Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • Kemendikti Turun Tangan Pastikan Kematian Mahasiswa Unud Diusut Transparan

    Kemendikti Turun Tangan Pastikan Kematian Mahasiswa Unud Diusut Transparan

    Jakarta –

    Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

    Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Ditjen Dikti Kemdiktisaintek) telah berkoordinasi dengan pihak Universitas Udayana (Unud) terkait mahasiswa berinisial TAS (22) yang diduga bunuh diri karena bullying. Ditjen Dikti Khairul meyakini pihak kampus akan transparan menangani kasus ini.

    “Kemdiktisaintek turut berdukacita atas wafatnya Saudara Timothy, mahasiswa Universitas Udayana. Kami telah berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan dengan baik, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Khairul saat dihubungi detikcom, Minggu (19/10/2025).

    Kemendikti mempercayai pihak kampus akan bijak juga transparan, mengutamakan perlindungan dan memulihkan suasana akademik hang aman bagi civitas kampus.

    “Kami percaya pihak kampus akan menempuh langkah yang bijak, transparan, dan berkeadilan, dengan tetap mengutamakan perlindungan serta pemulihan suasana akademik yang aman bagi seluruh sivitas,” ujarnya.

    “Sebagai upaya sistemik, setiap perguruan tinggi telah diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang bertugas mencegah, menerima laporan, dan menindaklanjuti berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan,” ucapnya.

    “Kemdiktisaintek terus mendorong agar Satgas berfungsi secara efektif serta memperkuat budaya kampus yang berintegritas, empatik, dan bebas dari kekerasan,” tutupnya.

    Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi mengatakan korban sempat terlihat panik sebelum kejadian. Menurutnya, saksi melihat TAS muncul dari arah pintu lift dengan menggendong tas ransel dan memakai baju putih.

    “Terlihat seperti orang panik dan seperti melihat-lihat situasi sekitar kampus,” ujar Sukadi, Kamis (16/10).

    TAS tergeletak di depan lobi kampus FISIP Unud setelah melompat dari lantai empat. Ia sempat dilarikan ke RSUP Prof Ngoerah Denpasar, tetapi nyawanya tak tertolong. Ia dinyatakan meninggal pukul 13.03 Wita akibat pendarahan internal.

    Seusai kematian TAS, sejumlah tangkapan layar percakapan grup mahasiswa beredar di media sosial. Dalam percakapan itu, sejumlah mahasiswa lintas fakultas seperti FISIP, FKP, dan Kedokteran menertawakan kematian TAS. Mereka bahkan mengolok-olok dan membandingkan fisiknya dengan kreator konten Kekeyi.

    Sikap nirempati itu memicu gelombang kemarahan publik. Banyak mahasiswa Unud dan warganet menilai tindakan tersebut tak pantas dilakukan, apalagi oleh sesama mahasiswa kampus ternama. Ironisnya, beberapa pelaku justru aktif di organisasi kemahasiswaan.

    FISIP Unud Buka Suara

    Wakil Dekan III FISIP Unud, I Made Anom Wiranata, mengatakan pelaku bullying terhadap mahasiswa Universitas Udayana (Unud) TAS (22) bukan merupakan teman sekelas korban. Anom mengatakan korban dan para pelaku tak saling mengenal.

    “Saudara T itu meninggal bukan karena bullying. Apalagi adik-adik di depan ini tidak mengenal Saudara T. Bullying terjadi setelah T jatuh. Itu bukan dari teman-teman kami, juga bukan dari teman sekelasnya. Bukan sama sekali,” kata Anom dilansir detikBali, Sabtu (18/10/2025).

    Anom mengatakan TAS melakukan bunuh diri bukan disebabkan oleh perundungan. Dia mengatakan perilaku bullying muncul di media sosial setelah bunuh diri tersebut.

    “Saudara T ini, menurut penuturan ibunya, memiliki masalah kesehatan mental. Sejak SMP, Saudara T mendapat penanganan psikologis dari konselor. Ada terapinya,” ujarnya.

    Namun, dia mengatakan, TAS kemudian menolak melanjutkan terapi itu saat masuk perguruan tinggi. Anom pun mengimbau para mahasiswa lebih peka dan memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi masalah.

    “Memiliki gangguan mental dan tidak sanggup untuk menanggung barangkali segala jenis persoalan yang bagi orang lain beda cara penanganan dan penerimaannya. Kita tidak bisa menyamakan antara Saudara Timoti dengan masyarakat lainnya,” tuturnya.

    (idn/idn)

  • 64 Warga Korsel Tersangka Kasus Phishing Dipulangkan dari Kamboja

    64 Warga Korsel Tersangka Kasus Phishing Dipulangkan dari Kamboja

    Sebanyak 64 warga Korea Selatan (Korsel) yang ditahan di Kamboja atas dugaan terlibat dalam jaringan penipuan daring (phishing) dipulangkan Pada Sabtu (18/10). Para tahanan dipulangkan untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum di Korea Selatan.

    Pemulangan tersebut dilakukan setelah kerja sama antara pihak Kamboja dan Korea Selatan, termasuk pemulangan barang bukti berupa ponsel dan dokumen.

  • Jenazah Eks Danpaspampres Marsda Wahyu Hidayat Dimakamkan di TMB Jatisari

    Jenazah Eks Danpaspampres Marsda Wahyu Hidayat Dimakamkan di TMB Jatisari

    Jakarta –

    Danpaspampres era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, meninggal dunia karena sakit. Jenazah Marsda Wahyu dimakamkan siang ini di Taman Makam Bahagia (TMB) TNI AU Jatisari, Bekasi, Jawa Barat.

    “Beliau sempat menjalani perawatan, almarhum saat ini disemayamkan di rumah duka di Kompleks Halim PK, pemakaman insyaallah setelah zuhur di TMB TNI AU Jatisari,” kata Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Kemensetneg, Brigjen Wahyu Yudhayana, kepada wartawan Minggu (19/10/2025).

    Marsma Wahyu Hidayat disebut sempat menjalani perawatan sebelum dinyatakan meninggal dunia. Keluarga TNI menyampaikan dukacita yang mendalam atas kepergian Komandan Paspampres ke-28 ini.

    “Beliau wafat karena sakit. Kita berdoa semoga almarhum husnulkhatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujarnya.

    Kadispenau, Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, mengatakan Wahyu Hidayat meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada. Mendiang disemayamkan di Kompleks Perumahan Lanud Halim Perdanakusumah, Jalan Rajawali Baru Nomor 18.

    Marsda Wahyu Hidayat merupakan Komandan Paspampres Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) selama setahun. Mendiang dinilai sebagai sosok pemimpin sekaligus teladan yang meninggalkan nilai-nilai kesetiaan, kehormatan, dan jejak pengabdian dalam sejarah Paspampres.

    “Selamat jalan Komandan. Nama dan jasa-jasa akan selalu hidup dalam setiap prajurit Paspampres,” tulis PPID Paspampres yang unggahnya berkolaborasi dengan Danpaspampres Mayjen Edwin Adrian.

    (dwr/idn)

  • AHY Puji Open House 24 Jam Kementrans, Jadi Ruang Dialog Pemerintah & Warga

    AHY Puji Open House 24 Jam Kementrans, Jadi Ruang Dialog Pemerintah & Warga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi langkah Kementerian Transmigrasi yang menggelar kegiatan Open House 24 Jam sebagai wadah dialog terbuka pemerintah dan masyarakat.

    AHY mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

    “Saya menyambut baik kegiatan Open House 24 Jam bersama Kementerian Transmigrasi. Kita tadi juga menyaksikan dialog yang begitu hangat antara masyarakat, khususnya mereka yang berada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Termasuk hadir pula para kepala daerah,” ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

    Pada kesempatan tersebut, AHY menyoroti lima program Kementerian Transmigrasi yang dinilai mampu memperkuat pembangunan kewilayahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini antara lain, Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Karyanusa Nusantara, Gotong Royong, dan Patriot Transmigrasi.

    “Ada lima. Yang pertama, Program Transmigrasi Tuntas. Tadi kita saksikan penyerahan sertipikat hak milik bagi para anggota masyarakat di kawasan transmigrasi. Ini menandakan mereka mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditinggalinya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, AHY menjelaskan Program Patriot Transmigrasi mengirim tim ekspedisi ke berbagai daerah untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan transmigrasi. Hal ini bertujuan agar wilayah tersebut dapat dikembangkan dan dikerjasamakan dengan kementerian teknis lainnya.

    “Kami dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin terus mendorong kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang secara langsung berada di garis depan,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan satu tahun pertama masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi fase penting untuk memetakan tantangan pembangunan dan memperkuat arah kebijakan ke depan.

    Terkait pelaksanaan Open House 24 Jam, AHY menilai inisiatif tersebut mencerminkan semangat pelayanan publik yang partisipatif dan transparan.

    “Saya menilai ini sebuah inisiatif dengan semangat pelayanan publik yang luar biasa – bagaimana masyarakat dapat memiliki akses langsung untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan juga kritik,” paparnya.

    Menurut AHY, kritik dan aspirasi yang disampaikan secara konstruktif harus dijadikan bahan evaluasi pemerintah. “Tadi saya lihat ada kritik, tapi kritik membangun, disampaikan dengan cara yang baik. Jika memang faktual dan rasional, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan aspirasi ataupun kritik dari masyarakat,” tegasnya.

    Di akhir sambutan, AHY mengapresiasi Kementerian Transmigrasi yang dinilainya dapat menjadi teladan bagi lembaga pemerintah lainnya.

    “Saya rasa Kementerian Transmigrasi bisa menjadi contoh bahwa institusi pemerintahan perlu memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog dan interaksi dengan masyarakat di mana pun berada,” pungkas AHY.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut AHY turut didampingi Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga. Digelar selama 24 jam, kegiatan tersebut diisi dengan dialog hangat antara pemerintah, masyarakat, dan para kepala daerah dari berbagai kawasan transmigrasi seperti Kayong Utara (Kalimantan Barat), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dan Seram Bagian Timur (Maluku).

    (prf/ega)

  • Setahun Pemerintah Prabowo, PDIP Soroti IKN

    Setahun Pemerintah Prabowo, PDIP Soroti IKN

    Jakarta –

    Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan sejumlah catatan untuk satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Andreas menyinggung soal Asta Cita hingga pembantu Prabowo di kabinet.

    “Setahun pemerintahan Prabowo, masa evaluasi yang berat. Prabowo mulai memasuki masa kampanye Pilpres 2024 dengan janji melanjutkan pemerintahan Jokowi. Dalam perjalanan selama setahun pemerintahan; ternyata memadukan janji kampanye dengan ide dasar Asta Cita yang merupakan program prioritasnya ternyata tidak mudah,” kata Andreas kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

    Andreas juga menyoroti arah peruntukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengenai IKN ini, Prabowo mengeluarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, di dalamnya tertuang IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

    “IKN perlu direvisi dan belum jelas arah peruntukannya, pengelolaan aset strategis negara beralih dari BUMN ke Danantara akibat salah urus di BUMN, PSN menuai protes, KA-Cepat Whoosh meninggalkan utang pembayaran yang menjadi beban APBN,” kata dia.

    Andreas melihat, Prabowo selama satu tahun pemerintahannya, fokus pada program prioritas sambil merevisi program pendahulunya Presiden ke-7 RI Jokowi yang tidak efisien. Dia juga menyinggung pembantu ‘titipan’ Jokowi di pemerintahan.

    “Situasi setahun ini merupakan masa evaluasi yang tidak mudah untuk beralih memfokuskan program pemerintahan Prabowo agar segera bisa mengakselerasi program-program prioritas andalannya,” ucap dia.

    Mengenai program MBG, kata Andreas, pemerintah harus terus bekerja keras. Dia berharap MBG bisa berguna bagi anak-anak untuk pemenuhan gizi.

    Lebih lanjut, Andreas juga menyinggung soal hukum dan pemberantasan korupsi. Dia menilai ketegasan Prabowo dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan menjadi perhatian publik.

    “Ketegasan dan konsistensi Prabowo dalam menjalankan ide-ide besarnya termasuk pemberantasan korupsi, reformasi kepolisian akan menjadi catatan perhatian publik pada masa yang akan datang menuju 2029,” tutur Andreas.

    (lir/dhn)

  • MenPAN-RB Sampaikan Pentingnya Peran Perempuan dalam Birokrasi

    MenPAN-RB Sampaikan Pentingnya Peran Perempuan dalam Birokrasi

    Jakarta –

    Perempuan dalam birokrasi memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, patuh terhadap aturan, dan menciptakan ruang aman dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian konflik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan birokrasi yang dipimpin oleh perempuan juga terbukti lebih taat aturan dan kolaboratif dalam proses pengambilan keputusan.

    Penelitian menunjukkan kepemimpinan perempuan cenderung melahirkan kebijakan yang mengedepankan work-life balance. Kebijakan tersebut seperti penerapan flexible work, maternal leave bagi ayah, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan daycare.

    “Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan safe space yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Sabtu (18/10).

    Rini menyampaikan untuk membuka ruang bagi kepemimpinan perempuan di birokrasi, diperlukan langkah-langkah yang konkret. Ia mengatakan setidaknya ada empat pendekatan utama yang bisa menjadi strategi bersama.

    Pertama, melalui legislasi dan kebijakan yang berpihak. Kedua, dengan transformasi budaya organisasi. Ketiga, melalui teladan dan kepemimpinan.

    Menurutnya, saat ini terdapat sinyal baik dalam upaya membangun kesetaraan gender di Indonesia. Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

    “Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Perbaikan ini ditopang oleh peningkatan partisipasi kerja perempuan, pendidikan, dan keterwakilan perempuan,” paparnya.

    “Namun, jika kita melihat lebih dalam pada aspek kepemimpinan strategis, representasi perempuan masih perlu terus diperkuat dimana keterwakilan perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi baru mencapai 17 persen,” jelasnya.

    Kementerian PAN-RB sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, juga terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan ASN untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin. Kebijakan yang dilakukan diantaranya fleksibilitas kerja, kebijakan rekrutmen dan pengembangan karier yang nondiskriminatif, serta penguatan nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN.

    Lebih lanjut, Rini menyampaikan saat ini pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang memastikan perspektif gender terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 9/2000 sebagai komitmen nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

    “Tujuannya adalah membangun pembangunan nasional yang berperspektif gender, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini mencakup empat aspek penting yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat,” katanya.

    Rini juga menegaskan kehadiran perempuan di level kepemimpinan merupakan manifestasi sekaligus penguat upaya kesetaraan. Perempuan bukan sekadar pelengkap dalam struktur birokrasi, tetapi penggerak nilai, pembawa empati, dan penyeimbang di tengah dinamika organisasi pemerintahan.

    “Karena pada akhirnya, kepemimpinan perempuan bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita raih, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita hadirkan bagi sesama,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Rini juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini di Sekolah Garuda. Sekolah tersebut merupakan Sekolah unggulan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya saya berharap tempat ini akan terus menjadi tempat untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para perempuan di Indonesia, sekaligus juga menjadi tempat untuk Kawah Candradimuka untuk anak-anak unggulan. Karena ini adalah sekolah yang memang dibangun oleh Bapak Presiden untuk membangun manusia Indonesia unggul,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Tak Semua Eks Pegawai ‘Korban’ TWK Ingin Balik ke KPK

    Tak Semua Eks Pegawai ‘Korban’ TWK Ingin Balik ke KPK

    Jakarta –

    IM57+ Institute menyuarakan agar 57 mantan pegawai KPK kembali bertugas ke KPK. Namun, tidak semua mantan pegawai KPK ingin kembali dan memilih melanjutkan karier di tempat lain dengan berbagai alasan.

    Dirangkum detikcom, Minggu (19/10/2025), mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan dirinya tidak ingin kembali bertugas ke KPK. Dia mengatakan ada banyak alasan yang membuatnya memutuskan untuk tidak kembali ke KPK.

    “Saya sudah memutuskan untuk tidak kembali ke KPK, saya ingin menjaga KPK dari dari luar saja,” kata Yudi saat dikonfirmasi, Sabtu (18/10).

    Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu mengaku khawatir jika dirinya kembali ke KPK akan membuat proses perjuangan rekan IM57+ Institute terhambat. Kekhawatiran itu, katanya, muncul karena dia sering mengkritik sejumlah kasus korupsi besar.

    “Saya paham bahwa kalau saya kembali ke KPK jangan-jangan resistensinya tinggi dari pihak pihak yang dulu menyingkirkan kami, apalagi saat ini saya juga bersikap kritis dan rekam jejak saya sebagai penyidik menangani kasus kasus besar seperti e-KTP dan kasus perkara bank century nanti malah membuat proses pemulangan kawan-kawan jadi terhambat. Jadi saya memutuskan tidak kembali ke KPK,” tegasnya.

    Meski begitu, Yudi mendorong agar para mantan pegawai ‘korban’ tes wawasan kebangsaan (TWK) itu kembali bertugas di KPK. Menurutnya, proses pemulangan mantan pegawai itu bisa mudah karena pimpinan KPK saat ini adalah orang yang juga pernah bekerja sama dengan mereka.

    “Apalagi kita tahu sebenarnya saat ini KPK sudah mulai ada sedikit harapan untuk bangkit tetapi belum menggembirakan. Oleh karena itu saya berharap pimpinan KPK saat ini menyambut kawan-kawan yang ingin kembali dengan tangan terbuka,” katanya.

    “Toh antara pimpinan KPK saat ini dengan para pegawai eks TWK ini sudah saling mengenal, misal Pak Setya (Ketua KPK) merupakan mantan dirdik, Pak Fitroh (Wakil Ketua KPK) merupakan mantan direktur penuntutan. Artinya sudah pernah sama-sama bekerja sama di masa lampau,” imbuhnya.

    Hal serupa diungkapkan oleh mantan ‘raja OTT’ KPK, Harun Al Rasyid. Harun mengatakan saat ini sudah bertugas di Kementerian Haji dan Umrah, sehingga tidak menginginkan bertugas kembali ke KPK.

    “Saya sudah bertugas di Kementerian Haji dan Umrah. Ya (tidak ingin kembali ke KPK) karena saya pikir ladang pengabdian pada negara dan bangsa bisa di mana saja,” ujar Harun kepada wartawan, Sabtu (18/10).

    Meski demikian, Harun mengatakan tetap mendukung teman-teman yang berjuang ingin kembali ke KPK. Dia juga mendukung agar proses tes wawasan kebangsaan dibuka ke publik sebagaimana tuntutan rekannya yang tergabung dalam IM57+ Institute.

    “Tapi saya tetap mendukung kawan-kawan yang ingin kembali ke KPK, dan saya dukung alasan bahwa TWK yang dilakukan pada waktu itu adalah akal-akalan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas,” katanya.

    Eks Pegawai ‘Korban’ TWK Ingin Balik ke KPK

    Sebelumnya, Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mengatakan semua mantan pegawai KPK itu satu suara, mereka ingin kembali bertugas di KPK. Mereka juga telah melayangkan gugatan ke KIP dan menuntut hasil TWK dibuka ke publik.

    “Semua satu (suara). Balik ke KPK sebagai bentuk pemulihan hak,” kata Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, saat dihubungi, Selasa (14/10).

    Mereka menganggap hasil TWK pada tahun 2020 tidak transparan karena tidak terbuka. TWK merupakan tes yang diterapkan KPK pada 2020 kepada seluruh pegawainya.

    Tes itu merupakan syarat saat pegawai KPK akan beralih status menjadi ASN. Sebanyak 57 pegawai KPK lalu dinyatakan tidak lolos tes tersebut dan membentuk wadah di IM57+ Institute.

    Terkait keinginan ini, IM 57+ Institute juga meminta sikap tegas Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai ini momentum yang baik untuk Prabowo menunjukkan komitmen penguatan KPK.

    “Ini merupakan momentum baik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan komitmen penguatan KPK melalui pengembalian hak 57 pegawai KPK ke KPK. Persoalan ini telah menjadi soal yang berlarut-larut tanpa adanya kejelasan walaupun telah adanya rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman,” jelas Lakso.

    Urgensi Pemerintah Kembalikan Eks Pegawai

    Mantan penyidik senior KPK Praswad Nugraha menyatakan ingin kembali bertugas ke KPK. Dia berjuang bersama 57 pegawai yang tergabung dalam IM57+ Institute.

    “Atas meluasnya aspirasi masyarakat agar 57 pegawai yang disingkirkan melalui mekanisme TWK untuk kembali aktif bertugas di KPK, dapat saya sampaikan bahwa benar saya beserta seluruh rekan-rekan 57 pegawai tersebut bersedia untuk kembali,” ujar Praswad kepada wartawan, Sabtu (18/10).

    Praswad pun mengungkap ada sejumlah alasan mengapa pemerintah perlu mengembalikan mereka ke KPK. Pertama, dia menilai momentum mengaktifkan kembali 57 pegawai KPK yang menjadi korban diskriminasi melalui rekayasa TWK di era kepemimpinan Firli Bahuri bisa dimanfaatkan Presiden Prabowo dan KPK RI sebagai pembuktian yang nyata bahwa era ini tidak sama dengan era korup.

    “Harus ditarik garis demarkasi yang jelas antara era Firli Bahuri dan era Setyo Budiyanto, harus ada pembeda antara KPK masa kelam dan KPK era yang tercerahkan, dan hal yang paling konkret untuk membuktikan itu adalah mengembalikan hak konstitusional pegawai KPK yang pernah dirampas secara brutal dengan cara memfitnah Pancasila dan merampas hak asasi manusia para 57 pegawai tersebut,” katanya.

    Menurutnya, langkah mengembalikan para pegawai KPK ini akan menjadi penanda paling nyata bahwa KPK di era Presiden Prabowo Subianto dan di bawah pimpinan Setyo Budiyanto saat ini telah berubah. Dia berharap pemerintah dan KPK berkomitmen untuk melindungi para pejuang antikorupsi, bukan merangkul mereka yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi.

    “(Alasan) kedua, upaya untuk memperbaiki KPK yang pernah terpuruk sampai memiliki Ketua dan pimpinan yang melakukan tindakan-tindakan koruptif tidak bisa dilakukan dengan hanya melalui jargon serta janji-janji manis belaka. Jika ingin merebut kembali kepercayaan rakyat maka tidak lain dan tidak bukan Presiden Prabowo Subianto harus memulai titik nol perjalanannya dari titik hulu jalan pemberantasan korupsi yang berada di gedung KPK,” katanya.

    Dia mengatakan alasan selanjutnya adalah jika pemerintah memfasilitasi mereka untuk bekerja kembali ke KPK maka ini menjadi pesan politik kuat. Dia mengatakan tindakan ini bisa menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak melemahkan pemberantasan korupsi.

    “Tindakan ini akan membuktikan bahwa pemerintahan ini bukanlah pemerintahan yang korup atau berkompromi dengan praktik pelemahan pemberantasan korupsi, melainkan pemerintahan yang memiliki political will yang jelas dan berintegritas untuk membersihkan lembaga-lembaga negara dari warisan masalah yang koruptif. Inilah bukti nyata komitmen menuju “Indonesia yang lebih bersih, kuat, dan berintegritas” seperti yang diusung oleh Prabowo,” katanya.

    Menurutnya, kembalinya ‘korban’ TWK ini bisa membangkitkan kembali KPK yang seperti dulu. Dia mengatakan kemungkinan KPK akan bangkit dan kembali meraih kepercayaan publik.

    “Kembalinya para pegawai yang telah teruji integritas dan semangat juangnya di masa-masa sulit adalah suntikan energi dan moral yang sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kembali roh KPK, juga roh Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan sebagai salah satu negara yang paling korup di regional Asia Tenggara,” ujarnya.

    Respons KPK

    KPK merespons soal 57 eks pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute menyatakan ingin kembali bertugas di lembaga tersebut. KPK akan menunggu proses permohonan penyelesaian sengketa informasi di KIP.

    “Nah saat ini kita fokus dulu ke proses yang sedang berjalan di KIP untuk menguji terkait dengan hasil tersebut apakah dibuka untuk publik atau tidak,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10).

    Adapun permohonan yang diajukan ke KIP oleh IM57+ itu menuntut agar hasil TWK pada 2020 dibuka ke publik karena dianggap tidak transparan. TWK merupakan tes yang diterapkan KPK pada 2020 kepada seluruh pegawainya yang berujung 57 pegawai itu dinyatakan tidak lolos.

    “Kita hormati prosesnya antara pemohon dan termohon, di mana KIP nanti yang akan memutuskan apakah informasi tersebut yang diuji, apakah kemudian nanti dibutuhkan untuk dibuka atau tidak. Kita hormati prosesnya,”ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (kny/zap)

  • Pasukan Maduro Siap Hadapi Militer AS yang Dikirim Trump ke Venezuela

    Pasukan Maduro Siap Hadapi Militer AS yang Dikirim Trump ke Venezuela

    Jakarta –

    Tentara Amerika Serikat (AS) dengan kapal perang dikerahkan di lepas pantai Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan bahwa rencana untuk mempertahankan diri dari apa yang disebutnya ancaman Amerika kini telah selesai.

    Dilansir AFP, Minggu (19/10/2025), Washington menuduh Maduro memimpin kartel narkoba dan telah mengerahkan aset militer yang signifikan–termasuk pesawat tempur siluman dan beberapa kapal Angkatan Laut AS–sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai upaya kontra-narkotika di Karibia.

    Maduro, seorang sosialis otoriter yang banyak dituduh mencurangi pemilu tahun lalu, mengatakan Washington sedang merencanakan pergantian rezim. Presiden AD Donlad Trump telah mengindikasikan bahwa ia mengizinkan operasi rahasia CIA terhadap Venezuela, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Maduro telah menanggapi operasi militer besar AS tersebut dengan memerintahkan latihan di seluruh negeri dan menempatkan tentara di perbatasan.

    “Hari ini kami telah menyelesaikan semua zona pertahanan terpadu negara ini,” kata Maduro dalam rekaman yang dirilis di Telegram.

    Ia juga mengumumkan latihan militer baru yang ia sebut Independence 200. Banyak latihan semacam itu dilakukan pada malam hari dan tidak diakhiri dengan penempatan pasukan militer yang baru dan permanen.

    Siaran TV pemerintah menayangkan rekaman tentara yang meninggalkan barak. Polisi, staf perlindungan sipil, dan anggota milisi sipil juga telah mengambil bagian dalam latihan Venezuela di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat.

    Pasukan AS di Karibia kini telah menyerang setidaknya enam kapal yang menurut Washington membawa narkoba dari Venezuela ke Amerika Serikat, menewaskan sedikitnya 27 orang.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Biduan di Purwodadi Ditampar Pria di Atas Panggung, Kini Diusut Polisi

    Biduan di Purwodadi Ditampar Pria di Atas Panggung, Kini Diusut Polisi

    Jakarta –

    Seorang perempuan di Purwodadi, Jawa Tengah, yang berprofesi biduan ditampar di atas panggung hiburan oleh seorang pria. Korban yang disebut sebagai biduan itu langsung lapor ke polisi.

    Kejadian itu viral berdasarkan video salah satunya diunggah oleh akun Instagram. Dalam video berdurasi 29 detik itu terlihat seorang pria menunjuk perempuan sambil berteriak memaki. Kemudian perempuan yang sedang duduk itu ditampar dengan keras hingga kursinya terangkat.

    Kapolsek Purwodadi, AKP Siswanto membenarkan adanya kejadian ini. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (17/10) malam di Desa Jagalan, Kabupaten Grobogan.

    “Kejadiannya tadi malam, sekitar jam 22.00 WIB di kampung Jagalan, Kecamatan Purwodadi,” kata Siswanto dilansir detikJateng, Minggu (19/10/2025).

    Kejadian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani Polres Grobogan.

    Baca selengkapnya di sini.

    (rfs/rfs)

  • Gencatan Senjata, Israel Masih Tutup Akses Gaza di Perbatasan Rafah

    Gencatan Senjata, Israel Masih Tutup Akses Gaza di Perbatasan Rafah

    Jakarta –

    Irsael masih menutup akses Gaza di perbatasan Rafah dengan Mesir. Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perbatasan Rafah akan dibuka kembali hanya setelah Hamas menyerahkan jenazah semua sandera yang masih ditawan di Gaza.

    “Perdana Menteri Netanyahu telah memerintahkan agar perlintasan Rafah tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut,” bunyi pernyataan tersebut dilansir AFP, Minggu (19/10/2025).

    “Pembukaan kembali perlintasan ini akan dipertimbangkan berdasarkan bagaimana Hamas memenuhi kewajibannya untuk memulangkan para sandera dan jenazah korban, serta untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disepakati (dari gencatan senjata)”, tambah kantor tersebut.

    Sebelumnya pada Sabtu (18/10), Kedutaan Besar Palestina di Kairo mengumumkan bahwa perlintasan Rafah antara Gaza dan Mesir akan dibuka kembali pada Senin (20/10), untuk memungkinkan warga Palestina yang tinggal di Mesir kembali ke Gaza.

    Pada Kamis (16/10), otoritas Israel mengatakan bahwa ketika perlintasan dibuka kembali, hanya akan mengizinkan pergerakan orang, bukan pengiriman bantuan kemanusiaan.

    Tentara Israel mengambil alih sisi Palestina dari penyeberangan Rafah pada 7 Mei tahun lalu, mengklaim fasilitas tersebut telah “digunakan untuk tujuan teroris” dan mengungkapkan kecurigaan kuat bahwa fasilitas tersebut juga digunakan untuk menyelundupkan senjata.

    Setelah pengambilalihan tersebut, semua akses melalui penyeberangan tersebut ditangguhkan, termasuk akses bagi personel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Penyeberangan tersebut sempat dibuka kembali selama gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berlaku efektif pada 19 Januari 2025.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)