Xcloud.id

Category: Detik.com News

  • 17 Oknum Pegawai Dipecat, 52 Sanksi Berat Buntut Temuan Barang Terlarang di Lapas-Rutan

    17 Oknum Pegawai Dipecat, 52 Sanksi Berat Buntut Temuan Barang Terlarang di Lapas-Rutan

    Jakarta –

    Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas), menjatuhkan sanksi pecat terhadap 17 oknum pegawai dan sanksi berat terhadap 52 oknum pegawai dalam kurun waktu setahun dibentuknya kementerian baru ini oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dilihat dari video yang diunggah akun Instagram Menteri Imipas Agus Andrianto, Senin (20/10/2025), dirinya telah membentuk Direktorat Kepatuhan Internal berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-27.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Imipas. Tujuannya untuk menegaskan komitmen pembenahan di lapas serta imigrasi, dan meningkatkan kepatuhan juga ketertiban pegawai.

    Selain hukuman pecat dan sanksi berat, tercatat 151 pegawai sedang dalam proses investigasi. Lalu 11 oknum pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan, dan 68 oknum pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.

    Data ini dirangkum Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imipas hingga 15 Oktober lalu. Penindakan internal dilakukan buntut masih adanya temuan barang-barang terlarang di blok hunian lapas dan rutan.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Imipas melalui Ditjen Permasyarakatan gencar melakukan razia blok hunian di lembaga pemasyarakatan (lapas) rumah tahanan (rutan), minimal dua kali dalam sepekan. Tercatat dalam setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau berdirinya Kementerian Imipas, sebanyak 11.962 kegiatan razia telah dilaksanakan.

    “Kami berkomitmen, dalam hal ini kepala-kepala lapas di seluruh Indonesia untuk agar tidak ada satupun HP di dalam lapas. Termasuk petugas-petugas lapas ketika sedang bekerja, karena terkadang mereka memanfaatkan petugas. Petugas yang terbukti terlibat juga sudah kita beri hukuman tegas dari mulai mutasi hingga dipidanakan secara hukum,” ucap Menteri Imipas Agus Andrianto.

    Selain razia, Ditjenpas juga menggencarkan tes urine. Dalam setahun ini, terdapat 177 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang statusnya positif menggunakan narkoba.

    “Mereka (napi) dengan hukuman berat dan masih terindikasi dengan jaringan peredaran narkoba, kami pindahkan ke lapas Nusakambangan, super maximum security. Dengan harapan dengan ditempatkannya mereka di sana dapat memutus jaringan mereka,” tegas Menteri Agus.

    Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Agus mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati. “Zero ponsel dan narkoba harga mati,” tegas Menteri Agus di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    (aud/dek)

  • Video Bahlil Beri Bocoran SPBU Swasta Deal Beli BBM dari Pertamina

    Video Bahlil Beri Bocoran SPBU Swasta Deal Beli BBM dari Pertamina

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi bocoran soal wacana badan usaha swasta pengelola SPBU swasta membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT Pertamina. Dia membenarkan, memang sudah ada perjanjian pembelian BBM tersebut. Namun kata Bahlil, perjanjian itu bersifat business-to-business (B2B) sehingga dia tidak mengetahui teknisnya. Bahlil juga enggan menyebut identitas badan usaha swasta yang sudah membuat perjanjian dengan Pertamina.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo, Ini Harapan UKP Raffi Ahmad Untuk Generasi Muda

    Setahun Pemerintahan Prabowo, Ini Harapan UKP Raffi Ahmad Untuk Generasi Muda

    Jakarta –

    Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menilai masyarakat telah merasakan manfaat terhadap berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Namun menurutnya, masih ada program yang perlu dievaluasi.

    “Sudah (maksimal menjalankan program), pasti akan ada evaluasi. Tapi Insyaallah yang sudah kita lakukan juga banyak masyarakat yang juga sudah menerima manfaatnya,” kata Raffi usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 tahun Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Raffi mengatakan ada banyak program yang menjadi prioritas pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Ia juga menyebut diplomasi luar negeri yang dilakukan Prabowo membuat pemerintah RI dihargai oleh negara lain.

    “Alhamdulillah banyak sekali yang memang kita prioritaskan, khususnya biar generasi muda tahu, untuk Sekolah Rakyat, makan bergizi gratis, dan lain-lain,” kata Raffi.

    “Dalam satu tahun ini juga Pak Prabowo sangat bener-bener dihargain diplomasinya sama luar negeri dan selama satu tahun ini masih banyak evaluasi, mohon maaf juga kalau masih ada kekurangan tapi terus kita perbaiki,” imbuh dia.

    “Mohon doanya supaya semuanya lebih baik terutama untuk generasi muda. Semangat selalu. Nanti saya akan bikin laporan di sosial media saya semuanya, terima kasih. Akan ada gebrakan di akhir tahun 2025,” pungkas dia.

    (fca/dek)

  • Polres Inhu Turun ke Gereja, Sebar Pesan Kamtibmas dan Tanam Pohon

    Polres Inhu Turun ke Gereja, Sebar Pesan Kamtibmas dan Tanam Pohon

    Indragiri Hulu –

    Polres Indragiri Hulu (Inhu) turun ke gereja dalam rangka menyebarkan pesan kamtibmas. Pada kesempatan itu, polisi juga menggaungkan Green Policing dan menanam pohon bersama pengurus gereja.

    Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres AKBP Fahrian Saleh Siregar digelar di Gereja HKBP Resort Rengat, Minggu (19/10/2025). Fahrian mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan jemaat HKBP Resort Rengat, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui aksi nyata menanam pohon.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan semangat bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Menanam pohon tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga menjadi ladang amal dan bentuk kasih terhadap generasi mendatang,” kata Fahrian, Senin (20/10/2025).

    Pada kesempatan itu, Fahrian juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Ia berharap pengurus gereja juga turut menyebarkan pesan kedamaian dan keamanan kepada para jemaat.

    Di akhir acara, Kapolres bersama sejumlah jajaran pejabat Polres Inhu melakukan penanaman pohon sebagai simbol sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mendukung gerakan penghijauan.

    Foto: Polres Inhu menanam pohon bersama jemaat di Gereja HKBP Resort Rengat. (dok. Polres Inhu)

    Selain memberikan rasa aman selama ibadah berlangsung, Polri juga berupaya menumbuhkan kesadaran spiritual dan sosial dalam menjaga bumi sebagai ciptaan Tuhan.

    “Green Policing bukan hanya tentang menanam pohon, tapi juga menanam kepedulian dan cinta terhadap kehidupan,” tutup Aiptu Misran.

    Kegiatan Minggu Kasih dan Green Policing di HKBP Resort Rengat ini berjalan dengan penuh keakraban dan kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu.

    (mea/dhn)

  • Massa Aksi Bubar, Lalin Jalan Merdeka Selatan Kembali Normal

    Massa Aksi Bubar, Lalin Jalan Merdeka Selatan Kembali Normal

    Massa demonstrasi peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Patung Kuda mulai membubarkan diri. Pasukan oren juga membersihkan area usai demo.

    Lalu lintas jalan Medan Merdeka selatan kearah Gambir kembali dibuka. Begitupun jalan Merdeka Selatan kearah Jalan Sudirman.

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Langkah ini penting karena belanja pemerintah merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, selain kontribusi dari sektor swasta.

    Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pengarahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Tito menambahkan, belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan.

    “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan baik pendapatan maupun belanja,” jelasnya.

    Ia menyoroti adanya ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD hingga 17 Oktober 2025. Misalnya dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56%, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61%.

    Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50%. Begitu pula dalam hal realisasi belanja, capaian masing-masing daerah masih beragam.

    “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” tuturnya.

    Selain itu, Tito mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

    Tito juga memaparkan adanya uang yang tersimpan di rekening kas daerah. Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Pemda agar bijak dalam mengelola anggaran. Ia mengingatkan Pemda untuk memanfaatkan anggaran guna membantu perekonomian di daerah. Anggaran yang disimpan hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rutin.

    “Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” ujarnya.

    Ia meminta Pemda mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu realisasi di akhir tahun. Pemda juga diimbau menjaga tata kelola dan integritas kepercayaan publik maupun investor.

    “Sekali hilang (kepercayaannya), membangunnya butuh waktu lama,” imbuh Purbaya.

    Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, para gubernur, bupati, serta wali kota.

    (anl/ega)

  • Australia Kecam Jet Tempur China Jatuhkan Suar Dekat Pesawatnya

    Australia Kecam Jet Tempur China Jatuhkan Suar Dekat Pesawatnya

    Canberra –

    Pemerintah Australia mengecam China atas perilaku militer yang “tidak aman” dalam insiden yang melibatkan jet tempur China dan pesawat pengintai Australia di atas perairan Laut China Selatan. Dalam insiden itu, jet tempur China menjatuhkan suar di dekat pesawat pengintai Australia saat keduanya mengudara.

    Departemen Pertahanan Australia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (20/10/2025), mengatakan bahwa pesawat pengintai Poseidon miliknya sedang melakukan patroli pengintaian di atas Laut China Selatan pada Minggu (19/10) ketika didekati oleh sebuah jet tempur China.

    Jet tempur China tersebut, menurut Departemen Pertahanan Australia, melepaskan suar “dalam jarak dekat” dengan pesawat pengintai Australia. Aksi tersebut dianggap oleh Canberra, membahayakan awak pesawat mereka.

    Insiden tersebut menjadi babak terbaru dari serangkaian insiden antara Australia dan China di wilayah udara dan jalur pelayaran Asia yang semakin diperebutkan.

    “Setelah meninjau insiden tersebut dengan sangat cermat, kami menilai ini tidak aman dan tidak profesional,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Australia, Richard Males, saat berbicara kepada wartawan.

    Marles mengatakan bahwa Australia telah mengangkat insiden tersebut dengan para diplomat China di Canberra dan Beijing.

    Ditegaskan juga oleh Marles bahwa Australia akan terus melaksanakan latihan kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

    Insiden serupa pernah terjadi tahun lalu, ketika jet tempur China menjatuhkan suar di jalur penerbangan helikopter Seahawk milik Australia yang mengudara di wilayah udara internasional. Canberra pada saat itu menuduh jet tempur Beijing berupaya mencegat helikopternya.

    Dalam insiden lainnya tahun 2023 lalu, sebuah kapal penghancur China dituduh membombardir para penyelam angkatan laut Australia, yang sedang menyelam, dengan sinyal sonar di lepas pantai Jepang, yang menyebabkan cedera ringan.

    China mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, meskipun putusan internasional pada tahun 2016 lalu menyimpulkan bahwa klaim Beijing tersebut tidak memiliki dasar hukum.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah.

    Tito menjelaskan tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

    Menurut Tito, Pemda berperan dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

    “(Pemda) operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    “Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” sambungnya.

    Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

    “Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1% kenaikannya,” ujar Tito.

    Selain membahas stabilisasi beras, Tito juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65%.

    Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

    “Harga emas naik 40% saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” kata Tito.

    Untuk kelompok makanan, Tito menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2%.

    “Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga (beras)-nya mungkin di atas 2% lah. Nah, kalau di atas 2%, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkap Tito.

    Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

    Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

    (akd/ega)

  • Video Anggota DPRD NTB Lalu Muhiban Bantah Aniaya Debt Collector

    Video Anggota DPRD NTB Lalu Muhiban Bantah Aniaya Debt Collector

    Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhiban membantah telah menganiaya dan mengancam penagih utang alias debt collector yang mencabut mobil adiknya. Video saat Lalu Muhiban ngamuk-ngamuk di kantor PT Lombok Nusantara Indonesia (LNI), Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, NTB, sebelumnya viral di media sosial.

    Kuasa hukum Lalu Muhiban, Kusuma Wardana, mengungkapkan peristiwa dalam video yang beredar terjadi pada hari Jumat (17/10/2025) sore. Menurutnya, mobil Toyota Avanza bercat silver milik adik Muhiban ditarik oleh karyawan PT LNI lantaran menunggak angsuran selama empat bulan.

  • Ricuh Penertiban PKL di Alun-alun Bogor, Pedagang Tolak Dagangan Disita

    Ricuh Penertiban PKL di Alun-alun Bogor, Pedagang Tolak Dagangan Disita

    Bogor –

    Penertiban PKL di alun-alun Kota Bogor sempat diwarnai ricuh. Pedagang dan Petugas Satpol PP terlibat adu mulut hingga saling dorong.

    Momen penertiban PKL itu viral di media sosial. Dilihat pada Senin (20/10/2025), petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan sejumlah pria diduga pedagang.

    Sejumlah pedagang sempat naik ke truk Satpol PP dan mengeluarkan peralatan berdagang yang sempat diamankan. Tindakan tersebut sempat dicegah, namun pedagang mengamuk dan terlibat adu mulut hingga saling dorong dengan petugas.

    Kasiops Satpol PP Kota Bogor Surya Dharma mengatakan, peristiwa dalam video terjadi pada Minggu (19/10/2025). Surya menyebut pedagang menolak ditertibkan dan melawan petugas.

    “Iya itu kejadiannya kemarin sore. Jadi PKL melawan dan ngga mau ditertibkan. Kebetulan saya yang pimpin operasi penertiban kemarin,” kata Surya ketika dimintai konfirmasi.

    “PKL yang ditertibkan karena mereka berjualan di tempat yang dilarang. Ini bukan sekali, kita selalu pantau terutama saat weekend, mereka sudah diingatkan berkali-kali,” kata Surya.

    “(PKL) Menolak ditertibkan karena mereka bingung mungkin mau usaha di mana, tapi tempat yang kemarin itu memang dilarang berjualan,” imbuhnya.

    “Pascakejadian PKL tetap kami bersihkan. Jumlah (PKL yang ditertibkan) puluhan, rata-rata semuanya kuliner, sebagian ada lapak mainan. (Keberadaan) PKL mengganggu akses untuk pejalan kaki, baik yang berkunjung ke alun-alun maupun ke Stasiun Bogor, terang Surya.

    (sol/idn)