Foto
Tripa Ramadhan – detikNews
Kamis, 11 Des 2025 23:15 WIB
Washington – Foto udara menunjukkan banjir di Gold Bar, Washington, setelah badai melanda Pasifik Barat Laut. Otoritas terus keluarkan peringatan tanah longsor dan banjir.
Category: Detik.com News
-
Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Dongkrak Daya Saing
Jakarta –
Pemerintah daerah diminta memperkuat ekosistem inovasi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing nasional, menyusul turunnya peringkat Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025 dari posisi 27 ke-40.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12).
“Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Wiyagus menekankan pentingnya dukungan bagi inovator lokal dan UMKM berbasis teknologi melalui insentif, inkubasi, dan skema pembiayaan inovatif. Ia juga mendorong replikasi praktik baik antar-daerah agar inovasi memberi dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa regulasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi sesuai kewenangan dan kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Wiyagus menambahkan bahwa inovasi inklusif berperan penting dalam memperluas pemerataan akses dan kesempatan. Karena itu, pemetaan potensi daerah harus dilakukan secara proaktif agar program inovasi lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Ia mengungkapkan jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kemendagri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, inovasi masih didominasi daerah Indonesia bagian barat serta terpusat pada sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat 15 kabupaten di Papua yang belum menyampaikan laporan inovasi.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah pejabat lainnya.
(akn/ega)
-
Bertambah, Kemenhut Segel 11 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera
Jakarta –
Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subjek hukum terduga pelanggaran tata kelola hutan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. Hingga kini total 11 subjek telah disegel.
Tiga subjek hukum yang disegel adalah PHAT-PHAT JAS, PHAT AR, dan PHAT RHS. Kemenhut juga melakukan verifikasi lapangan pada korporasi PT.TBS/PT.SN serta PLTA BT/PT.NSHE.
“Saat ini total Subjek Hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 11 entitas yaitu: 4 Korporasi (PT.TPL, PT.AR, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/ PT.NSHE) dan 7 PHAT (JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M),” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).
Berdasarkan pendalaman awal, Ditjen Gakkum menduga terjadi tindak pidana pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin sebagaimana Pasal 50 ayat (2) huruf c UU 41/1999 tentang Kehutanan. Pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp3,5 miliar.
Tim kini mengumpulkan barang bukti untuk memetakan jejaring pelaku, termasuk dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan. Di lokasi PHAT JAM, tim menemukan barang bukti dalam jumlah besar.
Temuan itu berkaitan dengan penyidikan kasus empat truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB) yang berasal dari lokasi yang sama. Ia menegaskan pentingnya dukungan daerah.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa disamping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan juga mengorbankan keselamatan rakyat,” imbaunya.
“Ditjen Gakkum Kehutanan akan mendalami motif dan terduga pelaku yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku aktif di lapangan tetapi akan dikembangkan terhadap pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan ini, tentunya penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digunakan sebagai instrumen pelengkap,” ujar Dwi.
Bersamaan dengan penyegelan dan verifikasi lapangan, PPNS Gakkumhut telah melayangkan pemanggilan klarifikasi kepada 12 entitas. Hingga 10 Desember 2025, enam di antaranya telah hadir memberikan keterangan, di antaranya 3 korporasi yakni PT.AR, PT.MST, PBPH PT.TN dan 3 PHAT yakni A, AR, RHS. Sementara PT.TPL dan PLTA BT/PT.NSHE mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan.
(lir/wnv)
-
Mendagri Tito Minta Pemda Perketat Evaluasi Kelayakan Gedung Tinggi
Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat evaluasi kelayakan bangunan, terutama gedung-gedung bertingkat. Tito menekankan bahwa standar keselamatan harus menjadi syarat mutlak dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan proses penilaiannya wajib melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Pada waktu membangun [gedung, penerbitan] PBG itu betul-betul harus menilai apakah ini masuk risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kalau itu masuk risiko tinggi, maka dia harus ada persyaratan-persyaratan yang lain, di antaranya keselamatan tadi, dan melibatkan teman-teman pemadam kebakaran yang mereka paham, ahli dari bidang itu,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Damkar, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait Sosialisasi Larangan ke Luar Negeri, Kesiapan Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Kesiapan Menghadapi Bencana, yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Tito mengatakan setiap bangunan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. SLF memuat persyaratan terkait struktur, sistem proteksi kebakaran, keamanan penghuni, hingga fasilitas darurat.
“Itu juga berisi poin-poin yang layak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kebakaran, atau bila terjadi kebakaran dia memiliki mekanisme untuk menghentikan kebakaran dan menyelamatkan,” ucapnya.
Tito menegaskan ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, tetapi kewajiban seluruh Pemda dan pemilik bangunan untuk menjamin keselamatan publik. Gedung berisiko tinggi wajib dilengkapi tiga komponen utama, yakni Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem air seperti sprinkler otomatis, serta jalur evakuasi yang aman.
Sorotan ini muncul pasca kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasil pengecekan awal menunjukkan gedung tersebut tidak memiliki jalur evakuasi memadai. Seluruh akses vertikal hanya bergantung pada satu tangga, sehingga tidak tersedia rute alternatif bagi penghuni saat keadaan darurat.
“Jadi gedung ini hanya memiliki satu tangga saja, untuk naik ke atas dan turun ke bawah. Sehingga [ketika] terjadi kebakaran, yang terjadi malah naik ke atas semua, bukan mengevakuasi. Karena memang tidak ada jalur evakuasi untuk keluar dari gedung itu,” jelasnya.
“Banyak high rise building, gedung-gedung tinggi yang ada di Indonesia tidak hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian di Sulawesi, Medan, [serta] kota-kota besar lainnya yang memiliki risiko tinggi,” jelas Tito.
(prf/ega)
-
Tidur Saat Rapat, Bicara Kejujuran, Di-OTT KPK
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya kena OTT KPK terkait dengan proyek-proyek pengadaan di wilayahnya. Ardito diamankan KPK bersama empat orang lainnya, termasuk pihak swasta.
Sebelum kena OTT, Ardito ternyata sempat viral karena tidur saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Legislatif Nasional (Balegnas) di Gedung DPR RI, Jumat (4/7). Terbaru, dia juga bicara kejujuran di Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (9/11).
-
Kapolri Ungkap Fokus Utama Bangun Jalur untuk Kirim Logistik di Aceh
Aceh Tengah –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau korban terdampak bencana di Aceh Tamiang dan Aceh Tengah. Jenderal Sigit mengatakan fokus utama penanganan saat ini adalah pembangunan akses jalan untuk menyalurkan logistik.
“Yang jelas tadi kita komunikasi dengan Pak Bupati menanyakan keperluan dalam jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang,” kata Jenderal Sigiti di Takengon, Aceh Tengah, Kamis (11/12/2025).
Jenderal Sigit mengatakan yang dibutuhkan saat ini adalah jalur untuk mengirim logistik. Dia menyebut warga juga membutuhkan gas untuk memasak.
“Kita sudah mendapatkan informasi, untuk jangka pendek ini memang butuh jalur untuk bisa mengirim logistik, khususnya di tempat ini, juga tadi disampaikan perlu gas untuk memasak, sementara ini menggunakan kayu,” katanya.
Sejauh ini, Jenderal Sigit menyebut bantuan logistik sudah masuk ke lokasi. Dalam waktu dekat, perbaikan jalan dan jembatan akan dilakukan.
Kapolri tinjau pos kesehatan pengungsi di Aceh Tengah (Foto: dok. Istimewa)
Rumah Terdampak Didata
Selain itu, Jenderal Sigit menyebut pemerintah tengah mendata rumah yang terdampak banjir. Dia menyebut Polri dan TNI akan ikut membantu dalam proses ini.
“Dan berikutnya rekonstruksi, mungkin kalau diperlukan relokasilah, begitu ya. Ada beberapa rumah, tentunya ini sedang didata oleh pemerintah, gabungan antara kepolisian, TNI, BNPB, untuk kemudian nanti mana yang masuk huntara, mana yang masuk hunian tetap, dan tentunya kita tetap, kita semua akan terlibat di situ,” tutur dia.
“Tadi saya lihat bahwa sementara didrop, kemudian didrop ke kecamatan, kecamatan mengumpulkan desa-desa, kemudian baru dikirim, ada yang kemudian juga untuk wilayah terisolir menggunakan air drop, rata-rata mungkin dua sorti, dan tentunya akan terus ditingkatkan,” katanya.
“Kemudian permasalahan yang lain juga bisa segera selesai, namun untuk situasi kedaruratan untuk sementara ini cara yang dilakukan menggunakan bantuan airdrop dan juga melalui jalur darat yang dilakukan para kepala desa, dan tentunya ada TNI, Polri, ada masyarakat bersama-sama,” lanjutnya.
Kapolri menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto hadir untuk korban bencana. “Mudah-mudahan beliau hadir,” kata Kapolri.
Kapolri tinjau posko pengungsian di Aceh Tengah (Foto: dok. Istimewa)
(lir/hri)
-
Kapolri Tinjau Posko Kesehatan dan Dapur Umum Pengungsian di Aceh Tengah
Aceh –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau sejumlah fasilitas yang disediakan Polri di lokasi pengungsian Aceh Tengah. Di lokasi itu, Kapolri meninjau sejumlah fasilitas dari Polri berupa dapur lapangan hingga posko kesehatan.
Diketahui, Kapolri dan rombongan meninjau lokasi pengungsian di Masjid Besar Al Abrar, pada Kamis (11/12/2025). Posko tersebut menjadi tempat sementara bagi 426 orang warga yang mengungsi akibat bencana.
Kapolri lalu meninjau posko kesehatan dan dapur lapangan yang berada di lokasi pengungsian. Dapur lapangan tersebut berkapasitas 250 porsi untuk 1 kali masak.
Selain itu, sebanyak 5 tenaga kesehatan berada di lokasi untuk melakukan perawatan bagi korban terdampak bencana.
Dalam agenda ini Kapolri turut didampingi Ketum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo. Selain itu Kapolri juga didampingi Dankorbrimob Polri Irjen Ramdani Hidayat, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, Karomulmed Divhumas Polri Brigjen Ade Ary Syam Indradi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinjau dapur umur di Aceh Tengah (Foto: dok. Istimewa)
Sebelumnya, Kapolri melakukan kunjungan ke posko pengungsi di Aceh Tamiang, tepatnya di Jembatan Kuala Simpang. Di lokasi tersebut, Kapolri mendistribusikan sejumlah bantuan makanan hingga trauma healing kepada masyarakat.
Tak hanya itu, di Aceh Tamiang, Kapolri juga meninjau proses pembersihan di 3 lokasi yang terdampak banjir dan lumpur, diantaranya di SDN 01 Karangbaru, Masjid Syuhada, dan Mapolres Aceh Tamiang. Sebanyak 200 personel dilibatkan dalam kegiatan pembersihan 3 lokasi tersebut.
Di posko pengungsian Jembatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang itu, Kapolri telah mendistribusikan bantuan kepada para korban sebanyak 6 truk.
Adapun rincian bantuan yang diserahkan Kapolri sebagai berikut:
Truk 1
Chainsaw merek Supra (20 set), Jet Pump merek Yamamoto (30 unit), Genset Bensin merk PG3500E (15 set), Pompa Robin 3 inchi merk Ecolite (30 unit), Selang Buang (4 rol), Selang Hisap (6 rol), Genset (5 unit), Kain Kaffan (5 rol), Mainan anak-anak (156 pcs).
Truk 2
Tandon Air 1100 Liter (8 buah).Truk 3
Tandon 1100 L (12 buah), Solar 23 jerigen (1 Jerigen = 20L), Bensin 13 jerigen (1 Jerigen = 20L), Oli Campur Genset 4 botol, Pompa Minyak Dari Jerigen (2 buah).Truk 4
200 paket Paket sembako (masing-masing berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula, 8 buah indomie, 2 pcs biskuit, 1 kotak
teh), PDL (600 stel), Wifi (3 unit), Baju penanggulangan bencana (300 pcs), Topi Rimba (10 pcs), PDL Tactical (20 stel), Kaos kaki Dislap (10 pasang), T-Shirt (20 pcs).Truk 5 → Bantuan dari Ibu Ketum Bhayangkari
Masker (300 box), kasa (5 koli), Obat-obatan (1.745 box), nasi instan (10 dus), sajiku (6 dus),
bumbu racik (3 dus), bumbu dapur bubuk (2 dus), royco rasa sapi (10 dus), bumbu opor ayam (1 dus), royco rasa ayam (10 dus), promina (2 dus), nyam-nyam (4 dus), top (2 dus), nabati (3 dus), rokok (1.300 bungkus), mukena (200 pcs), selimut (300 pcs), tas selempang (50 pcs), dan seragam sekolah (591 pcs)Truk 6
Seragam sekolah SD, SMP, SMA (1.184 stel), Stiker Polri (40 pcs), dan Selimut (300 pcs)(yld/hri)
-
Pencuri Angkut 200 Kg Besi Terkontaminasi Cesium-137 dari Gudang Cikande
Jakarta –
Polisi telah mengamankan empat komplotan pencuri besi terkontaminasi radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten. Pelaku mengangkut 200 kilogram besi dari gudang ke lapak rongsok di Kecamatan Bandung, Serang.
“Barang yang dicuri terdiri dari berbagai jenis dengan total sekitar 200 kilogram. Semuanya sudah dikembalikan ke interim storage PT PMT. Alhamdulillah, barang tersebut belum sempat beredar keluar area dan masih utuh,” kata Deputi Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Irjen Pol Rizal Irawan di Polres Serang, Kamis (11/12/2025).
Menurut Rizal, gudang di PT PMT adalah gudang penyimpanan sementara. Pemerintah akan membuat gudang permanen untuk menyimpan barang yang terkena radiasi.
“Saat ini barang bukti memang berada di interim storage, yaitu gudang sementara. Nantinya akan ada permanent storage. Hal ini sedang dibahas bersama Bapeten dan BRIN, karena mereka memiliki kewenangan terkait penentuan bangunan dan standar penyimpanan,” ucapnya.
Rizal menyebut BRIN dan Bapeten masih mencari lokasi yang layak. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan.
Sebelumnya, Polres Serang bersama Polsek Cikande mengungkap kasus pencurian limbah besi terkontaminasi radioaktif Cesium-137 di PT PMT. Besi itu merupakan barang yang dikumpulkan Satgas Cesium-137 saat melakukan dekontaminasi kawasan Cikande.
Polisi mengamankan empat orang terkait kasus pencurian tersebut. Dua di antaranya merupakan satpam PT PMT.
Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menyebut awalnya pihaknya mendapatkan informasi dari media sosial terkait dugaan pencurian besi di PT PMT. Perusahaan itu merupakan tempat penyimpanan barang-barang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 dari hasil operasi satgas di Kawasan Industri Modern Cikande.
“Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikande segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para pelaku,” kata AKBP Condro, didampingi Kapolsek Cikande AKP Tatang, Rabu (10/12/2025).
Awalnya, polisi mengamankan pelaku berinisial RO (26) pada Senin (8/12). RO merupakan pelaku utama yang membawa keluar limbah besi dari lokasi penyimpanan.
“Dari keterangan RO, polisi menangkap dua sekuriti PT PMT, yakni SA dan MZ, warga Kecamatan Bandung. Keduanya diduga kuat membantu proses pencurian dengan memfasilitasi akses ke area penyimpanan limbah radioaktif,” ucapnya.
Selanjutnya, polisi mengamankan penadah berinisial SM (29) di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. SM memiliki lapak rongsok yang menerima besi curian terkontaminasi radioaktif.
(aik/yld)
-
Bupati Lampung Tengah Terima Suap Rp 5,7 Miliar
Jakarta –
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi. Ardito diduga telah menerima fee Rp 5,75 miliar.
Hal itu disampaikan Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). Dia mengatakan Ardito awalnya diduga mematok fee 15%-20% untuk sejumlah proyek di Lampung Tengah.
“Diketahui postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar Rp 3,19 triliun. Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah,” ujar Mungki.
Dia mengatakan Ardito telah meminta anggota DRPD Lampung Tengah bernama Riki Hendra Saputra (RHS) untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas. Dia mengatakan pengadaan barang dan jasa harus dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga atau milik tim sukses Ardito saat Pilkada Lampung Tengah.
Singkat cerita, Ardito menerima fee Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito. Duit itu diterima dalam periode Februari-November 2025.
“Pada periode Februari-November 2025, AW diduga menerima fee senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui RHS dan RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah,” ujarnya.
Sebagai informasi, Ardito sendiri baru dilantik sebagai Bupati Lampung Tengah pada Februari 2025. Artinya, permintaan dan penyerahan fee langsung terjadi.
Selain itu, Ardito juga diduga meminta Plt Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo (ANW) untuk mengatur pemenang lelang alat kesehatan pada Dinkes Lampung Tengah. KPK menyebut Anton juga merupakan kerabat Ardito.
“Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta dari saudara MLS (Mohamad Lukman Sjamsuri selaku Direktur PT Elkaka Mandiri),” ujarnya.
KPK pun menetapkan lima orang sebagai tersangka. Berikut daftarnya:
1. Ardito Wijaya selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030,
2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah,
3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah,
4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati,
5. Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT Elkaka Mandiri.Halaman 2 dari 2
(haf/dhn)
-
Polisi Tangkap Dirut Terra Drone!
Jakarta –
Polisi menangkap Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia berinisial MW yang merupakan tersangka kasus kebakaran maut. MW ditangkap kemarin malam.
“Jadi benar, untuk Direktur Utama dari Terra Drone sudah kami amankan semalam. Berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik, jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus AKBP Roby Saputra di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).
Dia belum menjelaskan detail di mana MW ditangkap. Dia mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup sehingga MW ditetapkan sebagai tersangka.
“Sudah ada cukup bukti, dua alat bukti yang cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara MW,” ujarnya.
Kebakaran di Gedung Terra Drone terjadi pada Selasa (9/12) siang. Kebakaran itu menewaskan 22 orang. Korban tewas karena terjebak di dalam gedung.
(haf/dhn)