Category: Detik.com News

  • Yang Bisa Perintah Saya Prabowo

    Yang Bisa Perintah Saya Prabowo

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons seruan Menko Pemberdayaan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk bertobat. Seruan ini disampaikan Cak Imin terkait dengan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    Menurut Bahlil, Cak Imin juga seharusnya ikut bertobat. Bahlil pun menegaskan yang bisa memerintahnya di kabinet hanya Presiden Prabowo.

  • Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    Jakarta

    Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.

    Hal tersebut disampaikan Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Usman mengatakan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.

    “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalam rapat.

    Ia lantas menyarankan Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.

    “Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” kata Usman.

    “Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.

    Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

    “Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.

    “Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,”tambahnya.

    Pernyataan Raja Juli

    Sebelumnya Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.

    “Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem,” kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan huta. Serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.

    “Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani,” kata Raja Juli dalam rapat.

    Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

    “Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.

    “Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Heboh Cewek Joget di Atas Candi Borobudur, Pengelola Buka Suara

    Heboh Cewek Joget di Atas Candi Borobudur, Pengelola Buka Suara

    Heboh di media sosial seorang perempuan berambut pirang berjoget di atas kompleks Borobudur. Aksi tersebut mencapat kecaman dari umat Buddha.

    Kini pengelola Taman Wisata Candi Borobudur pun buka suara. Pengelola menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

  • Menteri Agus Kirim Bantuan Kafan untuk Korban Banjir-Tanah Longsor Sumut

    Menteri Agus Kirim Bantuan Kafan untuk Korban Banjir-Tanah Longsor Sumut

    Jakarta

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengirimkan bantuan kain kafan untuk memakamkan korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut). Bantuan kain kafan tersebut ia titipkan kepada Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Sumut.

    Bantuan tersebut kemudian diteruskan ke penggali kubur bernama Jefri Simanjuntak, dan bilal mayit bernama Nurlediah Hutagalung. Penyerahan bantuan dilakukan di Jalan Raja Johannes Hutabarat, Desa Airaja Hutagalung, Siatas, Tapanuli.

    Penyerahan bantuan kebutuhan pemulasaran jenazah itu dilakukan oleh Ketua Umum Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Sumut, Pusman. Ia didampingi Kabid Logistik Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Sumut, Reja Berutu.

    “Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Pusman.

    Dirinya menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bentuk penghormatan kemanusiaan terhadap para korban bencana, sekaligus wujud tanggung jawab moral paguyuban terhadap masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto selaku Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, yang telah memberikan alat ini kepada kami dalam rangka Ketahanan Pangan di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumut,” ujar penerima.

    (aud/lir)

  • Menhut Klaim Deforestasi Turun di Aceh, Sumut dan Sumbar Dibanding 2024

    Menhut Klaim Deforestasi Turun di Aceh, Sumut dan Sumbar Dibanding 2024

    Jakarta

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan terjadi penurunan deforestasi atau penggundulan hutan secara permanen di tahun 2025. Ia menyebut data itu dikumpulkan pihaknya membandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember,” kata Raja Juli mengawali pernyataannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Raja Juli mengatakan deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun 23,01% dari tahun 2024. Ia menyebut penurunan ini juga terjadi di tiga provinsi terdampak bencana.

    “Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Raja Juli.

    Menhut tunjukkan data deforestasi turun saat rapat di DPR Foto:(Tangkapan layar TV Parlemen)

    Ia menampilkan gambar adanya penurunan penggundulan hutan di Aceh dari 2024 sebesar 11.228 hektar menjadi 10.100 Ha di 2025. Raja Juli menyebut di Aceh deforestasi menurun sebesar 10,04%.

    “Di Aceh menurun sebesar 10,04%,” ujar Raja Juli.

    “Di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%,” katanya.

    Hal serupa disebut juga berlaku di Sumatera Barat. Penurunan deforestasi sebesar 14 persen dari 6.634 Ha menjadi 5.705 Ha.

    “Dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14%, sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024,” imbuhnya.

    (dwr/maa)

  • Pendaftaran Magang Nasional Batch 3 Dibuka, Targetkan 25 Ribu Peserta

    Pendaftaran Magang Nasional Batch 3 Dibuka, Targetkan 25 Ribu Peserta

    Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional Batch III bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi. Pendaftaran dibuka mulai Kamis, 4 Desember 2025 hingga Minggu, 7 Desember 2025 secara daring melalui kanal resmi maganghub.kemnaker.go.id.

    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengajak lulusan periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025 untuk segera mendaftar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing.

    “Pada Batch III ini, kami menargetkan 25 ribu peserta magang. Batch ini khusus dibuka bagi lulusan perguruan tinggi periode 1 Desember 2024 hingga 30 November 2025,” ujar Darmawansyah dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

    Berdasarkan data Dashboard Pemagangan Nasional Batch III, tercatat 37.510 lowongan magang yang dibuka oleh penyelenggara dari sektor pemerintah maupun perusahaan. Rinciannya, kementerian/lembaga membuka 8.949 lowongan untuk 4.351 posisi, sementara perusahaan membuka 28.571 lowongan untuk 11.918 posisi. Total posisi magang yang tersedia mencapai 16.269 posisi.

    Timeline Magang Nasional 2025 Batch 3 Foto: Dok. Instagram Kemnaker

    Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas Kemnaker, Surya Lukita Warman menjelaskan tentang tahapan program Batch III.

    Sebagaimana diketahui, Program Pemagangan Nasional dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

    Selain itu, peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Program ini merupakan inovasi terbaru yang pertama kali dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    (anl/ega)

  • Kapolri Ungkap Temuan Bekas Mesin Gergaji di Kayu Gelondong Banjir Sumatera

    Kapolri Ungkap Temuan Bekas Mesin Gergaji di Kayu Gelondong Banjir Sumatera

    Jakarta

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap temuan sementara tim gabungan dalam penyelidikan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Jenderal Sigit menyebut sejumlah kayu terdapat potongan dari gergaji mesin atau senso.

    “Yang jelas dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso, itu yang akan kita dalami,” kata Jenderal Sigit dalam jumpa pers bersama Menhut Raja Juli di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    Kapolri dan Menhut telah membentuk Satgas Gabungan mengusut gelondongan kayu ini. Tim turun ke lapangan menyusur sungai yang membawa gelondongan itu.

    “Tim sedang turun, nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Menhut Raja Juli menyebut tim sudah mengambil sampel kayu yang terbawa banjir tersebut. Kayu itu sedang didalami dengan teknologi alat identifikasi kayu otomatis (AIKO).

    Raja Juli mengatakan Satgas Gabungan masih melakukan pendalaman. Dia mengaku akan menyampaikan perkembangan nantinya.

    “Kalau bulldozer, kira-kira di mana kejadiaannya, kalau ditebang secara rapi kira-kira di mana, jadi ada indikasi-indikasi awal yang belum konklusif, nanti kami sampaikan,” ucap dia.

    (lir/lir)

  • KPK Dalami Pergeseran Anggaran UPT Dinas PUPR Riau di Kasus ‘Jatah Preman’

    KPK Dalami Pergeseran Anggaran UPT Dinas PUPR Riau di Kasus ‘Jatah Preman’

    Jakarta

    KPK telah memeriksa Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Riau, M Job Kurniawan, terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. KPK mendalami pergeseran anggaran untuk unit pelaksana teknis (UPT) Dinas PUPR.

    “Para saksi didalami penyidik soal penggeseran anggaran untuk UPT Dinas PUPR yang ditentukan oleh Gubernur,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

    Adapun Job Kurniawan diperiksa hari ini bersama tiga saksi lainnya yakni M. Taufiq Oesman Hamid selaku Kadis Perindustrian (Plt. Sekda), Yandharmadi selaku Kabiro Hukum (Plt. Inspektorat), dan Syarkawi yang merupakan ASN dinas PUPR. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau.

    Diketahui, kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid ini berkaitan dengan permintaan fee oleh Abdul Wahid terhadap bawahannya di UPT Dinas PUPR Riau. Fee tersebut terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.

    KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai ‘jatah preman’ senilai Rp 7 miliar tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.

    (lir/lir)

  • Titiek Tampilkan Video Kayu Gelondong Terbawa Banjir di DPR: Sudah Cukup!

    Titiek Tampilkan Video Kayu Gelondong Terbawa Banjir di DPR: Sudah Cukup!

    Jakarta

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menampilkan potongan video gelondongan kayu terbawa banjir saat rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Titiek berharap kejadian yang mengiris hati masyarakat Indonesia tak terjadi lagi.

    Dalam video yang ditampilkan di ruang Komisi IV DPR RI memperlihatkan truk yang membawa batang pohon dalam jumlah besar. Dinarasikan jika pengangkutan itu tak berselang lama dengan kejadian bencana di utara Pulau Sumatera.

    “Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon yang sebesar itu. Ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Dia bikin, salah itu pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia,” kata Titiek dalam rapat.

    Ia merasa miris terkait pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ia menilai perusahan yang melakukan tindakan itu seperti mengejek rakyat Indonesia.

    “Dan yang lebih, lebih menjengkelkan, itu, truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita,” kata Titiek.

    “Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini, sesuatu, kalau orang Jawa bilang, ngece, opo ngece? Ngejek, mengejek, perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu, apa ya, suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Titiek Soeharto menyoroti gelondongan kayu terbawa banjir Sumatera dalam rapat dengan Menhut di Komisi IV DPR (Foto: dok. live YouTube DPR)

    “Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” ujarnya.

    Titiek juga menyinggung gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Ia berharap praktik penebangan hutan hingga menyebabkan bencana ini dihentikan.

    (dwr/lir)

  • Menteri HAM Soroti Trafficking dan Kemiskinan Struktural di Film Pangku

    Menteri HAM Soroti Trafficking dan Kemiskinan Struktural di Film Pangku

    Jakarta

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai film Pangku merefleksikan persoalan serius terkait perdagangan orang (trafficking) dan kemiskinan struktural yang masih membelit kelompok rentan di Indonesia. Menurutnya, film tersebut menggambarkan realitas hidup masyarakat yang berada dalam tekanan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, serta keterbatasan akses akibat struktur sosial yang tidak berpihak.

    “Ini salah satu film yang menggambarkan kehidupan nyata masyarakat. Masyarakat kelas bawah itu ditimbulkan oleh apa yang namanya faktor kemiskinan struktural dan faktor kemiskinan non-struktural, yaitu karena letak geografisnya. Penduduknya banyak, tapi secara alamiah tidak memungkinkan itu bisa dibangun,” ujar Pigai saat menghadiri acara penayangan dan bedah film Pangku di Djakarta XXI, Kamis (4/12/2025).

    Karya ini tidak hanya menampilkan kisah personal, tetapi juga struktur sosial yang mempengaruhi pilihan hidup masyarakat. Pemutaran film ini menjadi momen refleksi, terutama menjelang peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2025.

    Lebih lanjut Pigai menjelaskan, kemiskinan struktural muncul akibat negara yang belum hadir secara optimal dalam memenuhi hak-hak masyarakat.

    “Secara struktural, para pejabat, pengelola, pemerintah, maupun politik itu selalu mengambil hak-hak rakyat kecil. Sumber daya kekuasaan, uang, dan jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Ini yang menyebabkan negara tidak menyentuh masyarakat kecil,” katanya.

    “Kemiskinan struktural itu disebabkan kurangnya struktur negara pemerintah. Ini membuat lapangan kerja terbatas dan orang hidup dalam kepepet,” lanjut Pigai.

    Pigai juga menyoroti minimnya perlindungan negara terhadap kelompok rentan yang akhirnya kerap menjadi korban perdagangan orang.

    Terkait trafficking, Pigai menjelaskan bahwa praktik tersebut kerap diawali dengan modus berpura-pura menolong. Polanya biasanya datang sebagai malaikat penyelamat, berperilaku baik, melihat seseorang dalam kesulitan.

    “Reputasi kemuliaan, kebaikan, lama-lama sudah menjadi pelaku trading, pelaku traffickernya. Memperdagangkan dan menjualbelikan,” sambungnya.

    Pigai juga menegaskan bahwa hingga kini Indonesia masih tergolong sebagai negara pengirim pekerja ke luar negeri.

    “Pola-pola ini di Indonesia, di seluruh dunia itu ada yang namanya receiving countries dan sending countries. Indonesia sampai hari ini negara sending countries, negara pengirim pekerja,” ujarnya.

    Sebagai informasi, film Pangku mengangkat kisah Sartika, perempuan hamil yang merantau ke wilayah Pantura dan terjebak dalam praktik kopi pangku demi bertahan hidup. Film berdurasi 1 jam 44 menit itu menjadi debut film panjang Reza Rahadian sebagai sutradara, sekaligus penulis naskah bersama Felix K. Nesi.

    Film ini dibintangi Christine Hakim, Claresta Taufan, Fedi Nuril, Devano Danendra, Lukman Sardi, dan Jose Rizal Manua. Pangku terinspirasi dari pengalaman personal Reza yang dibesarkan oleh ibu tunggal sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan ibu.

    Sebelum tayang di Indonesia pada 6 November 2025, Pangku menggelar world premiere di Busan International Film Festival (BIFF) 2025 dan meraih sejumlah penghargaan, antara lain KB Vision Audience Award, FIPRESCI Award, serta Bishkek International Film Festival – Central Asia Cinema Award.

    Aktris Claresta Taufan juga meraih Rising Star Award dari Marie Claire Asia Star Awards. Film ini kini menempati tujuh nominasi utama di Festival Film Indonesia (FFI) 2025, termasuk Film Cerita Panjang Terbaik, Pemeran Utama Perempuan Terbaik, dan Penulis Skenario Asli Terbaik.

    (akn/ega)