Xcloud.id

Category: Detik.com Internasional

  • Putin Sambangi PM Narendra Modi, Berunding Pertahanan dengan India

    Putin Sambangi PM Narendra Modi, Berunding Pertahanan dengan India

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan PM India Narendra Modi di New Delhi, India. Keduanya berunding soal pertahanan hingga perdagangan.

    Dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), keduanya bertemu di tengah tekanan berat yang diberikan Amerika Serikat kepada mereka. Tak menghiraukan tekanan tersebut, PM Narendra Mdi bahkan menyambut langsung Putin di bandara.

    Ia juga menyambut Putin dengan karpet merah dan pelukan. Selanjutnya keduanya, berkendara bersama dalam mobil yang sama.

    Putin, dalam kunjungan pertamanya ke India sejak perang Ukraina, didampingi oleh Menteri Pertahanannya, Andrei Belousov, dengan kemungkinan kesepakatan jet tempur dan sistem pertahanan udara yang diperkirakan akan dibahas.

    Dalam sebuah wawancara dengan India Today, Putin mengaku senang bisa berkunjung ke India. “Sangat senang bertemu dengan sahabat saya Modi,” imbuhnya.

    “Jangkauan kerja sama kami dengan India sangat luas,” lanjut dia dalam pernyataan yang diterjemahkan oleh penyiar tersebut.

    “Menantikan interaksi kita nanti malam dan besok,” ujar Modi dalam sebuah unggahan di X.

    Ia akan menjamu Putin dalam jamuan makan malam pribadi pada Kamis malam, dilanjutkan dengan pertemuan puncak pada Jumat.

    “Persahabatan India-Rusia telah teruji oleh waktu dan telah sangat bermanfaat bagi rakyat kami,” tambah Modi, sambil mengunggah foto mereka dari dalam mobil.

    Hubungan perdagangan diperkirakan akan menjadi sorotan utama karena India berada di tengah situasi diplomatik yang sulit — bergantung pada impor minyak strategis Rusia sambil berusaha untuk tidak memprovokasi Presiden AS Donald Trump selama negosiasi tarif yang sedang berlangsung.

    (maa/maa)

  • Tuntutan 15 Tahun Bui bagi Eks Ibu Negara Korsel

    Tuntutan 15 Tahun Bui bagi Eks Ibu Negara Korsel

    Jakarta –

    Mantan Ibu Negara Korea Selatan (Korsel) Kim Keon Hee dituntut hukuman penjara. Kim Keon Hee dituntut 15 tahun penjara.

    Dirangkum detikcom, Kamis (4/12/2025), jaksa Korsel meyakini Kim Keon Hee bersalah. Jaksa menyebut Kim Keon Hee terlibat dugaan penipuan saham dan korupsi.

    Kim, istri mantan presiden Yoon Suk Yeol, ditangkap pada bulan Agustus lalu dan sedang diselidiki atas dugaan skema manipulasi saham, dan karena menerima hadiah dari organisasi keagamaan, Gereja Unifikasi, yang secara luas dianggap sebagai aliran sesat.

    Perempuan itu juga dituduh ikut campur dalam pemilihan parlemen.

    Kejaksaan Korsel mengatakan bahwa perempuan berusia 53 tahun itu telah “berdiri di atas hukum” dan berkolusi dengan Gereja Unifikasi untuk “(merusak) pemisahan agama dan negara yang diamanatkan oleh konstitusi”.

    “Ini menghancurkan keadilan pemilu dan sistem demokrasi perwakilan yang menjadi fondasi pemerintahan nasional,” kata kejaksaan, dilansir kantor berita AFP.

    Kejaksaan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda dua miliar won (sekitar Rp 22,7 miliar).

    Dalam kesaksian terbarunya, Kim mengatakan tuduhan itu “sangat tidak adil”.

    “Namun, ketika saya mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya, tampak jelas bahwa saya telah membuat banyak kesalahan,” kata Kim.

    Meskipun ada “ruang untuk membantah” tuduhan tersebut, “Saya dengan tulus meminta maaf atas ketidaksopanan yang telah saya timbulkan kepada publik,” tambahnya.

    Persidangan Kim pada Rabu (3/12) tersebut berlangsung setahun setelah suaminya, Yoon, mengumumkan darurat militer, dalam upaya yang gagal untuk menangguhkan pemerintahan sipil. Pengumuman darurat militer yang singkat itu telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik.

    Yoon ditangkap awal tahun ini atas tuduhan pemberontakan, yang dibantahnya. Ini menandai pertama kalinya seorang mantan presiden dan ibu negara Korea Selatan ditahan.

    Pengadilan dijadwalkan untuk menjatuhkan hukuman kepada Kim pada 28 Januari tahun depan.

    Tonton juga video “Penampilan Eks Ibu Negara Korsel di Sidang Korupsi Perdana”

    Halaman 2 dari 3

    (whn/maa)

  • Xi Jinping Umumkan China Akan Beri Bantuan Rp 1 T untuk Palestina

    Xi Jinping Umumkan China Akan Beri Bantuan Rp 1 T untuk Palestina

    Jakarta –

    Presiden China Xi Jinping mengumumkan bahwa pemerintahnya akan memberikan bantuan sebesar US$100 juta (sekitar Rp 1,6 triliun) kepada Palestina untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung upaya pembangunan kembali.

    Hal tersebut disampaikan Xi saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan mereka di Beijing, ibu kota China pada Kamis (4/12), dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/12/2025).

    Xi pun menyerukan pembangunan kepercayaan politik yang lebih besar dengan Prancis, dengan menunjukkan dukungan satu sama lain sekaligus menunjukkan “kemandirian” masing-masing pihak.

    “Apa pun perubahan lingkungan eksternal, kedua belah pihak sebagai kekuatan besar harus selalu menunjukkan kemandirian dan visi strategis, menunjukkan saling pengertian dan saling mendukung dalam hal-hal inti dan isu-isu penting yang krusial,” ujarnya.

    “China dan Prancis harus menunjukkan rasa tanggung jawab mereka, mengibarkan panji multilateralisme … dan berdiri teguh di sisi sejarah yang benar,” imbuh pemimpin China tersebut.

    Macron bertemu dengan Xi pada Kamis pagi waktu setempat sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari yang berfokus pada perdagangan dan diplomasi.

    Pemimpin Prancis tersebut berupaya melibatkan Beijing dalam menekan Rusia untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, setelah serangkaian diplomasi baru-baru ini terkait rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

    “Kita menghadapi risiko disintegrasi tatanan internasional yang telah membawa perdamaian bagi dunia selama beberapa dekade, dan dalam konteks ini, dialog antara China dan Prancis menjadi lebih penting dari sebelumnya,” ujar Macron, Kamis (4/12).

    “Saya berharap China akan bergabung dalam seruan kami, upaya kami untuk mencapai, sesegera mungkin, setidaknya gencatan senjata dalam bentuk moratorium serangan yang menargetkan infrastruktur penting,” katanya.

    Tonton juga video “Xi Jinping Beri Lampu Hijau Konser K-Pop di China”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Putin Tegaskan Akan Ambil Alih Seluruh Donbas Ukraina!

    Putin Tegaskan Akan Ambil Alih Seluruh Donbas Ukraina!

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia akan mengambil kendali penuh atas wilayah Donbas, Ukraina dengan paksa, kecuali pasukan Ukraina mundur.

    Putin mengerahkan pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 setelah delapan tahun pertempuran antara para separatis yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina di Donbas, yang terdiri dari wilayah Donetsk dan Luhansk.

    “Kami bebaskan wilayah-wilayah ini dengan kekuatan senjata, atau pasukan Ukraina meninggalkan wilayah-wilayah ini,” kata Putin kepada media India Today, Kamis (4/12) menjelang kunjungannya ke New Delhi, India, dilansir Al Arabiya, Kamis (4/12/2025).

    Sebelumnya, pemerintah Ukraina mengatakan tidak ingin menghadiahkan Rusia wilayahnya sendiri yang gagal dimenangkan Moskow di medan perang tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Moskow tidak seharusnya diberi imbalan atas perang yang telah dimulainya.

    Rusia saat ini menguasai 19,2 persen wilayah Ukraina, termasuk Krimea, yang dianeksasinya pada tahun 2014, seluruh Luhansk, lebih dari 80 persen wilayah Donetsk, sekitar 75 persen wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, serta sebagian kecil wilayah Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk.

    Sekitar 5.000 km persegi (1.900 mil persegi) wilayah Donetsk masih berada di bawah kendali Ukraina.

    Putin menerima kunjungan utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner di Kremlin pada hari Selasa lalu, dan mengatakan bahwa Rusia telah menerima beberapa proposal AS terkait Ukraina, dan bahwa perundingan harus dilanjutkan.

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    (ita/ita)

  • Gempa M6,0 Guncang Xinjiang China

    Gempa M6,0 Guncang Xinjiang China

    Jakarta –

    Otoritas China pada hari Kamis (4/12) melaporkan terjadinya gempa bumi dengan Magnitudo (M)6,0 di Xinjiang, sebuah wilayah di barat laut negara itu yang berbatasan dengan Kirgistan. Demikian disampaikan Pusat Jaringan Gempa China (CENC).

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/12/2025), CENC mengatakan bahwa gempa bumi tersebut terjadi di dekat kota Akqi, dekat perbatasan Kirgistan-Xinjiang, pada pukul 15.44 waktu setempat (07.44 GMT), dengan episentrum pada kedalaman 10 km (6,2 mil).

    Hingga pukul 16.34 waktu setempat, belum ada laporan korban jiwa ataupun bangunan runtuh yang diterima oleh otoritas setempat, lapor media pemerintah.

    Transportasi, listrik, dan telekomunikasi di wilayah tersebut beroperasi seperti biasa, lapor media pemerintah.

    Tonton juga video “Gempa M 5,0 Guncang Nias Selatan”

    (ita/ita)

  • Mayoritas Warga Eropa Anggap Perang dengan Rusia Sangat Mungkin Terjadi

    Mayoritas Warga Eropa Anggap Perang dengan Rusia Sangat Mungkin Terjadi

    Jakarta –

    Mayoritas warga di sembilan negara Uni Eropa melihat risiko tinggi pecahnya perang antara negara-negara anggota blok tersebut dan Rusia. Demikian menurut survei yang dilakukan oleh kelompok jajak pendapat Cluster 17 yang diterbitkan pada hari Kamis (4/12) di jurnal hubungan internasional Prancis, Le Grand Continent.

    Temuan survei tersebut, yang didasarkan pada sampel hampir 10.000 orang dari sembilan negara, muncul di tengah terus berkecamuknya perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2022, dan kekhawatiran bahwa perang tersebut dapat meluas lebih jauh.

    Bulan lalu, jenderal top Prancis, Fabien Mandon, memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan konfrontasi baru pada tahun 2030. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa lalu, bahwa jika Eropa menginginkan perang, “kami siap sekarang juga”.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/12/2025), polling tersebut menunjukkan 51 persen responden meyakini ada risiko “tinggi” atau “sangat tinggi” bahwa Rusia dapat berperang dengan negara mereka di tahun-tahun mendatang. Studi ini dilakukan dengan sampel 9.553 orang pada akhir November lalu.

    Negara-negara yang terlibat dalam studi ini adalah Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Polandia, Portugal, Kroasia, Belgia, dan Belanda, dengan sampel lebih dari 1.000 orang di masing-masing negara.

    Dalam polling itu, kekhawatiran akan konflik terbuka dengan Rusia beragam.

    Di Polandia, yang berbatasan dengan Rusia dan sekutunya, Belarusia, 77 persen responden menganggap risikonya tinggi atau sangat tinggi.

    Angka ini turun menjadi 54 persen di Prancis dan 51 persen di Jerman.

    Sementara itu, 65 persen responden Italia menganggap risikonya rendah atau bahkan tidak ada.

    Di Prancis, satu-satunya negara dalam survei tersebut yang memiliki senjata nuklir, 44 persen responden meyakini negara mereka “cukup” mampu mempertahankan diri dari agresi Rusia

    Di sisi lain, terdapat warga Belgia, Italia, dan Portugis, yang sangat yakin — masing-masing sebesar 87 persen, 85 persen, dan 85 persen — negara mereka tidak mampu mempertahankan diri.

    Tonton juga video “Putin: Jika Eropa Memutuskan Memulai Perang, Kami Siap Sekarang Juga”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 6 Orang Terkait Kebakaran Apartemen Hong Kong Ditangkap

    6 Orang Terkait Kebakaran Apartemen Hong Kong Ditangkap

    Anda sedang membaca rangkuman informasi pilihan dari mancanegara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini edisi Kamis, 4 Desember 2025, kita awali dari Hong Kong.

    Enam orang ditangkap terkait kebakaran di Hong Kong

    Kepolisian di Hong Kong menangkap enam orang atas dugaan menonaktifkan alarm kebakaran selama pekerjaan renovasi di kompleks apartemen yang terbakar hingga menewaskan setidaknya 159 orang, pekan lalu.

    Selasa lalu, polisi mengatakan menangkap 15 orang dalam penyelidikan kasus kebakaran itu, sementara badan antikorupsi Hong Kong juga telah menangkap 12 orang dalam penyelidikan dugaan korupsi.

    Polisi mengatakan korban termuda yang tewas dalam kebakaran tersebut adalah seorang bayi berusia 1 tahun, sementara yang tertua berusia 97 tahun.

    Layanan darurat sudah menyelesaikan pencarian jenazah di dalam gedung ketujuh dari delapan gedung apartemen yang terbakar, dan sekitar 30 orang masih dinyatakan hilang.

    Warga Gaza bisa menyeberang ke Mesir

    Otoritas Israel mengumumkan perbatasan Rafah dari Gaza ke Mesir akan dibuka “dalam beberapa hari mendatang,” tetapi hanya untuk warga Palestina yang ingin meninggalkan kawasan Gaza.

    Badan Israel yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan layanan di Gaza, COGAT, mengumumkannya tapi tanpa ada rincian spesifik sehingga belum ada kejelasan.

    COGAT mengatakan warga Palestina yang ingin pergi harus melalui pemeriksaan keamanan Israel dan operasi tersebut akan diawasi oleh perwakilan dari Uni Eropa.

    Namun otoritas Mesir membantah telah ada koordinasi dengan Israel mengenai pembukaan kembali Rafah dan mengatakan persyaratan yang ditentukan oleh Israel tidak tepat.

    Salah satu kesepakatan dalam gencatan senjata antara Israel dan Hamas adalah membuka kembali penyeberangan seperti yang ada di Rafah, tapi Hamas telah mengkritik Israel karena menolak mengizinkan bantuan masuk melalui wilayah tersebut.

    Foto-foto pulau pribadi Jeffrey Epstein dirilis

    Politisi Amerika Serikat merilis foto-foto terbaru dari pulau pribadi Jeffrey Epstein, sebagai upaya untuk menekan pemerintahan Trump terkait kasus kejahatan seksual yang dilakukan Epstein.

    Foto dan video tersebut dirilis pada hari yang sama ketika rekan Epstein yang dipenjara, Ghislaine Maxwell, memberi tahu pengadilan New York kalau ia berencana untuk mengajukan kembali permohonan pembebasannya.

    Foto-foto tersebut dirilis oleh anggota Partai Demokrat, yang telah meneliti kemungkinan pemerintah Amerika Serikat salah dalam menangani investigasi dan penuntutan Epstein.

    Partai Demokrat menggambarkan foto-foto tersebut sebagai “foto dan video pulau pribadi Jeffrey Epstein yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang merupakan gambaran yang mengerikan di balik Epstein.”

    Publikasi gambar tersebut terpisah dari peluncuran “berkas Epstein” milik Departemen Kehakiman, yang telah diamanatkan oleh undang-undang tetapi belum terjadi.

    Dokter kasus overdosis Matthew Perry dihukum 2,5 tahun penjara

    Salvador Plasencia, dikenal sebagai Dr P, yang mengelola klinik gawat darurat di luar Los Angeles, dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara karena secara ilegal memasok ketamin kepada bintang serial ‘Friends’, Matthew Perry.

    Ia mengaku bersalah di pengadilan federal pada 23 Juli atas empat dakwaan kejahatan mendistribusi obat bius secara ilegal dan jadi orang pertama dari lima orang yang dijatuhi hukuman terkait overdosis yang menewaskan Matthew Perry.

    “Anda dan orang lain membantu Perry menemui ajalnya dengan terus memenuhi kecanduan ketaminnya,” Hakim Distrik Amerika Serikat Sherilyn Peace Garnett menjatuhkan hukuman tersebut di ruang sidang federal Los Angeles.

    “Anda mengeksploitasi kecanduan Perry untuk keuntungan Anda sendiri.”

  • Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan tiba di India pada Kamis (04/12) untuk kunjungan selama dua hari. Hal ini menjadi sebuah sinyal kemitraan antara Moskow dan New Delhi, yang telah bertahan selama hampir delapan dekade di tengah gejolak geopolitik.

    Kunjungan Putin itu merupakan undangan dari Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk menghadiri KTT tahunan India–Rusia ke-23 di ibu kota India. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke India sejak Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada 2022.

    Kedua negara telah menyatakan keinginan untuk memperkuat “kemitraan strategis khusus dan istimewa”, istilah resmi hubungan India–Rusia yang diadopsi pada 2010, serta “bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama,” demikian laporan Kementerian Luar Negeri India.

    Menjelang kunjungan tersebut, Juru Bicara Kremlin sekaligus Kepala Staf Putin, Dmitry Peskov, menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan dan perdagangan bilateral Rusia–India. Komentar itu muncul ketika India menghadapi tarif dari Amerika Serikat atas pembelian minyak Moskow, di saat Rusia juga terus berupaya mengatasi semakin banyaknya sanksi Barat terkait perang di Ukraina.

    “Kita harus mengamankan perdagangan kita dari tekanan luar negeri,” ujar Peskov kepada wartawan. Dia menambahkan, pembahasan mengenai mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi juga sedang berlangsung.

    Agenda lain dalam kunjungan ini adalah perpindahan tenaga kerja, seiring semakin banyak warga India yang mencari pekerjaan di Rusia. Peskov juga menyinggung kerja sama pertahanan, termasuk penjualan sistem pertahanan udara S-400, jet tempur Sukhoi-57, dan reaktor nuklir modular kecil.

    India masih menjadi konsumen terbesar bagi Rusia dalam hal pembelian senjata. Selain itu, Rusia kini memasok lebih dari 35% impor minyak mentah India, jumlah ini jauh meningkat dari sekitar 2% sebelum perang Ukraina.

    Tarif AS dorong India dekati Rusia

    Meski ada tekanan Barat, sejumlah pakar dan diplomat yang dihubungi DW mengatakan hubungan India-Rusia tetap bertahan, termasuk ketika Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif terhadap India.

    “Kunjungan Putin mengirim pesan jelas ke blok Barat bahwa Rusia tidak terisolasi dalam urusan global,” ujar Rajan Kumar dari Centre of Russian Studies, Universitas Jawaharlal Nehru.

    Menurut Kumar, India melihat Rusia sebagai mitra strategis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat dan Cina.

    “Kebijakan Trump menciptakan defisit kepercayaan dengan AS dan meningkatkan arti penting Rusia. Mengisolasi Rusia berarti mendorongnya semakin dekat ke Cina, sesuatu yang tidak diinginkan India,” katanya.

    Di sisi lain, meski Rusia menjaga hubungan kuat dengan Cina, Moskow juga waspada terhadap meningkatnya pengaruh geopolitik Beijing. Karena itu, Rusia mendorong keterlibatan lebih besar India dalam geopolitik Eurasia melalui forum multilateral seperti SCO dan BRICS.

    Tidak seperti negara-negara Barat, Rusia juga tidak mengkritik isu dalam negeri India atau memaksakan syarat dalam kerja sama bilateral.

    “Kunjungan Putin memperkuat kemitraan ‘khusus dan istimewa’ yang dibangun atas keselarasan kepentingan, kepercayaan historis, dan kalkulasi geopolitik bersama,” kata Kumar.

    Alasan kedekatan Rusia dan India

    Hubungan kedua negara berakar sejak kemerdekaan India pada 1947. Rusia (saat itu Uni Soviet) membangun citra positif dengan mendukung industrialisasi India dan memberikan dukungan diplomatik dalam sengketa Kashmir.

    Pada 1971, Moskow secara terbuka mendukung India dalam perang dengan Pakistan, sementara AS dan Cina berada di pihak Islamabad. India kemudian mulai membeli senjata buatan Soviet dalam jumlah besar dan memproduksi beberapa di antaranya secara lokal, termasuk tank T-72.

    Hubungan pertahanan itu tetap bertahan setelah Perang Dingin. Pada 1990-an, ketika Rusia membutuhkan dana, Moskow tetap membantu India memproduksi rudal dan jet tempur rancangan Rusia serta mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir kelas Arihant.

    Pada 2002, kedua negara menandatangani perjanjian eksplorasi luar angkasa. Sejak Modi mulai menjabat pada 2014, kerja sama diperluas ke energi nuklir dan penjualan uranium.

    Ketika perang Ukraina memicu gejolak global pada 2022, India berhati-hati agar tidak memusuhi Rusia maupun Barat, termasuk ketika menyerukan penghentian perang tanpa mengecam langsung invasi Rusia.

    “Sebagai mitra lama, India dan Rusia telah membangun modal kepercayaan yang besar dan hal itu kini sangat berguna ketika keduanya menghadapi tantangan geopolitik dari AS maupun Cina,” kata D Bala Venkatesh Varma, mantan duta besar India untuk Rusia. Dia menambahkan bahwa hubungan kedua negara tetap kuat.

    “KTT ini dapat diperkirakan menjadi momen bagi kedua pemimpin untuk menginvestasikan kembali komitmen dalam kemitraan strategis bilateral,” tambahnya.

    Rusia dan India ingin ‘otonomi strategis’

    Menurut Harsh Pant dari lembaga kajian ORF di New Delhi, “AS mungkin mendorong India untuk mengurangi hubungan dengan Moskow, tetapi India menilai kerja sama pertahanan dan energi dengan Rusia terlalu berharga untuk dikorbankan.”

    Dia menggambarkan sikap diplomasi Washington sebagai hal yang tidak bisa diprediksi, sehingga dapat mendorong India mempertimbangkan secara hati-hati dalam memilih kemitraan.

    “Keseimbangan ini memungkinkan India mempertahankan hubungan kuat dengan Rusia sambil tetap mengelola kemitraan strategis dengan AS,” kata Pant.

    Dengan tujuan mencapai “otonomi strategis”, hubungan India-Rusia dianggap telah berakar jauh lebih dalam dibanding tekanan sesaat dari pemerintahan Trump.

    Kunjungan dua hari yang penuh sinyal politik

    Menurut mantan Menteri Luar Negeri India sekaligus mantan duta besar untuk Rusia, Kanwal Sibal, kunjungan Putin menunjukkan prioritas kebijakan luar negeri India di tengah pergeseran kekuatan global.

    “Momen kunjungan Putin ke Delhi menegaskan pendekatan dasar India sebagai kemitraan strategis, bukan permainan zero-sum,” kata Sibal.

    Dia menambahkan, “AS tidak bisa mendikte kebijakan luar negeri India. Kita harus mengakomodasi sekaligus menolak tekanan jika perlu.”

    Pendapat Sibal terlihat dalam strategi seimbang New Delhi. India sedang menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS untuk menurunkan tarif, menyikapi kekhawatiran Washington soal defisit perdagangan, dan memproses kesepakatan penting senilai US$1 miliar (sekitar Rp15,4 triliun) antara GE Aerospace (AS) dan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) untuk memasok mesin jet bagi pesawat tempur Tejas, sementara pada saat yang sama menyambut Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan.

    Menurut Sibal, kerja sama pertahanan dengan Washington terus berlanjut, “tetapi hal ini tidak mengurangi pentingnya strategis Rusia.”

    “India mengakomodasi kemitraan Amerika Serikat di mana hal itu menguntungkan, sambil menahan tekanan untuk meninggalkan Moskow. Kunjungan Putin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri India beroperasi berdasarkan syaratnya sendiri, bukan preferensi Washington,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Fika Ramadhani

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • AS Kerahkan Drone Canggih ke Timur Tengah

    AS Kerahkan Drone Canggih ke Timur Tengah

    Jakarta –

    Militer Amerika Serikat telah membentuk dan mengerahkan satuan tugas baru yang didedikasikan untuk menerjunkan serangan satu arah di Timur Tengah. Demikian diumumkan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada hari Rabu (3/12) waktu setempat.

    Dilansir Al-Arabiya, Rabu (4/12/2025), satuan tugas baru bernama Task Force Scorpion Strike (TFSS) ini dibentuk menyusul selang sehari setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth meluncurkan rencana “drone dominance” senilai US$1 miliar dalam dua tahun. AS ingin memproduksi ratusan ribu drone murah untuk memperkuat keunggulan militernya dan menghadapi ancaman drone yang makin masif di medan perang modern.

    Langkah ini juga dilakukan setelah ratusan serangan di bawah pemerintahan mantan presiden AS Joe Biden oleh milisi dan kelompok yang didukung Iran, yang menargetkan pasukan AS di Irak, Suriah, dan wilayah lain di Timur Tengah.

    Serangan-serangan tersebut, yang setidaknya satu di antaranya menewaskan prajurit AS, menyoroti perlunya solusi drone defensif dan ofensif yang lebih cepat dan lebih adaptif.

    Menurut CENTCOM, TFSS dirancang untuk segera melengkapi pasukan AS dengan sistem nirawak canggih yang dirancang untuk melawan ancaman terkini dan yang muncul di medan perang.

    “Memperlengkapi prajurit terampil kita dengan kemampuan drone mutakhir lebih cepat menunjukkan inovasi dan kekuatan militer AS, yang akan mencegah pelaku kejahatan,” ujar Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, dalam sebuah pernyataan.

    Sebagai bagian dari peluncuran ini, AS telah mengerahkan sistem serangan tempur nirawak berbiaya rendah, yang dikenal sebagai drone LUCAS. Platform ini menawarkan operasi otonom jarak jauh dan dapat diluncurkan melalui berbagai metode, termasuk ketapel, lepas landas dengan bantuan roket, dan sistem darat atau kendaraan bergerak.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Ngomel-ngomel Hina Somalia, Apa Kata Presiden dan Rakyatnya?

    Trump Ngomel-ngomel Hina Somalia, Apa Kata Presiden dan Rakyatnya?

    Jakarta –

    Warga Somalia merespons dengan campuran rasa kesal dan pasrah atas omelan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghina negara mereka.

    Pernyataan pedas Trump tersebut dilontarkan dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Rabu (3/12) waktu setempat. Dalam rapat itu, Trump menuduh para migran Somalia tidak tahu berterima kasih. Trump mengatakan bahwa “kita tidak menginginkan mereka di negara kita dan di Somalia, mereka tidak punya apa-apa, mereka hanya berkeliaran saling membunuh.”

    “Negara mereka tidak baik karena suatu alasan. Negara mereka busuk, dan kita tidak ingin mereka berada di negara kita,” cetusnya.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (4/12/2025), pemerintah Somalia tidak berkomentar apa pun tentang omelan dan hinaan Trump tersebut. Ini kemungkinan dikarenakan mereka khawatir menyinggung pemerintah AS yang merupakan penyedia utama bantuan pertahanan dan kemanusiaan, meskipun dukungan tersebut telah berkurang di bawah pemerintahan Trump.

    Namun, warga di ibu kota Somalia, Mogadishu merasa kesal.

    “Ini bukan pertama kalinya Presiden Trump berbicara negatif tentang Somalia dan rakyat Somalia, tetapi kali ini pelanggarannya tidak dapat diterima. Sudah saatnya pemerintah Somalia berhenti membisu dan memberi tahu Trump untuk berhenti menghina Somalia,” ujar Daud Bare, seorang pedagang bahan makanan di distrik Waberi, kepada AFP.

    Sumaya Hassan Ali, seorang mahasiswa berusia 23 tahun, mengatakan komentar Trump tersebut “kasar”.

    “Setiap negara memiliki kesalahannya sendiri, bahkan Amerika,” katanya. “Kita tahu bahwa banyak orang terbunuh di kota-kota Amerika setiap tahun, terkadang lebih banyak daripada yang terbunuh di Somalia,” ujarnya.

    Dia mengkritik Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud atas sikap diamnya. Namun, sejumlah pihak memahami posisi pemimpin Somalia itu.

    “Pemerintah AS mendukung Somalia dalam perang melawan apa yang mereka sebut terorisme. Jika pemerintah federal membuat Trump kesal, dia mungkin tidak ragu untuk menarik dukungan pemerintah AS seperti yang dia lakukan sebelumnya,” kata seorang dosen di Somalia, Mahdi Ibrahim.

    Nuradin Abdi, seorang pekerja LSM lokal, menanggapi lebih positif.

    “Trump mungkin bersikap kasar terhadap Somalia, tetapi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sebagian besar pernyataannya tentang Somalia memang benar,” kata Abdi.

    “Somalia masih sedang berjuang melawan perang dan korupsi, dan penduduknya adalah pengungsi di seluruh dunia. Jika kita ingin mengubah narasi global yang negatif tentang Somalia, kita perlu mengubah negara kita dan memperbaiki sistem pemerintahan kita,” ujarnya.

    Trump memiliki sejarah panjang dalam mencemooh kaum minoritas. Dia pun meraih popularitas politik dengan menyebarkan teori konspirasi palsu bahwa mantan presiden Barack Obama lahir di Kenya, bukan di Amerika Serikat.

    Trump sering kali mengungkit kekhawatiran mayoritas kulit putih akan kehilangan kekuasaan politik dan budaya.

    “Kita berada di titik kritis,” kata Trump dalam rapat kabinet pada Rabu (3/12) waktu setempat.

    “Kita bisa memilih salah satu, dan kita akan salah jalan jika terus menerima sampah ke negara kita,” imbuhnya.

    Trump mengatakan bahwa warga Amerika keturunan Somalia “tidak berkontribusi apa pun”. Dia pun mencaci maki Ilhan Omar, seorang anggota kongres AS dari Partai Demokrat yang berasal dari Somalia.

    “Ilhan Omar itu sampah. Teman-temannya sampah,” cetus Trump.

    “Biarkan mereka kembali ke tempat asal mereka dan memperbaikinya,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)