Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional (Popnas) XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) XI Tahun 2025 pada Minggu (2/11).
Dalam kesempatan tersebut, Pramono mengatakan Pemprov akan menggratiskan tiket masuk Monas hingga transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT untuk para atlet.
Jakarta –
Polisi Inggris mengatakan serangan penusukan massal di kereta yang menyebabkan 11 orang terluka bukanlah insiden terorisme. Polisi telah menangkap 2 orang pelaku yang merupakan warga negara Inggris.
Polisi antiterorisme turut melakukan penyelidikan terkait insiden penusukan di kereta api tujuan London di Inggris pada Sabtu.
“Pada tahap ini, tidak ada yang menunjukkan bahwa ini adalah insiden teroris,” kata Inspektur John Loveless dari Kepolisian Transportasi Inggris kepada media, dilansir Reuters, Minggu (2/11/2025).
Adapun kedua pria yang ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan adalah seorang pria berusia 32 tahun, seorang warga negara Inggris berkulit hitam, dan seorang warga negara Inggris berusia 35 tahun keturunan Karibia. Keduanya lahir di Inggris.
Keduanya ditangkap oleh polisi bersenjata setelah kereta berhenti darurat di Huntingdon, sekitar 130 km di utara London.
Dari 11 orang yang dirawat di rumah sakit, empat orang korban telah dipulangkan. Sementara itu dua pasien masih dalam kondisi yang mengancam jiwa.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut penusukan massal tersebut sebagai “insiden mengerikan” yang “sangat memprihatinkan”.
Sementara Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood mengatakan ia “sangat sedih” atas insiden tersebut. Ia juga mendesak masyarakat untuk menghindari komentar dan spekulasi.
(yld/knv)
Pelalawan –
Polisi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan bazar UMKM dalam menyambut HUT Kabupaten Pelalawan ke-26. Beras sebanyak 7 ton ludes terjual diborong warga.
Kegiatan yang disambut antusiasme tinggi masyarakat ini diselenggarakan pada Minggu (2/11/2025) pagi tadi. Rangkaian kegiatan diawali dengan Bono Fun Run Kabupaten Pelalawan, di Jalan Perkantoran Bupati Pelalawan, yang dibuka langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Gubernur Abdul Wahid.
Gerakan pangan murah ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP I Gede Yoga Eka Pranata, yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menjaga ketersediaan pasokan pangan, menstabilkan harga di tingkat konsumen, dan secara langsung mengendalikan inflasi pangan. Program ini secara spesifik bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah potensi lonjakan harga.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Pelalawan H Zukri, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, serta sejumlah PJU Utama Polda Riau, antara lain Dansat Brimob Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa, Dirpolair Polda Riau Kombes Tri Setyadi Hartono, Dir Binmas Kombes Eko Budhi Purwono, Dir Intelkam Polda Riau Kombes Wimboko, Dir Tahti Polda Riau AKBP Hicca Alexfonso Siregar, dan Kabid Dokkes Polda Riau Kombes Wahono Edhi Prastowo.
(mea/knv)
Jakarta –
Kelompok bersenjata menembak mati Wali Kota Uruapan, Carlos Manzo, dalam acara publik di Meksiko. Sebanyak 2 orang yang terlibat dalam insiden penembakan Wali Kota tersebut ditangkap.
Carlos Manzo, Wali Kota Uruapan di negara bagian Michoacan, Meksiko barat, tewas dalam serangan di pusat kota, kata Badan Keamanan Publik Nasional dalam sebuah pernyataan.
“Dua orang yang terlibat dalam insiden itu telah ditangkap, dan salah satu penyerang telah kehilangan nyawanya,” kata Badan Keamanan Publik Nasional, dilansir AFP, Minggu (2/11/2025).
Diketahui, Negara bagian Michoacan telah bertahun-tahun menderita kekerasan dari kartel narkoba yang beroperasi di wilayah pertanian yang berusaha memeras petani.
Manzo ditembak saat acara memperingati Hari Orang Mati atau Day ot the Dead.
Manzo menjadi Wali Kota pada September 2024 dan sesekali bergabung dengan patroli keamanan di jalanan dengan mengenakan rompi antipeluru.
Dalam sebuah video di media sosialnya yang menampilkan salah satu patroli tersebut pada bulan Juni, ia mendesak pemerintah federal untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi kejahatan kekerasan.
Meksiko, yang dilanda kekerasan terkait narkoba selama hampir dua dekade, telah menyaksikan banyak politisi lokal dibunuh dalam beberapa tahun terakhir.
Bulan lalu, penyerang bersenjata menembak mati wali kota Pisaflores di Meksiko tengah.
Pada bulan Juni, orang-orang bersenjata menyerbu kantor wali kota di Meksiko selatan, menewaskannya dan seorang staf. Keesokan harinya, wali kota lainnya dibunuh di wilayah barat negara itu bersama suaminya.
(yld/gbr)
Bogor –
Banjir dan longsor menerjang tiga kampung akibat hujan deras dan luapan Sungai Cipatujahdi Jonggol, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kejadian ini mengakibatkan dua pondok pesantren (ponpes) terdampak dan seorang santri terluka.
“Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi, sehingga aliran Sungai Cipatujah meluap dan mengikis TPT (tembok penahan tanah), serta tebingan di beberapa lokasi. Kondisi ini mengakibatkan banjir dan longsor di tiga titik di Desa Jonggol,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor M Adam Hamdani dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11/2025).
“Rinciannya, kejadian banjir di Kampung Pojok Salak RT 04 RW 08, tanah longsor di Kampung Karni RT 02 RW 04, (kemudian) banjir dan tanah longsor di Kampung Jeprah RT 01 RW 01,” imbuhnya.
Adam menyebutkan banjir dan longsor dilaporkan warga terjadi pada Jumat (30/10) sore. Banjir sempat merendam rumah warga dan ponpes, hingga mengakibatkan seorang santri terluka di bagian kaki.
“Fasilitas umum terdampak (yakni) musala Darhaj, dan Ponpes Al-Fatiah terendam banjir. Korban luka satu orang santri Ponpes Al- Fatiah atas nama Fatwahana (19), luka pada bagian kaki sebelah kiri dan sudah diobati di Puskesmas Jonggol,” kata Adam.
“Ponpes Al-Mutajam mengalami kerusakan pada bagian TPT dengan rincian panjang 100 meter dan tinggi 8 meter dan jarak bangunan ke bibir sungai kurang dari 1 meter,” imbuhnya.
“Kerusakan pada TPT dan jembatan belum diperbaiki. Perlu tidak lanjut dari dinas terkait. Kerusakan belum diperbaiki sehingga dikhawatirkan akan semakin berdampak pada masyarakat,” imbuhnya.
(sol/idn)
Bencana tanah longsor terjadi di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur, pada Sabtu malam. Tebing setinggi 25 meter runtuh dan menimbun rumah milik Sarip (60) bersama lima penghuninya. Dari hasil pencarian, empat orang ditemukan meninggal dunia, sementara satu korban selamat dengan luka-luka.
Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi dari timbunan material setebal 1,5 meter yang menutupi ruang tamu, kamar, dan bagian belakang rumah.
Jakarta –
Polwan Polda Metro Jaya memberikan edukasi langsung kepada warga di car free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Edukasi itu terkait waspada kejahatan hingga taat untuk berlalu lintas.
Kegiatan ini juga menampilkan hiburan musik jalanan bertajuk ‘Orkes Melayu Gerobak Dorong’. Binorsosmas Subdit Binpolmas Ditbinmas Polda Metro Jaya AKP Tiora Meilina mengatakan pihaknya memilih pendekatan berbeda dalam melakukan edukasi ke masyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Waspadai tindak kejahatan di sekitar, jangan sampai ada barang hilang atau kecopetan,” ujar Tiora kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).
AKP Tiora juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan anak-anak di area CFD. Dia mempersilakan warga untuk melapor apabila ada kehilangan atau barang tertinggal.
“Tolong awasi anak-anak agar tidak terpisah. Bila ada kejadian kehilangan atau barang tertinggal, segera lapor ke petugas yang berjaga atau Pos Polisi Bundaran HI. Mari kita jaga bersama kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya,” tambahnya.
Sementara itu, penampilan Orkes Melayu Gerobak Dorong menambah semarak suasana Bundaran HI. Iringan musik dan nyanyian yang akrab di telinga masyarakat membuat warga ikut bernyanyi dan menari bersama.
“Mari kita ciptakan Car Free Day yang aman, tertib, dan sehat untuk seluruh warga Jakarta. Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani,” tutup AKP Tiora.
(ygs/ygs)
Jakarta –
Dua tawanan perang Korea Utara yang ditahan di Ukraina memohon untuk tinggal di Korea Selatan. Sebelumnya kedua tawanan perang Korut itu ditangkap di Ukraina saat ikut pertempuran Rusia dan Ukraina.
Dilansir AFP, Minggu (2/11/2025), para tawanan mengajukan permintaan tersebut dalam sebuah wawancara untuk sebuah film dokumenter yang dikoordinasikan oleh organisasi tersebut, Gyeore-eol Nation United.
Diketahui, sekitar 10.000 tentara Korea Utara dikirim pada tahun 2024 untuk berperang bagi Rusia dalam perangnya melawan Ukraina, menurut badan intelijen Korea Selatan dan Barat.
“Kedua (tawanan perang) tersebut meminta produser di akhir wawancara untuk membawa mereka ke Korea Selatan,” kata Jang Se-yul, kepala organisasi yang bekerja dengan para pembelot Korea Utara.
Wawancara tersebut berlangsung pada 28 Oktober di sebuah fasilitas yang dirahasiakan di Kyiv tempat kedua tawanan perang tersebut ditahan setelah mereka ditangkap oleh Ukraina.
Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, semua warga Korea dianggap sebagai warga negara, termasuk mereka yang berada di Korea Utara, dan Seoul menyatakan hal ini berlaku untuk semua pasukan yang ditangkap di Ukraina.
Video tersebut belum dipublikasikan, tetapi diperkirakan akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang, kata Jang.
“Kami menunjukkan kepada mereka pesan-pesan video dan surat-surat dari para pembelot Korea Utara untuk memberi mereka harapan,” kata Jang.
Seorang tahanan sebelumnya telah meminta untuk tinggal di Korea Selatan ketika dikunjungi oleh salah satu anggota parlemen pada bulan Februari.
Berdasarkan Dinas Intelijen Korea Selatan, tentara Korea Utara diperintahkan untuk bunuh diri daripada ditawan.
Yu Yong-weon, anggota parlemen yang bertemu dengan mereka, mengatakan para tahanan telah menyaksikan rekan-rekan mereka yang terluka bunuh diri dengan granat.
“Mengirim kembali para tentara ke Korea Utara pada dasarnya akan menjadi hukuman mati”, kata Yu.
(yld/knv)
Jakarta –
Fenomena langit Supermoon akan kembali menghiasi langit malam pada 5 November 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Planetarium Jakarta turut mengumumkan informasi waktu pengamatan dan cara menyaksikannya.
Untuk informasi lebih lanjut, simak informasinya berikut ini.
Kapan Supermoon Terjadi?
Merujuk pada keterangan akun resmi Tanda Waktu BMKG (Instagram @tandawaktubmkg), fase Purnama Perigee atau Supermoon akan terjadi pada Rabu, 5 November 2025 pukul 20.19 WIB. Saat itu, jarak Bumi-Bulan mencapai 356.980 kilometer, dengan ukuran tampak Bulan sedikit lebih besar dibanding purnama biasanya, yaitu memiliki semi-diameter sebesar 16′ 43,87″.
BMKG juga mencatat bahwa Bulan akan berada tepat di titik Perigee (titik terdekat Bulan dari Bumi) pada Kamis, 6 November 2025 pukul 05.28 WIB, atau saat sebagian wilayah Bumi masih mengalami malam hari. Jarak terdekat Bumi-Bulan pada momen ini adalah 356.833 kilometer, menjadikannya jarak terpendek antara keduanya sepanjang tahun 2025.
Jika dibandingkan dengan Purnama Apoge (titik terjauh Bulan dari Bumi) pada 13 April 2025, ukuran Supermoon November ini akan tampak sekitar 14% lebih besar di langit malam.
Cara Menyaksikan Supermoon
BMKG menjelaskan, fenomena Supermoon dapat diamati langsung dengan mata telanjang dari lokasi yang memiliki langit cerah dan minim polusi cahaya. Pengamatan terbaik dilakukan sejak Bulan mulai terbit hingga mencapai puncak kecerahannya sekitar pukul 20.00 WIB.
Piknik Malam di Planetarium Jakarta
Bagi warga Jakarta, fenomena ini dapat disaksikan sambil mengikuti acara “Piknik Malam Bersama Supermoon” yang digelar di Gedung Planetarium dan Observatorium Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM). Acara ini berlangsung pada Rabu, 5 November 2025 pukul 17.00-21.00 WIB.
Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui tautan linktr.ee/planetariumjkt yang dibuka mulai Selasa, 4 November 2025 pukul 19.00 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, namun setiap peserta wajib memiliki e-ticket untuk dapat mengikuti kegiatan. Kuota peserta dibagi dalam dua jenis tiket, yakni Tiket Supermoon dengan kapasitas 120 peserta dan Tiket Bulan dengan kuota 180 peserta.
Syarat dan Ketentuan Kegiatan
Kegiatan “Piknik Malam Bersama Supermoon” terbuka untuk semua usia, dengan ketentuan bahwa peserta berusia di atas enam tahun wajib memiliki tiket masing-masing. Satu akun dapat mendaftarkan hingga empat tiket.
Untuk sesi pertunjukan planetarium mini, tersedia empat jadwal dengan kapasitas maksimal 30 peserta per sesi, dimulai pukul 17.00 WIB hingga 20.00 WIB. Sementara talkshow astronomi dimulai pukul 19.00 WIB dan diikuti sesi pengamatan Supermoon dan Saturnus pada pukul 20.00-21.00 WIB, tergantung kondisi langit cerah.
(wia/idn)
Jakarta –
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menyelenggarakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada 3-9 November 2025 untuk jenjang SMA/SMK. Saat ini tercatat 3,5 juta siswa telah mendaftar setelah pendaftaran ditutup pada Minggu, 5 Oktober 2025. Salah satu fungsi utama TKA, menurut Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), adalah sebagai alat validasi nilai rapor dalam penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi.
Selain itu, hasil TKA juga digunakan untuk pendaftaran ke jenjang lebih tinggi di sekolah negeri melalui jalur prestasi. Secara konsep, TKA diharapkan menambah instrumen penilaian yang lebih objektif. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran publik bahwa nilai rapor kerap “di-markup” oleh sekolah demi meloloskan siswanya ke perguruan tinggi negeri atau sekolah favorit.
Namun, upaya menciptakan objektivitas melalui tes terstandar menyimpan sejumlah problem dan berpotensi melahirkan bentuk ketimpangan baru. Pertama, potensi munculnya cognitive fatigue atau kelelahan kognitif akibat terlalu banyak tes yang dihadapi siswa. Saat ini dengan Kurikulum Merdeka siswa telah dibebani berbagai asesmen: Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), ujian tengah/akhir semester, serta asesmen berbasis proyek.
Penambahan TKA dapat menambah tekanan psikologis dan beban belajar. Baru-baru ini ada tuntutan dari seorang siswa dalam bentuk petisi pada laman change.org yang meminta pemerintah untuk membatalkan TKA “karena sistem ini menambah tekanan bagi siswa dan siswi”, tutur siswa yang menginisiasi petisi tersebut. Selain itu waktu yang diberikan untuk persiapan TKA juga sangat singkat, 112 hari atau 3,5 bulan dan ada kendala server saat simulasi TKA diadakan (Tempo, 27/10/2025).
Kedua, keberadaan TKA bisa menggeser fokus pembelajaran. Guru dan siswa akan lebih berorientasi pada strategi memperoleh nilai tinggi ketimbang mengembangkan pembelajaran mendalam berbasis proyek, inkuiri, atau pemecahan masalah. Hal ini beralasan karena secara naluriah, mereka akan menaruh perhatian pada apa yang dinilai (Dylan William, 2011). Dan hal ini pun terbukti dari keterangan siswa yang menuntut petisi yang merasakan bahwa kisi-kisi TKA yang dibagikan terlalu luas yang artinya siswa cenderung belajar pada kisi-kisi ujian saja.
Padahal, filosofi Kurikulum Merdeka dan pembelajaran mendalam menekankan pengembangan kompetensi holistik, bukan sekadar skor tes. Dampaknya bisa diidentifikasi sebagaimana studi terdahulu menunjukkan bahwa tes terstandar mengurangi skup dan kualitas muatan pembelajaran, menurunkan peran guru dalam hal kreativitas menyusun pembelajaran yang menarik, dan menjauhkan siswa dari pembelajaran aktif (McNeil, 2009, Standardization, Defensive Teaching, and the Problems of Control).
Ketiga, meski TKA disebut tidak wajib, faktanya hasilnya menjadi syarat penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi. Artinya, TKA berubah menjadi ujian dengan konsekuensi besar atau high-stakes test. Hal itulah yang kemudian membuat siswa dan guru akan merasa tertinggal bila tidak ikut, sehingga ujian ini menjadi “wajib” meski tidak secara langsung dinyatakan.
Membludaknya jumlah peserta TKA bisa jadi bukan karena sukarela tetapi ada rasa tidak nyaman ketika tidak mengikuti meskipun tidak benar-benar siap. Apalagi ramai di pemberitaan bahwa TKA akan dijadikan syarat masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi.
Akibatnya, situasi itu bisa menyerupai era Ujian Nasional. Sekolah, guru, siswa dan orang tua terobsesi dengan skor. Industri bimbingan belajar (bimbel) pun kembali bergairah dengan biaya yang tidak murah. Bagi siswa dari keluarga mampu mereka lebih mudah mengakses bimbel dan materi latihan yang berkualitas, sementara siswa yang kurang mampu hanya mengandalkan soal dari laman resmi Kemendikdasmen.
Itupun kalau siswa memiliki akses internet yang bagus dan tidak terkendala servernya. Kondisi semacam itulah yang lagi-lagi memperlebar jurang ketimpangan pada akses pendidikan yang berkualitas.
Meskipun pemerintah mengklaim bahwa TKA merupakan upaya untuk menjamin pendidikan bermutu bagi semua, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pada kenyataannya pemerintah justru sedang menerapkan rezim neoliberalisme.
Seperti yang dicatat Clarke dan Morgan (2011), rezim semacam ini “melanggengkan ketidakadilan melalui penyangkalan terhadap perbedaan dan penekanan pada kesetaraan formal (yaitu perlakuan yang sama), alih-alih keadilan (yaitu perlakuan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing).
Persoalan lain adalah desain TKA yang menggunakan standar nasional berisiko mengabaikan keragaman konteks daerah. Mata uji yang terbatas pada Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran pilihan tidak cukup mewakili kompleksitas kecerdasan siswa. Juga tes nasional berbasis norma pusat (norm-referenced) seringkali tidak mempertimbangkan perbedaan sumber daya guru, fasilitas sekolah, dan karakteristik sosial budaya dari Sabang sampai Merauke.
Penelitian terbaru oleh Reza Aditia dan Krisztián Széll tahun 2025 dengan judul “Belonging matters: How context and inequalities shape student achievement in Indonesia” menunjukkan bahwa di Indonesia prestasi belajar siswa tidak hanya soal kemampuan individu, tetapi juga asal-usul sosial dan tempat tinggal.
Ada pula persoalan logis: bagaimana jika nilai TKA tidak sejalan dengan nilai rapor? Apakah rapor yang disusun melalui proses panjang guru dianggap tidak sahih hanya karena hasil satu kali tes berbeda? Rapor mencakup seluruh mata pelajaran dan aspek sikap, sedangkan TKA hanya menguji beberapa bidang akademik. Menggunakan TKA semata untuk “memvalidasi” rapor tentu tidak proporsional.
Lagipula, jika persoalan utama adalah ketidaksamaan standar penilaian antar sekolah, solusi mestinya bukan dengan tes baru yang bersifat penyortiran, tetapi dengan memperkuat kompetensi guru dalam melakukan asesmen yang adil dan autentik.
Jika tidak, TKA justru menjadi alat eksklusi yang mempersempit akses siswa ke pendidikan berkualitas dan memperkuat budaya perlombaan nilai (rat race) antar sekolah dan daerah dan lagi-lagi guru akan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas rendahnya nilai TKA. Kendati dirjen GTK, Nunuk Suryani dalam keterangan media menepis hal itu, siapa yang bisa menjamin pelaksanaannya di lapangan tidak akan menyalahkan guru.
Demokratisasi Asesmen
Linda Darling-Hammond (1994) dalam artikelnya di Harvard Educational Review berjudul Performance-Based Assessment and Education Equity menekankan pentingnya prinsip demokratis dalam asesmen. Pertama, tes seharusnya tidak sekadar menjadi mekanisme seleksi, tetapi sarana diagnosis untuk memperbaiki praktik pembelajaran.
Kedua, penilaian seharusnya mendorong perbaikan instrumen dan strategi mengajar, bukan alat pengawasan eksternal yang menghukum sekolah atau siswa. Ketiga, hasil asesmen seharusnya menjadi dasar pemerataan sumber daya dan kebijakan afirmatif, bukan sekadar menentukan siapa yang layak atau tidak.
Alih-alih menjadikan TKA hanya sebatas alat validator dan perbandingan serta dengan cara pelaksanaan secara nasional dan serentak, ada beberapa opsi kebijakan sebagai jalan tengah.
Pertama, perlu ada penekanan bahwa TKA dan jenis asesmen yang lain memang benar untuk saling melengkapi bukan untuk saling menegasikan apalagi menghadap-hadapkan bahwa penilaian yang dilakukan sekolah dan tertera dalam rapor banyak nilai sedekahnya.
Jika masih belum baik penilaian yang dilakukan oleh guru di sekolah, tindak lanjutnya adalah memperkuat literasi penilaian bagi para guru melalui berbagai pelatihan pengembangan profesionalisme guru yang berkelanjutan.
Tentu penilaian hasil belajar tidak sebatas penilaian aspek pengetahuan melalui tes. Tetapi juga perlu melalui portofolio, refleksi diri, proyek, dan juga observasi. Guru-guru perlu banyak dilatih untuk melakukan penilaian-penilaian jenis itu. Penilai-penilaian proses itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi lainnya.
Kedua, TKA harus benar-benar bersifat sukarela dan fleksibel. Siswa dapat memilih waktu ujian sesuai kebutuhan, tanpa target jumlah peserta. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara TKA. Sehingga, TKA bisa diselenggarakan dengan variasi bidang keilmuan (sains, sosial, humaniora), sehingga relevan dengan jurusan yang dituju dan dapat dilaksanakan kapan saja.
Selain itu, format TKA sebaiknya menilai kemampuan berpikir kritis dan penalaran tingkat tinggi (Higher Order Thinking) dan tidak mengacu pada muatan kurikulum yang ada saat ini. Untuk itu, kisi-kisi soal TKA dapat diselaraskan dengan model asesmen internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment) agar lebih relevan dengan tantangan global. Dengan demikian, TKA tidak hanya menjadi alat seleksi, tetapi juga sarana pembelajaran nasional untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia.
Kemendikdasmen juga perlu menyediakan sumber belajar terbuka berupa tutorial dan latihan soal berkualitas agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri. Program pembagian smart screen dapat menjadi bagian dari diseminasi materi TKA, sehingga tidak hanya sekolah elit yang mampu memberikan bimbingan intensif.
Pada akhirnya, yang lebih mendesak bukan sekadar menciptakan tes baru, tetapi memastikan sistem asesmen kita adil, inklusif, dan berpihak pada keragaman potensi peserta didik. Tanpa itu, TKA hanya akan mengulang sejarah Ujian Nasional-berniat memperbaiki kualitas pendidikan, tetapi justru mempertegas ketimpangan yang telah lama ada.
Waliyadin. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Mahasiswa PhD di University of Canberra, Australia.
(rdp/imk)