Heboh anggota DPRD Kota Sungai Penuh Jambi bernama Fahrudin menuai sorotan publik. Wakil rakyat itu memaki-maki pekerja proyek dengan kata-kata tak pantas.
Pernyataan itu disampaikan oleh Fahrudin saat tengah menjalani sidak (inspeksi mendadak) di kawasan Pasar Beringin, tepatnya di Alun-alun Kota Sungai Penuh Jambi pada Rabu (15/10).
Jakarta –
Tim hukum Polda Metro Jaya meminta hakim menolak praperadilan yang diajukan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, di kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi berujung ricuh. Polda Metro mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai aturan.
“Bahwa termohon menyatakan dengan tegas agar kiranya Yang Mulia hakim tunggal praperadilan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar anggota Bidkum Polda Metro Jaya, AKBP Iverson Manossoh, saat memberikan jawaban atas praperadilan Delpedro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Iver mengatakan penetapan tersangka Delpedro sudah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah. Dia mengatakan penetapan tersangka itu sah menurut hukum.
“Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor STap/S-4/1539/VIII/2025/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Agustus 2025 sudah sah menurut hukum, dan penetapan tersangka tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat,” ujarnya
Dia mengatakan pihaknya memiliki tugas untuk melakukan tindakan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas negara. Dia mengatakan pejabat Polri memiliki diskresi melakukan tindakan hukum.
“Bahwa Termohon melakukan tindakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 18 ayat 1 UU No 2 tahun 2002 UU Polri yang berbunyi untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam hal ini, pejabat Polri memiliki diskresi untuk melakukan tindakan hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga demi menjaga stabilitas negara,” ujarnya.
Dia mengatakan diskresi ini dilakukan pada kasus dugaan penghasutan dengan tersangka Delpedro yang dikhawatirkan adanya penghilangan barang bukti. Dia mengatakan pemeriksaan seseorang sebagai saksi sebelum penetapan tersangka tidak bersifat mutlak.
“Bahwa berdasarkan prosedur tetap nomor 1 tahun 2010 atau Protap tentang penanggulangan tindakan anarki, dalam protap ini kepolisian diperbolehkan untuk melakukan tindakan diskresi untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah segera terjadi, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, oleh karena itu Termohon melakukan penangkapan,” ujarnya.
Selain itu, tim hukum Polda Metro juga menyebut sejumlah pelajar di bawah umur mengikuti demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 setelah melihat unggahan di akun Instagram Lokataru Foundation. Polda Metro mengatakan ada pelajar yang membawa senjata tajam saat melakukan aksi demonstrasi tersebut.
Tim Hukum Polda mengatakan lima pelajar itu melakukan demonstrasi setelah melihat konten berisi ajakan unjuk rasa di media sosial. Lima pelajar itu ialah IAH, CDF, AF, ARA dan MR.
“Bahwa dari hasil pendataan dan pengumpulan informasi dari lima orang pelajar tersebut, didapat informasi bahwasannya mereka mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berlangsung anarkis setelah melihat konten yang berisi ajakan aksi unjuk rasa yang diunggah di media sosial,” kata tim hukum Polda Metro Jaya.
Polda Metro mengatakan pihaknya melakukan pemantauan dan patroli siber media sosial untuk menemukan akun yang memuat seruan demonstrasi kepada pelajar dan atau anak di bawah umur tersebut. Hasilnya, kata Polda Metro, ada sembilan akun media sosial.
“Salah satu akun dari sembilan akun Instagram tersebut diketahui adalah Lokataru Foundation. Selanjutnya Termohon membuat berita acara tangkapan layar screenshot akun,” ujarnya.
Polda Metro menyebut pemantauan dan pendataan kembali dilakukan terhadap dua pelajar lain yang diamankan, yakni BSJL dan FA. Mereka diamankan karena membawa senjata tajam saat mengikuti demo.
“Kemudian dari laporan pelaksanaan tugas ini didapatkan informasi bahwa para pelajar tersebut tergerak mengikuti aksi unjuk rasa setelah melihat konten berisikan ajakan aksi unjuk rasa yang diunggah pada platform Instagram oleh akun Blok Politik dan Lokataru Foundation,” ujarnya.
Tim hukum Polda Metro mengatakan pihaknya lalu melakukan gelar perkara pada 28 Agustus 2025. Dia mengatakan hasil gelar perkara itu berkesimpulan dibuatlah laporan polisi model A terkait dugaan tindak pidana penghasutan.
“Kemudian didapatkan kesimpulan, berdasarkan paparan penyelidik bahwa laporan informasi tersebut dapat dibuatkan laporan polisi model A,” ujarnya.
Sebelumnya, sidang perdana permohonan praperadilan Delpedro digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10). Permohonan Delpedro teregister dengan nomor perkara 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
Kuasa hukum Delpedro mengatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Delpedro dikeluarkan pada 29 Agustus 2025, lalu ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Agustus 2025. Dia mengatakan Delpedro ditangkap berselang satu hari dari penetapan tersangka.
“Hanya jarak satu hari kemudian di 1 September 2025 sekitar pukul 10 malam Pemohon Delpedro Marhaen ditangkap oleh Termohon dari Polda Metro Jaya di kantor Lokataru Foundation,” kata kuasa hukum Delpedro Marhaen saat membacakan petitum permohonan praperadilan.
Dia mengatakan surat perintah penahanan Delpedro dikeluarkan pada 2 September 2025. Dia mengatakan Delpedro menjalankan tugas sebagai Direktur Eksekutif Lokataru untuk memastikann negara menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara termasuk saat konteks demonstrasi pada 25-29 Agustus 2025.
“Untuk memastikan hak demonstransi yang dilakukan mahasiswa, pelajar, driver ojek online, buruh dan masyarakat umum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dia mengatakan saat masa demonstrasi, Delpedro hanya menjalankan tugas berupa pemantauan lapangan untuk mendapatkan data jumlah peserta demontrasi yang ditangkap dan membuka posko aduan bagi pelajar yang melakukan aksi demonstrasi. Dia mengatakan Delpedro belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka.
“Bahwa Pemohon baru tahu ditetapkan tersangka pada saat penangkapan pada 1 September 2025,” ujarnya.
Delpedro meminta hakim menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah. Dia juga memohon hakim memerintahkan Polda Metro Jaya segera membebaskannya dari Rutan.
Halaman 2 dari 5
(mib/haf)
Jakarta –
Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung mengatakan dalam waktu singkat, arah kebijakan fiskal dan pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo mulai menunjukkan pola baru yang dinilai lebih berpihak kepada daerah.
Dia menyebutkan, saat ini, pemerintah secara sadar membangun arsitektur fiskal baru yaitu menyalurkan lebih banyak anggaran langsung ke daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Arsitektur kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah mengarahkan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Menurut Tamsil, pergeseran pola alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan manfaat program nasional langsung menyentuh masyarakat di lapisan bawah.
Di mencontohkan, pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami kenaikan signifikan selama setahun terakhir.
“Data resmi BPS menunjukkan peningkatan NTP sebagai bukti kinerja fiskal yang efektif. Artinya, kebijakan di sektor pertanian yang digawangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tuturnya.
“Program MBG telah menjadi instrumen fiskal yang menumbuhkan ekonomi daerah. Ia bukan sekadar memberi makan, tetapi memberi hidup bagi ekonomi lokal,” ujar Tamsil.
Dia menegaskan bahwa arsitektur fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan arah ideologi pembangunan nasional yang pro rakyat yaitu mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Fokus belanja negara didesain pada program dengan daya katrol langsung (direct impact) seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, serta program sosial yang terukur manfaatnya.
Meski keberpihakan fiskal terhadap daerah sudah terlihat jelas, Tamsil mengingatkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tanpa tata kelola yang baik, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak riilnya bagi masyarakat.
“DPD RI akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Kami mendorong agar daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.
Tamsil juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah. Dia menyebut arah pembangunan nasional yang berpihak pada daerah harus diikuti oleh reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar program bisa dieksekusi dengan efektif.
Dia juga menilai bahwa kekhawatiran sebagian pihak terhadap program nasional yang bersifat preskriptif atau terlalu cepat diimplementasikan tidak sepenuhnya tepat. Justru, kata Tamsil, kondisi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mencari alternatif pendapatan yang kreatif tanpa membebani rakyat.
“Ini ruang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas serta kredibilitasnya dalam mengelola anggaran dan potensi daerah secara lebih produktif,” ungkapnya.
Lebih jauh, Tamsil mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme reward bagi daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah dengan kinerja fiskal yang kredibel akan mendapatkan tambahan transfer ke daerah sebagai bentuk penghargaan atas tata kelola yang baik.
Menurutnya, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan adanya visi besar dalam mengorkestrasi paradigma fiskal baru yang tidak berhenti di level kementerian.
“Presiden Prabowo jelas mengusung semangat membangun Indonesia dari pinggiran seperti tertuang dalam Asta Cita, tapi dengan daya eksekusi yang lebih kuat jika dibanding dengan era-era sebelumnya. Dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai terbentuk. Tugas kita adalah memastikan keberlanjutan dan pengawasan,” jelasnya.
Tamsil lantas mengingatkan pentingnya pengawasan dan sinergi lintas lembaga agar penyaluran dana ke daerah berjalan efektif.
“Keberpihakan ini akan sia-sia jika tidak dibarengi tata kelola yang baik. DPD akan terus mengawal implementasi kebijakan fiskal yang pro-daerah,” kata Tamsil.
Tamsil Linrung menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo terhadap daerah bukan sekadar retorika politik, tetapi terukur melalui struktur anggaran yang berpihak pada pemerataan.
“Ini bukan sekadar wacana keberpihakan, tetapi kebijakan nyata yang dapat kita ukur. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” tutupnya.
(ega/ega)
Jakarta –
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kepala daerah untuk menjaga inflasi. Ia mengatakan jika inflasi terkendali, maka hampir pasti dapat terpilih lagi di Pemilu.
Awalnya Purbaya mengatakan inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya tercatat inflasi positif, hanya 1 provinsi, yaitu Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.
“Kalau kita lihat 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian di daerah berjalan cukup baik,” kata Purbaya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025, yang disiarkan di Youtube Kemendagri, Senin (20/10/2025).
Kemudian, Purbaya menceritakan mengapa menjaga inflasi penting. Menurutnya inflasi yang terkendali dapat menjaga stabilitas sosial politik, ia lalu mencontohkan mengapa Presiden ke-2 Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun pemerintahan.
“Saya ingin cerita dikit kenapa inflasi itu penting, yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto itu bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga, beras utamanya, yang lain akan ikut harga beras,” kata Purbaya.
“Jadi inflasi ini amat sangat penting sekali, juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi,” katanya.
“Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mengendalikan harga daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi, tanpa embel-embel yang lain ya. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” kata Purbaya.
Selain itu, Purbaya meminta agar TPIP dan TPID terus bersinergi untuk menciptakan kebijakan pengendalian inflasi nasional yang tepat dan terukur.
“Jadi tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah tapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan,” katanya.
(yld/imk)
Jakarta –
Kelompok Houthi kembali menahan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kantor PBB di Yaman mengatakan bahwa kelompok pemberontak itu masih menahan 20 stafnya setelah mereka menyerbu kantor badan dunia tersebut di Sanaa, ibu kota Yaman, sehari sebelumnya.
Sebelumnya pada hari Sabtu (18/10) lalu, kantor PBB mengatakan pasukan keamanan Houthi telah “masuk tanpa izin” ke kompleksnya.
“Lima staf nasional dan lima belas staf internasional masih ditahan di dalam kompleks tersebut,” kata Jean Alam, juru bicara koordinator PBB di negara itu, dilansir kantor berita AFP, Senin (20/10/2025).
PBB telah menghubungi otoritas di Sanaa, negara-negara anggota terkait, dan pemerintah Yaman “untuk menyelesaikan situasi serius ini secepat mungkin, mengakhiri penahanan semua personel, dan memulihkan kendali penuh atas fasilitasnya di Sanaa”, imbuh juru bicara tersebut.
Pada Minggu malam, seorang pejabat PBB, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan kepada AFP bahwa perwakilan UNICEF di Yaman, Peter Hawkins, termasuk di antara mereka yang ditahan.
Dua sumber keamanan Houthi mengonfirmasi bahwa Hawkins termasuk di antara mereka yang ditahan.
Para pemberontak sebelumnya juga telah menyerbu kantor PBB di Sanaa pada 31 Agustus, menahan lebih dari 11 karyawan, menurut PBB.
Para karyawan tersebut dicurigai menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat dan Israel, ujar seorang pejabat senior Houthi kepada AFP saat itu dengan syarat identitasnya dirahasiakan.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan: “Kami akan terus menyerukan diakhirinya penahanan sewenang-wenang terhadap 53 rekan kami.”
Ia pun menanggapi pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis lalu oleh pemimpin Houthi, Abdelmalek al-Huthi.
Ia mengklaim pasukannya telah membongkar “salah satu sel mata-mata paling berbahaya”, yang katanya “terkait dengan organisasi kemanusiaan seperti Program Pangan Dunia dan UNICEF”.
Dujarric menyebut tuduhan tersebut “berbahaya dan tidak dapat diterima”.
Penyerbuan Houthi ke kantor PBB pada hari Sabtu tersebut terjadi bersamaan dengan penangkapan puluhan personel PBB yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir di wilayah yang dikuasai oleh kelompok yang didukung Iran tersebut.
Sejak 31 Agustus 2025, 21 personel PBB telah ditangkap, selain 23 anggota dan mantan anggota LSM internasional yang telah ditahan, menurut PBB.
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Israel menuding Hamas melanggar gencatan senjata dengan terlebih dahulu melakukan penyerangan. Israel klaim menyerang Gaza sebagai bentuk serangan balasan.
Militer Israel menyebut Hamas menembakkan rudal anti-tank dan senjata ke pasukan yang beroperasi di wilayah Rafah. PM Israel, Benjamin Netanyahu lalu menginstruksikan agar bertindak tegas terhadap Hamas.
Tanimbar –
Gempa magnitudo (M) 5,2 terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Gempa tidak berpotensi tsunami.
“Kedalaman (gempa): 121 Km,” tulisa BMKG di akun X, Senin (20/10/2025).
Gempa terjadi pada pukul 05.44 WIB. Titik koordinat gempa 7,40 lintang selatan, 130,80 bujur timur.
Pusat gempa berada di 84 km barat laut Tanimbar. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dan dampak kerusakan dari gempa ini.
“Tidak berpotensi tsunami,” jelasnya.
(isa/ygs)
Jakarta –
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah genap satu tahun. PKB menyoroti soal kinerja pemerintah yang mengutamakan soal pangan.
“Pertama, tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir 1 tahun ini, terlihat dari capaian-capain seperti cadangan beras pemerintah mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa, program pertanian menjadi prioritas pemerintah dan di 2026 dianggarkan lebih dari Rp 40 T, ini adalah langkah awal yang baik. Keren, presiden jadikan pangan sebagai andalan dan prioritas utama,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Senin (20/10/2025).
Lalu catatan kedua, Daniel juga meminta agar anggaran pertanian minimal mempunyai anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen dari APBN. Yakni karena kebutuhannya pangan di Indonesia mencapai 280 juta jiwa lebih.
“Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara,” katanya.
Ketiga, dia juga menyoroti soal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, yang kerap diklaim produksi terus meningkat dan cadangan pangan tertinggi, tetapi faktanya harga beras terus naik.
“Dan perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik tetapi sampai kapan kita intervensi pasar, yang perlu dicarikan akar masalah adalah faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PKH, lapangan kerja yang belum tersedia,” tambahnya.
Keempat, yakni pemerintah harus memperbaiki dan soal memajukan pertanian demi sistem tata kelola pangan dari hulu hingga hilir. Daniel menyebut hulunya harus dibenahi sistem pertanian kita mulai dari tanah, SDM pertanian, infrastruktur pertanian.
Terakhir, PKB juga meminta pemerintah harus menjalankan UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian.
“PKB sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengutamakan pembangunan pertanian, karena basis kekuatan kita adalah pertanian juga perikanan dan kelautan sebagai basis pangan tinggi protein,” katanya.
(azh/gbr)
Video: Tangis Warga Gaza Pecah saat Saudaranya Tewas Diserang Israel
VIDEO: Kasus Tewasnya Mahasiswa Unud Akibat Bullying
174 Views | Senin, 20 Okt 2025 05:14 WIB
Israel kembali menyerang Gaza di tengah gencatan senjata. Tangis warga Gaza pecah saat melihat saudaranya meninggal akibat serangan itu.
Warga Gaza menegaskan, yang diserang merupakan warga sipil yang tak memiliki senjata.
Ori Salfian/Reuters – 20DETIK
Ketapang –
Polisi tengah melakukan penyelidikan terkait robohnya wahana permainan rainbow slide di pasar malam halaman Kantor Camat Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Pihak pengelola pasar malam akan dipanggil kepolisian.
“Kami akan memanggil penanggung jawab wahana permainan untuk dimintai keterangannya,” kata Kasi Humas Iptu Niptah Alimudin dilansir detikKalimantan, Senin (20/10/2025).
Wahana itu roboh pada Sabtu (18/10) malam. Sebanyak lima anak-anak menjadi korban dan satu orang kru pasar malam mengalami patah kaki.
Niptah mengatakan, selain memeriksa pengelola sekaligus penanggung jawab pasar malam tersebut, Polres Ketapang melalui Polsek Marau juga akan memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Saksi-saksi yang ada di TKP juga akan dimintai keterangan,” ucap Niptah.
Para pengunjung mengantre karena tak sabar ingin mencoba sensasi berseluncur menggunakan ban. Namun nahas, wahana yang terbuat dari besi itu roboh pada bagian tengahnya. Karena wahana yang memiliki tinggi 6 meter dan panjang 40 meter ini saling mengikat, maka bagian lain juga ikut tertarik dan roboh.
(ygs/ygs)