Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Pilu PRT Tewas Ditembak Usai Salah Masuk Rumah di AS

    Pilu PRT Tewas Ditembak Usai Salah Masuk Rumah di AS

    Jakarta –

    Seperti biasa, Mara Florinda Ros Perez berangkat bersama suaminya sebelum fajar untuk membersihkan rumah. Namun, kesalahan alamat membuat pembantu rumah tangga ini tidak pulang dalam keadaan hidup.

    Pada 5 November lalu, perempuan berusia 32 tahun asal Guatemala ini ditembak mati di kepala saat mencoba membuka pintu sebuah rumah di lingkungan Whitestown, pinggiran kota Indianapolis. Dia mengira rumah itu seharusnya ia bersihkan, tetapi ternyata alamatnya salah.

    Polisi melaporkan bahwa mereka menemukan Rios Perez tewas dalam pelukan suaminya, Mauricio Velzquez, di teras rumah tersebut pada Rabu (05/11), sesaat sebelum pukul 07.00 waktu setempat.

    Pihak berwenang AS sedang menyelidiki apakah pemilik rumah tersebut bisa dituntut.

    Menurut aparat, para petugas sebelumnya telah merespons laporan tentang kemungkinan adanya penyusupan rumah di pinggiran kota Whitestown.

    Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan pasutri itu tampaknya tidak memasuki rumah tersebut.

    Kasus ini secara resmi dirujuk ke Kejaksaan Wilayah Boone untuk ditinjau dan untuk menentukan apakah tuntutan pidana akan diajukan.

    Polisi belum mengumumkan identitas orang-orang yang berada di dalam rumah atau yang melepaskan tembakan.

    Pada Jumat (07/11), polisi menyatakan bahwa ini adalah kasus yang “kompleks, sensitif, dan sedang berkembang” sehingga merilis informasi tersebut akan “tidak pantas dan berpotensi berbahaya”.

    Polisi juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memperingatkan tentang penyebaran misinformasi tentang kasus ini secara daring.

    Kronologi kejadian versi keluarga korban

    Mauricio Velzquez mengatakan kepada CBS News, mitra BBC di AS, bahwa ia mengharapkan keadilan bagi istrinya yang merupakan ibu dari empat anak.

    Dalam sebuah wawancara dengan WTTV, yang juga merupakan mitra CBS, Velzquez menyatakan bahwa peluru menembus pintu depan rumah.

    “Seharusnya pemilik rumah menelepon polisi dulu, bukan langsung menembak tanpa alasan begitu,” katanya melalui seorang penerjemah.

    “Saya menuntut keadilan karena saya rasa orang yang melakukan itu tidak waras,” ujarnya sambil menangis.

    Baca juga:

    Rudy Ros Perez, saudara laki-laki korban, menjelaskan kepada The New York Times bahwa pasutri tersebut berencana membersihkan sebuah rumah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya.

    Setibanya di alamat rumah yang mereka yakini akan dibersihkan, mereka mencoba membuka pintu depan dengan kunci yang diberikan klien mereka, namun gagal.

    Saat itulah, kenang Ros, tembakan dilepaskan. Peluru menembus pintu dan mengenai Mara Florinda Ros Perez.

    CBSMauricio Velsquez, suami korban, tidak paham mengapa pemilik rumah tidak menelpon polisi terlebih dulu ketimbang langsung melepaskan tembakan.

    Belakangan Mauricio Velzquez menyadari bahwa rumah yang seharusnya dituju terletak di belakang rumah yang mereka coba buka.

    Pemerintah Guatemala memastikan bahwa mereka sedang memantau kasus ini dan memberikan dukungan kepada keluarga Ros Perez.

    “Perempuan Guatemala berusia 32 tahun, yang berasal dari Quetzaltenango, meninggal dunia dalam tindak kekerasan saat dalam perjalanan ke tempat kerja di kota Whitestown, Indiana, pada 5 November. Ia meninggalkan suami dan empat orang anak,” kata Kementerian Luar Negeri Guatemala dalam sebuah pernyataan.

    Kementerian tersebut menambahkan bahwa mereka “memberikan bantuan konsuler, hukum, dan imigrasi, serta layanan dokumentasi,” melalui konsulat di kota Chicago.

    Kasus-kasus lain

    Jaksa Wilayah Boone, Kent Eastwood, mengatakan kepada The Indianapolis Star bahwa kasus ini rumit karena cara hukum negara bagian mendefinisikan konsep membela diri.

    Undang-undang pembelaan diri masih berlaku di banyak negara bagian AS. Sebagian besar mengizinkan seseorang untuk melindungi diri mereka sendiri dengan menggunakan kekuatan yang wajar, bahkan mematikan, untuk mencegah kematian, cedera serius, atau untuk mengusir penyusup.

    Insiden serupa telah dilaporkan di wilayah lain di AS dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada 2023, Ralph Yarl yang berusia 16 tahun ditembak dua kali setelah salah membunyikan bel pintu di Missouri. Andrew Lester, yang berusia lebih dari 80 tahun, mengaku bersalah dan meninggal dunia saat menunggu vonis.

    Di New York, Kaylin Gillis yang berusia 20 tahun meninggal dunia setelah ditembak ketika ia secara tidak sengaja memasuki pekarangan sebuah rumah. Pemilik rumah yang menembaknya kini menjalani hukuman 25 tahun penjara.

    (ita/ita)

  • Kata Pemerintah Malaysia soal Usul Durian Jadi Buah Nasional

    Kata Pemerintah Malaysia soal Usul Durian Jadi Buah Nasional

    Jakarta –

    Asosiasi produsen mengusulkan agar pemerintah Malaysia menetapkan durian sebagai buah nasional. Lalu seperti apa tanggapan pemerintah Malaysia?

    Dilansir The Star dan Straits Times, Selasa (11/11/2025), usulan itu disampaikan oleh Asosiasi Produsen Durian Malaysia (ADM). Presiden DMA Eric Chan mengatakan bahwa pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menetapkan durian, yang dijuluki “raja buah-buahan”, sebagai buah nasional Malaysia.

    DMA juga meminta supaya tanggal 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Durian Nasional.

    “Durian bukan sekadar buah biasa. Durian merupakan bagian dari identitas nasional kita,” kata Eric dalam pernyataannya.

    “Setiap warga Malaysia, apa pun latar belakangnya, memiliki kisah dengan durian — sebuah kenangan, sebuah tradisi. Itulah satu hal yang menyatukan kita semua,” sebutnya.

    Varietas premium durian seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah menjadi sensasi global, yang menempatkan Malaysia di peta dunia sebagai rumah durian kelas dunia.

    Status Indikasi Geografis (IG) untuk durian Musang King, yang dikeluarkan Badan Kekayaan Intelektual Malaysia, baru-baru ini diperpanjang selama 10 tahun hingga Maret 2034.

    Eric mengatakan hal itu menegaskan status Musang King sebagai produk nasional yang sangat dilindungi, dan mencegah negara lain mengklaim atau menggunakan nama tersebut.

    “Pembaruan IG ini seperti stempel paspor untuk Musang King. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar asli Malaysia. Ini adalah sesuatu yang bisa kita semua banggakan, dan ini menunjukkan bahwa para petani dan produsen kita telah membangun merek global dari akar lokal,” sebutnya.

    Eric menambahkan bahwa status durian sebagai buah nasional akan mendorong inovasi, penelitian dan agrowisata.

    Respons Pemerintah Malaysia

    Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima permohonan resmi dari DMA, yang diajukan melalui Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan pada 8 September lalu.

    Nor menjelaskan bahwa setiap keputusan untuk menetapkan suatu buah sebagai buah nasional akan memerlukan kajian komprehensif dan pertimbangan matang oleh berbagai instansi pemerintah.

    “Faktor-faktor seperti dampak sosial-ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, dan pentingnya buah tersebut bagi industri pertanian nasional, semuanya akan dipertimbangkan,” jelasnya.

    “Kementerian saat ini sedang meninjau masalah ini bersama dengan departemen dan instansi terkait untuk memastikan setiap keputusan dibuat secara bijaksana dan secara holistik,” ujar Nor kepada The Star.

    Lihat juga Video ‘Wisata Petik Durian dari Pohonnya Langsung di Lubuklinggau’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Macron dan Abbas Akan Bentuk Komite Gabungan untuk Susun Konstitusi Palestina

    Macron dan Abbas Akan Bentuk Komite Gabungan untuk Susun Konstitusi Palestina

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis dan Palestina akan membentukan komite gabungan. Nantinya komite gabungan bertugas menyusun konstitusi bagi Palestina.

    “Kami memutuskan bersama untuk membentuk komite gabungan demi konsolidasi negara Palestina,” kata Macron setelah pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, dilansir AFP, Rabu (12/11/2025).

    Menurut Macron, komite tersebut akan berperan dalam proses penyusunan konstitusi baru Palestina. Ia menambahkan, draf awal konstitusi telah diserahkan langsung oleh Abbas kepadanya.

    “Berkontribusi dalam penyusunan konstitusi baru, yang drafnya telah disampaikan oleh Presiden Abbas kepada saya,” jelasnya.

    Sementara itu, Abbas menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk segera membentuk komite konstitusi bersama Prancis. Abbas mengatakan ia setuju “untuk segera membentuk komite konstitusi tersebut”.

    (dek/dek)

  • Pesawat Kargo Militer Turki Jatuh di Georgia Saat Pulang dari Azerbaijan

    Pesawat Kargo Militer Turki Jatuh di Georgia Saat Pulang dari Azerbaijan

    Jakarta –

    Pesawat kargo militer Turki C-130 jatuh di perbatasan Georgia-Azerbaijan membawa 20 orang termasuk awak. Pesawat jatuh dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan.

    “Pesawat kargo militer C-130 kami, yang lepas landas dari Azerbaijan untuk kembali ke negara asal, telah jatuh di perbatasan Georgia-Azerbaijan,” kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Selasa (11/11/2025).

    Kementerian Pertahanan juga mengonfirmasi bahwa terdapat “20 personel di dalamnya, termasuk awak pesawat”.

    Operasi pencarian dan penyelamatan kini masih berlangsung. Rekaman dramatis yang beredar di media Azerbaijan menunjukkan pesawat berputar horizontal saat jatuh dari langit. Asap hitam tebal mengepul saat pesawat jatuh.

    Rekaman yang dikatakan berasal dari lokasi kecelakaan konon menunjukkan puing-puing pesawat yang menghitam terbakar.

    Dilansir reuters, Presiden Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Ankara menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ia akan berupaya melakukan penanganan secara maksimal.

    “Insyaallah, kita akan mengatasi kecelakaan ini dengan kesulitan yang minimal. Semoga Tuhan mengistirahatkan jiwa para martir kita, dan marilah kita bersama mereka melalui doa-doa kita,” kata Erdogan.

    C-130 Hercules adalah pesawat pengangkut kargo, pasukan, dan peralatan. Pesawat ini dideskripsikan sebagai pesawat angkut militer turboprop bermesin empat dan dapat memanfaatkan landasan pacu yang belum dipersiapkan untuk lepas landas dan mendarat.

    Rangka pesawatnya yang serbaguna memungkinkannya digunakan untuk tujuan lain juga, termasuk sebagai pesawat tempur dan untuk operasi penyerangan dan pengintaian udara. Pesawat ini dipandang sebagai salah satu pesawat angkut udara taktis utama bagi banyak militer.

    Lihat juga Video Citra Satelit: Jejak Kecelakaan Pesawat Kargo UPS di Kentucky

    (dek/eva)

  • 3 Pria Bertahan Hidup 40 Jam Terombang di Laut Vietmam Akibat Topan Kalmaegi

    3 Pria Bertahan Hidup 40 Jam Terombang di Laut Vietmam Akibat Topan Kalmaegi

    Jakarta –

    Tiga pria Vietnam ditemukan selamat usai terombang-ambing 40 jam di laut akibat terpaan Topan Kalmaegi. Para korban diselamatkan pada akhir pekan lalu dalam operasi yang melibatkan tiga kapal yang menyisir perairan di lepas pantai tengah Vietnam.

    Topan Kalmaegi menghantam wilayah Vietnam pada Kamis (6/11) dan menewaskan lima orang dan 200 orang di Filipina. Salah satu pemilik kapal yang berhasil menyelamatkan korban mengaku terkejut usai melihat korban dalam kondisi hidup.

    “Kami benar-benar terkejut — rasanya ajaib,” kata pemilik kapal, Phan Hau, dilansir AFP, Senin (10/11/2025).

    “Tak seorang pun dari kami mengira (dia) masih hidup. Sebagian besar dari 10 orang di atas kapal percaya bahwa kami hanya mencari jasadnya, bukan bahwa dia masih bernapas,” sambungnya.

    Media pemerintah Vietnam melaporkan ketiga korban hilang pada Kamis (6/11) sore setelah salah satu dari mereka, Duong Quang Cuong, melompat ke air setelah terjadi perselisihan keluarga. Dua korban lainnya, yaitu Le Quang dan Pham Duy Quang mendayung perahu kecil dengan jaket pelampung untuk mencoba menyelamatkan Cuong, tetapi perahu tersebut terbalik dan ketiganya terbawa jauh dari pantai dan akhirnya terpisah.

    Quang adalah yang pertama diselamatkan pada Sabtu (8/11) pagi oleh kapal Hai Nam 39 di selatan Pulau Ly Son, tempat mereka awalnya berangkat. Kapal Hai Nam 39 kemudian menghubungi otoritas pelabuhan melalui radio untuk meminta bantuan, yang kemudian mengirimkan An Vinh Express.

    Kapal penyelamat kedua membutuhkan waktu dua jam untuk mencapai area tempat Quang mengapung dengan jaket pelampungnya, dan para kru mulai mencari dengan teliti arus laut yang mengalir ke selatan dari sana.

    “Awalnya, ketika kami melihat Sanh, kami tidak menyadari itu dia. Kami membayangkan Sanh mengenakan jaket pelampung merah karena, selama pencarian, kami semua mencari benda-benda merah untuk dituju. Tapi dia mengenakan kemeja hitam, jadi kami tidak menyangka itu dia,” kata Hau.

    Dalam sebuah video yang direkam Hau dengan ponselnya — metadata yang menunjukkan video tersebut diambil di selatan lokasi penyelamatan sebelumnya dan sekitar dua belas mil laut dari pantai — Sanh hanyut sendirian di arus, sementara awak kapal meneriakkan namanya dan melemparkan pelampung ke arahnya.

    Cuong, pria yang awalnya melompat ke air, akhirnya diselamatkan oleh kapal ketiga yang sedikit lebih dekat dengan Ly Son. Media pemerintah Vietnam mengatakan ketiga korban saat ini berada di rumah sakit tanpa memberikan keterangan resmi mengenai kondisi mereka secara pasti.

    (ygs/idn)

  • Penyebab PM Jepang Berniat Potong Gaji Sendiri

    Penyebab PM Jepang Berniat Potong Gaji Sendiri

    Tokyo –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi berniat memotong gajinya sendiri. Hal itu bakal dilakukannya lewat revisi undang-undang remunerasi pegawai negeri.

    Dilansir Japan Times, Senin (10/11/2025), revisi UU itu akan menyebabkan pemotongan gaji para anggota kabinet, termasuk PM Jepang. Rencana tersebut diumumkan dalam sidang luar biasa parlemen Jepang.

    Pemerintah akan menggelar rapat menteri terkait paling cepat pada Selasa (11/11) untuk mengonfirmasi penangguhan gaji tambahan bagi Perdana Menteri Jepang dan para menteri anggota kabinetnya. Gaji tambahan itu dibayarkan di luar gaji mereka sebagai anggota parlemen.

    Takaichi disebut ingin menunjukkan komitmennya terhadap reformasi. Salah satunya lewat seruan sejak lama untuk memotong gaji para menteri.

    Rencananya itu mendapat dukungan dari Partai Inovasi Jepang atau Nippon Ishin no Kai. Partai itu merupakan mitra koalisi terbaru untuk Partai Demokrat Liberal yang menaungi PM Takaichi.

    “Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar (para anggota kabinet) tidak menerima gaji yang melebihi gaji anggota parlemen,” kata Takaichi saat berbicara dalam konferensi pers pelantikannya pada Oktober lalu.

    Pemerintah Jepang disebut sedang mempertimbangkan untuk menyatakan dalam undang-undang bahwa gaji tambahan untuk Perdana Menteri dan para menteri kabinet tidak akan diberikan ‘untuk sementara waktu’. Saat ini, menurut Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, anggota parlemen Jepang menerima gaji bulanan sebesar 1,294 juta Yen atau Rp 140 juta.

    Selain itu, seorang PM Jepang menerima gaji tambahan sebesar 1,152 juta yen (Rp 124,6 juta). Sementara, para menteri kabinet menerima gaji tambahan sebesar 489.000 Yen (Rp 52,9 juta).

    Dalam rencana terbarunya, Takaichi akan mengembalikan 30 persen dari gaji bulanannya dan para menteri kabinet mengalami pemotongan gaji sebesar 20 persen. Hal ini secara efektif mengurangi gaji tambahan sebesar 390.000 Yen (Rp 42,2 juta) untuk PM Jepang dan sebesar 110.000 Yen (Rp 11,9 juta) untuk menteri kabinet.

    Pujian pun dilontarkan terhadap rencana Takaichi memotong gajinya sendiri dan para menteri kabinet tersebut. Salah satu pemimpin Partai Inovasi Jepang, Fumitake Fujita, menyebutnya sebagai langkah ‘luar biasa’.

    “Ini mencerminkan kesediaan Perdana Menteri untuk melakukan reformasi yang sulit jika Nippon Ishin juga melakukannya,” ujar seorang pejabat senior pemerintah Jepang.

    Namun di sisi lain, beberapa pihak mempertanyakan gagasan pemotongan gaji itu saat pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan rakyat. Pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, mengkritik rencana itu sebagai ‘simbol pola pikir deflasi’.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Jenderal Israel Pembocor Penyiksaan Tahanan Palestina Coba Bunuh Diri

    Jenderal Israel Pembocor Penyiksaan Tahanan Palestina Coba Bunuh Diri

    Tel Aviv –

    Mantan jaksa militer Israel, Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi, yang sempat ditahan karena membocorkan video penyiksaan tahanan Palestina, dilarikan ke rumah sakit setelah melakukan percobaan bunuh diri. Tomer-Yerushalmi diubah statusnya menjadi tahanan rumah sejak pekan lalu setelah dijebloskan ke penjara.

    Tomer-Yerushalmi yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Advokat Jenderal Militer Israel pada awal November ini, seperti dilansir The Times of Israel, Senin (10/11/2025), dilepaskan dengan status tahanan rumah selama 10 hari pada Jumat (7/11) pekan lalu.

    Pada Minggu (9/11) pagi, dia dilarikan ke rumah sakit setelah petugas medis dipanggil ke rumahnya terkait apa yang kemudian dikonfirmasi sebagai percobaan bunuh diri. Dia dalam kondisi masih sadar ketika dibawa ke rumah sakit dari rumahnya di area Ramat Hasharon.

    Belakangan dilaporkan bahwa Tomer-Yerushalmi mengalami overdosis pil tidur dalam upaya mengakhiri nyawanya.

    Pusat Medis Tel Aviv Sourasky mengonfirmasi bahwa mantan pejabat tinggi militer Israel itu sedang menjalani pemeriksaan lanjutan.

    Komisioner Kepolisian Israel, Danny Levy, mengonfirmasi pada Minggu (9/11) malam bahwa Tomer-Yerushalmi sedang dirawat di rumah sakit setelah mencoba bunuh diri. “Hidupnya tidak bahagia,” ucapnya, sembari menambahkan bahwa seorang demonstran ditahan di luar rumah Tomer-Yerushalmi.

    Tomer-Yerushalmi telah mengakui dirinya membocorkan video yang direkam dari kamera pengawas di fasilitas penahanan Sde Teiman, Israel bagian selatan, tahun lalu. Video itu menunjukkan tentara-tentara Israel sedang menyiksa seorang tahanan Palestina.

    Lima tentara cadangan Israel telah didakwa secara resmi sejak video itu bocor ke media pada tahun 2024. Di antara dakwaan yang menjerat tentara-tentara Israel itu adalah penggunaan “benda tajam” untuk menusuk tahanan Palestina di dekat dubur.

    Sementara itu, menurut laporan situs berita Israel, Ynet, kepolisian diperkirakan akan meminta pengadilan untuk menerapkan ketentuan tahanan rumah di rumah sakit, dan menuntut agar paspor Tomer-Yerushalmi disita demi mencegahnya kabur ke luar negeri.

    Tomer-Yerushalmi diduga melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan jabatan, menghalangi keadilan, dan membocorkan materi yang melanggar hukum atas perannya dalam kebocoran video tersebut.

    Video yang menunjukkan penyiksaan tahanan Palestina oleh tentara Israel itu telah memicu kemarahan internasional dan juga protes di dalam wilayah Israel sendiri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hidup Pengungsi Afghanistan Hancur Akibat Konflik Taliban

    Hidup Pengungsi Afghanistan Hancur Akibat Konflik Taliban

    Jakarta –

    Di bawah sinar pucat matahari musim gugur, suara tangis anak-anak bercampur dengan deru mesin truk di perbatasan Chaman, barat daya Pakistan.

    Keluarga-keluarga Afganistan yang telah tinggal di Pakistan selama puluhan tahun kini dipaksa pulang hanya dengan membawa sedikit barang: selimut, perabot rumah, dan alat masak. Kesedihan mereka ikut terbawa dalam perjalanan itu.

    Di antara mereka yang menunggu menyeberang ke Afganistan ada Zahra, 42 tahun. Ia mengenakan burqa biru yang menutupi seluruh tubuhnya sambil menggenggam erat anak bungsunya.

    Keluarga seperti Zahra kini hidup dalam ketidakpastian di tengah upaya besar-besaran Pakistan mengusir warga Afganistan, yang semakin meningkat setelah bentrokan berdarah dengan Taliban bulan lalu.

    “Aku lahir di Pakistan. Orang tuaku datang ke sini saat perang Soviet,” katanya kepada DW. “Aku tak mengenal siapa pun di Afganistan, tapi pihak berwenang menyuruh kami pergi.”

    Hidup terancam akibat pengusiran mendadak

    Jutaan orang melarikan diri dari Afganistan setelah invasi Soviet pada akhir 1979.

    Orang tua Zahra dan lebih dari seratus anggota keluarganya termasuk di antara mereka yang menyeberang ke Pakistan, lalu menetap di kamp pengungsi di Quetta, barat daya Pakistan, tempat Zahra lahir dan tumbuh besar.

    Keputusan ini juga berdampak pada kamp-kamp di Quetta, tempat keluarga Zahra tinggal.

    Aktivis menilai kebijakan itu terlalu keras dan dijalankan secara mendadak, membuat banyak keluarga kehilangan tempat tujuan.

    “Pengusiran tiba-tiba pengungsi Afganistan oleh polisi Pakistan membuat nyawa banyak orang terancam. Mereka yang dulu melarikan diri ke Pakistan demi menghindari teror, penindasan, dan kekerasan, kini justru jatuh ke tangan rezim Taliban akibat tindakan Pakistan,” ujar Aziz Gull, aktivis hak asasi manusia asal Afganistan yang bermukim di Pakistan, kepada DW.

    Pejabat Pakistan makin keras setelah bentrokan perbatasan

    Banyak warga Afganistan lainnya mencari perlindungan di Pakistan selama perang saudara tahun 1990-an, invasi yang dipimpin Amerika Serikat, dan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021.

    Dulu, kemurahan hati Pakistan terhadap para pengungsi dianggap sebagai kebanggaan nasional. Namun di tengah memburuknya hubungan antara Islamabad dan rezim Taliban, terutama setelah bentrokan pada Oktober lalu, pemerintah Pakistan memperketat pengusiran dan menyebut warga Afganistan tanpa dokumen sebagai ancaman keamanan.

    “Taliban Afganistan, dengan memicu bentrokan di perbatasan, membuat hidup para pengungsi semakin berat. Pemerintah Pakistan kini lebih tegas, bahkan bisa dibilang lebih kejam, dalam menjalankan program pengusiran,” kata Osama Malik, pakar hukum kemanusiaan dan pengungsi, kepada DW.

    Pemimpin Taliban di Kabul menuding Pakistan sebagai penyebab konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang sejak empat minggu lalu. Meski kedua pihak telah sepakat melakukan gencatan senjata dan sedang berdialog di Istanbul, baku tembak terbaru pada Kamis (6/11) lalu dilaporkan menewaskan sedikitnya lima orang di sisi Afganistan.

    “Kami lahir di negara ini”

    Selama bertahun-tahun, migran Afganistan membangun kehidupan baru di Pakistan. Mereka bersekolah, bergabung dalam klub kriket, membuka usaha kecil, dan menyewa rumah di kota-kota seperti Karachi, Quetta, dan Peshawar.

    “Kami lahir di negara ini dan sudah menata hidup di sini, jadi mendengar kami harus pergi terasa seperti mimpi buruk. Kami belum pernah menginjakkan kaki di Afganistan dan tak tahu harus ke mana,” kata Abdul Rehman, 44 tahun, penjual buah dari Quetta, yang telah membongkar rumahnya untuk bersiap kembali ke Afganistan, kepada DW.

    “Anak-anak saya sekolah di Pakistan dan berbicara bahasa Urdu. Pendidikan anak perempuan saya akan berhenti di Afganistan yang dikuasai Taliban. Mereka menonton acara televisi Pakistan setiap hari. Bagaimana mereka akan bertahan di sana?” ujarnya.

    Akhir dari keramahan Pakistan

    Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengkritik keputusan Pakistan untuk memulangkan paksa para pengungsi Afganistan, termasuk mereka yang memiliki kartu registrasi resmi (Proof of Registration/PoR) maupun yang berhak atas perlindungan internasional.

    “Kami sangat khawatir terhadap perempuan dan anak perempuan yang dipaksa kembali ke negara di mana hak mereka untuk bekerja dan bersekolah terancam,” ujar Qaiser Khan Afridi, juru bicara UNHCR di Pakistan, kepada DW.

    Afridi memuji sejarah panjang kemurahan hati Pakistan dan mengatakan bahwa tradisi itu seharusnya tetap dijaga.

    Namun, di tengah krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan konflik militer, banyak warga Pakistan kini kehilangan simpati terhadap pengungsi Afganistan. Warga lokal kerap menuding mereka sebagai pesaing dalam pekerjaan dan tempat tinggal, sementara pejabat pemerintah mengaitkan mereka dengan kejahatan dan jaringan teror.

    “Selama empat dekade kami menyambut warga Afganistan ke negara kami sebagai bentuk kemurahan hati. Tapi hal ini tak bisa berlangsung selamanya. Mereka pada akhirnya harus kembali. Selain itu, siapa pun yang tinggal di negara ini secara ilegal akan segera dideportasi,” kata pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Pakistan, Talal Chaudhry, kepada DW.

    Mahasiswi kedokteran terpaksa pulang ke Afganistan

    Di kamp-kamp darurat dekat perbatasan Chaman, antrean panjang kendaraan membentang di dataran berdebu. Orang-orang menunggu berjam-jam untuk diproses sebelum menyeberang ke Afganistan.

    “Kami meninggalkan rumah di Quetta dua hari lalu dan menuju tempat yang asing,” kata Fatima, mahasiswi kedokteran 22 tahun. “Aku harus berhenti kuliah karena tak punya dokumen yang dibutuhkan. Mimpiku adalah bekerja di rumah sakit, tapi kini aku tidak yakin dengan masa depanku di negara yang tidak demokratis dan melarang pendidikan bagi perempuan.”

    Di seberang perbatasan, Afganistan yang dikuasai Taliban tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang parah, termasuk kekurangan pangan, musim dingin ekstrem, dan pembatasan ketat terhadap kehidupan publik, terutama bagi perempuan.

    “Afganistan belum siap menerima gelombang besar kepulangan warga ini,” kata Afridi dari UNHCR. “Sebagian besar keluarga tidak punya tempat tujuan, dan banyak yang kembali ke wilayah yang masih berjuang pulih dari perang.”

    Hidup di antara dua dunia

    Saat matahari tenggelam di pegunungan dekat perbatasan, anak-anak bermain di sekitar truk yang dipenuhi barang-barang keluarga mereka. Tawa mereka sejenak menutupi keputusasaan orang tua mereka.

    Pandangan Zahra terpaku ke cakrawala.

    “Kami sudah menyeberangi banyak perbatasan dalam hidup. Tapi kali ini terasa seperti yang terakhir,” katanya pelan.

    Keluarganya melangkah maju saat nama mereka dipanggil. Dalam hitungan menit, ia lenyap di antara kerumunan orang menuju Afganistan, tanah yang belum pernah mereka lihat, masa depan yang tak bisa mereka bayangkan. Makam orang tuanya tertinggal di belakang.

    Bagi pemerintah Pakistan, deportasi ini adalah kebijakan negara. Namun bagi keluarga seperti Zahra, ini menandai akhir dari seluruh kehidupan yang mereka habiskan berharap bisa diterima di negeri yang kini menolak mereka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor:

    (ita/ita)

  • Jerman Pertimbangkan ‘Model Nordik’ untuk Tekan Praktik Kerja Seks

    Jerman Pertimbangkan ‘Model Nordik’ untuk Tekan Praktik Kerja Seks

    Jakarta –

    Presiden Bundestag Julia Klckner dari Partai Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan tengah kanan baru-baru ini mengatakan bahwa Jerman telah menjadi “rumah bordil Eropa”, dan pernyataannya kembali memicu perdebatan nasional soal industri seks.

    Dalam pidato yang dibacakan pada sebuah acara penghargaan Selasa (4/11) lalu, Klckner mengkritik undang-undang yang berlaku saat ini dan menilai pekerja seks belum mendapatkan perlindungan yang memadai. “Saya sangat yakin kita akhirnya harus melarang prostitusi dan pembelian jasa seks di negara ini,” ujar Klckner.

    Klckner langsung mendapat dukungan dari Menteri Kesehatan Nina Warken, yang juga berasal dari CDU. “Seperti negara lain, Jerman perlu menetapkan larangan pidana bagi pembeli jasa seks,” kata Warken kepada harian Rheinische Post. “Pekerja seks seharusnya dibebaskan dari hukuman dan mendapat dukungan menyeluruh untuk keluar dari industri ini.”

    Industri seks di Jerman

    Pekerjaan seks tidak lagi dianggap “tidak bermoral” sejak Undang-Undang Prostitusi diberlakukan pada 2002. Kini pekerjaan ini diakui secara resmi sebagai layanan legal, yang berarti pekerja seks berhak menerima bayaran sesuai kesepakatan.

    Pada 2017, Undang-Undang Perlindungan Prostitusi disahkan untuk memperbaiki kondisi hukum dan sosial pekerja seks. Mereka diwajibkan mendaftarkan aktivitasnya ke otoritas setempat, sementara rumah bordil harus memiliki izin operasi yang hanya diberikan jika memenuhi standar minimum keamanan, kebersihan, dan fasilitas.

    Menurut Kantor Statistik Federal, terdapat sekitar 32.300 pekerja seks terdaftar di Jerman pada akhir 2024, dengan hanya 5.600 di antaranya warga negara Jerman. Sekitar 11.500 berasal dari Rumania dan 3.400 dari Bulgaria.

    Peneliti memperkirakan jumlah pekerja seks yang tidak terdaftar berkisar 200.000 hingga 400.000 orang, bahkan bisa mencapai 1 juta.

    Para pengkritik undang-undang yang berlaku mengatakan legalisasi prostitusi justru membuat pasar membengkak, harga turun karena persaingan meningkat, dan kasus perdagangan manusia serta prostitusi paksa bertambah. Laporan tahunan “Federal Situation Reports on Human Trafficking” dari Kepolisian Kriminal Federal juga menunjukkan peningkatan kekerasan seksual terhadap pekerja seks.

    Model Nordik Dilirik

    Klckner dan Warken mendorong agar Jerman menerapkan apa yang dikenal sebagai “model Nordik”, yang kembali membuka perdebatan panjang di negara tersebut.

    Model ini pertama kali diterapkan di Swedia pada 1999 dan kemudian di Norwegia pada 2009, sebelum diadopsi oleh Islandia, Kanada, Prancis, Irlandia, dan Israel. Model ini melarang pembelian jasa seksual dan kegiatan terorganisir yang berkaitan, tetapi tidak melarang penjualan langsung oleh pekerja seks. Artinya, klien dan muncikari yang dipidana, sementara pekerja seks tidak dikenai hukuman.

    Pendekatan ini juga mencakup program dukungan dan jalan keluar bagi pekerja seks. Klien dapat dikenai denda, dan di Swedia, hukuman penjara hingga satu tahun. Norwegia bahkan menjerat warga negaranya yang membeli jasa seksual di luar negeri.

    Pro dan kontra

    Banyak pihak yang menentang model ini berpendapat bahwa pekerjaan seks adalah pekerjaan sah dan seharusnya difokuskan pada penguatan hak pekerja, agar mereka bisa bekerja secara aman dan mandiri. Mereka menilai cara terbaik memerangi prostitusi paksa adalah dengan memperkuat hak korban serta menghapus stigma terhadap pekerja seks.

    Namun, para pembela hak pekerja seks khawatir kriminalisasi pembelian jasa seks justru mendorong mereka bekerja di ranah ilegal dan semakin tidak terlindungi, termasuk di platform daring.

    Sementara itu, para pendukung model Nordik berpendapat praktik prostitusi sebagian besar memang sudah berlangsung diam-diam, di luar jangkauan hukum. Karena itu, yang seharusnya dihukum bukan pekerja yang dipaksa, tetapi pihak yang membayar dan memaksa mereka.

    Menurut mereka, dekriminalisasi terhadap pekerja seks akan membuat mereka lebih berani melapor ke polisi atau pengadilan karena memiliki hak atas perlindungan dan bantuan hukum. Jika pembeli jasa seks dijerat pidana, maka jumlah praktik prostitusi diyakini akan menurun.

    Negara-negara yang menerapkan model Nordik menunjukkan penurunan signifikan jumlah pekerja seks dan klien yang tercatat. Studi terbaru dari Universitas Tbingen menyimpulkan bahwa model ini “berkontribusi nyata dalam mengurangi jumlah korban perdagangan manusia dalam jangka panjang.”

    Namun, menurut Asosiasi Federal untuk Model Nordik, penerapan undang-undang saja tidak cukup untuk memperbaiki situasi prostitusi paksa.

    Kelompok tersebut menegaskan bahwa dukungan menyeluruh bagi mereka yang ingin keluar dari industri seks harus dibiayai, dan hak korban perlu diperkuat secara nyata.

    Mereka juga menyerukan pendanaan untuk dukungan sosial yang lebih luas, agar korban bisa mendapatkan tempat tinggal, perawatan psikologis, dan akses pendidikan. Selain itu, pendanaan untuk pencegahan serta penindakan tegas terhadap perdagangan manusia dan praktik pemaksaan prostitusi dinilai penting untuk menekan pasar prostitusi paksa secara keseluruhan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Kapal Migran Ilegal Tenggelam di Malaysia, 13 Orang Tewas

    Kapal Migran Ilegal Tenggelam di Malaysia, 13 Orang Tewas

    Kuala Lumpur –

    Otoritas Malaysia dan Thailand telah menemukan setidaknya 13 jenazah saat mereka mencari korban selamat dalam insiden tenggelamnya sebuah kapal yang mengangkut para migran ilegal di dekat perbatasan kedua negara. Sejauh ini, sebanyak 13 orang lainnya berhasil diselamatkan.

    Para pejabat setempat, seperti dilansir AFP, Senin (10/11/2025), melaporkan bahwa kapal yang terbalik dan tenggelam itu mengangkut sekitar 70 migran yang berusaha mencapai daratan Malaysia. Kebanyakan migran dalam kapal itu berasal dari etnis minoritas Rohingya di Myanmar yang mengalami penindasan.

    Kapal itu terbalik dan tenggelam di dekat Pulau Tarutao, Thailand bagian selatan, empat hari lalu. Pulau Tarutao terletak tepat di sebelah utara resor Pulau Langkawi di Malaysia.

    Kepolisian setempat menyebut kapal yang tenggelam itu diyakini merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar, sekitar 300 orang, yang terbagi ke dalam setidaknya dua kapal.

    Upaya pencarian dan penyelesaian saat ini dipusatkan di perairan sekitar Langkawi. Direktur Badan Penegakan Maritim Malaysia untuk negara bagian Kedah dan Perlis, Romli Mustafa, mengatakan bahwa tim penyelamat sejauh ini telah menemukan tujuh jenazah, yang semuanya teridentifikasi sebagai warga Rohingya.

    “Otoritas Thailand juga sedang melakukan operasi (pencarian dan penyelamatan), dan mereka telah menemukan enam jenazah,” ujar Romli dalam konferensi pers.

    Dengan demikian sejauh ini total 13 jenazah telah ditemukan. “Kami memperkirakan akan menemukan lebih banyak korban hari ini,” ucap Romli, yang menyebut arus laut diperkirakan membawa lebih banyak korban ke arah selatan menuju ke perairan Malaysia.

    Romli juga menambahkan bahwa sedikitnya 12 kapal dikerahkan untuk mencari korban selamat di area perairan seluas 250 mil laut persegi — kira-kira luasnya sama dengan daratan Singapura.

    Sementara itu, Kepolisian Langkawi melaporkan bahwa sebanyak 13 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup, dengan semuanya merupakan warga Rohingya dan Bangladesh.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)