Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Warga Ngeluh Kena Macet di Jakarta Malam Ini: Karet-Stasiun Palmerah 2 Jam

    Warga Ngeluh Kena Macet di Jakarta Malam Ini: Karet-Stasiun Palmerah 2 Jam

    Jakarta –

    Lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta mengalami macet parah malam ini, salah satunya di kawasan Karet, Jakarta Pusat. Warga menceritakan ada seorang pengendara pingsan di jalan saat bermacet-macetan.

    Warga Jakarta, Jihan (23), mengeluhkan kemacetan dialaminya di sekitar Stasiun Palmerah arah Stasiun Karet. Dia mengaku harus menempuh waktu sekitar satu jam dari sekitaran Stasiun Palmerah ke Stasiun Karet yang hanya berjarak sekitar 2,3 kilometer.

    “Jadi macet ini tuh udah menjalar dari Stasiun Palmerah tapi masih bisa jalan. Mulai stuck itu dari pom bensin Penjernihan. Itu aku dari jam 17.30-an di situ jalan pun cuma dikit-dikit sampe di perempatan (Stasiun) Karet jam 18.30-an dan itu udah stuck parah,” kata Jihan saat diwawancara, Rabu (24/9/2025) malam.

    Jihan mengatakan di tengah situasi lalin macet, ada seorang pengendara yang pingsan terjatuh dari motornya. Pengendara tersebut kemudian dibantu para pengendara lain untuk diberikan pertolongan di trotoar sekitar.

    “Nah di saat stuck itu ada satu pengendara motor teriak minta tolong karena pengendara motor di sebelahnya pingsan. Di situ langsung banyak yang nolongin buat kasih ruang terus rebahin dan kasih minyak angin ke kakak yang pingsan itu,” ujar dia.

    Pengendara lain, Nicholas Ryan (29), juga mengalami hal serupa. Ia mengaku menghabiskan watu 2 jam lebih berkendara sepeda motor dari sekitaran Menteng, Jakpus, menuju kediamannya di sekitar Kebayoran, Jaksel.

    “Tadi dari Menteng jalan jam 18.00. Sampe rumah di Kebayoran jam 20.40,” ujar Ryan.

    Ryan mengatakan titik kemacetan parah terjadi di sekitaran Stasiun Karet hingga Stasiun Palmerah.

    “Tambah parah di Karet sampai di Stasiun Palmerah itu 2 jam lebih. Macet parah banget di Karet, nggak kayak biasanya,” katanya.

    Di tengah situasi lalin macet di kawasan Karet, kata Ryan, beberapa pengendara pun memilih menepi di trotoar untuk merokok hingga membeli kopi.

    “Sampe ada yang markirin motornya di trotoar. Pada ngerokok sama beli kopi. Sama ada kopi keliling gitu, pada ngaso,” kata dia.

    Macet di Jakarta malam ini disebabkan oleh penutupan sejumlah gerbang tol di Tol Dalam Kota mulai hari ini. Penutupan sementara ini akan berlangsung hingga pertengahan Oktober mendatang.

    Salah satu gerbang tol yang ditutup ialah Gerbang Tol Semanggi I dan Kuningan I. Penutupan total di dua gerbang tol itu akan dilakukan mulai 24-25 September 2025.

    Selain itu, dua gerbang tol tersebut juga akan ditutup secara parsial atau satu lajur. Kebijakan itu akan berlangsung mulai 26 September-6 Oktober 2025.

    Titik gerbang tol yang akan ditutup sementara juga berlaku di Gerbang Tol Pejompongan. Penutupan akan diterapkan pada 24 September-4 Oktober 2025.

    Gerbang Tol Semanggi 2, Slipi 1 dan Slipi 2 juga akan mengalami kebijakan penutupan sementara secara parsial. Kebijakan itu berlaku mulai 24 September-10 Oktober 2025.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/ygs)

  • Bamus Betawi Dorong Revisi Perda Kebudayaan Jika Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

    Bamus Betawi Dorong Revisi Perda Kebudayaan Jika Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

    Jakarta –

    Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menilai Jakarta perlu menyiapkan regulasi baru untuk menghadapi perubahan status dari Ibu Kota Negara menjadi kota global dan berbudaya. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

    Ketua Umum Bamus Betawi, Riano P Ahmad, mengatakan transformasi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota menuntut kesiapan seluruh pihak, termasuk melakukan revisi atas beberapa regulasi.

    “Bahwa perubahan status kota Jakarta yang tidak lagi sebagai Ibu Kota akan berdampak kepada perubahan regulasi. Seperti direvisinya Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi,” kata Riano dalam Dialog Interaktif Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota, Rabu (24/9/2025).

    Ia juga mengajak warga Jakarta bersiap menghadapi perubahan Jakarta ketika nantinya bukan lagi ibu kota.

    “Kami mengajak warga Jakarta untuk bersiap memasuki era baru pasca Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota. Masyarakat Betawi harus lebih siap dalam menghadapi Jakarta sebagai kota global,”

    Sementara itu, tokoh Betawi Beky Mardani menilai pembangunan kebudayaan di Jakarta belum cukup mengangkat ekonomi masyarakat Betawi.

    “Pembangunan kebudayaan sejauh ini belum cukup mengangkat ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari indeks kebudayaan yang menurun, khususnya di bidang ekspresi kebudayaan dan ekonomi kebudayaan,” kata Beky.

    (bel/maa)

  • Polisi Usut Bohir Pendana Kerusuhan Demo Akhir Agustus

    Polisi Usut Bohir Pendana Kerusuhan Demo Akhir Agustus

    Bareskrim Polri membongkar dugaan aliran dana untuk membuat aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menjadi kerusuhan. Bareskrim Polri saat ini penyidik tengah mendalami aliran dana tersebut untuk mengungkap aktor intelektual di belakangnya.

  • Ahmad Labib Sebut Sinergi APBN hingga Pajak Dorong Ekonomi Inklusif

    Ahmad Labib Sebut Sinergi APBN hingga Pajak Dorong Ekonomi Inklusif

    Jakarta –

    Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib menyampaikan pentingnya peran sistem keuangan negara sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Menurutnya, sistem keuangan negara idealnya tidak hanya menjadi alat teknokratis, tetapi juga alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

    “Sistem keuangan kita harus menjadi instrumen bagi daya tumbuh ekonomi yang pro-rakyat. Kita semua sepakat bahwa ending-nya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Labib dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

    Hal itu disampaikan dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertema ‘Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial’ di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Labib menjelaskan bahwa sistem keuangan negara setidaknya terdiri dari empat instrumen utama. Instrumen tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan dan utang negara, serta transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

    Menurutnya, keempat instrumen itu harus disinergikan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.

    “Belanja negara harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor-sektor produktif, termasuk program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan,” tambahnya

    Terkait ekonomi digital, Labib menyambut positif tren pertumbuhan pesat di sektor ini. Ia mencatat bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap PDB saat ini mencapai Rp1.900 triliun, dan berpotensi naik hingga Rp5.000 triliun pada tahun 2030.

    Namun, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, mulai dari kebocoran anggaran, kesenjangan antarwilayah, hingga ketergantungan pada komoditas strategis yang membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global.

    Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara, Labib mendukung langkah tegas terhadap para penunggak pajak besar. Ia mengapresiasi terobosan terbaru pemerintah dalam menindak 200 wajib pajak yang menunggak hingga Rp 60 triliun.

    “Daripada memperluas pajak ke sektor riil, lebih baik kita efektifkan penegakan hukum terhadap penunggak pajak besar. Itu lebih adil dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Adapun strategi ke depan, harus fokus pada perluasan sumber pendapatan negara, efisiensi belanja APBN, penguatan kinerja BUMN, dan penurunan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

    “APBN harus menjadi katalis. Belanja negara harus fokus pada sektor-sektor strategis dan produktif. Kolaborasi antara pusat dan daerah sangat penting agar transfer fiskal tepat sasaran,” ungkapnya.

    Labib juga menekankan pentingnya transparansi, digitalisasi keuangan publik, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja fiskal negara.

    “Jika dikelola dengan sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat, sistem keuangan negara akan jadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan,” tuturnya.

    Sementara itu, CEO, Founder, sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyoroti kebijakan transfer dana ke daerah yang menurutnya pemotongan dana transfer pusat ke daerah bukan hanya menghambat pembangunan, namun lebih fatal lagi mengganggu gaji tenaga honorer, pekerja paruh waktu, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Gaji P3K 1,2 juta dibagi 30 hari, itu yang terganggu. Pemotongan transfer daerah bukan hanya soal proyek pembangunan, tapi menyentuh langsung dapur rakyat kecil,” ujarnya.

    Selain itu, Pangi juga mengkritisi pendekatan perpajakan pemerintah yang selama ini memajaki masyarakat kelas menengah dan bawah, sementara potensi besar dari sektor tambang dan energi justru bocor hingga 80 persen.

    “Pajak digital, kaki lima, rumah tinggal semua dikejar. Tapi tambang, batu bara, sawit dibiarkan. Negara bekerja tanpa mau susah payah,” tegasnya.

    Isu lain yang disorot adalah dominasi oligarki yang telah merusak representasi politik rakyat di parlemen. Pangi menyebut bahwa banyak Undang-Undang saat ini bukan mencerminkan kehendak rakyat, melainkan titipan pemilik modal.

    “Omnibus Law contohnya. Lebih pro-investor ketimbang pro-rakyat. Akibatnya pejabat tak lagi nyambung dengan rakyatnya, yang terjadi adalah suara rakyat digusur oleh suara modal,” katanya.

    Ia mendorong agar ke depan, Undang-Undang benar-benar mencerminkan selera dan kebutuhan rakyat, termasuk pembatasan masa jabatan pejabat, pembuktian terbalik harta kekayaan, serta UU Perampasan Aset.

    Terakhir, Pangi menyerukan agar negara kembali kepada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19456 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “Hari ini 78% pendapatan rakyat di bawah Rp700 ribu per bulan. Tapi segelintir orang menguasai kekayaan setara puluhan juta rakyat. Ini bukan sekadar data, ini luka bangsa,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Rusia Tegaskan Tak Ada Pilihan Selain Lanjutkan Serangan di Ukraina

    Rusia Tegaskan Tak Ada Pilihan Selain Lanjutkan Serangan di Ukraina

    Moskow –

    Kantor kepresidenan Rusia atau Kremlin menegaskan bahwa pihaknya tak punya pilihan selain melanjutkan serangan militer di Ukraina. Hal ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Ukraina bisa merebut kembali seluruh wilayahnya yang diduduki Rusia selama perang.

    Pernyataan terbaru Trump itu menandai perubahan besar dalam sikapnya terhadap Rusia setelah perang berkecamuk selama tiga setengah tahun terakhir. Trump, dalam pernyataannya, juga menyebut perang telah membuat Rusia tampak seperti “macan kertas”, dengan perekonomian yang sedang merosot.

    Dalam tanggapannya, seperti dilansir AFP, Rabu (24/9/2025), juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak pernyataan “macan kertas” yang dilontarkan Trump, yang tampaknya dimaksudkan untuk menyebut Moskow lemah.

    Peskov membalas komentar Trump itu dengan mengatakan bahwa Rusia lebih diasosiasikan dengan “beruang”.

    “Istilah ‘macan kertas’ digunakan dalam kaitannya dengan ekonomi kita,” ucapnya, menepis komentar Trump.

    “Rusia lebih diasosiasikan dengan beruang. Dan beruang kertas itu tidak ada. Rusia adalah beruang sungguhan,” cetus Peskov.

    Peskov, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki pilihan lainnya selain melanjutkan serangan militer terhadap Ukraina.

    “Kami melanjutkan operasi militer khusus kami untuk memastikan kepentingan kami dan mencapai tujuan (yang ditetapkan oleh Presiden Vladimir Putin),” kata Peskov, menggunakan istilah Moskow untuk menyebut invasi terhadap Ukraina.

    “Kami melakukan ini baik untuk masa kini dan masa depan negara kami. Untuk banyak generasi mendatang. Oleh karena itu, kami tidak memiliki alternatif,” tegasnya dalam wawancara dengan surat kabar Rusia.

    Dalam pernyataannya, Peskov mengakui bahwa perekonomian Rusia — yang melambat setelah tiga tahun pertumbuhan pesat dan inflasi yang membandel — menghadapi beberapa hambatan.

    “Rusia menjaga stabilitas makroekonominya,” ujar Peskov, sembari menambahkan: “Iya, Rusia sedang mengalami ketegangan dan masalah-masalah di berbagai sektor ekonomi.”

    Trump, dalam pernyataan via media sosial miliknya, Truth Social pada Selasa (23/9), mengatakan Ukraina, dengan didukung Uni Eropa, bisa memulihkan perbatasannya seperti sebelum invasi Rusia. Dia juga mencetuskan Kyiv bertindak sekarang saat Moskow menghadapi masalah ekonomi “besar”.

    “Putin dan Rusia berada dalam masalah ekonomi BESAR, dan inilah saatnya bagi Ukraina untuk bertindak,” cetusnya.

    Trump juga mengatakan perang membuat Rusia tampak seperti “macan kertas”, dengan menyebut perang telah memakan dana yang besar untuk Moskow.

    “Rusia telah bertempur tanpa tujuan selama tiga setengah tahun, sebuah perang yang seharusnya hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu bagi kekuatan militer sejati untuk menang. Hal ini membuat Rusia berbeda. Malah, hal ini justru membuat mereka tampak seperti ‘macan kertas’,” sebutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Polisi dan Petani Potong Tumpeng Peringati Hari Tani di DPR

    Polisi dan Petani Potong Tumpeng Peringati Hari Tani di DPR

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya memberikan nasi tumpeng kepada perwakilan massa aksi Hari Tani Nasional di depan gedung DPR/MPR RI sore ini. Perwakilan massa diberikan nasi tumpeng usai menemui pimpinan DPR.

    Pantauan detikcom, pemberian tumpeng dilakukan di halaman gedung, Rabu (24/9/2025). Usai diberi tumpeng, sejumlah perwakilan massa aksi kemudian menyantapnya.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary mengatakan tumpeng itu adalah pemberian dari Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Tumpeng itu diberikan oleh Wakapolda Metro Brigjen Dekananto Eko Purwono dan Brigjen Ade Ary.

    Pada kesempatan itu, Brigjen Ade Ary juga menyampaikan salam dari Kapolda Metro Jaya kepada massa aksi yang hadir. Masa aksi yang hadir dari berbagai daerah dan sudah hadir sejak pagi.

    “Bapak Kapolda Metro Jaya menghaturkan selamat di Hari Tani yang ke-65. Pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat senantiasa kami laksanakan secara humanis. Itu wanti-wanti Bapak Kapolda Metro Jaya kepada kami,” kata Ade Ary.

    “Semoga ini jadi tauladan bahwa menyampaikan pendapat itu ada aturan, ada komunikasi, menjaga ketertiban umum, menjaga norma sopan santun, etika, kemudian saling berkomunikasi dengan petugas sehingga penyelenggaraan berlangsung dengan lancar,” bebernya.

    Ade Ary juga menyampaikan bahwa aksi hari ini berjalan dengan kondusif. Massa yang hadir sepakat tidak ada yang menyusupi aksi unjuk rasa yang dilakukan.

    (rdh/mea)

  • Pidato Prabowo di PBB Tegaskan Komitmen Indonesia pada Perdamaian Dunia

    Pidato Prabowo di PBB Tegaskan Komitmen Indonesia pada Perdamaian Dunia

    Jakarta –

    Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Prof Hamdan Hamedan menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki arti penting. Sebab pada momentum ini Indonesia menegaskan komitmen pada perdamaian dunia.

    “Indonesia menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk perdamaian dunia melalui posisi aktifnya dalam memajukan internasionalisme dan multilateralisme,” kata Hamdan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

    Sebagai negara yang konsisten mendukung penguatan organisasi internasional termasuk PBB, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama global untuk menjawab berbagai tantangan dunia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prabowo yang menekankan peran aktif Indonesia, seperti mengirim pasukan penjaga perdamaian, memberikan dukungan finansial, hingga mendorong ketahanan pangan global.

    “Hal ini memperlihatkan kesiapan Indonesia untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga kedamaian dan keamanan internasional, sekaligus memperkuat kerja sama multilateral demi kemanusiaan,” sambungnya.

    Wujud nyata komitmen terhadap perdamaian juga tercermin dalam pernyataan Prabowo mengenai peningkatan produksi pangan nasional. Keberhasilan mencapai swasembada pangan membuat Indonesia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berkesempatan membantu negara lain seperti Palestina melalui pengiriman bantuan beras dalam jumlah signifikan.

    Lebih lanjut, dalam pidatonya Prabowo menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim sebagai bagian dari tanggung jawab global melalui berbagai upaya, seperti pencapaian target Kesepakatan Paris 2015, proses menuju net zero carbon emission pada 2060, serta reboisasi jutaan hektare lahan di dalam negeri.

    “Ini menunjukkan tekad nyata Indonesia mengurangi dampak perubahan iklim yang juga berkontribusi pada stabilitas kondisi sosial dan geopolitik dunia,” ujarnya.

    Dalam konteks konflik yang berkepanjangan, Indonesia konsisten mendukung solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan penyelesaian masalah Palestina dan Israel. Dengan dukungan nyata dan penuh empati, Indonesia terus mendorong perdamaian dan keadilan sekaligus berupaya mengurangi penderitaan rakyat Palestina melalui penyaluran bantuan pangan serta kerja sama di sektor pertanian.

    “Keseluruhan komitmen ini mencerminkan perjalanan peradaban Indonesia yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam hubungan internasional. Indonesia bermain sebagai aktor yang tak hanya berperan di panggung nasional, tapi juga global, menjadikan perdamaian dunia sebagai misi bersama demi kesejahteraan seluruh umat manusia,” tuturnya.

    Sebagai informasi, pada Sidang Umum ke-80 PBB yang diselenggarakan di New York, Selasa (23/9) kemarin, Presiden Prabowo Subianto mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pidato Prabowo di forum tertinggi PBB ini menjadi momen penting untuk menegaskan peran Indonesia sebagai negara aktif dan progresif dalam menghadapi isu-isu global, mulai dari keamanan, pangan, energi, perubahan iklim, hingga perdamaian dunia. Sehari sebelumnya, ia juga hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional untuk Penyelesaian Damai Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, menegaskan keseriusan Indonesia dalam isu-isu perdamaian strategis dan kemanusiaan di tingkat global.

    (akn/ega)

  • Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Audiensi dengan DPR, KPA Usul Ada Lembaga Ad Hoc Khusus Reforma Agraria

    Jakarta –

    Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, mengusulkan lembaga khusus yang mengurusi reforma agraria. Dewi mengusulkan lembaga itu nantinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Dewi saat audiensi bersama pimpinan DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam rapat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

    “Bapak Dasco, Pak Saan, Pak Cucun, kami ingin ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria,” kata Dewi.

    Dewi mengaku pernah mengusulkan lembaga khusus reforma agraria secara berulang kali. Hal itu diusulkan saat masa kepemerintan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, kemudian masa transisi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Kenapa? Karena sudah berulang kali dulu zaman Presiden Ibu Megawati kami mengusulkan juga tapi ditolak, lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi desk direktorat penanganan sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa, karena konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan kehutanan, tambang,” jelasnya.

    Menurutnya, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang eksis saat ini tidak berjalan. Dia mengatakan gugus tugas itu hanya menjalankan rapat-rapat saja.

    “Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria yang sekarang tidak jalan, sedikit saja yang jalan, tapi banyak yang tidak jalan, hanya rapat-rapat, output pembentukan GTRA di kabupaten provinsi, di tempat-tempat eksotis, tapi tidak melibatkan petani, nelayan, CSO yang selama ini mendesakan reforma agraria,” ujarnya.

    “Kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari presiden, badan pelaksanaan reforma agraria yang tanggung jawab langsung kepada presiden dan melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria,” paparnya.

    “Karena kalau balik lagi ke Kemenko Ekonomi ada bias kepentingan, Kemenko Ekonomi pasti targetnya pengadaan tanah ya untuk skala besar, bukan untuk petani kecil,” sambung Dewi.

    Dewi menyebut lembaga khusus reforma agraria itu bisa bersifat ad hoc. Menurutnya, presiden harus memimpin langsung reforma agraria.

    “Jadi perlu ada kelembagaan khusus yang otoritarif bersifat ad hoc. Di berbagai negara reforma agraria itu ada time framenya, misalnya kalau mau 9 juta hektar targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa,” ungkap dia.

    “Di Indonesia tidak ada time frame-nya, nggak bersifat ad hoc, harusnya ada kelembagaan khusus yang memang itu dipimpin langsung oleh presiden, sehingga bisa mengecek progres setiap menteri dan lembaga,” imbuhnya.

    (amw/gbr)

  • Petani di Riau Rayakan Hari Tani Bareng Kapolda di Tabung Harmoni Hijau

    Petani di Riau Rayakan Hari Tani Bareng Kapolda di Tabung Harmoni Hijau

    Pekanbaru –

    Penyampaian aspirasi petani di Hari Tani Nasional di Provinsi Riau berbeda dari yang lainnya. Kelompok petani merayakannya bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan di Tabung Harmoni Hijau (THH) Polda riau.

    Kegiatan yang berlangsung di Rumbai, Kota Pekanbaru, Rabu (24/9/2025) siang ini terasa penuh keakraban. Kapolda yang ditemani pejabat utama Polda Riau bersama para petani ngopi bareng para petani di bawah rindangnya pepohonan.

    Para petani menyampaikan aspirasinya terkait persoalan harga pupuk, akses pasar, hingga harapan agar generasi muda kembali tertarik menekuni dunia pertanian di aksi bertema ‘Petani Tangguh, Pangan Terjaga, Riau Sejahtera’ ini.

    Para petani melihat-lihat pembibitan pohon hingga kandang kambing di Tabung Harmoni Hijau binaan Polda Riau, Rabu (24/9/2025). Foto: dok. Polda Riau

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mendengarkan setiap masukan dengan seksama dan menegaskan bahwa Polda Riau akan selalu hadir mendampingi para petani.

    “Polri akan menjaga agar suasana desa tetap aman. Petani harus merasa tenang dalam bekerja, karena dari tangan para petani lahirlah ketahanan pangan bangsa,” ujar Irjen Herry Heryawan.

    Di Tabung Harmoni Hijau Polda Riau, kelompok petani juga melihat-lihat kebun pertanian yang dikembangkan Polda Riau. (Foto: dok. Polda Riau)

    Selain dialog, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan simbolis, ramah tamah, serta penanaman pohon sebagai bentuk komitmen menjaga keseimbangan antara pangan dan lingkungan. Pada kesempatan itu, Irjen Herry juga mengajak semua pihak untuk terus merawat alam sebagai warisan berharga, sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

    Seusai ramah tamah, para petani diajak berkeliling ke berbagai fasilitas Tabung Harmoni Hijau. Mereka melihat langsung bagaimana area pembibitan ribuan pohon dikelola, menyaksikan lahan percobaan pertanian jagung yang sekaligus menjadi lokasi pelatihan bagi anggota Polri dan masyarakat, hingga menyimak program pembinaan kemandirian bagi anggota Polri yang akan memasuki masa purna tugas melalui kegiatan beternak dan bercocok tanam.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan merayakan Hari Tani Nasional bareng petani di Tabung Harmoni Hijau, Rabu (24/9/2025). Foto: dok. Polda Riau

    “Kami ingin menunjukkan bahwa keamanan, pangan, dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” tegas Kapolda.

    Acara silaturahmi ini ditutup dengan doa bersama, memohon keberkahan bagi para petani, hasil panen yang melimpah, serta terjaganya alam Riau untuk generasi mendatang.

    (mei/dhn)

  • Lapas Tangerang dan Rutan Surakarta Wakili RI dalam ICLP 2025 di Singapura

    Lapas Tangerang dan Rutan Surakarta Wakili RI dalam ICLP 2025 di Singapura

    Jakarta –

    Singapore Prison Service (SPS) menggelar International Correctional Leadership Programme (ICLP) 2025. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) mengirimkan delegasinya yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Beni Hidayat selaku Ketua Delegasi dan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surakarta, Bhanad Shofa Kurniawan.

    Dikutip dari situs Kementerian Imipas pada Rabu (24/9/2025), keduanya dipercaya mampu membawa nama baik pemasyarakatan Indonesia. Sekaligus juga memperluas jejaring kerja sama internasional di bidang kepemimpinan pemasyarakatan.

    Disebutkan kegiatan ini menjadi forum penting bagi para pemimpin pemasyarakatan dunia. Dalam forum ini, masing-masing delegasi negara berbagi pengalaman serta bertukar strategi pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

    “Kami merasa terhormat dapat dipercaya menjadi bagian dari program internasional ini. Kesempatan ini tidak hanya memperluas wawasan kami, tetapi juga membuka peluang bagi pemasyarakatan Indonesia untuk mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti efektif di negara lain,” ujar Beni selaku Ketua Delegasi, didampingi Bhanad.

    Petugas Lapas Tangerang dan Rutan Surakarta di Singapura Foto: (Dok istimewa)

    “Di sini, kami juga berkesempatan untuk sharing knowledge yang telah dilakukan di Lapas/Rutan di Indonesia kepada peserta lain. Harapan kami, apa yang kami pelajari di sini dapat diimplementasikan demi peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pemasyarakatan di tanah air,” ungkap Bhanad.

    Mereka menyampaikan best practice yang telah dilakukan Pemasyarakatan Indonesia, dan program-program Permasyarakatan Indonesia dari perspektif Lapas dan Rutan. Berbagai agenda strategis juga dilaksanakan selama forum berlangsung, mulai dari Heritage Tour, Asian Prisons Lockdown Challenge 2025, Site Visit to Prison Facilities, Sharing by Correctional Leaders, hingga Social Programme.

    (aud/aud)