Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Bencana yang Terjadi Perlahan, Tapi Pasti

    Bencana yang Terjadi Perlahan, Tapi Pasti

    Teheran –

    Setengah wilayah Iran belum tersentuh setetes air hujan sejak musim panas berakhir. Tahun ini, negeri para mullah itu dihantam panas ekstrem dan krisis pasokan air yang makin parah.

    Data resmi mencatat, sejak awal tahun hidrologi pada 23 September, tak ada hujan sama sekali di 15 dari 31 provinsi. Situasi ini disebut sebagai kekeringan paling parah sepanjang sejarah Iran modern. Pemerintah pun memberlakukan pembatasan air.

    Di Ibu kota, Teheran, pembatasan bergilir pasokan air mulai dijalankan untuk “menghindari pemborosan,” berdasar informasi Menteri Energi, Abbas Ali Abad.

    Warga disarankan untuk menggunakan wadah air dan pompa untuk mengatasi masalah ini. pasokan. Populasi Teheran terus bertambah, 10 juta orang yang tinggal di kota tersebut dengan diperkirakan 18 juta orang memadati area metropolitan, tetapi populasi ini tidak didukung infrastruktur air yang memadai. Infrastrukturnya tua dan rusak, banyak air tercecer dalam penyalurannya.

    Warga yang tinggal di pusat kota telah berbulan-bulan tanpa pengumuman dengan alasan pejabat sedang melakukan perbaikan. “Distribusi air kami belum diputus, kami pun menggunakan pompa air di gedung apartemen kami sejak beberapa waktu lalu, karena tekanannya terlalu rendah,” kata seorang perempuan pensiunan dari bagian barat Teheran kepada DW.

    Pertanian menyedot pasokan air

    Ini adalah tahun keenam Iran mengalami kekeringan, dengan waduk di Teheran turun ke level terendah dalam beberapa dekade. Pejabat mengatakan penduduk Teheran telah mengurangi konsumsi air mereka sebesar 12% dalam tujuh bulan terakhir, tetapi ini masih belum mencapai target yang diproyeksikan.

    “Mengingat kondisi iklim dan kekeringan yang terus-menerus, pengurangan ini perlu mencapai sekitar 20% agar pasokan air tetap terjamin hingga musim dingin,” kata pihak berwenang.

    “Jika melihat piramida konsumsi air menunjukkan bahwa sektor pertanian mengonsumsi sekitar 80-90%, bagian terbesar. Selama sektor lain ditempatkan sebagai prioritas (…) langkah penghematan air tidak akan terlalu efektif.”

    Miliaran ton air lenyap tiap tahunnya

    Iran kerap menjadi negara yang cukup kering. Namun, saat ini cadangan airnya sangat menipis akibat penggunaan air berlebihan selama beberapa dekade, irigasi yang tidak efisien, dan infrastruktur yang rusak.

    Sejak 2002, negara ini kehilangan sekitar 16 kilometer kubik air per tahun, menurut peneliti Universitas Stuttgart, Mohammad Javad Tourian. Satu kilometer kubik kira-kira setara dengan satu miliar ton air.

    “Ini berarti Iran kehilangan volume hampir sebesar Danau Konstanz setiap tiga tahun,” kata Tourian, yang ikut menulis studi tentang krisis air Iran yang diterbitkan oleh jurnal sains ternama Nature pada 2022.

    “Secara total, sekitar 370 kilometer kubik telah hilang selama 23 tahun terakhir. Ini masalah yang sangat serius,” katanya menanggapi pertanyaan DW.

    Pezeshkian menyinggung evakuasi Teheran

    Para ahli lingkungan telah lama berusaha meyakinkan pejabat Iran bahwa negara ini tidak lagi dapat menanggung pertumbuhan populasi atau sepenuhnya mandiri dalam produksi pangan. Pihak berwenang merespons secara sistematis dengan mengeluarkan para ahli tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan menggantinya dengan orang-orang yang lebih cocok secara ideologis.

    Dengan krisis air yang diperkirakan tidak akan berakhir, perdebatan ini pun mencapai publik. Surat kabar pro-reformasi Etemad menuding “pemimpin yang tidak kompeten di institusi-institusi strategis”, sementara harian Schargh mengatakan perlindungan iklim telah “dikorbankan untuk politik.”

    Banyak yang juga mengkritik Presiden Masoud Pezeshkian, yang menyinggung kemungkinan untuk mengevakuasi Teheran karena krisis air. Pihak berwenang Iran belum menjelaskan bagaimana dan ke mana jutaan warga kota ibu kota ini akan diungsikan.

    Bagaimana krisis air bisa diselesaikan?

    Secara keseluruhan, pejabat belum mempresentasikan rencana yang jelas untuk mengatasi krisis air ini selain memberlakukan pembatasan air dan berharap akan turunnya hujan.

    “Ada beberapa langkah yang bisa membantu secara cepat,” kata peneliti Tourian. “Memprioritaskan air minum di kota-kota seperti Teheran dan mengalihkan sementara penggunaan air yang kurang penting, hal ini bisa jadi solusi efektif dalam jangka pendek. Namun, yang penting adalah langkah tegas solusi berkelanjutan menghadapi krisis air.”

    Penggunaan citra satelit akan membantu membentuk gambaran yang jelas dan independen berkuranganya pasokan air nasional juga bantu menghitung anggaran air secara realistis, tambah Tourian. Langkah kunci lainnya adalah dengan mengubah sektor pertanian Iran, menyesuaikan tanaman pertanian yang sesuai dengan iklim, dan memadukan pertanian dengan sistem irigasi yang lebih efisien.

    “Faktor-faktor lain yang lebih sulit diimplementasikan dari pada solusi teknis adalah reformasi kelembagaan, kapasitas teknis, struktur data yang andal, dan kemauan politik,” jelasnya kepada DW.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Kata Presiden Israel soal Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Dugaan Korupsi

    Kata Presiden Israel soal Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Dugaan Korupsi

    Jakarta –

    Kantor Kepresidenan Israel mengatakan Presiden Israel Isaac Herzog telah menerima surat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta Herzog mengampuni Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, dalam kasus dugaan korupsi. Apa respons Isaac Herzog?

    Dilansir Reuters, Kamis (13/11/2025), Herzog disebut mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Netanyahu. Netanyahu diduga telah menghadapi persidangan korupsi yang berkepanjangan, dan Trump telah berulang kali meminta pengampunan bagi sekutu dekatnya tersebut.

    Terkait dugaan ini, Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah.

    Kantor Presiden Israel mengatakan bahwa siapa pun yang mengajukan pengampunan presiden harus mengajukan permintaan resmi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

    Sebelumnya, Trump diketahui menyurati Herzog. Trump mengaku yakin Netanyahu tidak bersalah dalam kasus ini.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi Sistem Peradilan Israel, dan persyaratannya, saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi (Netanyahu) ini, yang telah berjuang bersama saya untuk waktu yang lama, termasuk melawan musuh bebuyutan Israel, Iran, adalah penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan,” kata Trump dalam surat yang dibagikan oleh kantor Herzog.

    “Terima kasih, Presiden Trump, atas dukungan luar biasa Anda. Seperti biasa, Anda langsung ke intinya dan menyampaikannya apa adanya. Saya berharap dapat melanjutkan kemitraan kita untuk memperkuat keamanan dan memperluas perdamaian,” kata Netanyahu.

    Selama kunjungan Trump ke Israel pada Oktober lalu, ia juga mendesak Herzog untuk mengampuni Netanyahu dalam pidatonya di hadapan parlemen di Yerusalem.

    Untuk diketahui, pada tahun 2019, Netanyahu didakwa dalam tiga kasus, termasuk tuduhan menerima hadiah hampir 700.000 shekel (mata uang Israel) dari para pengusaha.

    (zap/yld)

  • Perkara yang Jerat Rival Erdogan Hingga Terancam Dipenjara 2.000 Tahun

    Perkara yang Jerat Rival Erdogan Hingga Terancam Dipenjara 2.000 Tahun

    Istanbul –

    Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu dijerat 142 dakwaan pidana dan terancam hukuman lebih dari 2.000 tahun penjara. Imamoglu merupakan rival politik utama Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

    Dilansir AFP, Rabu (12/11/2025), Imamoglu dianggap sebagai satu-satunya politisi yang mampu mengalahkan Erdogan dalam Pilpres Turki. Penangkapannya pada Maret 2025 telah memicu kerusuhan terburuk sejak tahun 2013 di jalanan Turki.

    Dokumen dakwaan terhadap Imamoglu setebal 4.000 halaman yang mencakup rentetan pelanggaran hukum, termasuk menjalankan organisasi kriminal, penyuapan, penggelapan, pencucian uang, pemerasan, hingga manipulasi tender. Kantor berita Anadolu Agency melaporkan dakwaan-dakwaan yang dijeratkan terhadap Imamoglu itu memiliki total ancaman hukuman hingga 2.430 tahun penjara.

    Ketua oposisi utama Turki, Partai Rakyat Republik atau CHP, Ozgur Ozel mengecam dakwaan-dakwaan yang dijeratkan terhadap Imamoglu. Dia menganggapnya sebagai contoh jelas untuk ‘campur tangan yudisial’ yang bertujuan menghalangi Imamoglu mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilpres Turki 2028.

    “Kasus ini tidak legal, ini sepenuhnya politis. Tujuannya adalah untuk menghentikan CHP, yang berada di posisi pertama dalam pemilu (lokal) terakhir, dan untuk menghalangi kandidat presidennya,” kata Ozel dalam pernyataan via media sosial X.

    Dakwaan itu diumumkan oleh jaksa Turki pada Selasa (11/11) waktu setempat. Jadwal sidang akan ditentukan kemudian.

    Isi Dakwaan

    Dilansir DW, Imamoglu saat ini berada dalam tahanan praperadilan atas tuduhan korupsi. Dia juga menjalani hukuman penjara lainnya selama 1 tahun 8 bulan karena menghina dan mengancam Jaksa Agung Istanbul.

    Tuduhan korupsi terhadap Imamoglu, yang telah dibantah keras olehnya, hanyalah salah satu dari beberapa proses hukum terhadapnya. Selain itu, dia juga menghadapi tuduhan spionase yang diajukan pada Oktober 2025.

    Jaksa menuduhnya menyebarkan data pribadi penduduk Istanbul untuk mendapatkan dana dari luar negeri demi kampanye kepresidenannya. Jaksa juga menuduhnya menghina Jaksa Agung dan memalsukan dokumen ijazah.

    Para kritikus melihat kasus ini sebagai bagian dari upaya untuk menyingkirkannya setelah kinerja partainya yang kuat dalam pemilihan kepala daerah di Turki tahun lalu. Pemerintah bersikeras peradilan terhadapnya Imamoglu independen dan investigasi bertujuan untuk mengungkap korupsi atau pelanggaran lainnya.

    Imamoglu merupakan pemimpin kota terbesar dan terkaya di Turki. Menurut dakwaan itu, yang menyebutkan total 402 tersangka, Imamoglu dituduh memimpin jaringan kejahatan luas di mana dia memanfaatkan pengaruhanya ‘bagaikan gurita’.

    “Bisakah seseorang menjadi pelaku kecurangan pemilu, memegang surat ketetapan palsu, sekaligus seorang pencuri, seorang teroris, dan seorang mata-mata pada saat yang bersamaan?” tanya pemimpin oposisi Ozel.

    “Jika Anda menuduh orang yang tidak bersalah atas salah satu kejahatan ini saja, itu akan menjadi ketidakadilan yang besar. Tetapi ketika Anda melimpahkan semua kejahatan itu kepada satu orang, itu adalah kejahatan besar. Namun, satu-satunya kejahatannya adalah mencalonkan diri sebagai presiden negara ini!,” sebut Ozel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • 8 Atlet Kriket Sri Lanka Tinggalkan Pakistan Buntut Ledakan Bom Bunuh Diri

    8 Atlet Kriket Sri Lanka Tinggalkan Pakistan Buntut Ledakan Bom Bunuh Diri

    Jakarta –

    Delapan atlet kriket Sri Lanka meninggalkan Pakistan di tengah kompetisi seri kriket tiga negara antara Sri Lanka, Pakistan, dan Zimbabwe. Mereka pergi atas alasan keamanan.

    “Setidaknya delapan pemain kriket Sri Lanka akan pulang tanpa bermain dalam seri kriket bola putih tiga negara melawan Pakistan dan Zimbabwe karena masalah keamanan,” kata seorang pejabat Sri Lanka, dilansir AFP, Kamis (13/11/2025).

    Para pemain telah menyatakan kekhawatiran akan keselamatan mereka setelah bom bunuh diri hari Selasa lalu di ibu kota Pakistan, yang menewaskan 12 orang dan melukai 27 orang di luar pengadilan.

    “ODI kedua melawan Pakistan besok masih diragukan, tetapi pemain pengganti akan dikirim untuk melanjutkan seri tiga negara,” kata seorang sumber Sri Lanka Cricket (SLC) kepada AFP.

    Presiden SLC, Shammi Silva, mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan pernyataan resmi tentang kelanjutan partisipasi mereka dalam turnamen tersebut. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Pakistan mengalahkan Sri Lanka dengan selisih enam run dalam pertandingan internasional satu hari pembuka di Rawalpindi pada hari Selasa, pertandingan yang tetap berlangsung meskipun terjadi serangan bom bunuh diri di kota kembar Islamabad.

    Dewan Kriket Pakistan mengatakan keamanan di sekitar tim tamu telah ditingkatkan setelah serangan tersebut.

    Pertandingan tersisa dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis dan Sabtu, juga di Rawalpindi.

    (maa/maa)

  • Ricuh Job Fair di Ghana, 6 Orang Tewas Terinjak-injak

    Ricuh Job Fair di Ghana, 6 Orang Tewas Terinjak-injak

    Jakarta –

    Acara job fair atau bursa kerja di Ghana berakhir ricuh. Enam orang pencari kerja dilaporkan meninggal dunia.

    “Insiden malang itu menyebabkan kematian enam calon rekrutan,” bunyi pernyataan militer Ghana dilansir AFP, Rabu (12/11/2025).

    Peristiwa itu terjadi di ibu kota Ghana, Accra, hari ini waktu setempat. Para korban meninggal dunia akibat terinjak-injak peserta yang lain.

    “Setidaknya enam orang tewas terinjak-injak pada hari Rabu setelah kerumunan pencari kerja menyerbu gerbang stadion dalam acara rekrutmen militer di ibu kota Ghana, Accra,” kata militer.

    Pejabat rumah sakit militer Ghana, Evelyn Abraham-Kwabiah, mengatakan 22 orang juga dilaporkan terluka. Lima di antaranya saat ini berada di kondisi kritis.

    Angkatan Bersenjata Ghana mengatakan insiden desak-desakan itu terjadi sekitar pukul 06.20 (GMT) ketika gelombang pelamar yang tak terduga “melanggar protokol keamanan dan menyerbu” gerbang Stadion Olahraga El-Wak sebelum jadwal penyaringan.

    Selain kegiatan militer normal, tentara di Ghana juga bertugas menyasar operasi penambangan ilegal di negara Afrika barat yang kaya emas itu.

    (ygs/maa)

  • Dilarang Masuk Turki, 3 Ribu Sapi Terombang-ambing 3 Minggu di Lautan

    Dilarang Masuk Turki, 3 Ribu Sapi Terombang-ambing 3 Minggu di Lautan

    Bandirma –

    Sebanyak 3 ribu sapi dari Uruguay terombang-ambing di lautan lantaran dilarang masuk wilayah Turki. Ribuan sapi itu sudah 3 minggu terdampar di lautan Turki.

    Dilansir AFP, Rabu (12/11/2025), pihak berwenang Turki melarang 3 ribu sapi masuk Turki karena pelanggaran dokumen. 3 ribu sapi itu berada di dalam Kapal pengangkut ternak Spiridon II, yang meninggalkan Montevideo, Uruguay, lebih dari 50 hari yang lalu.

    “Kapal pengangkut ternak itu ditolak masuk setibanya di pelabuhan Bandirma di pesisir selatan Laut Marmara pada 21 Oktober,” ungkap direktorat komunikasi Turki.

    Kapal tersebut sempat diizinkan berlabuh pada hari Minggu untuk memuat pakan dan alas tidur sebelum berlabuh lagi di lepas pantai.

    Sementara itu, pemilik kapal mengatakan 48 ekor sapi telah mati dan persediaan makanan di kapal hampir habis.

    “Rekaman menunjukkan kantong-kantong putih di dek atas, kemungkinan berisi bangkai,” kata dia.

    Warga di Bandirma mengeluhkan bau busuk dan melaporkan adanya kawanan lalat di sekitar kapal.

    Pelabuhan telah menerima permohonan impor 2.901 sapi indukan untuk 15 perusahaan pada 21 Oktober, ungkap direktorat komunikasi.

    Namun, ketika sapi-sapi tersebut tiba, inspektur hewan menemukan beberapa di antaranya tidak memiliki tanda telinga atau chip identitas elektronik, sementara 469 lainnya tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum dalam dokumen.

    “Akibat penyimpangan ini, masuknya kiriman ke negara ini tidak diizinkan,” demikian pernyataan di X.

    Keputusan tersebut telah dikomunikasikan kepada bea cukai pada 23 Oktober dan sedang digugat oleh para importir di pengadilan, demikian pernyataan tersebut. Kapal tersebut tetap berada di lepas pantai selama proses berlangsung.

    Lihat juga Video: Bule Terombang-ambing Semalaman di Laut Bali gegara Jet Ski Kehabisan BBM

    Halaman 2 dari 2

    (maa/wnv)

  • Eks PM Korsel Ditahan Buntut Unggah Seruan Pemberontakan di Facebook

    Eks PM Korsel Ditahan Buntut Unggah Seruan Pemberontakan di Facebook

    Jakarta –

    Mantan Perdana Menteri Korea Selatan (Korsel), Hwang Kyo-ahn, ditahan oleh pengadilan Korsel. Penahanan terhadap Hwang dilakukan atas tuduhan melakukan penghasutan pemberontakan kepada masyarakat.

    Dilansir Yonhap News Agency, Rabu (12/11/2025), dugaan penghasutan yang dilakukan Hwang berkaitan dengan penerapan darurat militer yang dilakukan mantan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, akhir tahun lalu. Hwang ditangkap hari ini waktu setempat.

    Hwang diketahui mengunggah unggahan di Facebook pada 3 Desember tahun lalu yang berisi seruan pemberontakan. Setelah darurat militer diterapkan, Hwang menyerukan pemberantasan pasukan pro Korea Utara dan mereka yang terlibat dalam kecurangan pemilu.

    Hwang juga menyerukan penangkapan Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik dan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat saat itu, Han Dong-hoon.

    Penyidik dari tim penasihat khusus Cho Eun-suk mengeksekusi surat perintah penahanan untuk Hwang di rumahnya di Distrik Yongsan, Seoul. Langkah itu diambil usai Hwang mengabaikan tiga panggilan pemeriksaan.

    Tim Cho ditugaskan untuk menyelidiki berbagai tuduhan terkait upaya penerapan darurat militer yang dilakukan Yoon. Cakupan investigasinya mencakup tuduhan menyarankan penerapan darurat militer, menyiapkan fasilitas penahanan, merencanakan atau membunuh dengan tujuan melancarkan pemberontakan, dan menghasut pemberontakan.

    Tim tersebut meluncurkan investigasi terhadap Hwang menyusul pengaduan terkait dari sebuah media daring dan beberapa kali mencoba mengeksekusi surat perintah penggeledahan rumahnya. Namun, setiap upaya gagal karena Hwang menutup pintu rumahnya.

    Eks Bos Intelijen Korsel Juga Ditangkap

    Mantan kepala intelijen Korsel, Cho Tae Yong, juga ditangkap hari ini terkait penetapan darurat militer tahun lalu. Cho yang masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) ketika Yoon mengumumkan darurat militer pada Desember 2024, didakwa atas kelalaian dalam tugas.

    Penangkapan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (12/11), dilakukan menyusul langkah jaksa khusus Korsel mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Cho atas tuduhan mengabaikan tugas sebagai kepala badan intelijen dan menimbulkan risiko penghancuran barang bukti, di antara beberapa tuduhan lainnya.

    Pengadilan distrik pusat Seoul meninjau keabsahan pengajuan surat perintah penangkapan itu pada Selasa (11/11) dan telah mengabulkannya.

    “Hasil peninjauan tersebut adalah… dikeluarkannya surat perintah tersebut dengan alasan risiko penghancuran barang bukti,” demikian pernyataan pengadilan distrik pusat Seoul saat mengumumkan pengabulan permohonan jaksa tersebut.

    “Dakwaan utamanya adalah kelalaian dalam tugas,” imbuh pernyataan tersebut.

    Jaksa khusus Korsel mengatakan Cho tidak melaporkan langkah Yoon mengumumkan darurat militer pada saat itu ke parlemen, meskipun dia “memahami ilegalitasnya”. Cho juga dituduh telah memberikan pernyataan palsu.

    “Kemungkinan keterlibatannya dalam pemberontakan telah meningkat,” kata jaksa Korsel, Park Ji Young, kepada wartawan pekan lalu.

    Lihat juga Video: Eks Presiden Korsel Yoon Suk Hadiri Sidang Perdana, Tampak Kurusan

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/maa)

  • Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Trump Surati Presiden Israel, Minta Netanyahu Diampuni di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam suratnya, Trump meminta Herzog memberikan pengampunan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang terjerat kasus korupsi.

    “Pagi ini, Presiden Isaac Herzog menerima surat terlampir dari Presiden AS Donald Trump, yang memintanya untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,” demikian pernyataan kantor Presiden Israel dilansir AFP, Rabu (12/11/2025).

    Trump menuliskan bahwa surat kepada Herzog dikirimkan dalam waktu yang bersejarah. Dia menyinggung sumbangsih Netanyahu dalam gencatan senjata yang terjadi di Gaza saat ini.

    “Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa perang,” bunyi surat Trump.

    “Meskipun saya sangat menghormati independensi sistem peradilan Israel… saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi ini… adalah penuntutan yang politis dan tidak dapat dibenarkan,” demikian bunyi surat tersebut.

    Pernyataan dari kantor Herzog mengatakan bahwa Presiden Israel sangat menghormati Trump dan terus menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas dukungan teguh Amerika terhadap Israel.

    Selama menjabat sejak akhir 2022, Netanyahu mengusulkan reformasi peradilan yang luas yang menurut para kritikus bertujuan untuk melemahkan pengadilan.

    Reformasi ini memicu protes besar-besaran yang baru mereda, setelah dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Netanyahu saat ini terlibat dalam tiga dugaan kasus korupsi. Di kasus pertama, Netanyahu dan istrinya, Sara, diduga menerima barang-barang mewah senilai lebih dari $260.000 seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder dengan imbalan bantuan politik.

    Netanyahu juga dituduh mencoba menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel dalam dua kasus lainnya.

    (ygs/wnv)

  • Buntut Darurat Militer Berdampak hingga Eks Bos Intelijen Korsel

    Buntut Darurat Militer Berdampak hingga Eks Bos Intelijen Korsel

    Jakarta –

    Kebijakan darurat militer di Korea Selatan (Korsel) tahun lalu masih berbuntut panjang. Usai eks Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan, kini mantan Kepala Intelijen Korsel Cho Tae Yong ditangkap.

    Cho ditangkap pada Rabu (12/11/2025) waktu setempat, seperti dilansir AFP. Cho yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) ketika Yoon mengumumkan darurat militer pada Desember 2024, didakwa atas kelalaian dalam tugas.

    Penangkapan dilakukan menyusul langkah jaksa khusus Korsel mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Cho atas tuduhan mengabaikan tugas sebagai kepala badan intelijen dan menimbulkan risiko penghancuran barang bukti, di antara beberapa tuduhan lainnya.

    Pengadilan distrik pusat Seoul meninjau keabsahan pengajuan surat perintah penangkapan itu pada Selasa (11/11) dan telah mengabulkannya.

    “Hasil peninjauan tersebut adalah… dikeluarkannya surat perintah tersebut dengan alasan risiko penghancuran barang bukti,” demikian pernyataan pengadilan distrik pusat Seoul saat mengumumkan pengabulan permohonan jaksa tersebut.

    “Dakwaan utamanya adalah kelalaian dalam tugas,” imbuh pernyataan tersebut.

    Jaksa khusus Korsel mengatakan Cho tidak melaporkan langkah Yoon mengumumkan darurat militer pada saat itu ke parlemen, meskipun dia “memahami ilegalitasnya”. Cho juga dituduh telah memberikan pernyataan palsu.

    “Kemungkinan keterlibatannya dalam pemberontakan telah meningkat,” kata jaksa Korsel, Park Ji Young, kepada wartawan pekan lalu.

    Penangkapan Cho ini dilakukan setelah jaksa Korsel menambahkan satu lagi dakwaan terhadap Yoon, yakni membantu musuh. Yoon dituduh memerintahkan pengerahan drone ke wilayah udara Pyongyang, ibu kota Korea Utara (Korut), untuk memperkuat rencana darurat militernya.

    Tahun lalu, Korut mengatakan pihaknya telah “membuktikan” bahwa Korsel mengerahkan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas wilayah Pyongyang — tindakan itu tidak pernah dikonfirmasi oleh militer Seoul.

    Jaksa Park, pada Senin (10/11), mengatakan bahwa timnya telah “menjeratkan dakwaan menguntungkan musuh secara umum dan penyalahgunaan kekuasaan” terhadap Yoon.

    Yoon sendiri sedang menghadapi persidangan atas dakwaan pemberontakan dan beberapa dakwaan lainnya terkait penetapan darurat militer yang menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik.

    Eks Presiden Korsel Dimakzulkan

    Yoon dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi pada pertengahan Desember 2024 atas tuduhan melanggar Konstitusi dan hukum dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kemudian menguatkan pemakzulan Yoon Suk Yeol dari Presiden. Putusan ini resmi membuat Yoon dicopot dari jabatan atas pemberlakuan darurat militer kontroversial pada Desember 2024.

    Dilansir Yonhap dan AFP, Jumat (4/4), putusan tersebut, yang dibacakan oleh kepala pengadilan sementara Moon Hyung-bae dan disiarkan langsung di televisi, berlaku segera. Korsel diharuskan mengadakan pemilihan presiden dadakan untuk memilih pengganti Yoon dalam waktu 60 hari.

    Proses pemakzulan sendiri berlangsung lebih dari 3 bulan. Pemakzulan yang diputuskan Majelis Nasional Korsel hanya membuat Yoon diskors atau dinonaktifkan dari jabatannya.

    Keputusan pemakzulan itu dibawa ke MK Korsel. Yoon diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum akhirnya majelis hakim MK Korsel memutuskan menguatkan pemakzulan itu.

    “Dengan ini kami mengumumkan putusan berikut, dengan persetujuan bulat dari semua Hakim. (Kami) memberhentikan terdakwa Presiden Yoon Suk Yeol,” kata penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae.

    Yoon Suk Yeol menyesal tidak dapat memenuhi harapan pendukungnya usai Mahkamah Konstitusi mencopotnya dari jabatan karena deklarasi darurat militer. Dia meminta maaf kepada pendukungnya.

    “Saya sangat menyesal tidak dapat memenuhi harapan dan ekspektasi Anda. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi kepada negara kita. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dorongan Anda yang tak tergoyahkan, bahkan ketika saya gagal,” ujar Yoon.

    Lihat juga Video: Presiden Korsel Disebut Tak Bermaksud Memberlakukan Darurat Militer Penuh

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Apa yang Halangi Elon Musk Jadi Triliuner Pertama di Dunia?

    Apa yang Halangi Elon Musk Jadi Triliuner Pertama di Dunia?

    Jakarta –

    Bahkan kacamata hitam paling gelap pun tak sanggup menahan silaunya janji upah satu triliun dolar dari para pemegang saham Tesla, produsen kendaraan listrik AS, bagi miliarder Elon Musk. Meski demikian, iming-iming tersebut cuma akan terwujud jika ia berhasil mencapai target yang nyaris mustahil.

    Untuk mengaktifkan paket kompensasi itu, Musk harus mampu menjual satu juta unit robotaxi alias wahana angkut tanpa pengemudi manusia, dan memproduksi satu juta robot humanoid Optimus, yang digerakkan oleh kecerdasan buatan (AI).

    Jika semua itu terjadi, Tesla akan bernilai 8,5 triliun dolar – enam kali lipat dari nilai saat ini yang mencapai 1,43 triliun USD – dan Musk menjadi manusia pertama yang menyeberang batas triliuner. Sekalipun ia gagal mencapai target, Musk tidak akan kekurangan uang, tetapi pertanyaan sebenarnya adalah: Mampukah ia mewujudkannya?

    Penggemar Tesla menaruh kepercayaan pada Musk

    Alexandra Merz, pemegang saham Tesla yang dikenal sebagai TeslaBoomerMama, mendukung paket kompensasi, serta sangat yakin Elon Musk adalah “eksekutor terbaik di dunia.”

    “Saya meyakini dia akan mencapai tonggak sejarah. Dia telah menunjukkan kepada kita sebelumnya apa yang mungkin,” ujarnya kepada Bloomberg baru-baru ini.

    Lebih dari tiga perempat pemegang saham Tesla menyetujui kesepakatan gaji Musk pada Kamis lalu (6/11) setelah sengketa hukum selama tujuh tahun dan penolakan dari beberapa investor, termasuk CalPERS, dana pensiun publik terbesar di Amerika Serikat.

    CalPERS mengkhawatirkan bertambahnya kekuasaan Musk atas Tesla. Berdasarkan kesepakatan saham tersebut, Musk bisa mengamankan hingga 25% hak suara pemegang saham, dari hanya 13% saat ini. Kritikus berpendapat, jika Musk punya seperempat saham Tesla, ia memegang kendali yang sangat besar, bisa membungkam perbedaan pendapat, dan menjalankan perusahaan dengan pengawasan minimal.

    Musk bisa memiliki terlalu banyak kekuasaan

    “Kesepakatan ini lebih dari sekadar skandal, ini adalah penipuan,” kata Minow kepada DW, soal bagaimana Musk memindahkan Tesla dari negara bagian Delaware yang ramah bisnis ke Texas dengan biaya besar setelah paket gaji sebelumnya senilai 56 miliar USD dua kali dibatalkan oleh pengadilan Delaware.

    “Kemudian, dengan biaya besar pula, dia membayar pelobi, pengacara, dan legislator untuk mengesahkan undang-undang baru yang secara signifikan membatasi kemampuan pemegang saham untuk menentang rencana gaji,” yang menurutnya memberikan wewenang kepada dewan direksi untuk memberikan kompensasi Musk “sesuai kehendak mereka, bahkan jika tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai.”

    Ketidaksetaraan ekstrem yang mengkhawatirkan

    Joanna Bryson, profesor etika dan teknologi di Hertie School of Governance Berlin, berpendapat bahwa kesepakatan gaji Musk merupakan simbol masalah yang lebih luas dalam tata kelola di AS, bagaimana pertumbuhan dan kekuatan Big Tech menciptakan ketidaksetaraan yang ekstrem, yang menurutnya “tidak berkelanjutan.”

    “Ada masalah keamanan besar ketika seorang individu memiliki kekuasaan lebih besar daripada negara,” katanya kepada DW.

    Bryson memberikan contoh buruknya ketidaksetaraan dunia saat ini seperti ketika Perang Dunia I dan gelembung pasar saham AS sebelum 1929.

    “Segala sesuatu yang memberikan jumlah uang yang tidak proporsional kepada satu orang menciptakan entropi, atau pergeseran dari keteraturan menuju kekacauan.”

    Masalah yang lebih besar lagi adalah risiko ketergantungan pada satu sosok kunci. Dalam kasus Musk, akan berdampak buruk bagi Tesla jika ia tidak bisa menjalankan perannya karena mundur, sakit, kehilangan fokus, atau meninggal dunia.

    Kesuksesan Tesla sangat bergantung pada kepemimpinan, visi, dan eksekusi Musk. Perusahaan dapat menjadi rentan jika ia terganggu oleh usaha lainnya, seperti SpaceX atau xAI.

    Terlalu banyak distraksi

    Musk sudah dikritik karena melupakan tugas utamanya awal tahun ini saat ia bergabung dengan pemerintahan Trump sebagai kepala DOGE (Departemen Efisiensi Pemerintahan, bukan meme koin).

    Masa jabatannya yang singkat di DOGE memicu reaksi balik yang merembet ke operasi Tesla, dengan protes di luar pabrik, seruan boikot, dan bahkan insiden sabotase yang mengganggu produksi dan merusak kepercayaan investor.

    Musk mundur dari DOGE setelah 130 hari, dan pada Juli meluncurkan gerakan politik barunya, Partai Amerika, bertujuan menantang sistem dua partai dan mengubah arah perdebatan nasional.

    Bagi sebagian investor, risiko Musk akan terdistraksi bukan sekadar kemungkinan, tapi sedang terjadi secara nyata.

    “Jika kepemilikan sahamnya saat ini saja belum cukup memotivasi Musk, maka kesepakatan gaji baru ini pun tidak akan mampu membuatnya fokus dan berhenti dari berbagai proyek sampingan serta komentar politik kontroversial, yang menurut studi Universitas Yale baru-baru ini telah membuat perusahaan dan para pemegang saham kehilangan sekitar satu juta penjualan,” kata Minow kepada DW.

    Dewan direksi Tesla mengatakan tujuan utama dari kesepakatan saham besar ini adalah untuk menjaga fokus Musk pada Tesla. Terlebih ia tidak dapat menjual saham barunya itu hingga sepuluh tahun setelah diterima.

    Keraguan tentang potensi robotika dalam jangka pendek

    Bahkan jika dia tetap fokus sepenuhnya, para kritikus berargumen bahwa targetnya sendiri mungkin tidak tercapai, terutama rencana memproduksi satu juta robot humanoid Optimus per tahun. Tesla sebenarnya telah memamerkan prototipe Optimus yang bisa melakukan tugas sederhana, banyak ahli percaya teknologinya masih dalam belum matang.

    Ahli robotik Australia, Rodney Brooks, menulis dalam esainya bahwa Optimus dan robot humanoid lainnya ditakdirkan untuk gagal karena kurangnya kelincahan atau fleksibilitas.

    “Rencana bahwa robot humanoid akan mampu menggantikan manusia dalam melakukan tugas-tugas manual dengan harga lebih murah dan sama baiknya akan terjadi dalam beberapa dekade ke depan adalah pemikiran fantasi,” tulis Brooks.

    Kritik lainnya memperingatkan bahwa menetapkan tonggak masa depan semacam itu mungkin merupakan cara untuk membenarkan kompensasi Musk yang fantastis sambil menjaga mesin hype tetap berjalan. Jika Optimus gagal diwujudkan secara massal, hal itu dapat merusak kredibilitas paket gaji secara keseluruhan.

    Perkiraan paling optimistis menyebutkan robot humanoid canggih baru akan siap dalam dua hingga lima tahun ke depan, membuat para penggemar Musk yakin bahwa hanya dia yang bisa mewujudkannya.

    “Sebagai pemegang saham, saya lebih memilih Elon yang memimpin pasukan robot itu daripada siapa pun,” kata Merz kepada Bloomberg. “Tunjukkan satu saja CEO lain yang bisa mencapai setengah dari apa yang sudah Elon lakukan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Iryanda Mardanuz
    Editor:

    (ita/ita)