespianto Arief Sutarman, kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

    Polisi masih mendalami penyebab pengemudi mobil itu hilang kendali. Selain mengecek CCTV, polisi juga memeriksa 5 orang saksi.

    “Masih kita dalami dulu, karena CCTV yang sebelumnya itu, ini lost control karena apa, apakah karena ada kelalaian pengemudi lain, kami masih cari dulu, jadi CCTV kawasan itu yang terekam hanya pada saat dia lost control saja, sebelumnya kami cabut nggak ada… CCTV sebelumnya nggak ada. Karena kami dalami saksi, satpam di situ,” tutur dia.

    Danny mengatakan pemobil remaja itu hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi akan memeriksa remaja tersebut Selasa besok.

    “Sampai saat ini karena ini anak di bawah umur, untuk SPDP, berkas semua sudah kita kirim ke Kejaksaan, namun kita rencana hari Selasa atau Rabu manggil lagi pengemudinya. Jadi dalam undang-undang itu ada perlakukan khusus untuk anak di bawah umur, sebelum kita ngecek kita harus 3 hari sebelum itu kirim SPDP,” kata dia.

    Danny mengatakan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dalam kecelakaan itu. Pemeriksaan pengemudi mobil itu juga akan didampingi oleh wali karena pelaku masih anak di bawah umur.

    “Kemudian kalau memang nanti ke depannya setelah hasil gelar segala macam, menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, tapi saat ini belum, itu pun kita harus BAP-nya dia harus didampingi oleh walinya,” jelasnya.

    Pemobil remaja itu menabrak 3 pemotor pada Jumat (19/9) lalu. Satu korban meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya luka-luka.

    “Dua korban yang luka, terakhir tadi malam kami update, yang satu sudah pulang. Karena memang satu ke puskesmas dinyatakan tidak ada masalah bisa rawat jalan, memang luka ringan. Kemudian yang di Eka Hospital kemarin juga sudah bisa dipulangkan karena lukanya ringan,” katanya.

    (lir/knv)

  • Kebakaran Hanguskan 15 Rumah di Cilincing Jakut, 1 Orang Alami Luka Bakar

    Kebakaran Hanguskan 15 Rumah di Cilincing Jakut, 1 Orang Alami Luka Bakar

    Jakarta –

    Kebakaran terjadi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Total ada 15 rumah hangus terbakar.

    “Jumlah rumah yang terbakar 15,” kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

    Kebakaran terjadi pada Minggu (21/9) pukul 19.40 WIB. Peristiwa itu dipicu oleh korsleting listrik.

    “Dugaan penyebab (akibat) fenomena listrik,” jelas Gatot.

    Api berhasil dipadamkan pukul 21.13 WIB. Gatot menyebut ada satu orang yang terluka bakar akibat kebakaran di lokasi.

    “Korban mengalami luka di bagian muka dibawa ke puskesmas Kecamatan Cilincing,” katanya.

    Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Namun, kerugian yang muncul ditaksir mencapai Rp 1,47 miliar.

    (ygs/ygs)

  • Detik-detik Atap Teras Kantor Pemerintahan di Brebes Ambruk Timpa 3 Warga

    Detik-detik Atap Teras Kantor Pemerintahan di Brebes Ambruk Timpa 3 Warga

    Brebes –

    Atap teras Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Pemkab Brebes ambruk hingga menimpa tiga pekerja di lokasi. Salah satu korban cerita tangannya sempat terimpa beton selama hampir satu jam.

    Peristiwa itu terjadi pada Minggu (21/9) sore. Tiga pekerja yang menjadi korban ialah Juswanto (39), Abdullah (35), dan satu warga lainnya yang telah diizinkan menjalani perawatan di rumah. Juswanto mengalami patah sebagian tulang tangan kiri. Sementara Abdullah mengalami luka di bagian kulit hingga harus mendapat jahitan.

    Juswanto mengatakan sebelum atap teras tersebut ambruk, dia dan sejumlah rekannya memang sedang sibuk melakukan pekerjaan untuk perbaikan penguatan struktur konstruksi.

    “Saat itu saya sedang dongkrak besi. Tahu-tahu bruk (ambruk). Tangan saya tertimpa atap cor,” kata Juswanto dilansir detikJateng, Senin (22/9/2025).

    Tangan kiri pekerja ini tertimpa beton selama hampir 1 jam. Tangan korban bisa dikeluarkan setelah beton besi dipotong dengan alat khusus.

    “Tangan kejepit tidak bisa apa apa hampir satu jam,” ujarnya.

    Dua orang korban masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka serius. Sementara satu orang lainnya telah diizinkan pulang karena hanya mengalami lecet.

    Baca selengkapnya di sini

    (ygs/ygs)

  • Inggris, Kanada dan Australia Akui Negara Palestina, Netanyahu Respons Sinis

    Inggris, Kanada dan Australia Akui Negara Palestina, Netanyahu Respons Sinis

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, buka suara usai Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan secara resmi mengakui negara Palestina. Netanyahu menilai pengakuan itu tidak akan berdampak pada berdirinya Palestina sebagai negara yang merdeka.

    “Saya punya pesan yang jelas bagi para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan pada 7 Oktober: Anda memberikan imbalan besar kepada teror,” kata Netanyahu dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Dan saya punya pesan lain untuk Anda: itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada negara Palestina yang didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” sambungnya.

    Netanyahu mengatakan pengakuan dari negara-negara Barat itu tidak akan menyurutkan Israel dalam menduduki wilayaH Tepi Barat. Dia menjamin operasi di wilayah tersebut akan diperluas.

    “Kami telah melakukannya dengan tekad dan kebijaksanaan politik. Lebih lanjut, kami telah menggandakan permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria dan kami akan terus melanjutkan langkah ini,” ujarnya. Israel menggunakan istilah Yudea dan Samaria dalam menamakan wilayah Tepi Barat.

    Dilansir CNN, Netanyahu berjanji Israel akan memberikan langkah lanjutan dari pengakuan Inggris cs sepulangnya dari Amerika Serikat pekan ini.

    “Tanggapan terhadap upaya terbaru untuk memaksakan negara teror kepada kami di jantung tanah kami akan diberikan setelah saya kembali dari Amerika Serikat. Tunggu saja,” tambah Netanyahu.

    Inggris cs Umumkan Akui Negara Palestina

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/ygs)