Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Lifter Indonesia Rizki Juniansyah karena berhasil memecahkan rekor dunia kategori angkat besi pada SEA Games 2025. Prabowo menyebut pangkat Rizki dinaikkan dua tingkat, dari letnan dua menjadi kapten oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Pernyataan ini Prabowo sampaikan dalam pidato acara Pemberian Penghargaan Atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (8/1).
Jakarta –
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus berkoordinasi dengan KBRI setempat terkait badai salju yang terjadi di Eropa. Hingga saat ini, tidak ada laporan WNI menjadi korban.
“Hingga saat ini KBRI Den Haag dan KBRI Paris kita belum menerima laporan adanya WNI yang terkena dampak (badai salju),” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Yvonne menegaskan Kemlu terus memonitor perkembangan situasi cuaca di Eropa. Menurutnya, Belanda dan Prancis merupakan negara yang paling terdampak badai salju.
“Kami sudah koordinasi juga kemarin in close contact dengan KBRI Den Haag dan KBRI Paris, memang kita terus monitor perkembangan situasi negara-negara yang paling terdampak situasi cuaca dingin bersalju seperti di Belanda dan di Prancis,” ujarnya.
Yvonne mengungkap adanya transportasi yang terganggu di Eropa. Ia mengimbau seluruh WNI di Eropa tetap waspada.
“Memang pelayanan transportasi publik, penerbangan semua, kereta, itu kan mengalami gangguan. Untuk itu memang KBRI Den Haag dan KBRI Paris telah meng-invoke kepada seluruh WNI untuk tetap waspada dan terus memantau perkembangan informasi cuaca,” katanya.
(eva/eva)
Jakarta –
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih terus menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Satgas menekankan kepada perusahaan agar kooperatif dan tak menghindar dari pelanggarannya.
“Marilah kooperatif bekerja sama untuk memberikan solusi terbaik, kewajiban-kewajiban kepatuhan ketaatan pada hukum kita melalui kehadiran dan penyelesaian terbaik,” kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2025).
Barita menjelaskan setidaknya ada 20 perusahaan pelanggar yang akan diperiksa Satgas PKH. Sebagian sudah pernah dipanggil, namun tak hadir.
“Dalam sektor perkebunan sawit ada delapan korporasi yang sampai saat ini belum hadir. Ada yang dua korporasi telah meminta untuk reschedule,” ungkap Barita.
“Sedangkan di sektor pertambangan ada dua korporasi tidak hadir, delapan korporasi sedang menunggu jadwal untuk kami lakukan pemanggilan kembali,” lanjut dia.
“Kami ingatkan sekali lagi agar beberapa korporasi, PT (perseroan terbatas), perusahaan yang belum hadir atau bahkan juga mungkin merencanakan tidak mau hadir untuk segera datang dan menuntaskan kewajibannya, maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,” tegas Barita.
Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan pihaknya bakal mengejar denda administratif perusahaan sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan tahun depan. Dia menyebut potensi denda administratif dari penyalahgunaan kawasan hutan mencapai Rp 142,23 triliun.
Hal itu disampaikan Jaksa Agung dalam kegiatan penyerahan uang hasil rampasan ke negara. Kegiatan itu turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).
“Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp 32,63 triliun,” lanjutnya.
Jaksa Agung juga memastikan bakal menindaklanjuti tindakan penyalahgunaan kawasan hutan. Sebab, menurutnya, hutan harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok.
“Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang,” ujarnya.
(ond/eva)
Jakarta –
LRT Jakarta menyediakan pin ibu hamil sebagai wujud kepedulian untuk perjalanan yang lebih aman dan nyaman selama menggunakan LRT Jakarta. Pendaftaran pin ibu hamil LRT Jakarta dapat dilakukan secara online.
Mengutip dari akun Instagram @lrtjkt, ini cara mendapatkan pin ibu hamil untuk penumpang LRT Jakarta.
Kunjungi link bit.ly/PMH_LRTJIsi data diri:
– Email aktif
– Nama (sesuai KTP)
– Tanggal lahir
– Nomor handphone aktifMasukan 16 digit nomor Kartu Uang Elektronik (KUE). Jika belum memiliki Kartu Uang Elektronik, silakan melakukan pembelian di loket stasiun terdekatPilih stasiun pengambilan pin ibu hamilIsi hari perkiraan lahirMasukkan foto ibu/mama memegang Surat Keterangan Usia Kehamilan/Prediksi Kelahiran dari Rumah Sakit/BidanMasukkan foto/scan Surat Keterangan Usia Kehamilan/Prediksi Kelahiran dari Rumah Sakit/BidanKlik “Berikutnya”Ikuti prosedur pembuatan pin ibu hamil sampai selesai
Perlu diketahui, pin ibu hamil ini hanya berlaku di layanan LRT Jakarta.
Cara Naik LRT Jakarta Pakai QRIS Tap
Berikut cara menggunakan QRIS Tap untuk naik LRT Jakarta.
Aktifkan NFC di ponselmu.Buka aplikasi bank atau dompet digital yang mendukung QRIS Tap.Tempelkan ponsel di gate masuk dan keluar.Tanpa kartu, cukup tap dan langsung berangkat!Metode Pembayaran LRT Jakarta
Berikut ini daftar metode pembayaran LRT Jakarta.
Kartu Uang Elektronik (KUE)
– e-Money Mandiri
– Kartu Transportasi JakLingko
– JakCard Bank DKI
– Flazz BCA
– Brizzi BRI
– TapCash BNI
– Kartu Multi TripAplikasi Uang Elektronik
– JakLingko Apps
– LinkAja
– QRIS Tap (baru tersedia untuk pengguna Android)Kartu Satu Kali Perjalanan (Single Journey Trip)
– Rp 5.000 untuk satu kali perjalanan dengan minimum saldo Rp 5.000.
(kny/idn)
Video: Pekerja Jasa Keset Pelabuhan Gilimanuk Tolak Disebut Pungli
Tonton Juga Aksi Penjambretan di Palembang, Emak-emak Sampai Jatuh dari Motor
162 Views |
Kamis, 08 Jan 2026 13:58 WIB
Jasa jerambah di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, mendadak viral di media sosial dengan tudingan pungutan liar (pungli). Tudingan ini menuai protes keras dari para pekerja jerambah yang mengeklaim pekerjaan mereka murni menawarkan jasa, bukan memalak.
I Putu Adi Budiastrawan – 20DETIK
Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi demonstrasi buruh yang kembali digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini. Pramono menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta telah melalui proses yang disepakati bersama oleh unsur buruh dan pengusaha.
“Ketika proses di Jakarta, Dewan Pengupahan betul-betul berjalan secara transparan dan terbuka. Buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk bersama,” kata Pramono di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Pramono menjelaskan penetapan UMP Jakarta dilakukan dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ia menyebut keputusan tersebut bukan diambil sepihak.
“Prosesnya dimonitor langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan juga asisten. Jadi itu kesepakatan bersama,” ujarnya.
Menurut Pramono, aksi demonstrasi yang digelar di Jakarta tidak sepenuhnya berkaitan dengan UMP Jakarta. Ia menilai tuntutan buruh justru berasal dari daerah lain.
“Yang didemo itu bukan UMP Jakarta, tapi UMP daerah lain. Kenapa dilakukan di Jakarta? Karena istananya ada di Jakarta,” katanya.
Meski demikian, Pramono menegaskan aksi unjuk rasa merupakan bagian dari hak demokrasi yang dilindungi undang-undang.
“Demo itu hak demokrasi. Siapa saja boleh melakukan, yang penting dengan izin dan berjalan dengan baik,” ucapnya.
Pramono menambahkan, besaran UMP Jakarta saat ini tergolong paling tinggi dibandingkan daerah lain. Karena itu, ia optimistis pelaksanaan UMP di Jakarta dapat berjalan tanpa penolakan berarti dari pelaku usaha.
“UMP Jakarta dibandingkan daerah lain sudah tinggi sekali. Mudah-mudahan di Jakarta tidak ada masalah,” ungkapnya.
Terkait pengamanan aksi demonstrasi, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. “Itu tugas polisi, dan sudah biasa,” pungkasnya.
Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menolak UMP DKI 2026 menggelar demonstrasi di depan Istana Jakarta, hari ini. Massa mulai mendatangi kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Pantauan detikcom di Jalan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (8/1) massa terlihat mengenakan baju seragam partai buruh berwarna hitam dan merah. Massa terlihat membentangkan spanduk.
Spanduk itu bertulisan ‘Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL Sebesar Rp 5,88 juta per bulan, Berlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL’. Tampak ada dua mobil komando dikerahkan di lokasi.
Berikut tuntutannya:
– Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL
– Revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah.
Halaman 2 dari 3
(bel/isa)
Pekanbaru –
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan kabar baik mengenai perluasan cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MNG). Jika sebelumnya fokus pada siswa sekolah, tahun ini program akan menyasar lima kelompok tambahan yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk guru dan difabel.
“Berdasarkan informasi yang saya terima dari Bapak Harjito, pada tahun ini penerima manfaat program MBG akan dikembangkan menjadi lima kelompok, yaitu tenaga pendidik, guru, penyandang difabel, lansia, serta anak-anak jalanan. Tentunya hal ini patut kita syukuri bersama,” kata Irjen Herry Heryawan saat memantau MBG di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru di Jalan Sembilang Meranti, Pandak Rumbai, Kota Pekanbaru, Kamis (8/1/2026).
Menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polda Riau terus bergerak cepat dalam membangun infrastruktur pendukung berupa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, sebanyak 15 unit SPPG telah resmi beroperasi di seluruh wilayah Riau.
“Saat ini sudah ada 15 SPPG yang aktif, sementara tiga unit lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Dengan total 18 unit SPPG nantinya, kita memproyeksikan dapat melayani sekitar 67.000 siswa di Provinsi Riau,” jelas Irjen Herry.
Kapolda menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi bukan sekadar pemberian bantuan sosial, melainkan investasi strategis negara. Mengutip penegasan Presiden RI saat kegiatan di Karawang, Irjen Pol Herry menyebut gizi seimbang adalah kunci agar anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita.
Foto: Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memantau pendistribusian MBG di MIN 1 Pekanbaru. (dok. Polda Riau)
Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh daerah dalam mendukung program MBG.
“Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota,” kata Syahrial.
(mea/dhn)
Jakarta –
Jadwal pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 sudah diumumkan. Pihak sekolah sudah bisa melakukan registrasi akun SNPMB beserta pengisian PDSS.
Mengutip dari portal resmi SNPMB, berikut jadwal SNBP 2026 hingga ketentuannya.
Pengumuman kuota sekolah: 29 Desember 2025Masa sanggah kuota sekolah: 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026Registrasi akun SNPMB sekolah: 5 Januari – 26 Januari 2026Pengisian PDSS oleh sekolah: 5 Januari – 2 Februari 2026Registrasi akun SNPMB siswa: 12 Januari – 18 Februari 2026Pendaftaran SNBP: 3 – 18 Februari 2026Pengumuman hasil SNBP: 31 Maret 2026Masa unduh kartu peserta SNBP: 3 Februari – 30 April 2026Syarat Daftar SNBP 2026
Berikut ini sederet syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan untuk mendaftar SNBP 2026.
SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan nonakademik siswa yang telah ditetapkan PTN.Adapun prestasi akademik maupun non akademik siswa yang dinilai adalah tiga prestasi terbaik.Sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus:
-Mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
– Mengisikan rapor siswa yang eligible di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan lengkap dan benar.Siswa mempunyai nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kemdikdasmen.Sekolah harus memiliki Akun SNPMB Sekolah Untuk pengisian PDSS dan siswa harus memiliki Akun SNPMB Siswa untuk pendaftaran SNBP.Registrasi Akun SNPMB Sekolah dan registrasi Akun SNPMB Siswa dilakukan di Portal SNPMB.Sekolah dapat memasukkan siswa eligible tanpa harus menunggu siswa memiliki Akun SNPMB Siswa.Siswa yang akan mendaftar SNBP disarankan membaca informasi persyaratan program studi pilihan pada laman PTN yang dituju.Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2026, SNBP 2025 dan SNBP 2024 tidak dapat mendaftar UTBK-SNBT 2026.Siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2026 tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri tahun 2026 di PTN manapun.
SMA/SMK/MA yang mempunyai Nomor Pokok Siswa Nasional (NPSN).Menggunakan kurikulum nasional
Merupakan siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir pada tahun 2026 yang memiliki prestasi unggul.Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS.Memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan.Memiliki prestasi akademik.Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN Akademik dan PTN Vokasi.
Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rerata semua mata pelajaran pada semua semester, kecuali semester terakhir.Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik atau prestasi lainnya dalam menentukan peringkat siswa.
Sekolah harus memastikan bahwa data sekolah sudah benar di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikdasmen.Pengisian dan kebenaran data siswa eligible menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.Tahapan pengisian PDSS dinyatakan selesai jika sekolah berhasil mengunduh bukti finalisasi pengisian PDSS.Status pengisian PDSS sekolah dapat dilihat pada menu “SNBP >> Monitoring PDSS” di laman resmi SNPMB.Secara umum tahapan pengisian PDSS sebagai berikut
– Login Akun SNPMB Sekolah
– Sekolah Melihat Profil Sekolah
– Memilih cara pengisian PDSS, yaitu Manual atau E-Rapor
– Cetak bukti finalisasi pengisian PDSS.
Siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran SNBP melalui Portal SNPMB dengan menggunakan akun SNPMB Siswa.Siswa pendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju.Siswa pendaftar pada program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh pada menu UnduhanSiswa pendaftar wajib mencetak Kartu Peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2026.
OlahragaSeni Rupa, Desain, dan KriyaSeni TariSeni MusikSeni KarawitanEtnomusikologiTeaterFotografiFilm TelevisiSeni PedalanganSendratasik
Setiap siswa yang eligible diizinkan memilih Prodi di PTN Akademik, dan/atau PTN Vokasi.Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN.Jika memilih satu program studi, siswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.Jika memilih dua program studi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya.Daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat pada sub menu Daya Tampung PTN SNBP
Seleksi pada jalur SNBP dilakukan berdasarkan komponen sebagai berikut:
– Komponen pertama, nilai rapor seluruh mata pelajaran, paling sedikit 50% (lima puluh persen) minimal 50%.
– Komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi, paling banyak 50% (lima puluh persen).
– Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua ditetapkan oleh masing-masing PTN.Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
– Peserta diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi; dan
– Jika tidak lulus pada seleksi pilihan program studi pertama, peserta akan diikutkan pada seleksi pilihan program studi kedua.
Lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA.Dinyatakan lulus SNBP 2026.Lolos verifikasi data serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.Daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima mengikuti ketentuan PTN yang dituju.
Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya.Peserta yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya.
Halaman 2 dari 2
(kny/idn)
Pekanbaru –
Tepat satu tahun berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polda Riau terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur pendukung demi mewujudkan Generasi Emas 2045. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengungkapkan bahwa saat ini 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi penuh, dengan target total 18 unit dapur yang akan melayani kebutuhan gizi lebih dari 67 ribu murid di Bumi Lancang Kuning.
“Hari ini, tepat di tanggal 6 Januari 2025 secara resmi MBG diresmikan dan diterapkan dan hari ini tepat satu tahun dua hari,” kata Irjen Herry Heryawan di Madrasah Ibtidaiah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru, Kamis (8/1/2026).
Bertepatan satu tahun program MBG ini berjalan, penerima manfaat pun berkembang tidak hanya kepada anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui. Saat ini ada tambahan lima kategori penerima manfaat MBG yaitu tenaga pendidik, guru, difabel, lansia, dan anak-anak jalanan.
“Terima kasih Bapak Presiden, mudah-mudahan apa yang kita lakukan terus dengan berkolaborasi dengan teman media ini terus diterapkan di Riau,” katanya.
Herry Heryawan menambahkan atas arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya di Polda Riau telah membangun 15 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tiga lagi tahap pembangunan, berarti total ada 18 dengan total penerima manfaat sekitar 67 ribu sekian murid,” katanya.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan Polda Riau menargetkan pembangunan 18 SPPG, 15 di antaranya sudah operasi penuh. Foto: dok. Polda Riau
Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh daerah dalam mendukung program MBG.
“Saya Sekda Provinsi Riau selaku Ketua Satgas MBG Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan seluruh sekda di kabupaten/kota,” kata Syahrial.
Syahrial menyampaikan pihaknya terus melakukan peningkatan pelayanan dalam mendukung program MBG.
“Progam ini untuk anak-anak masa depan bangsa,” imbuhnya.
Hadir di lokasi, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi, Direktur Pemantau dan Pengawas Wilayah I MBG Pusat Harjito, KPPG Riau, dan Kepala Sekolah MIN 1 Pekanbaru beserta para murid.
(mea/dhn)
Jakarta –
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan Kementerian Sosial menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) untuk lansia dan disabilitas. Rencananya, total ada 100 ribu lebih penerima MBG dari Kemensos.
“Jadi kan kita sudah ada itu perencanaan untuk memberikan MBG gratis untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun. Ada 100 ribu lebih. Kemudian MBG untuk penyandang disabilitas, tapi memang baru 36 ribu belum banyak. Mudah-mudahan lah ini lagi kita proses,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Gus Ipul mengatakan MBG dari Kemensos untuk lansia dan penyandang disabilitas sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Dia menjelaskan selain MBG, lansia terlantar juga akan mendapat care giver atau pengasuh untuk mendapat perawatan.
“Untuk yang disabilitas 36 ribu tahun ini. Jadi MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Sudah disetujui Presiden. Nanti kita juga lagi kembangkan tapi ini lagi proses melatih care giver pelatih pengasuh. Jadi disamping mengantarkan apa itu mengantarkan makanannya itu, karena mereka kan rata-rata hidup sendiri, itu mereka bisa memberikan perawatan lah atau pengasuhan,” ucapnya.
Gus Ipul mengatakan Kemensos masih mempersiapkan care giver. Nantinya, care giver akan diberi pelatihan sebelum merawat lansia terlantar.
Gus Ipul menjelaskan MBG dari Kemensos untuk lansia dan disabilitas sudah ada sejak lama. Namun, saat ini sudah bertransformasi.
“Jadi ini transformasi, dulu permakanan namanya permakanan untuk lansia dan disabilitas. Yang layani (MBG) pokmas, jadi kelompok masyarakat. Karena ini yang ngeladeni bukan BGN, beda, kita standartnya beda. Jadi ini MBG lewat Kemensos. Jadi khusus lansia,” jelasnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi diketahui menampung usulan program MBG juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut.
“Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1).
Pernyataan dari Prasetyo itu menjawab pertanyaan wartawan terkait anak jalanan dan disabilitas mendapatkan MBG. Prasetyo memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.
“Ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silakan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka,” ujarnya.
(dek/rfs)