Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Polres Meranti Distribusikan 50 Ton Beras SPHP ke Masyarakat di Pesisir

    Polres Meranti Distribusikan 50 Ton Beras SPHP ke Masyarakat di Pesisir

    Kepulauan Meranti –

    Polres Kepulauan Meranti menyalurkan beras murah kepada masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan bahan pokok. Sebanyak 50 ton beras SPHP kepada masyarakat secara serentak.

    Pendistribusian beras Bulog ini difokuskan di dua kecamatan utama, yaitu Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi. Kedua wilayah ini menjadi prioritas mengingat kebutuhan masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau sangat tinggi.

    Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan meringankan beban ekonomi masyarakat.

    Foto: Pores Kepulauan Meranti mendistribusikan 50 ton beras ke masyarakat pesisir. (dok. Polres Meranti)

    “Penyaluran 50 ton beras SPHP ini adalah upaya kami memastikan masyarakat Meranti, khususnya di daerah pesisir, dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang terjangkau,” ujar AKBP Aldi Alfa Faroqi, Minggu (28/9/2025).

    Adapun, di wilayah Kecamatan Rangsang disalurkan sebanyak 3,975 ton beras dengan rincian di Pelabuhan Desa Repan sebanyak 2,975 ton, di Pelabuhan Desa Topang sebanyak 1 Ton. Sementara di Kecamatan Rangsang Pesisir total didistribusikan sebanyak 30 ton.

    (mea/mea)

  • Sejumlah Gerbang Tol Dalkot Masih Ditutup Hingga Besok Pagi, Ini Daftarnya

    Sejumlah Gerbang Tol Dalkot Masih Ditutup Hingga Besok Pagi, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Pekerjaan perbaikan Gerbang Tol Dalam Kota di Ruas Cawang-Tomang-Pluit masih berlangsung. Sejumlah gerbang tol masih ditup sementara.

    Ada sebanyak 4 gerbang tol yang ditutup sementara hingga besok. Penutupan bersifat sitasional.

    3 gerbang tol ditutup hingga Senin (29/9/2025) pukul 10.00 WIB . Sementara, satu gerbang tol ditutup hingga pukul 05.00 WIB.

    “Pekerjaan ini merupakan bagian dari rangkaian proses perbaikan Gerbang Tol Cawang-Tomang-Pluit yang dibakar masa aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR pada 28 Agustus 2025 lalu,” kata Senior General Manager JMT, Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan terulis, Minggu (29/9/2025).

    Penutupan gerbang tol ini telah dilakukan sejak 27 September 2025. Penutupan dalam rangka optimalisasi pekerjaan erection kolom dan atap gerbang tol.

    – GT Semanggi 1 dan Semanggi 2:
    27 September pukul 22.00 WIB – 29 September 2025 pukul 05.00 WIB (Situasional diberlakukan rekayasa lalu lintas)

    – GT Slipi 2:
    27 September 2025 pukul 19.00 WIB – 29 September 2025 pukul 10.00 WIB

    – GT Slipi 1:
    27 September 2025 pukul 19.00 WIB – 29 September 2025 pukul 10.00 WIB

    (dek/imk)

  • Pawai Iklim di Seoul Desak Kebijakan Berani Selamatkan Bumi

    Pawai Iklim di Seoul Desak Kebijakan Berani Selamatkan Bumi

    Foto

    Tripa Ramadhan – detikNews

    Minggu, 28 Sep 2025 20:30 WIB

    Korea Selatan – Lebih dari 30.000 warga Korea Selatan memenuhi Gwanghwamun Square. Massa menuntut aksi nyata pemerintah dalam mengatasi krisis iklim yang kian mendesak.

  • Kapolda Riau Tegaskan Green Policing Jadi Pilar Ketahanan Pangan

    Kapolda Riau Tegaskan Green Policing Jadi Pilar Ketahanan Pangan

    Pekanbaru –

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyatakan konsep Green Policing bukan sekadar program pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Green Policing menjadi bukti nyata harmonisasi antara keamanan, pelestarian lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam di Bumi Lancang Kuning.

    “Kegiatan panen raya ini sejalan dengan konsep Green Policing yang Polda Riau usung saat ini. Green Policing menjadi salah satu pilar penting dalam tugas Polri di era modern,” kata Irjen Herry Heryawan, Minggu (28/9/2025).

    “Melalui kegiatan panen raya ini, Polda Riau menunjukkan dedikasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan harmoni antara manusia dan alam,” sambungnya.

    Kapolda menyampaikan mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan di bawah naungan Green Policing memiliki makna filosofis yang mendalam.

    Momentum ini sekaligus digunakan untuk memperkuat nilai luhur budaya Melayu, yaitu ‘Melindungi Tuah, Menjaga Marwah-Takkan Hilang Melayu di Bumi’.

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras para petani dan semua pihak yang terlibat. Ia menyebut kolaborasi yang terjalin telah menghasilkan peningkatan produksi yang signifikan.

    “Mari kita jadikan momen panen raya ini sebagai langkah menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan, saya yakin Provinsi Riau dapat menjadi lumbung pangan yang berkontribusi besar bagi Indonesia,” tegas Irjen Herry Heryawan.

    (mei/jbr)

  • Eddy Soeparno Ajak Jaga Kebersihan Sungai: Pencemaran Rusak Ekosistem

    Eddy Soeparno Ajak Jaga Kebersihan Sungai: Pencemaran Rusak Ekosistem

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan Sungai memiliki jejak peradaban yang panjang. Alih-alih kotor dan penuh dengan pencemaran, Eddy menilai sungai wajib dirawat dan dijaga kebersihannya.

    “Faktanya data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa lebih dari 60% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar, dengan sebagian besar pencemaran berasal dari limbah domestik, industri, dan sampah plastik,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu, (28/9/2025).

    Hal ini disampaikan Eddy Soeparno saat didaulat menjadi narasumber utama dalam Climate Leader Talk ESG Republika dengan tema ‘Urat Nadi Kehidupan: Sungai untuk Lingkungan, Pangan dan Energi’ di Sarinah Jakarta, hari ini.

    Eddy menilai Sungai yang diumpamakan sebagai halaman depan rumah telah sekian lama menjadi urat nadi peradaban Indonesia untuk masyarakat bertahan hidup, bercocok tanam, bahkan membangun kota. Jejak peradaban sungai sudah sedemikian panjang mulai dari kerajaan Kutai hingga Sriwijaya.

    “Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kualitas air yang digunakan masyarakat, tetapi juga merusak ekosistem yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Hampir tidak ada sungai di Indonesia yang bersih dari sampah,” imbuhnya.

    “UU tersebut juga mengatur misalnya, Rehabilitasi dilakukan di daerah hulu, sempadan sungai, dan kawasan resapan yang diiringi dengan perlindungan kualitas dan kuantitas air: menjaga agar mutu air sungai tetap sesuai baku mutu lingkungan,” tambah Eddy.

    Karena itu, untuk melakukan pemulihan Sungai secara menyeluruh, Eddy mendorong langkah-langkah strategis yang terukur seperti program-program pemulihan sungai harus fokus pada perbaikan kualitas air sungai, bukan hanya dihitung dari jumlah pohon yang ditanam atau volume lumpur yang dikeruk.

    Selain itu, limbah domestik yang menjadi pencemar terbesar harus segera ditangani. Pemerintah harus memperluas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan memperbaiki sistem sanitasi yang ada.

    “Dengan cara ini, kita dapat mengurangi beban pencemar dari rumah tangga yang selama ini menjadi masalah besar bagi kualitas air Sungai,” ungkap Eddy.

    Eddy juga mendorong agar regulasi terkait pencemaran sungai diperketat, khususnya bagi industri yang melanggar regulasi.

    “Penegakan hukum terhadap industri yang mencemari sungai juga harus diperketat. Kami mendorong agar setiap pelanggaran, seperti pembuangan limbah industri sembarangan, direspons dengan sanksi yang tegas, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha,” lanjutnya.

    Bagi Eddy, langkah-langkah menyembuhkan sungai hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. DIa menilai, harus ada kemauan untuk meninggalkan ego kelembagaan dan memulai kerja bersama untuk menyelamatkan ekosistem sungai.

    “Pemerintah harus menjadi motor penggerak yang mengkoordinasikan berbagai program, sementara sektor swasta didorong untuk patuh pada aturan sekaligus memberikan alokasi dalam investasi pengolahan limbah, dan masyarakat harus diberdayakan untuk menjaga perilaku yang ramah lingkungan. Kolaborasi hulu ke hilir menjadi kunci utama memulihkan sungai sebagai halaman depan kita,” tutup Eddy.

    (akd/akd)

  • Imbauan Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September 2025

    Imbauan Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September 2025

    Jakarta –

    Pemerintah mengeluarkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September 2025. Imbauan ini disampaikan melalui surat edaran resmi dalam rangka memperingati peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S.

    Pengibaran bendera setengah tiang bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga sarana mengingat kembali sejarah bangsa. Lantas, apa isi imbauan tersebut, bagaimana tata cara pengibaran, dan apa latar belakang peristiwa yang diperingati?

    Imbauan Pengibaran Bendera Setengah Tiang

    Kementerian Kebudayaan RI melalui Surat Edaran Nomor 8417/MK.L/TU.02.023/2025 mengimbau seluruh masyarakat, instansi pemerintah, serta lembaga pendidikan untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang pada 30 September 2025.

    Pengibaran ini merupakan bentuk penghormatan kepada para korban yang gugur dalam peristiwa G30S 1965, sekaligus refleksi agar generasi penerus bangsa tidak melupakan sejarah kelam tersebut. Imbauan ini dikeluarkan secara rutin setiap tahunnya.

    Dalam surat edaran tersebut juga memuat imbauan untuk mengibarkan bendera satu tiang penuh sehari setelahnya, yakni pada 1 Oktober 2025. Pengibaran bendera satu tiang penuh ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

    “Setiap kantor instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan pendidikan serta seluruh komponen masyarakat Indonesia pada tanggal 30 September 2025 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan tanggal 1 Oktober 2025 pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh,” demikian bunyi poin kelima dalam surat edarannya.

    Tata Cara Pengibaran Bendera Setengah Tiang

    Dalam Pasal 12 ayat (4) disebutkan bahwa pengibaran bendera setengah tiang dilakukan dengan menaikkan bendera hingga puncak tiang, kemudian menurunkannya hingga setengah tiang. Posisi setengah tiang ditentukan dengan menurunkan bendera hingga sepertiga dari tinggi tiang.

    Pengibaran dilakukan mulai pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat. Aturan ini berlaku bagi instansi pemerintah maupun masyarakat umum yang ikut serta menghormati peringatan nasional.

    Sejarah Singkat Peristiwa 30 September 1965

    Tragedi tersebut mengguncang kehidupan politik Indonesia dan menjadi salah satu titik balik dalam sejarah nasional. Pemerintah menetapkan 30 September sebagai hari berkabung nasional, sementara 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang peristiwa tersebut dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila.

    (wia/imk)

  • Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    New York –

    Malaysia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Malaysia juga mendesak agar hak veto yang selama ini dimiliki lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB dibatasi atau bahkan dihapus.

    Dilansir Bernama, Minggu (28/9/2025), sikap Malaysia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2025 di New York, AS.

    Dia meyakini kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan berlanjut. Mohamad mengatakan serangan terbaru Israel di Doha, Qatar, bukan sekadar serangan terhadap perwakilan Hamas, tetapi merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain dan penghinaan terhadap semua upaya mediasi.

    Dia mengatakan serangan tersebut menandakan Israel akan terus mengganggu stabilitas kawasan. Dia menekankan dampak dari tindakan Israel akan meluas ke seluruh dunia.

    “Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup,” katanya.

    Dia menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Mohamad mengatakan tindakan nyata juga harus diambil untuk melawan pasukan penjajah.

    Menurutnya, dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk memastikan pembangunan negara Palestina yang dengan pemerintahan sendiri. Dia menyindir PBB yang seolah membiarkan kekejaman Israel selama ini.

    “Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional,” ujarnya.

    Mohamad juga menegaskan kembali seruan Malaysia untuk reformasi PBB. Dia menekankan bahwa PBB harus tetap relevan dalam mengatasi tantangan global, terutama masalah Palestina yang telah lama ada.

    Dia mengatakan Malaysia percaya tiga reformasi mendesak adalah kunci kelangsungan hidup PBB. Termasuk, katanya, kebutuhan untuk membatasi, jika tidak dihapus, hak veto.

    Sebagai informasi, hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis dan Inggris. Hak veto ini membuat salah satu negara itu punya kemampuan menggagalkan berbagai keputusan yang dibuat suara mayoritas anggota PBB.

    “Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan harus mengalir kembali ke Majelis Umum. Sebagai badan yang paling inklusif di majelis ini, PBB harus diizinkan untuk berfungsi sebagai hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan. Kita juga harus merancang ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang,” ujarnya sambil menekankan reformasi PBB merupakan keharusan.

    Mohamad mendesak PBB menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto, dengan menyebutkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali dalam memenuhi kehendak Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan keras.

    “Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini,” ujarnya.

    Dia mengatakan PBB harus tetap menjadi organisasi internasional yang relevan dan efektif serta penjaga perdamaian global. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

    Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Serangan militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kelaparan parah.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • KPK Sita 2 Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan Izin TKA

    KPK Sita 2 Rumah Eks Dirjen Kemnaker Tersangka Pemerasan Izin TKA

    Jakarta –

    KPK menyita dua bangunan dari mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Haryanto, yang merupakan tersangka kasus pemerasan izin tenaga kerja asing (TKA). Aset tersebut disita di wilayah Depok dan Bogor.

    “Pekan lalu, penyidik melakukan penyitaan aset dari salah seorang tersangka dalam perkara ini. Saudara H, Dirjen Binapenta dan PKK. Aset tersebut berupa dua bidang tanah atau bangunan yaitu kontrakan seluas 90 meter persegi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Minggu (28/9/2025).

    Budi mengatakan dua aset tersebut diduga dibeli menggunakan uang hasil tindak pemerasan dari para agen TKA. Kedua aset tersebut diatasnamakan kerabat Haryanto.

    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai, yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA,” ucapnya.

    Kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan penggunaan TKA. KPK mengungkap kasus ini terjadi selama 2019-2023 dengan bukti uang yang terkumpul Rp 53 miliar.

    Total ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga oknum pejabat di Kemnaker memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

    1. Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025.
    2. Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA periode tahun 2019 sampai dengan 2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024-2025.
    3. Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025.
    4. Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025.
    5. Suhartono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023.
    6. Haryanto, Direktur PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025 dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
    7. Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017-2019.
    8. Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024-2025.

    (ial/haf)

  • Tukang Parkir Pukul Pemotor di Jakut gegara Dibayar Rp 5.000 Jadi Tersangka

    Tukang Parkir Pukul Pemotor di Jakut gegara Dibayar Rp 5.000 Jadi Tersangka

    Jakarta –

    Polisi menetapkan tukang parkir di Jakarta Utara (Jakut) yang memukul pengendara motor karena dibayar Rp 5.000 sebagai tersangka. Pelaku inisial RBG (23) itu kini telah ditahan.

    “Sudah tersangka dan sudah kita tahan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, Minggu (28/9/2025).

    Polisi menjerat RBC dengan Pasal 368 KUHP. Sementara akibat perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun kurungan penjara.

    “Pasal 368 KUHP pemerasan dengan kekerasan, ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara,” katanya.

    Sebelumnya, seorang pengendara motor dianiaya juru parkir (jukir) di kawasan Jakarta Utara dengan menggunakan pipa besi. Korban menderita luka robek di kepala akibat perbuatan pelaku.

    Peristiwa itu terjadi di sebuah tempat parkir mal di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu (21/9). Korban dan pelaku sempat terlibat cekcok mengenai tarif parkir di lokasi.

    “Pelaku kemudian mengambil pipa besi dari warung terdekat dan memukul korban beberapa kali hingga mengakibatkan luka robek di kepala dan memar di beberapa bagian tubuh,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar dilansir Antara.

    Onkoseno mengatakan tarif parkir di lokasi sebesar Rp 5 ribu untuk kendaraan sepeda motor. Nominal itu lalu diserahkan korban kepada pelaku. Namun, pelaku tidak terima dan meminta bayaran lebih.

    Pelaku inisial RBG (23) meminta korban membayar Rp 10 ribu. Merasa diperas, korban sempat adu mulut dengan pelaku. Cekcok mulut itu lalu berujung penganiayaan usai RBG mengambil pipa besi di dekatnya dan memukul korban hingga terluka.

    (rdp/rdp)

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London –

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)